cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 301 Documents
 7   8   9   10   11 
Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Bela, Herwin Sagita; Utama, Alip Susilowati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1029

Abstract

AbstractPolitical participation is a measure of the success of the democratization process because in political participation there is citizen control of government. At present political participation which is still an interesting theme to be investigated is women's political participation. This is inseparable from the existence of the affirmative action movement which wants equal opportunities for women to participate in the political constellation. At present, the influence of political participation in the regions is an important note for central government policy. Therefore, it is important to know the prospects for women's political participation in the region. The results showed that the affirmative action policy actually has a side that can be beneficial but also detrimental to women and political parties. Many of the opportunities with this policy are not exploited because in fact many women do not have the desire to participate in political contestation. This is inseparable from the social support from women in the form of social, economic and cultural support. Most women will think long when it comes to family permits and the economic conditions of the family and culture that surrounds it so far. Therefore, the party also experienced difficulties in recruiting and cadre of party members because most were constrained by these factors although in terms of women's political orientation, they understood and had knowledge of the political system although they were not able to influence gender responsive policies at the district level.Keywords : Prospects, Motivation, Women's Political ParticipationAbstrak Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi karena dalam partisipasi politik terdapat kontrol warga negara terhadap pemerintahan. Saat ini partisipasi politik yang masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti adalah partisipasi politik perempuan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gerakan affirmative action yang menginginkan adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam konstelasi politik. Saat ini juga, pengaruh dari partisipasi politik di daerah menjadi catatan penting bagi kebijakan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana prospek partisipasi politik perempuan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sebenarnya memiliki sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan bagi perempuan dan partai politik. Peluang dengan adanya kebijakan ini banyak tidak termanfaatkan karena pada faktanya banyak perempuan tidak memiliki keinginan untuk berpartai dan ikut dalam kontentasi politik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sosial dari perempuan berupa dukungan sosial, ekonomi dan budaya. Kebanyakan perempuan akan berpikir panjang jika menyangkut izin keluarga dan kondisi perekonomian keluarga dan budaya yang melingkupinya selama ini. Oleh sebab itu, partai juga mengalami kesulitan dalam perekrutan dan pengkaderan anggota partai karena sebagian besar terkendala dengan faktor tersebut meskipun dari sisi orientasi politik perempuan, mereka memahami dan memiliki pengetahuan tentang sistem politik meskipun belum mampu mempengaruhi kebijakan yang bersifat responsif gender di tingkat Kabupaten.Kata kunci : Prospek, Motivasi, Partisipasi Politik Perempuan
Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Isabella Isabella; Firdaus Komar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1035

Abstract

AbstractEvery year the interest of the Indonesian people to hajj continues to increase. In 2019 the number of Indonesian hajj will increase to 229,613 pilgrims. For this reason, appropriate policies are needed in making decisions in determining the amount of Hajj Operational Cost (BPIH) from Indonesia to Saudi Arabia. The study in this paper is a literature study of Political Economy. Political Economy is a theory or study of the role of public policy in influencing economic and social welfare in political relations (Merriam, 2018). According to Investopedia Political Economy is the study of production and trade, and its relation with costums, government and law. But in determining the amount of BPIH also influenced by many factors, such as world oil prices and the exchange rate of the rupiah. In relation to the determination of BPIH, this is inseparable from fiscal policy. Fiscal policy is a government instrument to influence the economy in the context of realizing national development, which is elaborated through the management of the National Budget (Republic of Indonesia, 2015). Fiscal policy is an economic policy carried out by the government in order to manage and direct economic conditions in a better or desired way by changing or updating government revenues and expenditures, one of the highlights of this fiscal policy is controlling government expenditure and revenue or countryKeywords : Policy, hajj, fiscalAbstrakSetiap tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah jamaah haji Indonesia meningkat menjadi 229.613 jamaah. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Indonesia ke Arab Saudi. Kajian dalam tulisan ini merupakan studi literatur Ekonomi Politik. Ekonomi Politik adalah teori atau studi tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kaitan politik (Merriam, 2018). Menurut Investopedia, Ekonomi Politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan dan hubungannya dengan adat, pemerintah dan hukum. Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menetukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN (Republik Indonesia, 2015). Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah, saalah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau Negara.Kata kunci : Kebijakan, haji, fiskal
Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Isabella, Isabella; Komar, Firdaus
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1035

Abstract

AbstractEvery year the interest of the Indonesian people to hajj continues to increase. In 2019 the number of Indonesian hajj will increase to 229,613 pilgrims. For this reason, appropriate policies are needed in making decisions in determining the amount of Hajj Operational Cost (BPIH) from Indonesia to Saudi Arabia. The study in this paper is a literature study of Political Economy. Political Economy is a theory or study of the role of public policy in influencing economic and social welfare in political relations (Merriam, 2018). According to Investopedia Political Economy is the study of production and trade, and its relation with costums, government and law. But in determining the amount of BPIH also influenced by many factors, such as world oil prices and the exchange rate of the rupiah. In relation to the determination of BPIH, this is inseparable from fiscal policy. Fiscal policy is a government instrument to influence the economy in the context of realizing national development, which is elaborated through the management of the National Budget (Republic of Indonesia, 2015). Fiscal policy is an economic policy carried out by the government in order to manage and direct economic conditions in a better or desired way by changing or updating government revenues and expenditures, one of the highlights of this fiscal policy is controlling government expenditure and revenue or countryKeywords : Policy, hajj, fiscalAbstrakSetiap tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah jamaah haji Indonesia meningkat menjadi 229.613 jamaah. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Indonesia ke Arab Saudi. Kajian dalam tulisan ini merupakan studi literatur Ekonomi Politik. Ekonomi Politik adalah teori atau studi tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kaitan politik (Merriam, 2018). Menurut Investopedia, Ekonomi Politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan dan hubungannya dengan adat, pemerintah dan hukum. Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menetukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN (Republik Indonesia, 2015). Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah, saalah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau Negara.Kata kunci : Kebijakan, haji, fiskal
Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 Winda Sari; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; M. Qur’anul Kariem
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan  tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi
Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 Sari, Winda; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain; Kariem, M. Qur?anul
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan  tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi
Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang) Mahathir Muhammad Iqbal; Ahmad Syaiful Kurniawan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1030

Abstract

AbstractPolitical parties play a role as a very strategic link between government processes and citizens. Each political party has a different recruitment pattern, where the recruitment pattern of party members is adjusted to the political system it adopts. In recruiting members and candidates for the 2019 legislative elections, DPC of the Malang Regency National Awakening Party provides equal opportunities for all citizens to compete in the selection process of candidates. The theory used is the recruitment of Pippa Norris who uses three indicators, namely: the certification stage, the nomination stage, and the general election stage. The type of approach used is qualitative using the case study method. The results of this study indicate that there are considerations taken by the National Awakening Party DPC to determine female members and candidates based on party regulations regarding the recruitment mechanism of members and candidates. Regarding this, the National Awakening Party DPC gave equal freedom to all citizens, both women and men, to become candidates. This is based on 3 indicators of the recruitment pattern of Pippa Norris, namely: first, the certification stage for candidates, the National Awakening Party DPC provides equal opportunities for everyone to run for party according to party regulations. Second, in the nomination stage, women candidates are given knowledge and skills by being obliged to enter the party underbow organization. Third, the election stage where women candidates are carried by parties to compete in legislative elections. Where women are only used as fulfillment of the 30% quota of women's representation in 2019 legislative electionsKeywords : Recruitment, women, political partiesAbstrakPartai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan anggota dan Caleg untuk pemilihan legislatif tahun 2019, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg. Teori yang digunakan adalah rekrutmen dari Pippa Norris yang memakai tiga indikator, yakni: tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan umum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai metode studi kasus Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa untuk menetapkan anggota dan Caleg perempuan berdasarkan peraturan partai tentang mekanisme perekrutan anggota dan Caleg. Perihal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga Negara baik perempuan maupun laki- laki untuk menjadi Caleg. Ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen Pippa Norris yaitu: pertama, tahap sertifikasi terhadap Caleg, DPC Partai Kebangkitan Bangsa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri sesuai dengan peraturan partai. Kedua, tahap nominasi, caleg perempuan diberikan pengetahuan dan ketrampilan dengan berkewajiban masuk pada organisasi underbow partai. Ketiga, tahap pemilu dimana caleg perempuan diusung partai untuk bersaing pada pemilihan legsilatif. Dimana perempuan hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pileg 2019.Kata kunci : Rekrutmen, perempuan, partai politik
Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang) Iqbal, Mahathir Muhammad; Kurniawan, Ahmad Syaiful
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1030

Abstract

AbstractPolitical parties play a role as a very strategic link between government processes and citizens. Each political party has a different recruitment pattern, where the recruitment pattern of party members is adjusted to the political system it adopts. In recruiting members and candidates for the 2019 legislative elections, DPC of the Malang Regency National Awakening Party provides equal opportunities for all citizens to compete in the selection process of candidates. The theory used is the recruitment of Pippa Norris who uses three indicators, namely: the certification stage, the nomination stage, and the general election stage. The type of approach used is qualitative using the case study method. The results of this study indicate that there are considerations taken by the National Awakening Party DPC to determine female members and candidates based on party regulations regarding the recruitment mechanism of members and candidates. Regarding this, the National Awakening Party DPC gave equal freedom to all citizens, both women and men, to become candidates. This is based on 3 indicators of the recruitment pattern of Pippa Norris, namely: first, the certification stage for candidates, the National Awakening Party DPC provides equal opportunities for everyone to run for party according to party regulations. Second, in the nomination stage, women candidates are given knowledge and skills by being obliged to enter the party underbow organization. Third, the election stage where women candidates are carried by parties to compete in legislative elections. Where women are only used as fulfillment of the 30% quota of women's representation in 2019 legislative electionsKeywords : Recruitment, women, political partiesAbstrakPartai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan anggota dan Caleg untuk pemilihan legislatif tahun 2019, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg. Teori yang digunakan adalah rekrutmen dari Pippa Norris yang memakai tiga indikator, yakni: tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan umum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai metode studi kasus Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa untuk menetapkan anggota dan Caleg perempuan berdasarkan peraturan partai tentang mekanisme perekrutan anggota dan Caleg. Perihal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga Negara baik perempuan maupun laki- laki untuk menjadi Caleg. Ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen Pippa Norris yaitu: pertama, tahap sertifikasi terhadap Caleg, DPC Partai Kebangkitan Bangsa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri sesuai dengan peraturan partai. Kedua, tahap nominasi, caleg perempuan diberikan pengetahuan dan ketrampilan dengan berkewajiban masuk pada organisasi underbow partai. Ketiga, tahap pemilu dimana caleg perempuan diusung partai untuk bersaing pada pemilihan legsilatif. Dimana perempuan hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pileg 2019.Kata kunci : Rekrutmen, perempuan, partai politik
Transformasi E-Government Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi Website Sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja Bahrul Azis Pratama Putra; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1025

Abstract

AbstractThe web has been started in various fields. is one of the government. Today has a web personal feel something needed by local governments. Local government Jogja, website or later abbreviated Jogja, local government giving information to all visitors website shaped brochures or pamphlet that contains information. services. In the concept of, the local government Jogja through website had tried to carry the lesson in the concept of smart, governance the public service based ICTt ( information communication, and technology ). Electronic government, or e-government is a form of the concrete of the indicators.To improve the performance of e-government diinisasi, jogja city government improve the efficiency and effectiveness public services. Websites municipal Yogyakarta managed by the communication and information . There are 10 icon pictures icon features an interesting and Yogyakarta describes symbolic that in local government the website Jogja provided by web pages had ten .But , there are several aspects be necessary and strategy to be assessed by the local government Jogja. Among other the obstacles and challenges in the formation of the data , on going the use of website , and the sustainability of information and communication.Keywords : Transformation e-government , communication and information , websites government , smart governanceAbstrakPemanfaatan web ini sudah dilakukan di berbagai bidang salah satunya ialah pemerintahan. Di zaman sekarang memiliki web pribadi dirasa sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah. Website Pemerintah Daerah Jogja, atau selanjutnya disingkat Pemda Jogja, memberikan informasi kepada seluruh pengunjung website berbentuk brosur atau pamflet yang berisikan informasi layanan. Secara konsep, Pemda Jogja melalui website telah berupaya menjunjung nilai yang terkandung dalam konsep Smart Governance, yakni pelayanan publik berbasis ICT (Information, Communication, and Technology). Electronic Government, atau E-Government merupakan bentuk upaya konkrit pencapaian  indikator tersebut. E-Government diinisasi untuk mendorong kinerja pemerintah Kota Jogja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public. Website pemerintah Kota Yogyakarta dikelola oleh dinas komunikasi dan informasi. terdapat 10 icon fitur gambar icon yang menarik dan simbolik Yogyakarta yang memaparkan bahwasanya di dalam website Pemda Jogja tersebut yang disediakan oleh laman web berjumlah sepuluh. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan strategi yang harus dikaji ulang oleh Pemda Jogja. Antara lain yaitu hambatan dan tantangan dalam proses pembentukan data, keberlangsungan penggunaan website, dan keberlanjutan informasi dan komunikasi.Kata kunci : Transformasi E-Government, Komunikasi dan Informasi, Website Pemerintahan, Pemerintahan Cerdas
Transformasi E-Government Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi Website Sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja Putra, Bahrul Azis Pratama; Purnomo, Eko Priyo; Kasiwi, Aulia Nur
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1025

Abstract

AbstractThe web has been started in various fields. is one of the government. Today has a web personal feel something needed by local governments. Local government Jogja, website or later abbreviated Jogja, local government giving information to all visitors website shaped brochures or pamphlet that contains information. services. In the concept of, the local government Jogja through website had tried to carry the lesson in the concept of smart, governance the public service based ICTt ( information communication, and technology ). Electronic government, or e-government is a form of the concrete of the indicators.To improve the performance of e-government diinisasi, jogja city government improve the efficiency and effectiveness public services. Websites municipal Yogyakarta managed by the communication and information . There are 10 icon pictures icon features an interesting and Yogyakarta describes symbolic that in local government the website Jogja provided by web pages had ten .But , there are several aspects be necessary and strategy to be assessed by the local government Jogja. Among other the obstacles and challenges in the formation of the data , on going the use of website , and the sustainability of information and communication.Keywords : Transformation e-government , communication and information , websites government , smart governanceAbstrakPemanfaatan web ini sudah dilakukan di berbagai bidang salah satunya ialah pemerintahan. Di zaman sekarang memiliki web pribadi dirasa sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah. Website Pemerintah Daerah Jogja, atau selanjutnya disingkat Pemda Jogja, memberikan informasi kepada seluruh pengunjung website berbentuk brosur atau pamflet yang berisikan informasi layanan. Secara konsep, Pemda Jogja melalui website telah berupaya menjunjung nilai yang terkandung dalam konsep Smart Governance, yakni pelayanan publik berbasis ICT (Information, Communication, and Technology). Electronic Government, atau E-Government merupakan bentuk upaya konkrit pencapaian  indikator tersebut. E-Government diinisasi untuk mendorong kinerja pemerintah Kota Jogja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public. Website pemerintah Kota Yogyakarta dikelola oleh dinas komunikasi dan informasi. terdapat 10 icon fitur gambar icon yang menarik dan simbolik Yogyakarta yang memaparkan bahwasanya di dalam website Pemda Jogja tersebut yang disediakan oleh laman web berjumlah sepuluh. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan strategi yang harus dikaji ulang oleh Pemda Jogja. Antara lain yaitu hambatan dan tantangan dalam proses pembentukan data, keberlangsungan penggunaan website, dan keberlanjutan informasi dan komunikasi.Kata kunci : Transformasi E-Government, Komunikasi dan Informasi, Website Pemerintahan, Pemerintahan Cerdas
E-Government Assessment pada Kualitias Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta Ramadhani Ramadhani; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1031

Abstract

AbstractThe system of government in Indonesia has been quite dynamic and able to keep up with the times. This is evidenced by the electronics government (e-government) programme, with the use of Information and Communication Technology (ICT) in governance to improve performance and the relationship between government and other parties. Information is a very valuable commodity in the era of the industrial revolution 4.0 to be mastered to improve the competitiveness of an organisation. This is evident from the various initiatives the application of ICT, which is present in some local governments. Implementation of e-government in the governing of the city of Yogyakarta has the potential to improve the quality of public services, increasing transparency and accessibility of information. The purpose of this study is to want to assess how well the application Jogja Smart Service (JSS) as public service facilities in implementing smart city concept in the city of Yogyakarta. In this study using the e-government assessment to assess the application of JSS. The analytical method used in the assessment of applications JSS using the method of observation and direct observation on the application of JSS. The next stage of designing an assessment rubric used in the framework of e-government assessment, further testing using the application assessment frameworks assessment e-government. From the results of the study and application of the calculation of Jogja Smart Service (JSS) can be said to be very good to be a means of public service that is cheap, easy, and fast.Keywords : smart city, e-government, JSS, E-government assessmentAbstrakSistem pemerintahan di Indonesia sudah cukup dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan program E-Government, dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Informasi merupakan komoditi yang sangat berharga di era revolusi industry 4.0 untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang hadir dibeberapa Pemda. Penerapan E-Government pada penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan aksesbilitas informasi. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin menilai seberapa baik aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai fasilitas layanan publik dalam mengimplementasi konsep smart city di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan E-Government Assessment untuk menilai aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Metode analisis yang digunakan dalam penilaian aplikasi Jogja Smart Service (JSS) menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Tahap selanjutnya meranang rubrik penilaian yang digunakan pada kerangka kerja E-Government Assessment, selanjutnya melakukan pengujian penilaian aplikasi menggunakan kerangka kerja E-Government Assessment. Dari hasil kajian dan penghitungan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sudah bisa dikatakan sangat baik untuk menjadi sarana layanan public yang murah, mudah, dan cepat.Kata kunci : Smart City, E-Government, Jogja Smart Service (JSS), E-Government Assessment

Page 9 of 31 | Total Record : 301

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue