cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 301 Documents
 12   13   14   15   16 
MOTIF PRIORITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN ERA JOKOWI DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI TAHUN 2014 -2020 YUNI PERMATASARI PERMATASARI
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2103

Abstract

Abstract The change in the direction of defense  policy  that  took  place  during  the  Jokowi  Government  era has changed a little. As a decision, the priority motives of Jokowi's defense policy in the second period became the highlight. As the  fourth  civilian president,  with  a  previous leader  who  could  not  be in full power made the biggest challenge in how to keep the NKRI defense from external threats. Therefore, the question arises as to  what  makes  the decision-making background.  This  paper uses  the theory of State Sovereignty (Jean Bodin), Security (Paul D. William) and Balance Of Power, whether there are internal indicators of military actors also in the decision. In addition, this  article explains the priority motives of defense policy in the Jokowi era as  an  effort  to  protect  the sovereignty of the homeland from the Chinese threat (South China Sea) in  Indonesian  waters,  and other factors are discussed in this paper. The author concludes that the perspective of realism / military power is still  a  traditional  force,  with  civilian  supremacy  over  military  power  as  an  effort in dealing with external threats to Indonesian territorial security from external threats in the era of Jokowi's leadership.Keywords: Jokowi’s Defense Policy Priorities, South  China  Sea  Issues,  Indonesian  Military- Politics.  Abstrak Perubahan arah kebijakan pertahanan yang terjadi pada era Pemerintahan Jokowi sedikit banyak memiliki perubahan.  Sebagai  sebuah  keputusan,  motif  prioritas  kebijakan  pertahanan Jokowi di periode ke II menjadi sorotan. Sebagai presiden sipil keempat, dengan pemimpin sebelumnya yang tidak dapat berkuasa penuh menjadikan tantangan terbesar dalam  bagaimana menjaga pertahanan NKRI dari ancaman luar. Oleh karena itu, munculah pertanyaan apa yang menjadikan latar belakang pengambilan keputusan  tersebut.  Tulisan  ini  menggunakan  teori Kedaulatan Negara (Jean Bodin), Security (Paul D. William) dan Balance Of Power, apakah ada indikator internal dari  aktor  militer  juga  dalam  keputusan  tersebut.  Selain  itu,  tulisan  ini menjelaskan motif prioritas kebijakan  pertahanan di era  Jokowi  sebagai   upaya  penjagaan kedaulatan NKRI dari ancaman Cina (Laut Cina Selatan) di perairan Indonesia, dan faktor-faktor lainnya  dibahas  pada  makalah  ini..  Metode  penelitian  ini   menggunakan   metode   penelitian kualitatif.  Penulis  menyimpulkan bahwa  perspektif  realisme/kekuatan militer  masih   menjadi kekuatan tradisional, dengan supremasi sipil terhadap kekuatan militer sebagai upaya dalam penanganan ancaman luar pada keamanan territorial Indonesia dari ancaman luar di  era Kepemimpinan Jokowi.Kata Kunci: Prioritas Kebijakan  Pertahanan Jokowi, Isu  Laut Cina Selatan,  Politik-Militer Indonesia
IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA CAGAR BUDAYA MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KOTA PALEMBANG Sutinah Andaryani Andaryani; Ambarwati Ambarwati Ambarwati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2108

