cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 301 Documents
 6   7   8   9   10 
Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018) Nugraha, Satria Adi; Febriyanti, Doris; Kencana, Novia
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1033

Abstract

AbstractDisasters are divided into three factors, namely natural, non-natural and human factors, one of which is a fire disaster resulting in fatalities, environmental damage, property losses, and psychological impacts. in this study the objective was to find out what evaluation of the Regional Disaster Management Agency in dealing with fire disasters in the city of Palembang.This research uses the CIPP concept (context, input, process, product) developed by stufflebean. Evaluation the context of how to assess needs and provide an overview of the research environment, Evaluation of inputs determines the input of sources to be used, Evaluation of processes to determine the extent to which plans are implemented in the success of the program, the results in the field indicate that it has not been effective in tackling regional disasters due to limited facilities and infrastructure.The finances of the South Sumatra Province Disaster Management Agency are still very minimal or have limited costs so that disaster management has not run optimally. The implementation of education and training programs that must be carried out frequently to increase knowledge, technical capabilities of personnel and produce competent individual officers so that the program objectives of the vision and mission run optimally.Keywords : Evaluation, Disaster, Fire, Regional Disaster Management AgencyAbstrakBencana terbagi menjadi tiga faktor yaitu alam, nonalam maupun faktor manusia salah satunya bencana kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui evaluasi apa saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan konsep CIPP (context, input, process, product) yang dikembangkan oleh stufflebean. Evaluasi kontek cara menilai kebutuhan serta memberikan gambaran terhadap lingkungan tempat penelitian, Evaluasi input menentukan masukan sumber-sumber yang akan digunakan, Evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang diterapkan dalam keberhasilan program,  maka hasil di lapangan menunjukkan bahwa belum efektif dalam menanggulangi bencana daerah dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Keuangan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daaerah Provinsi Sumatera Selatan masih sangat minim atau keterbatasan biaya sehingga penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang harus sering dilakukan untuk menambah wawasan, kemampuan teknis personil dan menghasilkan individu petugas yang kompeten sehingga tujuan program visi dan misi berjalan dengan optimal.Kata kunci : Evaluasi, Bencana, Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) Aprilia Lestari; Herwin Sagita Bela
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1022

Abstract

AbstractThe establishment of villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites. The expansion of villages is made as an event to distribute power and authority by certain elites. Changing the status of the village to become sub district too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages and empower village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages in Ogan Komering Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certain elite wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did not submit proposals for villages expansion/ establish new village.This is because establish new villages / villages expansion is considered to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budget is based on the consideration of population and area.This condition triggered conflict between the village government and the élite who wanted to establish a new village.The conflict was the passivity of the community towards administer the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establish new villages so that it is not used as an event for power sharing and in order to minimize the misuse of the goals of village division. For the change of village status to sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan  elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.  Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa
Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) Lestari, Aprilia; Bela, Herwin Sagita
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1022

Abstract

AbstractThe establishment of villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites. The expansion of villages is made as an event to distribute power and authority by certain elites. Changing the status of the village to become sub district too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages and empower village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages in Ogan Komering Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certain elite wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did not submit proposals for villages expansion/ establish new village.This is because establish new villages / villages expansion is considered to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budget is based on the consideration of population and area.This condition triggered conflict between the village government and the élite who wanted to establish a new village.The conflict was the passivity of the community towards administer the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establish new villages so that it is not used as an event for power sharing and in order to minimize the misuse of the goals of village division. For the change of village status to sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan  elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.  Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa
Analisis Penerapan Smart Education dalam Pembangunan Smart City di Indonesia M Rizqi Ramadhan; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1028

Abstract

AbstractEducation is a valuable asset owned by the state after economic prosperity. This is proof that education is deemed important in order to guarantee the continuity of life in the wider community. Humans need education as long as they can feel the positive impact of science and technology. The development of the times also forced humans to live fast and efficiently. In this case, the government began to build cooperation and networks with foreign parties to be able to develop smart city-based governance systems. This system began to run in every government both central and regional. Smart cities are now making almost all countries can make technology as a primary need compared to food and clothing. Many people who actually prefer to add electronic equipment compared to adding other things. Today's technology is always closely related to the education and social life of the people. In some cases, technology will always be accompanied by education. This is because new technological discoveries are based on science and theory, both previous and most recent. This study discusses how the analysis rather than the use of smart education in a smart city frame is more massive and active. Smart Education today is seen as an important unity between smart city and smart education. In this study, peeling widely related to the analysis of the application of smart education systems in smart cities. In Indonesia, there are many agencies or institutions that have become pioneers in the development of public education with information technologyKeywords : Education, Technology, DevelopmentAbstrakPendidikan merupakan sebuah aset berharga yang dimiliki oleh negara setelah kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan dirasa penting demi bisa menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat secara luas. Manusia membutuhkan pendidikan selama masih dapat merasakan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman pun memaksa manusia untuk hidup serba cepat dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah mulai membangun kerjasama dan jaringan pada pihak asing untuk bisa mengembangkan sistem pemerintahan berbasis smart city. Sistem ini mulai dijalankan di setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kota pintar saat ini membuat hampir seluruh negara dapat menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer dibandingkan dengan makanan dan pakaian. Banyak orang yang justru lebih memilih untuk menambah peralatan elektroniknya dibandingkan dengan menambah hal-hal lainnya. Teknologi saat ini menjadi hal yang selalu dikaitkan erat dengan pendidikan dan sosial masyarakat. Dalam beberapa hal, Teknologi akan selalu diiringi bersamaan dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan penemuan –penemuan teknologi baru didasari oleh ilmu dan teori, baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana analisis daripada penggunaan smart education dalam bingkai smart city secara lebih masif dan aktif. Smart Education pada masa kini dipandang sebagai sebuah kesatuan yang penting antara smart city dengan smart education. Dalam penelitian ini, mengupas secara luas terkait analisis dari penerapan smart education system dalam smart city. Di Indonesia telah banyak instansi ataupun lembaga yang memang menjadi pioneer dari pengembangan edukasi masyarakat dengan teknologi informasi.Kata kunci : Pendidikan, Tekhnologi, Pengembangan
Analisis Penerapan Smart Education dalam Pembangunan Smart City di Indonesia Ramadhan, M Rizqi; Purnomo, Eko Priyo; Kasiwi, Aulia Nur
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1028

Abstract

AbstractEducation is a valuable asset owned by the state after economic prosperity. This is proof that education is deemed important in order to guarantee the continuity of life in the wider community. Humans need education as long as they can feel the positive impact of science and technology. The development of the times also forced humans to live fast and efficiently. In this case, the government began to build cooperation and networks with foreign parties to be able to develop smart city-based governance systems. This system began to run in every government both central and regional. Smart cities are now making almost all countries can make technology as a primary need compared to food and clothing. Many people who actually prefer to add electronic equipment compared to adding other things. Today's technology is always closely related to the education and social life of the people. In some cases, technology will always be accompanied by education. This is because new technological discoveries are based on science and theory, both previous and most recent. This study discusses how the analysis rather than the use of smart education in a smart city frame is more massive and active. Smart Education today is seen as an important unity between smart city and smart education. In this study, peeling widely related to the analysis of the application of smart education systems in smart cities. In Indonesia, there are many agencies or institutions that have become pioneers in the development of public education with information technologyKeywords : Education, Technology, DevelopmentAbstrakPendidikan merupakan sebuah aset berharga yang dimiliki oleh negara setelah kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan dirasa penting demi bisa menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat secara luas. Manusia membutuhkan pendidikan selama masih dapat merasakan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman pun memaksa manusia untuk hidup serba cepat dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah mulai membangun kerjasama dan jaringan pada pihak asing untuk bisa mengembangkan sistem pemerintahan berbasis smart city. Sistem ini mulai dijalankan di setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kota pintar saat ini membuat hampir seluruh negara dapat menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer dibandingkan dengan makanan dan pakaian. Banyak orang yang justru lebih memilih untuk menambah peralatan elektroniknya dibandingkan dengan menambah hal-hal lainnya. Teknologi saat ini menjadi hal yang selalu dikaitkan erat dengan pendidikan dan sosial masyarakat. Dalam beberapa hal, Teknologi akan selalu diiringi bersamaan dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan penemuan –penemuan teknologi baru didasari oleh ilmu dan teori, baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana analisis daripada penggunaan smart education dalam bingkai smart city secara lebih masif dan aktif. Smart Education pada masa kini dipandang sebagai sebuah kesatuan yang penting antara smart city dengan smart education. Dalam penelitian ini, mengupas secara luas terkait analisis dari penerapan smart education system dalam smart city. Di Indonesia telah banyak instansi ataupun lembaga yang memang menjadi pioneer dari pengembangan edukasi masyarakat dengan teknologi informasi.Kata kunci : Pendidikan, Tekhnologi, Pengembangan
Smart City dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Difabel di Yogyakarta "Studi Kasus : Infrastruktur Transportasi Publik dalam Memenuhi Hak Penyandang difabel" Muhammad Ibnu Hiban; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nurkasiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1034

Abstract

AbstractThe research method used is descriptive qualitative, according to researchers more suitable to use this study because it is more effective in finding the answers listed in the formulation of the problem. The author also takes references from previous studies that have examined this matter for a long time, but this study is different from previous studies. the results of this study are the concept of smart city is a new inovation to help government services, with the use of technology, information and communication. One of them is public transportation, which is a mode of transportation launched by the government to facilitate public services. Trans Jogja is a mode of transportation launched by the Yogyakarta city government to facilitate its people in safe, comfortable, safe, affordable and environmentally friendly travel. Trans Jogja in fulfilling disability rights still cannot be said to be fulfilled in using the modes of transportation that have been provided by the government, to fulfill the rights of persons with disabilities the government must improve the bus stop infrastructure used by passengers so as to provide comfort and security for people with disabilities. On the other hand the government is also experiencing obstacles In the development of bus stop improvement, the government is experiencing problems, namely the problem of land ownership that would be used as a stop, so that it is hampered in its development. This problem should be quickly resolved, because it is already regulated in Law No. 2 of 2012 which regulates land acquisition for public use.Keywords : smart city, disability rightsAbstrakMetode Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, menurut peneliti lebih cocok menggunakan penelitian ini karena lebih efektif dalam menemukan jawaban-jawaban yang tertera dalam rumusan masalah. Penulis juga menggambil referensi dari penelitian sebelumnya yang sudah meneliti hal ini dari lama, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. hasil penelitian ini ialah Konsep smart city adalah inovasi baru untuk membantu pelayanan pemerintahan, dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah transportasi public, yang merupakan moda transportasi yang di luncurkan oleh pemerintah untuk mempermudah pelayanan public. Trans jogja adalah moda transportasi yang diluncurkan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk mempermudah masyarakatnya dalam perjalanan yang aman, nyaman, amdal, terjangkau dan ramah lingkungan. Trans jogja dalam pemenuhan hak-hak disabilitas masih belum bisa dikatakan terpenuhi dalam menggunakan moda transportasi yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pemerintah harus memperbaiki infrastruktur halte yang digunakan oleh penumpang sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Disisi lain pemerintah juga mengalami kendala Dalam pengembangan perbaikan halte bus, pemerintah mengalami kendala yaitu masalah kepemilikan lahan yang mau di jadikan halte, sehingga menjadi terhambat dalam pengembangannya. Permasalah ini seharusnya cepat terselesaikan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2012 yang mengatur tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.Kata kunci : smart city, hak-hak difabel
Smart City dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Difabel di Yogyakarta "Studi Kasus : Infrastruktur Transportasi Publik dalam Memenuhi Hak Penyandang difabel" Hiban, Muhammad Ibnu; Purnomo, Eko Priyo; Nurkasiwi, Aulia
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1034

Abstract

AbstractThe research method used is descriptive qualitative, according to researchers more suitable to use this study because it is more effective in finding the answers listed in the formulation of the problem. The author also takes references from previous studies that have examined this matter for a long time, but this study is different from previous studies. the results of this study are the concept of smart city is a new inovation to help government services, with the use of technology, information and communication. One of them is public transportation, which is a mode of transportation launched by the government to facilitate public services. Trans Jogja is a mode of transportation launched by the Yogyakarta city government to facilitate its people in safe, comfortable, safe, affordable and environmentally friendly travel. Trans Jogja in fulfilling disability rights still cannot be said to be fulfilled in using the modes of transportation that have been provided by the government, to fulfill the rights of persons with disabilities the government must improve the bus stop infrastructure used by passengers so as to provide comfort and security for people with disabilities. On the other hand the government is also experiencing obstacles In the development of bus stop improvement, the government is experiencing problems, namely the problem of land ownership that would be used as a stop, so that it is hampered in its development. This problem should be quickly resolved, because it is already regulated in Law No. 2 of 2012 which regulates land acquisition for public use.Keywords : smart city, disability rightsAbstrakMetode Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, menurut peneliti lebih cocok menggunakan penelitian ini karena lebih efektif dalam menemukan jawaban-jawaban yang tertera dalam rumusan masalah. Penulis juga menggambil referensi dari penelitian sebelumnya yang sudah meneliti hal ini dari lama, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. hasil penelitian ini ialah Konsep smart city adalah inovasi baru untuk membantu pelayanan pemerintahan, dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah transportasi public, yang merupakan moda transportasi yang di luncurkan oleh pemerintah untuk mempermudah pelayanan public. Trans jogja adalah moda transportasi yang diluncurkan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk mempermudah masyarakatnya dalam perjalanan yang aman, nyaman, amdal, terjangkau dan ramah lingkungan. Trans jogja dalam pemenuhan hak-hak disabilitas masih belum bisa dikatakan terpenuhi dalam menggunakan moda transportasi yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pemerintah harus memperbaiki infrastruktur halte yang digunakan oleh penumpang sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Disisi lain pemerintah juga mengalami kendala Dalam pengembangan perbaikan halte bus, pemerintah mengalami kendala yaitu masalah kepemilikan lahan yang mau di jadikan halte, sehingga menjadi terhambat dalam pengembangannya. Permasalah ini seharusnya cepat terselesaikan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2012 yang mengatur tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.Kata kunci : smart city, hak-hak difabel
Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Faisal Nomaini; Sylvie Agustina; Febrimarani Malinda
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1023

Abstract

AbstractThis study is entitled Analysis of Coordination Mechanisms in Carrying Out Work At the Government Office of North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. The problem that forms the background of the research is that the problem that often arises in the implementation of work in government agencies, including the sub-district government, is a matter of coordination. The non-optimal synergy between parts / sections in the District Government is caused by coordination problems. The object of this research is the District Government of North Indralaya, Ogan Ilir Regency. This study uses a coordination theory consisting of four dimensions, namely (1) Unity of Action; (2) Communication; (3) Division of Work; (4) Discipline as a tool for analyzing research problems. The research method used was descriptive qualitative research method with unit of analysis in the form of organizations / groups. Determination of informants carried out purposively with the classification of informants consisting of key informants and supporting informants. Data collection techniques, data analysis and data validity testing follow the techniques in a qualitative approach. The output of this research is in the form of scientific articles published in national journals (accredited). This research is integrated with RIP and the University of Sriwijaya Research Strategic Plan which is in the domain as research aimed at addressing the socio-economic problems of the community, design and development of community behavior to build the nation's character. This research also has a symmetrical research road map with research conducted in the previous year and has overall achievement targets namely Mapping problems and providing solutions in coordination mechanism problems (2019 research) and providing theoretical recommendations for strengthening government organizations, especially in the research locus.Keywords : District Government, Coordination, Qualitative DescriptiveAbstrakPenelitian ini berjudul Analisis Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan PekerjaanPada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian adalah sampai saat ini persoalan yang sering muncul pada pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintahan, tidak terkecuali pada pemerintah kecamatan adalah persoalan koordinasi. Tidak optimalnya sinergitas antar bagian/seksi di Pemerintah Kecamatan adalah disebabkan oleh masalah koordinasi. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang terdiri dari empat dimensi yaitu (1) Kesatuan Tindakan; (2) Komunikasi; (3) Pembagian Kerja; (4) Kedisiplinan sebagai alat analisis permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan unit analisis berupa organisasi/kelompok. Penentuan informan dilakkan secara purposive dengan klasifikasi informan terdiri dari key informant dan informan pendukung. Teknik pengambilan data, analisis data dan pengujian keabsahan data mengikuti teknik-teknik di dalam pendekatan kualitatif. Luaran penelitian ini adalah berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional (terakreditasi). Penelitian ini terintegrasi dengan RIP dan Renstra Penelitian Universita Sriwijaya yaitu pada domain sebagai penelitian yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat, rancang bangun serta pengembangan perilaku masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Penelitian ini juga memiliki road-map penelitian yang simetris dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan memiliki target capaian secara keseluruhan yaitu Memetakan masalah dan memberikan solusi dalam persoalan mekanisme koordinasi (riset 2019) dan memberikan rekomendasi teoritis untuk penguatan organisasi pemerintahan khususnya pada locus penelitian.Kata kunci : Pemerintah Kecamatan, Koordinasi, Deskriptif Kualitatif
Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomaini, Faisal; Agustina, Sylvie; Malinda, Febrimarani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1023

Abstract

AbstractThis study is entitled Analysis of Coordination Mechanisms in Carrying Out Work At the Government Office of North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. The problem that forms the background of the research is that the problem that often arises in the implementation of work in government agencies, including the sub-district government, is a matter of coordination. The non-optimal synergy between parts / sections in the District Government is caused by coordination problems. The object of this research is the District Government of North Indralaya, Ogan Ilir Regency. This study uses a coordination theory consisting of four dimensions, namely (1) Unity of Action; (2) Communication; (3) Division of Work; (4) Discipline as a tool for analyzing research problems. The research method used was descriptive qualitative research method with unit of analysis in the form of organizations / groups. Determination of informants carried out purposively with the classification of informants consisting of key informants and supporting informants. Data collection techniques, data analysis and data validity testing follow the techniques in a qualitative approach. The output of this research is in the form of scientific articles published in national journals (accredited). This research is integrated with RIP and the University of Sriwijaya Research Strategic Plan which is in the domain as research aimed at addressing the socio-economic problems of the community, design and development of community behavior to build the nation's character. This research also has a symmetrical research road map with research conducted in the previous year and has overall achievement targets namely Mapping problems and providing solutions in coordination mechanism problems (2019 research) and providing theoretical recommendations for strengthening government organizations, especially in the research locus.Keywords : District Government, Coordination, Qualitative DescriptiveAbstrakPenelitian ini berjudul Analisis Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan PekerjaanPada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian adalah sampai saat ini persoalan yang sering muncul pada pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintahan, tidak terkecuali pada pemerintah kecamatan adalah persoalan koordinasi. Tidak optimalnya sinergitas antar bagian/seksi di Pemerintah Kecamatan adalah disebabkan oleh masalah koordinasi. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang terdiri dari empat dimensi yaitu (1) Kesatuan Tindakan; (2) Komunikasi; (3) Pembagian Kerja; (4) Kedisiplinan sebagai alat analisis permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan unit analisis berupa organisasi/kelompok. Penentuan informan dilakkan secara purposive dengan klasifikasi informan terdiri dari key informant dan informan pendukung. Teknik pengambilan data, analisis data dan pengujian keabsahan data mengikuti teknik-teknik di dalam pendekatan kualitatif. Luaran penelitian ini adalah berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional (terakreditasi). Penelitian ini terintegrasi dengan RIP dan Renstra Penelitian Universita Sriwijaya yaitu pada domain sebagai penelitian yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat, rancang bangun serta pengembangan perilaku masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Penelitian ini juga memiliki road-map penelitian yang simetris dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan memiliki target capaian secara keseluruhan yaitu Memetakan masalah dan memberikan solusi dalam persoalan mekanisme koordinasi (riset 2019) dan memberikan rekomendasi teoritis untuk penguatan organisasi pemerintahan khususnya pada locus penelitian.Kata kunci : Pemerintah Kecamatan, Koordinasi, Deskriptif Kualitatif
Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Herwin Sagita Bela; Alip Susilowati Utama
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1029

Abstract

AbstractPolitical participation is a measure of the success of the democratization process because in political participation there is citizen control of government. At present political participation which is still an interesting theme to be investigated is women's political participation. This is inseparable from the existence of the affirmative action movement which wants equal opportunities for women to participate in the political constellation. At present, the influence of political participation in the regions is an important note for central government policy. Therefore, it is important to know the prospects for women's political participation in the region. The results showed that the affirmative action policy actually has a side that can be beneficial but also detrimental to women and political parties. Many of the opportunities with this policy are not exploited because in fact many women do not have the desire to participate in political contestation. This is inseparable from the social support from women in the form of social, economic and cultural support. Most women will think long when it comes to family permits and the economic conditions of the family and culture that surrounds it so far. Therefore, the party also experienced difficulties in recruiting and cadre of party members because most were constrained by these factors although in terms of women's political orientation, they understood and had knowledge of the political system although they were not able to influence gender responsive policies at the district level.Keywords : Prospects, Motivation, Women's Political ParticipationAbstrak Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi karena dalam partisipasi politik terdapat kontrol warga negara terhadap pemerintahan. Saat ini partisipasi politik yang masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti adalah partisipasi politik perempuan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gerakan affirmative action yang menginginkan adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam konstelasi politik. Saat ini juga, pengaruh dari partisipasi politik di daerah menjadi catatan penting bagi kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana prospek partisipasi politik perempuan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sebenarnya memiliki sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan bagi perempuan dan partai politik. Peluang dengan adanya kebijakan ini banyak tidak termanfaatkan karena pada faktanya banyak perempuan tidak memiliki keinginan untuk berpartai dan ikut dalam kontentasi politik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sosial dari perempuan berupa dukungan sosial, ekonomi dan budaya. Kebanyakan perempuan akan berpikir panjang jika menyangkut izin keluarga dan kondisi perekonomian keluarga dan budaya yang melingkupinya selama ini. Oleh sebab itu, partai juga mengalami kesulitan dalam perekrutan dan pengkaderan anggota partai karena sebagian besar terkendala dengan faktor tersebut meskipun dari sisi orientasi politik perempuan, mereka memahami dan memiliki pengetahuan tentang sistem politik meskipun belum mampu mempengaruhi kebijakan yang bersifat responsif gender di tingkat Kabupaten.Kata kunci : Prospek, Motivasi, Partisipasi Politik Perempuan

Page 8 of 31 | Total Record : 301

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue