Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (JIDH) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. JIDH merupakan e-jurnal sebagai media publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dalam menerbitkan artikel ilmiah di bidang isue hukum kontemporer.
Ruang Lingkup jurnal ini meliputi kajian hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Hukum Adat, dan Hukum Lingkungan.
Articles
94 Documents
<![CDATA[Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata ]]>
<![CDATA[Maria Acynta Christy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3011
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan,dan peranan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum perdata dan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara menelaah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, salinan putusan pengadilan, jurnal, hasil studi dan/atau penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan penelitian tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan ditampilkan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah dan lembaga bantuan hukum perlu memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai prosedur yang aman dalam menjalankan usaha sewa menyewa kendaraan, seperti: bagaimana membuat perjanjian yang melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh konsumen/ pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan harus berhati-hati dalam melakukan sewa menyewa kendaraan dengan terlebih dahulu meneliti subjek dan objek perjanjian pada tahap offering and acceptance, sebelum menandatangani perjanjian. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan sebaiknya merumuskan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan ]]>
<![CDATA[Maria Rosalind]]>;
<![CDATA[Retno Dewi Pulung Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3026
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan penilaian terhadap sistem pre project selling perumahan berdasarkan asas keseimbangan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pengkajian tekstual terhadap tulisan atau teks hukum. Sementara, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus untuk membantu memahami penerapan norma hukum dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik sistem pre project selling memiliki karakteristik preventif bagi konsumen sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Namun, belum dapat dikatakan seimbang terutama terhadap tanggung jawab developer karena masih bersifat merugikan dalam beberapa aspek, sehingga menjadi kontraproduktif terhadap keberlangsungan usaha para pengembang properti. Pemerintah diharapkan lebih peka dengan memperhatikan kembali hak dan kewajiban developer yang juga perlu diperjelas dan dilindungi, sehingga kepastian hukum dapat dirasakan semua pihak dalam kegiatan jual beli properti.]]>
<![CDATA[Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Zulhidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 2 APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v6i2.3240
<![CDATA[Sepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia. Indonesia sendiri, sudah memiliki aturan tentang olahraga dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional. Olahraga harus menghindari segala macam pengaturan pertandingan oleh mafia sepak bola. Namun, di Liga 2 Indonesia beberapa waktu lalu. Kasus pengaturan skor akhirnya membuat heboh sepak bola Indonesia. Hal ini membuat PSSI memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Mabes Polri untuk membuat MOU. Tindak lanjut dari MOU tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk satgas anti mafia bola sesuai dengan perintah Kapolri No.3678 Tahun 2021. Penelitian ini akan mengkaji peran dan fungsi satgas anti mafia bola dalam memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menjunjukkan bahwa, pertama, telah terjadi disfungsi pada satuan tugas anti mafia bola, karena laporan dan fungsi satuan tugas anti mafia bola tidak terlihat dan hanya bersifat simbolis, hal ini terlihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan pertandingan kepada pihak kepolisian, padahal match fixing adalah organize crime. Kedua Eksistensi Satgas anti mafia bola juga menjadi persoalan, hal ini dikarenakan satgas anti mafia bola hanya bersifat ad hoc dan eksistensi yuridisnya juga hanya berupa perpanjangan surat edaran kapolri. Bagian penutup yakni, pertama, pemerintah harus membuat aturan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Kedua, PSSI harus memberikan sanksi tegas kepada mafia bola sehingga menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Laela Novitri Ervia Rahma]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i1.2856
<![CDATA[Sebuah kelompok masyarakat tentunya memiliki kebiasaan khusus yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan dilakukan secara berulang dan turun temurun dan terkadang mengandung suatu sanksi yang disebut sebagai sebuah adat. Di dalam masyarakat Jawa dikenal sebuah adat terkait dengan perkawinan yang dikenal dengan perkawinan nglangkahi. Perkawinan nglangkahi merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan mendahului kakak mempelai. Menurut masyarakat Jawa, hal ini merupakan sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi yang diberikan kepada mempelai apabila melaksanakan perkawinan nglangkahi. Kajian dalam tulisan ini membahas mengenai keterkaitan antara hukum nasional di Indonesia dengan perkawinan nglangkahi pada masyarakat Jawa beserta dengan sanksinya. Studi yang digunakan menggunakan studi hukum adat dengan melihat juga dari sisi antropologis dan sosiologis yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa.]]>
<![CDATA[Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research ]]>
<![CDATA[Afif Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 ISSUE 2 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i2.3154
<![CDATA[Legal research is a method used by legal experts to develop legal knowledge. Legal experts have different opinions in explaining the definition of legal science due to differences in opinion in placing legal science as part of social science related to how to apply the law in the practice of legal science is a sui generis science as a practical discipline that establishes standard procedures and guidelines for implementing legal regulations or applied research that has a prescriptive character. The difference in placing the science of science has given birth to the study or field of legal research into normative juridical research and empirical juridical research. Each of these fields has advantages and disadvantages. Therefore, to obtain a comprehensive legal review result, methodological integration is required through an approach called socio-legal research. Socio-legal research is not the same as empirical juridical research, both in the sociology of law and sociological jurisprudence. Socio-legal research is a combination of legal research and social studies of law. Socio-legal research has its objectives and scope, which do not merely look at the law in its empirical questions but also carry out critical academic analysis of the law.]]>
<![CDATA[What is the Form of Protecting Customary Land in Indonesia? A Study of the History and Construction of Settings ]]>
<![CDATA[Widyorini Indriasti Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 ISSUE 2 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i2.3739
<![CDATA[This article examines the legal protection for customary land rights based on forest law in Indonesia. The study of customary land is important because customary land is the communal ownership of land subject to customary law. Policies related to customary land rights are inseparable from regulations regarding forestry law because customary rights appear starting with the clearing of forests by customary law communities. Forestry management after Indonesia’s independence cannot be separated from government legal politics, especially related to forestry law in Indonesia. This writing departs from the question of how the history of the existence of customary land and how the protection of customary land in the regulation of forestry law in Indonesia. The writing of this article uses a normative juridical method, namely studying material using theory from literature books, including scientific writing in journals and material related to laws. Based on the hypothesis, forestry regulations in Indonesia have not provided legal protection for customary lands and have even eliminated the existence of customary land itself, which is the source of life for indigenous peoples. The lack of protection can cause conflicts between the government and indigenous peoples, one of the factors due to the government’s takeover of customary land ownership from indigenous peoples. With Government Regulation Number 23 of 2021 concerning the Management of Forest Areas, which also regulates customary forests as separate forest groups (not included in state forests), customary forests are recognized.]]>
<![CDATA[Legal Politics of Electronic Documents in State Finances As Legal Evidence ]]>
<![CDATA[Rizky Dian Bareta]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>;
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 ISSUE 2 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i2.3362
<![CDATA[Disruption of digital technology as part of the industrial revolution 4.0 forces changes in human culture to keep up with the times, including in public institutions. Regulating the digitalization of state finances has risks, including electronic evidence in court that is very likely to occur, given that corruption in state finances is still rampant, requiring legal evidence in court. This research is normative research by examining the existence of regulations related to electronic documents in state finances and explaining how electronic documents are formed. In this study, it can be concluded that regulations regarding electronic evidence have been adequately accommodated, although there is still an asymmetry in the classification of electronic evidence itself. Regulations governing electronic documents in the field of state finances still refer to laws regarding electronic information and transactions. These regulations are considered complete, although, in several regulations in the field of state finance, adjustments are still required to support the use of electronic documents in state finances. Electronic signatures are divided into certified and uncertified signatures, but certified signatures make the presence of an ideal electronic document. This research can be used as input for policymakers in implementing electronic documents in state finance.]]>
<![CDATA[Theoretical Study Of Legal Protection Of Song Royalty On Digital Platforms ]]>
<![CDATA[Sahrul Sahrul]]>;
<![CDATA[Yogabakti Adipradana Setiawan]]>;
<![CDATA[Wahyu Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 ISSUE 2 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i2.3333
<![CDATA[The purpose of this study is to solve problems related to legal arrangements regarding song royalties or music on digital platforms that are used commercially and the issue of violations of song royalties on digital platforms today. This type of research is normative legal research with primary legal materials covering the applicable laws and regulations and secondary legal materials, including law books, the internet, and journals related to the issues studied. This research is descriptive, while the research material is carried out qualitatively. This research results in a conclusion that the matter of collecting royalties for songs on the Digital Platform after the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs and/or Music only targets the form of public services but does not regulate strictly in the form of Digital services that are used commercially and Legal protection regarding royalties for songs or music in Digital Platforms that are used commercially is divided into 2 (two), namely: Legal protection in the form of protection of works and rights for songwriters in the form of economic rights and moral rights, legal protection in the form of criminal sanctions and civil sanctions in the form of compensation. The responsibility of Government must immediately make derivative regulations relating to the Management of Song Royalties in Digital Platforms that are used commercially to provide protection and legal certainty for those who have economic rights/song royalties, as well as the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to be able to complete the Song / Music Information System (SILM) song and music data center to optimize the withdrawal and distribution of royalties to songwriters or musicians.]]>
<![CDATA[Can Illegal Investments be Classified as Gambling? An Analysis ]]>
<![CDATA[Suwinto Johan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 ISSUE 2 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v7i2.2907
<![CDATA[Economic expansion has been accompanied by a tremendous increase in personal wealth in recent decades. As people’s wealth increases, so do their investment demands. The number of illegal investment cases is likewise rising quickly. Along with technological advancements, gambling has become more prevalent in addition to incidences of unlawful investment. Ponzi scheme-based online gaming is expanding quickly throughout society. The purpose of this study is to compare unlawful investment to gambling from a legal and economic standpoint. The normative juridical method is employed in this study. This study employs a secondary legal method and utilizes associated rules as secondary legal materials. The study’s findings suggest that unlawful investing and gambling have some similarities. Gambling and illegal ventures both provide high profits. Owners of funds run the risk of losing money through unlawful investments and gambling. Along with gaming, the legislature needs to control unlawful investment—enforcement of the law against illicit gamblers.]]>
<![CDATA[Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which is Performed by Illegal Foreign Work ]]>
<![CDATA[Endeh Suhartini]]>;
<![CDATA[Rahayu Nuraeni]]>;
<![CDATA[Edy Santoso]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 1 OCTOBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jidh.v0i0.4328
<![CDATA[The main purposes of this study are: 1) To find out and analyze the forms of business crimes committed by illegal Foreign Workers related to violations of Immigration laws. 2) To find out and analyze immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit immigration violations. The research method used in this study is a normative juridical study that takes a qualitative approach that looks at and analyzes the legal norms in existing legislation and sociological research as supplementary data to the primary data.The results of this study are: 1) Business crimes committed by illegal foreign workers related to immigration violations, namely the implementation of the Asean Economic Community (AEC) and the introduction of a visa-free policy to encourage and enhance economic growth have an impact on the uncontrolled presence of illegal foreign workers in Indonesia where from the implementation of the AEC and the implementation of the visa-free policy many of the foreign citizens, especially from China who abuse the visa-free policy that should be used for travel but instead used to find work/conduct business activities in Indonesia. 2) Immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit violations of immigration criminal acts can be prosecuted in two ways, namely the prosecution process in a court or pro justitia and administrative or immigration acts]]>
