Garuda - Garba Rujukan Digital

Rekrutmen Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2019 Achmad Cumaedy; Riska Sarofah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.27

This study describes the Golkar Party recruitment process in the 2019 Legislative Election with a case study of the allocation of seats in the Tangerang Districts A and B districts. The problem of recruitment has an impact on the distribution of legislative candidates in allocating DPRD seats, in PKPU RI Number 16 Year 2017 Concerning the Arrangement of Electoral Districts and Chair Allocation Members of the Regency/City Regional People's Representative Council in the General Election, that the seat allocation is a determination of the number of seats in an electoral district. This study used qualitative methods by conducting in-depth interviews and literature studies through sources relevant to this research. The results of the study show that the Golkar Party recruitment pattern is still using the old pattern, namely by using the recruitment system during the new order and trying to retain traditional (old) voters. In the upcoming recruitment, Golkar must involve various elements in the community and the beginning of the recruitment must start from the "grassroots" which can gradually occupy the party management positions. Keywords: Recruitment, Golkar Party, Seat Allocation, and Electoral District.

Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta Iqbal Aidar Idrus; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.28

Penelitian ini menjawab Implementasi program SIDUKUN 3 In 1 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Program tersebut dikembangkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang saling terintegrasi dengan instansi rumah sakit dan BPJS Kesehatan terkait dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah DKI Jakarta cukup berhasil melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, akan tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program “SIDUKUN 3 in 1” dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit, langsung mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu identitas anak dan BPJS Kesehatan untuk bayi. Dengan pengurusan pelayanan yang cepat dan tidak dipungut biaya, pada tahun 2019 sudah 79 rumah sakit, 44 puskesmas dan 5700 akte kelahiran yang sudah di cetak oleh Dinas Dukcapil.

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Yusuf Adam Hilman; Wakhidah Agustin Rahayu
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.30

The management of the budget at the level of the village is an important thing because of a limited budget as a means of achieving welfare, But it should be noted that it needs to use measurements So that it can be known whether the management of we already have the by the regulations. This research is qualitative descriptive with an emphasis on depiction studies to answer the formulation of the problem at hand. The results of the study explained that indicators of the quality of accountability the management of APBDes lembah Village, Indicators include: accountability leadership, accountability process, accountability, and accountability policy program implemented in The village Lembah administration. In terms of interviews with informants that start over the formulation of management APBDes to accountability APBDes have included all society elements village, all criteria met. Pengelolaan anggaran di level desa merupakan hal penting karena anggaran merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya pengukuran terhadap penggunaannya, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan aturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penekanan pada penggambaran hasil kajian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah, indikator tersebut meliputi: akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lembah. Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban pengelolaan APBDes sudah mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa, semua kriteria terpenuhi.

Perlindungan Pemerintah Daerah Terhadap Kelompok Minoritas “Towani Tolotang” di Sulawesi Selatan Herman Lawelai
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.34

This article describes the efforts of the regional government to protect the Towani Tolotang people as a minority group in fighting for their identity, the argumentation of justice and group rights in the midst of a pluralistic culture. This article is analyzed with; historical agreements, equal rights, and cultural diversity. Using qualitative research methods, this study found that until now the minority group "Towani Tolotang" still exists in cultural practices as well as in social interactions with the wider community. Relations between communities are supported by local government policy by providing forums that embrace interfaith community leaders, security forces and government elements in fostering community. Artikel ini menggambarkan upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat Towani Tolotang sebagai kelompok minoritas dalam memperjuangkan identitas mereka, argumentasi keadilan dan hak-hak kelompok di tengah-tengah budaya pluralistik. Artikel ini dianalisis dengan; perjanjian sejarah, persamaan hak, dan keanekaragaman budaya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa sampai sekarang kelompok minoritas "Towani Tolotang" masih ada dalam praktik budaya serta dalam interaksi sosial dengan masyarakat luas. Hubungan antar masyarakat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dengan menyediakan forum yang merangkul tokoh masyarakat lintas agama, pasukan keamanan dan elemen pemerintah dalam membina masyarakat.

Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Yudhi Lestanata; Ilham Zitri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.35

Human life is highly dependent on natural resources. It is the main and fundamental capital to meet the needs of human life. In this regard, optimizing the use of natural resources must be achieved by considering the potential aspects, conformity sustainability, and consistency, of the benefits to realize its sustainability. To achieve this optimization required the maintenance action at the point of normal balance. This study aims to find out how the role of Local Government in optimizing the potential of tourism in Kenawa Island and what are the factors inhibiting the optimization of tourism potential in Kenawa Island. This type of research is qualitative descriptive, taking the location in Poto Tano Village Poto Tano Sub-district, West Sumbawa Regency, data source in this research is primary data and secondary data. Based on the results of the research indicates that the optimization efforts undertaken by the Regional Government in developing the tourism potential of Kenawa Island are with community participation, environmental carrying capacity, promotion, the involvement of all stakeholder, local ownership involvement, resource utilization continues, accommodating community aspirations, monitoring and program evaluation, environmental accountability, community training. Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya. Untuk mencapai optimalisasi ini diperlukan adanya tindakan pemeliharaan pada titik keseimbangan yang normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasikan potensi wisata di Pulau Kenawa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi potensi wisata di Pulau Kenawa. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, mengambil lokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata Pulau Kenawa adalah dengan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, promosi, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, keterlibatan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat.

Problematics of Multiparty Systems in Indonesia Aditya Putera Adiguna; Rifaid Rifaid; Zaldi Rusnaedy
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.36

Political parties are not only an important part of the many functions they carry out such as representation, recruitment and outreach), but there are complex relationships between parties and form work systems in their political practice. Party system is an analysis to examine party behavior as part of a system, that is, how each party interacts with each other. the party system consists of single parties, dual parties and multiparty parties. This paper tries to identify various kinds of problems caused by the application of a multiparty system by using literature studies based on upstream research. Indonesia is a democratic country that adopts a multiparty system in its political activities which is characterized by the many parties competing for government power. A multiparty system when combined with a presidential government system raises various problems, such as the possibility of electing a minority president, too many parties joining the coalition to become a fat coalition, and the stability of the government is disrupted. Partai politik tidak hanya merupakan bagian penting dari banyak fungsi yang dilakukan seperti perwakilan, rekrutmen dan penjangkauan, tetapi ada hubungan yang kompleks antara partai-partai dan pembentukan sistem kerja dalam praktik politik. Sistem kepartaian adalah analisis untuk memeriksa perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. sistem kepartaian terdiri dari partai tunggal, dwi-partai dan partai multipartai. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang disebabkan oleh penerapan sistem multipartai dengan menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu. Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem multipartai dalam kegiatan politiknya yang ditandai oleh banyak pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai ketika digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan memilih presiden minoritas, terlalu banyak partai yang bergabung dalam koalisi untuk menjadi koalisi yang gemuk, dan stabilitas pemerintahan terganggu.

Toko Milik Rakyat (Tomira) dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo Azka Abdi Amrurobbi; Moch Edward Trias Pahlevi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.38

Toko Milik Rakyat (Tomira) is a government policy based on Kulon Progo Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning Protection and Empowerment of Traditional Markets and the Arrangement of Modern Shopping Centers and Stores. Tomira is in the form of a partnership between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with modern stores such as Alfamart and Indomaret in Kulon Progo. The purpose of the Tomira’s policy is to improve the welfare of the community and increase economic growth. The question to be answered in this research is related to the process of forming a Tomira’s policy. This study uses an analysis for policy approach with a focus on analyzing the policy process using a society based governance model. The method in this research uses the literature study method which is collaborated with qualitative methods. The results of this resarch explain that in the process of policy formulation through improving the welfare of the Tomira, the government should be oriented to the society in order to create the widest prosperity for the society. Conflicts of interest between the actors allowed to appear in the policy. Behind that, there is also a political side to the policy. The welfare improvement policy through the Tomira was used by the regional head of Kulon Progo Regency as a political strategy to increase his electability. The author considers that there needs to be regulations that clarify the technical aspects of improving welfare through Tomira. Toko Milik Rakyat (Tomira) merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tomira tersebut berbentuk kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo. Tujuan dari kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini terkait dengan proses pembentukan kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk kebijakan (analysis for policy) dengan fokus pada analisis proses kebijakan dengan menggunakan model society based governance. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dikolaborasikan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira), pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menciptakan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Konflik kepentingan antar aktor memungkinkan untuk muncul dalam kebijakan tersebut. Dibalik itu juga terdapat sisi politis dalam kebijakan tersebut. Kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) digunakan oleh kepala daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai strategi politik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Penulis menganggap bahwa perlu ada peraturan yang memperjelas terkait teknis kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira).

Kebijakan Sinergitas R & D Pemerintah, Komunitas Epistemik, dan Sektor Swasta dalam Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan Endro Tri Susdarwono
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.50

The purpose of this research is to discuss R&D synergy policies of government, epistemic community, and private sector in accelerating the independence of the Indonesian defense industry. This research is a qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The government is aware of the importance of building national research capacity in defense technology. That awareness must be followed up with concrete policies, measurable results, and strategic cooperation with other national components. Human resources or researchers, academics, and innovators who are members of various research institutions are basically a "pool of knowledge" that studies and understands various aspects of the technology, managerial, and social-political industry of the defense, so that it is in an irreplaceable position as the driving force of the ideals of independence in the defense industry. Increasing the capability and mastery of defense industry technology must be done through research and development (R&D) and engineering activities. R&D activities are also an absolute requirement for defense independence and the ability to respond to the development of defense and security technology.

Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Yudhi Lestanata
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.60

The Village Fund is one of the government policies that is prioritized to finance the development and empowerment of the community, the implementation of which is prioritized by using self-managed resources / local raw materials, and strived by absorbing more local workforce. This study aims to determine the use of village funds used in accordance with the program, the results of the use of village funds and community involvement in the Village of Poto Tano, District of Poto Tano, West Sumbawa Regency. The research approach used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about the use of the Village Fund in the development of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, also through observation and documentation of the results of the utilization of the Village Fund. The results showed that the Utilization of Village Funds in Improving the Welfare of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages could not be said to be effective. This can be proven by the number of Community Empowerment programs that are still far different from the number of Village Development programs that have been realized in accordance with the plan of the program set by the Village Government through the Musrenbangdes. Community involvement in the implementation of the use of village funds in Poto Tano Village also cannot be said to be good, where the community is still not fully included in the preparation up to the implementation of the programs that were set at the time of the Musrenbangdes. Keywords: Implementation, Village Funds, Public welfare.

Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Anirwan Anirwan; Aswar Annas
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.61

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode masukan (the infut storage), yakni Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan pencocokan (the matching stage), yakni matriks SWOT. Matriks IFE dan matrix EFE dibuat dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi factor kunci internal dan eksternal, tahap pemberian bobot, tahap penetapan skala, tahap kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian, sedangkan penyusunan strategi peningkatan kinerja layanan dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai scoring tertinggi dari faktor-faktor kunci internal dan ekternal yang kemudian dimasukkan kedalam matrix SWOT untuk dilakukan pencocokan (matching tool). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan agar bisa mencapai penilaian sangat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD maka strategi yang dapat dilakukan adalah penyediaan media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja- kerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; peningkatan dukungan pendidikan dan pelatihan pegawai sekretariat dalam menciptakan profesionalitas aparatur sekretariat DPRD dan update informasi dan regulasi melalui Website DPRD yang terintegrasi dengan website pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; peningkatan kemampuan adaptasi pegawai secretariat DPRD dalam menyesuaikan perubahan regulasi tanpa mengurangi kualitas layanan; penyediaan TV informasi kegiatan anggota DPRD yang berbasis IT dan pembuatan buku saku regulasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaldi Rusnaedy

Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id

Phone
+6285242124861

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaldi Rusnaedy

Contact Email zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id

Phone +6285242124861

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaldi Rusnaedy

Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id

Phone
+6285242124861

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA