cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bambang Joyo Supeno
Contact Email
-
Phone
+6281336355089
Journal Mail Official
magistralawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
MAGISTRA Law Review
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27152502     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
MAGISTRA Law Review, selanjutnya disebut MaLRev adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. MaLRev diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli. Ditujukan sebagai sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual (review). Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis Rubiyanti, Neng Sari; Suharto, Gatot
MAGISTRA Law Review Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v4i02.4167

Abstract

Electronic Medical Record (RME) is a system that contains medical and disease history, diagnostic test results, information on medical expenses and other medical data. On September 12 2022, the Ministry of Health (Kemenkes) of the Republic of Indonesia issued the RME regulations contained in the Regulation of the Minister of Health or abbreviated as Permenkes No. 24 of 2022 concerning Medical Records. However, not all Health Service Facilities in Indonesia have implemented the practice of Electronic Medical Records. The Normative Juridical Method was used in this study, in which the main source of law used was Permenkes No. 24 of 2022 concerning Medical Records, Law no. 47 of 2021 concerning Hospitals and Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice. RME’s broad capabilities had led to its recognition as an important tool for improving patient safety and quality of care, particularly by promoting evidence-based medicine. Hospitals were also required to provide non-medical personnel in the field of information systems to support the implementation of electronic medical records in hospitals. On the other hand, the government needed to provide training so that officers and doctors in hospitals could implement RME according to the provisions of the applicable Health Regulations.
Analisa Kasus Korupsi Perusahaan Aviasi Milik BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Sabrina, Davina Syahlum; Hapsari, Ivana Mirella; Latifiani, Dian
MAGISTRA Law Review Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v4i02.3816

Abstract

Korupsi rawan terjadi dalam tubuh pemerintahan, tidak terkecuali pada sektor BUMN yang berperan sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Maka dari itu, BUMN sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kasus korupsi aviasi milik BUMN Garuda Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kesimpulan yang didapat adalah adanya praktik korupsi yang terjadi di BUMN terutama pada Garuda Indonesia disebabkan oleh prinsip Good Corporate Governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN, antara lain: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme electronic public service. Selain itu, perlu mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara.
Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme Pratidina, Mohammad Ginong
MAGISTRA Law Review Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v4i02.4217

Abstract

Terorisme merupakan salah satu perbuatan pidana yang cukup ditakutkan oleh masyarakat sebab dalam terorisme terdapat suatu gerakan yang berdampak terhadap hilangnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak, bahkan yang kerap menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak berkaitan dengan gerakan terorisme. Salah satu bentuk terorisme adalah penyerangan Mako Brimo Depok yang berakibat timbulnya korban luka dan korban tewas. Pada penelitian ini, memiliki beberapa permasalahan, yakni yang pertama perihal Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap terjadinya kerusuhan di Mako Brimob yang menyebabkan terjadinya korban jiwa? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob yang dilakukan oleh para napiter dan menyerang sejumlah anggota Brimob? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain untuk sumber data didapatkan dari data sekunder dan tersier ditambah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik analisis datanya adalah berupa metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, dalam kajian kriminologi, terdapat hubungan atara peristiwa terror tersebut dengan pandangan dari ilmu kriminologi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah faktor dan teori dalam kriminologi yang sesuai dengan latar belakang terjadinya pritiwa tersebut. Untuk permasalahan yang kedua, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan korps Brimob melakukan dua jenis upaya yakni represif dan prevent.
Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Purwoko, Wisnu Adi
MAGISTRA Law Review Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v4i02.3970

Abstract

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam perspektif hukum Islam dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Pidana Minimum Khusus, Korupsi
ANALISIS SALDO PRIMER POSITIF PADA TAHUN 2023 SEBAGAI INDIKATOR APBN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN Fahrudin, Moch
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i2.5173

Abstract

The 2023 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) shows a positive figure of 92.2 trillion. This has been anticipated since 2012, and it has always been in a negative condition. This is an indicator of the improving health of the APBN, as a manifestation that leads to better economic conditions and the welfare of Indonesian society in general. The primary balance is state income minus state expenditure without debt interest payments. In determining the initial assumptions of the 2023 APBN Law, the primary balance is in negative condition. And, until the end of 2023, it shows a positive balance how This condition can show that the economy is developing with greater income, which will impact people's welfare.
PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DITINJAU DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA Ayu Puspita, Berliana Adinda; Marwiyah, Marwiyah
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i01.5325

Abstract

The existence of unwritten agreements is also based on the principle of freedom of contract, which gives parties the freedom to determine the type of agreement they will make. Traditional societies often use unwritten agreements in business transactions. In most cases, agreements between two parties are made in writing, with the rights and obligations of the parties clearly written down. If the agreement is not made in writing, or better known as an "oral agreement", it will be difficult for the parties to prove it if a breach of contract occurs. An agreement that has valid legal force based on an agreement between the parties involved and is made orally without being documented in writing is called an unwritten agreement. Unwritten agreements are weaker than written agreements, especially in cases of disputes. The purpose of this writing is to analyze the existence of unwritten agreements in civil law. The methodology used is a normative research method used with an approach to written legal rules. The results of the discussion show that if an oral agreement meets the legal requirements according to the formulation of Article 1320 of the Civil Code, then the agreement is valid and has legal force to declare someone in default. However, if the verbal agreement is denied or not acknowledged by the party suspected of being in default, the agreement does not have legal force to declare someone in default. This is because the agreement can be true and fulfill the legal requirements of the agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI TINDAK PIDANA ABORSI Siregar, Rospita Adelina; situmorang, Isaulina
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i01.4618

Abstract

As a result of information disclosure, the impact of changing a person's lifestyle can be seen in all age groups. It is felt to be very disturbing when a minor becomes pregnant and chooses to have an abortion because of her mental and physical unpreparedness. This openness of information and technology can change the behaviour of children, aged 11-15 years, so that they are very easily influenced by the environment in which they live, including their desire to have sex. How to prevent the crime of abortion by minors is the focus of research carried out in a normative juridical manner, using a literature study approach and presented using analytical descriptives. Allowing abortion at a child's age certainly does not negate the provisions of article 9 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which emphasizes the right to life of every person. Then article 53 of Law number 39 of 1999 concerning Human Rights which states that every child from the womb has the right to live. On the other hand, Positive Law in Indonesia regulates in article 1 point 2 of Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stating that "child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop. So all parties should help educate and monitor the development of children as a whole so that they do not have sex before their time, because there are articles that prohibit abortion, Articles 299, 346, 347, 348, and 349. Abortion is permitted if a medical emergency occurs in pregnant women
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KARTU KEPENDUDUKAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Nugroho, Cahyo Adhi; Yasminingrum, Yasminingrum; Winarni, Widiati Dwi
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i2.5175

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still problems related to the effectiveness of services provided by the Population and Civil Registration Service of Grobogan Regency, such as the uneven distribution of information regarding the preparation and completion of processing of population and civil registration documents, disorderly queues, discriminatory behavior in providing services to the community, and there are still a number of errors found in making eKTPs so that more time is needed to repair them. Things like this are often the obstacles encountered in the process of making e-KTPs at the Grobogan Regency Population and Civil Registration Service. This research aims to determine the effectiveness of services provided by the Grobogan Regency Population and Civil Registration Service. This research uses normative juridical methods. The data sources collected consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through observation and interviews. Based on the results of the research, it shows that the effectiveness of the e-KTP making service at the Population and Civil Registration Service of Grobogan Regency uses the theory put forward by Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research. conduct a search of regulations and literature related to the problem under study.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG AKIBAT KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT Trisnawati, Bakti
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i2.5170

Abstract

By article 41 paragraph 3 of Law No. 17 of 2008 concerning shipping, maritime transportation companies are obliged to insure their liability and carry out basic general passenger protection insurance by the provisions of statutory regulations." The carrier is obliged to protect the goods it transports. Public and company trust in carrier services is the key to the existence of a transportation service facility. In practice, it turns out that not all transportation services carry out their responsibilities by providing compensation, for example PT. SBT Semarang Shipping, which carried 67,500 sacks of goods or 2,700 tons of Tonosa Cement, belongs to HS as the owner of the goods which suffered losses due to a maritime accident. Still, the owner of the goods did not receive compensation as regulated in Article 40 paragraphs 1 and 2 of Law No. 17 of 2008 concerning Cruise. The company does not guarantee its cargo, because the shipping company already knows that the owner of the goods has insured the goods themselves.
IMPLEMENTASI PELAYANAN BRIMOB TERHADAP MASYARAKAT Leksono, Bambang Budi
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i01.4803

Abstract

This article discusses the concept, principle, and basic principles of public service based on e-government, as well as the implementation of public service based on e-government by Brimob Polri as a public service unit that is responsible for security and public order. This article uses a normative legal research method with a specific approach, namely content analysis, comparative analysis, and normative analysis. The data used in this study are secondary data, namely primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. The results of the study show that Brimob Polri has made various efforts to reform and innovate in order to improve the quality, effectiveness, and efficiency of public service based on e-government, but there are still some problems that hinder the implementation process of public service. This article provides recommendations and suggestions for improving and enhancing public service based on e-government by Brimob Polri, as well as contributing to the development of science, especially legal science, and benefits for the government, especially Brimob Polri, and the community.

Page 6 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 02 (2025): MAGISTRA Law Review Vol 6, No 01 (2025): MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review Vol 4, No 01 (2023): MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review Vol 3, No 01 (2022): MAGISTRA Law Review Vol 2, No 02 (2021): MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review More Issue