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada Cagar Budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori. Hasil penelitian menunjukkan tentang isi kebijakan yang terdiri dari enam indicator sebagai berikut, Pertama, kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya. Dinas Kebudayaan mengelola asset kebudayaan untuk lebih dekat ke publik seperti kegiatan museum keliling, museum go to school, pameran - pameran, dikskusi - diskusi diperlukan untuk meningkatkan literasi sejarah serta budaya masyarakat. Kedua, program kerja yang dilaksanakan yaitu Program pengembangan nilai budaya, pemasaran pariwisata dan destinasi pariwisata. Dalam konteks pengembangan didefiniskan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Ketiga, perubahan yang diharapkan yaitu  penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Keempat, program pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan dengan melibatkan bebagai instansi terkait. Salah satu nya dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata dalam gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cagar budaya dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata. Kelima, kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sasaran kegiatan adalah kelembagaan yang tepat fungsi melalui Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas. Keenam, berkenaan dengan sumber daya, dilaksanakan program penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia. Dimana sarana dan prasarana ditingkatkan dan sumber daya aparaturnya ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan. Ditinjau dari konteks kekuasan dilihat dari tiga indikator. Pertama kekuasaan yang sifatnya lebih mengedepankan kepada tiga tugas pokok suatu lembaga yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Kepentingan dan strategi yang digunakan yaitu menciptakan beragam kemudahan masyarakat dalam mengkases cagar budaya dan kunjungan dengan biaya yang terjangkau. Kedua, Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki karakteristik memberikan pelayanan kepada publik dengan standar operational prosedur yg telah ditetapkan. Ketiga, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja sehingga dapat dilihat sejauh mana Dinas Kebudayaan melaksanakan program kerjanya, dan sekaligus sebagai system pengawasan dan evaluasi dimasa yang akan datang. Kata Kunci : Implementasi, Program Kerja, Minat Masyarakat, Cagar Budaya dan Museum ABSTRACT This study aimed to find out the implementation of the work program of the Department of Culture in increasing public interest in the Cultural Heritage of Sultan Mahmud Badaruddin II museum Palembang. This study applied a qualitative descriptive method with a case study design. The interview, observation and documentation were used in collecting data. The data analysis was carried out by using source triangulation techniques, methods and theories. The results of the study indicated that the content of the policy consisted of six indicators as follow, First, a policy implemented was the management of cultural diversity. The Department of Culture managed cultural assets in order to be accessible to the public such as, mobile museum activities, museum go to school, exhibitions, discussions. The discussions were needed to improve the history and culture literacy. Second, the work program implemented was the program of cultural value development, tourism promotion and tourism destination. In the context of development, it was defined as an increasing the potential value, information, and culture promotion and the utilization through research, revitalization, and adaptation. Third, the expected changes were the implementation of activities for the maintenance, preservation, and protection of the heritage of cultural values, arts and historical and ancient heritages which were conducted integratedly with the supports of relevant agencies continuously, and by considering development priorities. Fourth, the program of office administration service and partnership development by involving various related agencies. One of them was with the Department of Education and Tourism in the movement to provide education to the public about cultural heritage and make it as tourist destination. Fifth, activities were conducted to increase institutional capacity with proper function through improving the apparatus Human Resources. The goal of the activities were suitable institution with a proper function through qualified apparatus human resources. Sixth, in relation to resources, a program for providing facilities and infrastructure for the apparatus, and an education for human resources training was implemented so that the facilities and infrastructure were increased and the quality of the apparatus resources was improved through education and training. Furthermore, the context of power was judged from three indicators. First, the power was focused on the three main tasks of an institution: service, development and empowerment. The interest and strategies used were to create various facilities for the public to access the cultural heritage and visit with an affordable cost. Second, Department of Culture Service in Palembang had characteristics to provide services to the public with proper standard operating procedures. Third, a program of improve the development of the performance achievement reporting system to see how far Department of Culture had implemented the work program was conducted, and at the same time as a monitoring and evaluation system in the future. Key words: Implementation, Work Program, Community Interest, Cultural Conservation and Museum 
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Fadlurrahman Fadlurrahman Fadlurrahman; Yuni Kurniasih Kurniasih; Rizza Arge Winanta
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2104

Abstract

ABSTRACT Ngargogondo, a village which is close to the world's tourist attractions, Borobudur Temple, wants to be developed into a tourist village. Some of the tourism potentials of this village include language village tours, Balkondes which provides meeting packages, home stays, off road jeeps tour, vw tours, trails tours, and andong village tours, durian nursery centers, ireng mask dance, and the Krobong craft center. Although there is a lot of potential, the development still not massive enough. The research was conducted with descriptive qualitative method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency, Central Java. Data collected through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively. The results of the study indicated that Ngargogondo Village had an uncoordinated stakeholder network structure. They are Disparpora Magelang Regency, Tidar University, PT. Pegadaian, Ngargogondo Village Government, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, and the Social Community. Stakeholders have contributed according to their respective roles. One thing that is unfortunate is that the existing networked structure does not yet have a unified vision and ideals towards the formation of a tourist village. There are concerns that there will be overlapping or friction between the Pokdarwis, Balkondes, and BUMDes fields of tourism business due to the unclear division of labor if an organized network structure is formed.  Keywords : Collaborative Governance, Ngargogondo Village, Tourism Village ABSTRAK Desa Ngargogondo yang dekat dengan obyek wisata dunia yakni Candi Borobudur, ingin dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Beberapa potensi wisata yang dimiliki desa ini antara lain wisata desa bahasa, Balkondes, home stay, jeep off road, vw tour, trabasan trai, wisata desa andong, pisat pembibitan durian, tari topeng ireng, dan pusat kerajibnan krombong. Meskipun terdapat banyak potensi pendukung wisata, namun pengembangannya belum cukup masif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan stakeholder yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing stakeholder telah menjalankan perannya, namun networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelasjika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir. Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Ngargogondo, Desa Wisata 
EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANJAR Ririn Yulianti Yulianti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2109

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze how the Evaluation of Perwal Policy Number 4 of 2016 concerning Additional Employee Income (TPP) at the Community Empowerment, Village, National Unity, and Political Office of Banjar City uses the policy evaluation theory of William Dunn. This study used qualitative research methods. Determination of informants using a purposive sampling technique. The results of the study on the effectiveness criteria found that there were positive changes for increasing discipline; on the efficiency criteria, the aspect of TPP assessment is based on finger scans without being supported by manual attendance, so it is concluded that it is not efficient; on the criteria of adequacy, enforcement of regulations regarding TPP has met the criteria of adequacy; on the criteria of equity, the distribution of information is quite good. This is because it is equipped with supporting facilities and firmness of action; on the criteria of responsiveness, TPP is given based on the number of employee work attendance, not yet based on employee performance; on the criteria of accuracy, the majority of employees agree with the TPP Perwal with sanctions that have been applied due to a shared commitment and enough to provide positive value for change. Overall, the Perwal policy No. 4 of 2016 regarding TPP in improving civil servant discipline has resulted in positive changes for increasing discipline.This is because of the firmness of the Head of Service in implementing the rules. We also found that the obstacle to implementing Perwal No. 4/2016 is the mindset of employees due to a lack of understanding of the rights and obligations of civil servants. Efforts are being made to further improve employee discipline, namely through tiered coaching and sanctions for cutting TPP.  Keywords : Policy Evaluation, Additional Income, Civil Servant Discipline ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Evaluasi Kebijakan Perwal Nomor 4 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian pada kriteria efektivitas ditemukan bahwa terdapat perubahan positif bagi peningkatan disiplin; pada kriteria efieisensi, aspek penilaian TPP berdasarkan finger scan tanpa di dukung absensi manual, sehingga disimpulkan belum efisien; pada kriteria kecukupan, penegakan perwal tentang TPP telah memenuhi kriteria kecukupan; pada kriteria pemerataan, pemerataan informasi cukup baik hal ini karena dilengkapi sarana pendukung dan ketegasan tindakan; pada kriteria responsivitas, TPP diberikan dengan berdasarkan angka kehadiran kerja pegawai belum berbasis kinerja pegawai; pada kriteria ketepatan, mayoritas pegawai setuju dengan adanya Perwal TPP dengan sanksi yang telah diterapkan karena adanya komitmen bersama dan cukup memberikan nilai perubahan secara positif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perwal Nomor 4 Tahun 2016 tentang TPP dalam meningkatkan disiplin PNS telah membawa perubahan positif bagi peningkatan disiplin. Hal ini karena adanya ketegasan Kepala Dinas dalam menerapkan aturan. Kami juga mendapati bahwa kendala penerapan Perwal Nomor 4 Tahun 2016 yaitu pola pikir pegawai akibat kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai PNS. Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai yaitu pembinaan berjenjang dan sanksi pemotongan TPP .   Kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Tambahan Penghasilan , Kedisiplinan PNS     
Evaluasi Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang Berliana Dwinoorocta F; Eka Yulyana Yulyana; Lina Aryani Aryani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2100

Abstract

ABSTRACT The Karawang Smart Program is a Government Program by providing assistance in the form of educational scholarships for the people of Karawang Regency based on Regent Regulation No. 66 of 2018. The purpose of this study to describe how the Karawang Smart Program Evaluation by the Karawang Regency Youth and Sports Education Office is seen from the assessment of input, assessment on the process, the assessment of the output, and the assessment of the impact. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Collecting data in this research by means of literature study followed by interviews, observation, documentation and triangulation. Based on the results of the study showed that: 1). The input dimensions are in accordance with the Technical Instructions made by the Department of Education, Youth and Sports, Karawang Regency 2). The implementation process encountered problems, especially at the beginning of the fiscal year. Lack of supervision for three years from the Disdikpora on aid recipients 3). The results of this Smart Karawang Program increase the Human Development Index in Karawang Regency 4). The impact of the Karawang Cerdas program has made the public's interest in education high. So from the results of this study it is suggested that the Department of Education, Youth and Sports of Karawang Regency as the organizer prepares optimally and evaluates every year so that it is right on target in accordance with the Regulation of the Regent of Karawang.  Keywords : Evaluation, Program, Smart Karawang, Department of Education Youth and Sports. ABSTRAK Program Karawang Cerdas merupakan Program Pemerintah berupa beasiswa Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Program Karawang Cerdas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dilihat dari penilaian terhadap input, penilaian terhadap proses, penilaian terhadap output, dan penilaian terhadap impack. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilanjutkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1). Dimensi input sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 2). Proses pelaksanaan terjadi kendala terutama di awal tahun anggaran. 3). Hasil adanya Program Karawang Cerdas ini meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang 4). Dampak dari adanya program Karawang Cerdas membuat animo masyarakat menjadi tinggi terhadap pendidikan. Kurangnya pengawasan selama tiga tahun dari pihak Disdikpora terhadap penerima bantuan. Maka dari hasil penelitian tersebut disarankan agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang selaku penyelenggara mempersiapkan dengan optimal serta melakukan evaluasi setiap tahun agar tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang. Kata Kunci : Evaluasi, Program, Karawang Cerdas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.   
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat) Nunu Nurdiana Priyatna; Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i3.2313

Abstract

ABSTRACT The Rehabilitation Program of Uninhabitable Houses (Rutilahu) is a program of the Karawang Regency Public Housing and Residential Area Office (DPRKP) to increase the number of habitable homes in Karawang Regency aimed at poor households in Karawang Regency, especially those with uninhabitable homes and adequate health sanitation. Rutilahu program implemented in 2016 to 2019 has renovated 5,711 houses in Karawang Regency. This research aims to find out how effective the implementation of the Rutilahu Program by the Karawang Regency PRKP Office (case study in Mekarjati village of West Karawang Subdistrict). The methods used in this study are descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques that researchers conduct using interviews, observations and documentation. Actions in data analysis are data reduction, data presentation, conclusion withdrawal and verification and using the effectiveness theory of Ni Wayan Budiani which includes the accuracy of program goals, program socialization, program objectives and program monitoring. The results of this study can be known that the effective implementation of the Rutilahu Program by the Karawang Regency PRKP Office (case study in Mekarjati village of West Karawang District) in Karawang Regency has been going quite well. But based on research in the field there are still problems that need to be addressed to improve the results of the Rutilahu program. The advice that researchers can give is to the implementers of the Rutilahu Program to further maximize the implementation of the Rutilahu Program in terms of program goals and program socialization. So that the public can receive information and benefits of the program clearly.Keywords: Effectiveness, Program, Rutilahu
Media Sosial dan Politisi Perempuan di Indonesia: Analisis Konten Pada Sembilan Akun Instagram Perempuan Anggota Legislatif Farisha Sestri Musdalifah; Annada Nasyaya; Miftha Pratiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2536

Abstract

Instagram, sebuah platform media sosial berbasis foto dan video, merupakan salah satu media sosial yang jadi tren di kalangan politisi perempuan sebagai media komunikasi politik. Terdapat banyak literatur mengenai penggunaan Instagram oleh para politisi, termasuk juga politisi perempuan, khususnya ketika kampanye menjelang pemilihan umum. Namun, masih sedikit literatur yang meneliti penggunaan media sosial oleh politisi perempuan setelah mereka duduk di bangku legislatif. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana politisi perempuan, dalam hal ini perempuan anggota legislatif, menggunakan Instagram sebagai media komunikasi politik pasca pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan multiple case study dengan mengevaluasi konten foto, video, dan keterangan konten yang diunggah ke Instagram dari sembilan perempuan anggota legislatif yang masing-masingnya berasal dari sembilan partai politik yang berbeda. Dalam mengambil data, penelitian ini menggunakan alat bantu perangkat lunak bernama Instagram Scrapper yang secara otomatis mengumpulkan gambar, video, teks, komentar, dan jumlah likes pada akun Instagram dari sembilan perempuan anggota legislatif dalam jangka waktu Januari 2020 hingga Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisi perempuan menggunakan Instagram untuk mengunggah konten yang bervariasi, tidak hanya mengenai politik. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa perempuan anggota legislatif mengunggah konten-konten yang dapat diklasifikasikan sebagai konten atribut feminin, konten politik berupa kegiatan sebagai anggota legislatif, atribut keagamaan, atribut nasionalisme, hingga gaya hidup sosialita.Kata Kunci: Politisi Perempuan, Komunikasi Politik, Media Sosial, Instagram, Analisis Konten
Pelaksanaan Lelang Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis Sistem Merit di Kabupaten Klaten Tahun 2018 Muhammad Rizal Buhori; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i3.2334

Abstract

Bureaucracy is a system used by the government to create a competitive state civil apparatus. One of the steps taken is by applying a merit system through position auction to select human resources who will carry out government functions. The government of Klaten Regency implemented the system after the issuance of regulations concerning filling in positions. The method applied in this research was qualitative. This method aims to find out about events or phenomena occurring in the subject of research that can take the form of behaviors, activities, applications, and thoughts described through writing and words. The participants in this research are the Head of Regional Staffing Agency Klaten Regency, the selection committee, and participants who passed the selection. The technique used in this research was interview and documentation. Based on the results of the research, the implementation of the position auction in Klaten Regency has been carried out effectively by referring to Ministry of Administrative and bureaucracy reform 14 the year 2014 where several stages of selection must be open and competitive and implement predetermined requirements, such as competency requirements, education and training, work experience and performance and including the preparation, holding competency test, inauguration, and evaluation. The suggestion for this research is to give a long time for participants to express their abilities and knowledge optimally. Furthermore, the selection committee is expected to explore the ability of the participants to get quality, competent, and professional state civil apparaturs.  Keywords : Bureaucracy, State Civil Apparaturs, Meryt SystemBirokrasi merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan aparatur sipil negara yang berdaya saing. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan merit system melalui lelang jabatan untuk menyeleksi sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan sistem tersebut setelah terbitnya peraturan tentang pengisian jabatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang dapat berupa perilaku, aktivitas, aplikasi, dan pemikiran yang digambarkan melalui tulisan dan kata-kata. Partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, panitia seleksi, dan peserta yang lolos seleksi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelelangan jabatan di Kabupaten Klaten telah dilakukan secara efektif dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan PAN 14 Tahun 2014 dimana beberapa tahapan seleksi harus terbuka dan kompetitif serta melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan, seperti persyaratan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja dan kinerja serta meliputi persiapan, penyelenggaraan uji kompetensi, pelantikan, dan evaluasi. Saran untuk penelitian ini adalah memberikan waktu yang lama bagi peserta untuk mengekspresikan kemampuan dan pengetahuannya secara optimal. Selanjutnya, panitia seleksi diharapkan menggali kemampuan peserta untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas, kompeten, dan profesional Kata Kunci : Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit
Peran Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Korupsi di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Cinta Damai Ade Khairun Nisa; Baskoro Wicaksono
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i3.2296

Abstract

The purpose of this research is to see how the role of government ethics as an effort to eradicate corruption during the COVID-19 pandemic in the peace-loving village. By using descriptive qualitative research methods, the supporting data obtained are LKPJ data from 2020 to 2021 and information mining is carried out by interviewing the village secretary, village officials and several informants from the peace-loving village community. This research was carried out for 14 days, starting from November 1-14, 2021. The results of this study were that as long as the observations from researchers of corruption in the peace-loving village did not occur, the peace-loving village government had carried out several government ethical tips in every activity during the covid 19 pandemic. The village government has also made various efforts to reduce the space for corruption, including implementing anti-corruption education, in this case the peace-loving village government has provided a banner containing extortion and the authority of the Direct Cash Assistance (BLT) service to the community. socialization to the community that there is no money as a token of gratitude or tips for village officials in providing any services, setting SOP in services, implementing E-services, and accommodating the complaint service center so that the community can complain if there are fraud and acts of corruption committed by village officials In addition, it aims to improve government services to the community. Keywords: Role, Government Ethics, Corruption, and Covid19
Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Nanang Fariyadi; Trecy Austin; Ibrahim Ibrahim
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2527

Abstract

ABSTRACT One of the factors that affect work discipline is because the organizational culture applied in the Civil Service Police Unit of Musi Banyuasin Regency is still relatively minimal so that the work discipline of the employees can be doubted, this has an impact on the performance of the employees in the Civil Service Police Unit of Musi Banyuasin Regency. This study uses quantitative methods, the technique used is observation, questionnaires and using the SPSS version 23 program. Results 1) Organizational Culture (X1) is 0.048 <0.05. Then it can be stated that the value of tcount is greater than ttable (2,006 > 1,984). Then H0 is rejected and H1 is accepted. So that the hypothesis which reads that there is an influence of Organizational Culture on employee performance is partially acceptable. 2) Work Discipline Variable (X2) has a positive and significant effect on employee performance (Y) at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) Musi Banyuasin Regency. This can be seen that the significant value of Work Discipline is 0.000 <0.05. This shows that the value of tcount is greater than ttable (3.628>1.984), then H0 is rejected and H2 is accepted. So that the hypothesis which reads that there is an effect of Work Discipline on employee performance is partially acceptable. Keywords : Organizational Culture, Work Discipline, Performance  ABSTRAK Salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja dikarenakan budaya organisasi yang diterapkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin  masih terbilang minim sehingga disiplin kerja para pegawai dapat diragukan, hal ini berdampak terhadap kinerja para pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik yang digunakan observasi, kuesioner dan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil 1) Budaya Organisasi (X1) sebesar 0,048 < 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,006 > 1,984). Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai secara parsial dapat diterima. 2) Variabel Disiplin Kerja (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini terlihat nilai signifikan dari Disiplin Kerja 0,000<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung  lebih besar dari ttabel (3,628>1,984), maka H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh Disiplin Kerja terhadap kinerja pegawai secara parsial dapat diterima. Kata Kunci : Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, Kinerja

Page 14 of 31 | Total Record : 301

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 3 Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue