cover
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Articles 301 Documents
EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT POLITIK PRAKTIS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Masayu Adiah; Lies Nur Intan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2521

Abstract

ABSTRACTThe existence of village heads is due to village head elections which are held in each village and specifically regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 63 of 2017 and regional regulations. In the village government system, the village head is directly elected by the villagers from candidates who meet the requirements and can become the village head with the highest number of votes in the election. The community is expected to be involved in election activities to elect the village head leader of their choice. In reality, the village community as a whole has participated in the village head election process starting from the nomination process, candidate campaign and village head election. In the era of digital communication through the massive use of social media in society, the village head election process has always been a hot topic of conversation. This is then used as a tool in campaigning by the candidates for village heads. This is also the reason for the author to scientifically reveal whether social media is an effective campaign media in the village head election campaign in Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency. The general purpose of this study was to find out about the process of village head election campaigns through the use of social media as a medium of political communication at the village level, especially in the Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency. The specific purpose of this study was to prove the effectiveness of social media as a practical political tool in the village head election campaign in Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency.The research method used in this study is a case study, as an effort to observe the object in depth by digging up data about the object under study, and analyzing the data. The object of this research is candidatefor village head and community in Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency.The provisional findings of this study indicate that social media has been used massively in the 2020 and 2021 village head election campaigns in the Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency. Social media such as whatsapp and facebook have proven to be effective as practical political tools in the village head election campaign in this research area. Keywords: Social Media, Practical Politic.  ABSTRAKKeberadaan kepala desa dikarenakan adanya pemilihan kepala desa yang diselengarakan di tiap desa dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 dan peraturan daerah. Dalam sistem pemerintah desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta dapat menjadi kepala desa dengan jumlah perolehan suara terbanyak dalam pemilihan. Masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan untuk memilih pemimpin kepala desa yang menjadi pilihannya. Dalam kenyataannya, masyarakat desa secara keseluruhan telah ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa mulai dari proses pencalonan, kampanye calon dan pemilihan kepala desa. Di era komunikasi digital melalui penggunaan media sosial yang massive dalam masyarakat, proses pemilihan kepala desa selalu menjadi bahan perbincangan yang hangat. Hal ini kemudian dijadikan sebagai alat dalam berkampanye oleh para calon kepala desa. Hal ini pula yang menjadi alasan penulis untuk mengungkap secara ilmiah apakah media sosial tersebut sebagai media kampanye yang efektif dalam kampanye pemilihan kepala desa di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses kampanye pemilihan kepala desa melalui penggunaan media sosial sebagai media komunikasi politik di tingkat desa, khususnya di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuktikan efektivitas media sosial sebagai alat politik praktis dalam kampanye pemilihan kepala desa di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sebagai upaya untuk mengamati objek secara mendalam dengan cara menggali data mengenai objek yang diteliti, dan menganalisis data tersebut. Objek penelitian ini adalah calon kepala desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Temuan sementara penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah digunakan secara massive pada kampanye pemilihan kepala desa tahun 2020 dan 2021 di wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Media sosial seperti whatsapp dan facebook terbukti efektif sebagai alat politik praktis pada kampanye pemilihan kepala desa di wilayah penelitian ini. Kata Kunci: Media Sosial, Politik Praktis.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SATGAS COVID-19 TINGKAT DESA DI DESA PUSEURJAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG Liawati ---; Hanny Purnamasari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i3.2304

Abstract

This research is motivated by the problems contained in the Covid-19 Task Force at the village level, where the village is included in the sub-district with a fairly high level of Covid-19 cases in Karawang Regency. This study aims to identify how to implement the policy of establishing a Covid-19 task force at the village level, especially in Puseurjaya Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach to describe the analysis of policy implementation indicators according to Gorge R. Edward III which can be measured through; (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure through observation data collection techniques, in-depth interviews and documentation. The results showed that the implementation of the policy of establishing a village-level Covid-19 task force in eradicating the Covid-19 virus in Puseurjaya Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency has not been fully effective. This is evidenced by communication that has not been successful because the village government only made the Puseurjaya Village Covid-19 Task Force as many as 25 members but the task force did not work as it should, minimal human resources caused the Puseurjaya Village Covid-19 Task Force to be ineffective in eradicating the Covid-19 virus. and the Puseurjaya Village Covid-19 Task Force is no longer conducting outreach to the public regarding the prevention of the Covid-19 virus. The Covid-19 task force in this village has been declared vacuum starting from January 2021. Keywords: Covid-19, Policy Implementation, Village Government
Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Herwin Sagita Bela; Alip Susilowati Utama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2461

Abstract

Penelitian ini didasari oleh sebuah permasalahan sosial yang terjadi di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah beroperasinya secara komersial perusahaan BUMN yaitu PT. Pertamina Geotermal Energy (PGE). Oleh karena itu pemerintah desa, karang taruna dan Badan Usaha Milik Desa menjadikan desa mereka menjadi desa wisata dengan menjual keindahan alam dan wisata sungai seperti arung jeram dan river tubing tentunya dengan melibatkan perusahan PGE. Maka rumusan masalah penelitian ini bagaimana model collaborative governance dalam pembangunan pariwisata alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering ulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penerapan triangulasi data sehingga didapatkan data yang valid. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa model collaborative Governance dalam pembangunan pariwisata alam di Kecamatan Ulu Ogan menggunakan model gabungan antara model collaborative governance Ansell & Gash dan Ratner. Adapun model collaborative governance ini lebih menekankan pada proses diskusi dalam memetakan hambatan dan peluang untuk terselenggaranya kegiatan kolaborasi. Dengan identifikasi hambatan, akan diketahui langkah-langkah alternatif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan demikian akan lebih mudah dalam menyamakan persepsi dari tujuan kolaborasi yang hendak dicapai dan membangun komitmen serta mempertahankan kepercayaan yang sudah ada dan mampu menjadikan kegiatan kolaborasi dilaksanakan secara berkelanjutan.
UPAYA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF Meilinda Triana Pangaribuan; Ali Abdullah Wibisono; Benny Josua Mamoto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i3.2320

Abstract

This study goals to explain for the crimes that happen inside the Sulu Sea including kidnapping Indonesian citizens including the hostage of Indonesian citizens who led to the demand for ransom. This study uses qualitative research methods and the data sources are from studies of journals or reports from institutes or scientific writing. The reason of this study is to provide an explanation for how the Indonesian Government manages the kidnapping and Indonesia Goverment has the obligation to maintain the safety and security of its citizens, including the hostage incident by the Abu Sayyaf group and to provide an overview of the prevention efforts carried out. To analyze in this study, the author uses the concepts and theories are maritime piracy, maritime security, and international cooperation. The outcomes of this study, the handling of hostage-taking Indonesian citizens (WNI) by the Abu Sayyaf changed into carried out by the Government of Indonesia by conducting negotiations, both closed and open negotiations. Prevention efforts executed by the Government of Indonesia are by establishing cooperation Indomalphi with Malaysia and the Philippines. After the Indomalphi cooperation, there is no data showing the recurrence of Indonesian citizens being held hostage by the Abu Sayyaf group. The recommendation of advice in this paper is as a long-term prevention effort is the establishment of regional development cooperation and economic development between Indonesia and the southern Philippines. Cooperation in the field of culture, education, and in the social field. So that the cooperation is expected to build a close relationship between the two countries (sister city) can prevent the Abu Sayyaf group from kidnapping and hostage to Indonesian citizens.
COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA NGARGOGONDO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG Tri Asih Wismaningtyas; Ari Mukti; Yuni Kurniasih; Rizza Arge Winata; Fadlurrahman Fadlurrahman; Sri Suwitri; Sri Mulyani; Hendrarto Hendrarto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2525

Abstract

ABSTRACTThe development of Community Based Tourism (CBT) places the community as the main actor in various tourism activities so that the benefits are fully allocated to the local community. Ngargogondo Village has natural potential, human resource potential and strong cultural potential to be developed into a tourist attraction. This research was conducted with a qualitative descriptive method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency. Data collection techniques through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected by purposive sampling technique. The results showed that all aspects of Community Based Tourism (CBT) already existed in the implementation of tourism in Ngargogondo Village. From the aspect of environmental sustainability, the Ngargogondo Village government and parties involved in tourism activities have paid attention to environmental sustainability. This is because the preservation of nature is an attraction for tourists to visit Ngargogondo Village. From the aspect of local culture, this culture still exists in the people of Ngargogondo Village such as Topeng Ireng, Laras Madyo, Hadroh and Rampak Celeng although several other cultures have started to disappear such as Ketoprak, Jathilan and Ndolalak. From the aspect of community participation, the community has initiated the development of Menoreh Teraresing Tourism, Watu Putih Resort, Language Village and Rabbit Park. Then from the aspect of increasing community income, tourism in Ngargogondo Village has a very positive impact, especially for the absorption of labor in tourism objects and the expansion of the small and medium-sized enterprises (SMEs) market. Keywords : CBT; Tourism; Community ABSTRAKPengembangan Community Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Desa Ngargogondo memiliki potensi alam, potensi sumber daya manusia serta potensi budaya yang kuat untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data melalui FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aspek Community Based Tourism (CBT) sudah ada dalam penyelenggaraan wisata di Desa Ngargogondo. Dari aspek keberlanjutan lingkungan, pemerintah Desa Ngargogondo dan pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata telah memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan kelestarian alam merupakan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Ngargogondo. Dari aspek budaya lokal, budaya tersebut masih eksis di masyarakat Desa Ngargogondo seperti Topeng Ireng, Laras Madyo, Hadroh dan Rampak Celeng walau beberapa kebudayaan lain sudah mulai hilang seperti Ketoprak, Jathilan dan Ndolalak. Dari aspek partisipasi masyarakat, masyarakat mempunyai inisiasi dalam pengembangan Wisata Terasering Menoreh, Watu Putih Resort, Desa Bahasa dan Taman Kelinci. Kemudian dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat, wisata yang ada  di Desa Ngargogondo memberikan dampak sangat positif khususnya untuk penyeraparan tenaga kerja di objek wisata serta perluasan pasar UMKM. Kata Kunci : CBT; Pariwisata; Masyarakat
Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Sujatmiko Sujatmiko; Eny Boedi Orbawati; Fadlurrahman -; Ari Mukti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis collaboratiev governance dalam program desa berdaya di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Bligo menjadi salah satu desa protipe pelaksanaan program desa berdaya dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, kebun gizi, dan pengembangan wisata air yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Desa Bligo dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah desa, NGO rumah zakat, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa berdaya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa berdaya melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Desa Bligo terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program desa berdaya.
Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara ARIS WIDODO; Robi Cahyadi Kurniawan; Tabah Maryanah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2771

Abstract

ABSTRACT The domination of men in the membership of the District Election Commitee in the 2024 Election in North Musi Rawas Regency is still a problematic note of women’s representation in filling in the membership of the District Election Commitee. This study answers the problem of not having any female repsentatives to fill the membership positions of the District Election Commitee for the 2024 Elections in North Musi Rawas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method through interviews and documentation. The results of the study show that the 30 %  quota for women’s repsentation in filling in the membership of the District Election Commitee in the 2024 election in North Musi Rawas Regency is due to the fact that women’s participation has not been maximized in registering for  the selection test for prospective PPK members, furthemore, the capacities and capabilities of women have not been sufficient as members of the District Election Commitee which were concluded from the test results of the interviews. As for efforts to overcome the problem of women’s representation in filling out PPK membership in elections, namely the need for support from election organizers to involve women more as members of the voting Commitee, Voting Organizing Group, Voter Data Updating Officers as well as Election observers, the next effort is to strengthen political education for women through outreach, workshops and other activities in the community so that wonen have the confidence to be able ro compete with men in the selection of members of the adhoc election management body. Keywords : Problem, women’s representation, District Election Commitee member  ABSTRAK Dominasi laki – laki dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten          Musi Rawas Utara masih menjadi catatan problematika keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut. Kajian ini menjawab permasalahan tidak adanya perwakilan perempuan satupun yang mengisi kedudukan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kuota 30 %  keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten  Musi Rawas Utara disebabkan belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam mendaftarkan diri untuk  tes seleksi calon anggota PPK selanjutnya kapasitas dan Kapabilitas perempuan belum memadai sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  yang disimpulkan dari test hasil wawancara. Adapun upaya mengatasi permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan PPK pada Pemilu yaitu diperlukan  dukungan dari penyelenggara Pemilu untuk lebih melibatkan perempuan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran data pemilih maupun sebagai pemantau Pemilu, upaya berikutnya yaitu penguatan pendidikan politik terhadap perempuan melalui sosialisasi, workhshop dan kegiatan – kegiatan lainnya di dalam masyarakat sehingga perempuan memiliki kepercayaan diri untuk dapat  berkompetisi dengan laki – laki pada seleksi anggota badan adhoc penyelenggara Pemilu. Kata kunci : Problematika, keterwakilan perempuan. anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN FENOMENA ABSTAIN (GOLPUT) DI JAWA TIMUR Charis Bagus Dhanuarta; Yana Syafriyana Hijri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2664

Abstract

Fenomena golput, faktor penyebab abstain di Indonesia, fenomena pantangan yang sering terjadi pada pemilihan lokal di Indonesia, dan kemungkinan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukannya dan tidak memberikan hak suaranya. Peneliti mencoba untuk menganalisa apa penyebab terkait dengan abstensi (Golput) dalam pemilihan lokal Indonesia yang akan membandingkan kasus-kasus di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengolah data tanpa menggunakan hitungan angka (statistik). Kerangka penulisan kualitatif ini menyampaikan data dalam narasi, baik dalam bentuk kata-kata atau kutipan orang, teks, atau wacana lainnya. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Bogdan dan Biklen, seperti dikutip Sugiono, juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif di mana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui pemaparan pendapat atau pemahaman para ahli tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan individu berperilaku pantang sesuai dengan karakteristik dapat dilihat dari usia. Alasan untuk tidak berpartisipasi dalam memilih dibagi antara alasan administratif dan teknis atau individu. Sedangkan dalam hal gender, di antara pria, abstain sebagian besar terjadi karena teknis / pribadi, sementara di antara abstain, wanita lebih banyak terjadi karena alasan administrasi. Memang, golput bukanlah pilihan yang bijaksana, tetapi Golput adalah hak suara. Dikarenakan pertama, opsi untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan anggaran Negara. Kedua, legitimasi kekuasaan caleg terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam artian legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak sah dan dapat menimbulkan pembangkangan sipil di masa depan. Ketiga, Abstensi adalah bentuk pengaduan terhadap situasi yang ada,
Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022 Muhammad Quranul Kariem; Muhammad Iqbal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2806

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh institusi legislatif. Fungsi pengawasan akan berdampak pada pembentukan ‘check and balances’ yang baik untuk pemerintah. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 yang cukup lemah, membuat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh legislative menjadi cukup tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian Pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan jenis pengawasan apriori dan a-posteriori yang hampir seimbang, namun tidak adanya mekanisme kcontrol atas tindakan yang telah dilakukan, membuat pengawasan tersebut tidak dapat dinilai efektitasnya. Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Kebijakan
Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017) Nofriadi, Nofriadi; Afrijal, Afrijal; Nindiah, Isti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2810

Abstract

This study explores the dynamics of ethnic identity politics in the 2017 regional elections (Pilkada) in Aceh, Indonesia. Identity politics, rooted in individuals’ awareness of their ethnic and religious affiliations, plays a significant role in Indonesia’s democratic development. The research uses identity politics theory, which explains individuals' alignment with specific racial, ethnic, religious, or cultural identities to form exclusive political alliances. A descriptive qualitative method is applied through library research, collecting data from academic literature, political regulations, and related sources. Findings indicate that ethnic identity politics remained a crucial factor in the 2017 Aceh elections. It was strategically utilized by candidates, particularly the Irwandi-Nova pair, to secure community support and ultimately achieve electoral victory. Their success was not solely due to ethnic identity appeals, but also because their programs were perceived as beneficial to the public. The pair gained significant voter support in regions with strong ethnic sentiments: 53.5% in Aceh Tengah, 53.2% in Bener Meriah, and 40.6% in Gayo Lues. The study concludes that while identity politics can be an effective political tool, its continued use risks fostering social division and intolerance. Therefore, future democratic practices should aim to minimize reliance on identity-based strategies to maintain social harmony.