cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Published by Universitas Pancasakti Makassar
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 129 Documents
 1   2   3   4   5 
Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah Muhammad Yusuf; Ainun Jariah; Sadar Sadar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.93

Abstract

Diberlakukannnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu mandiri mengatur dan mengelola segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sumber pembiayaan yang menjadi potensi besar sebagai pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, mengingat bahwa kemajuan zaman yang menuntut serba cepat dalam melakukan segala hal. Selain itu, dengan jangkauan wilayah yang luas seperti pada daerah Kalimantan Tengah, tentunya moda transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, dengan penggunaan kendaraan bermotor yang marak, maka menjadi potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk dapat maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Penerapan paradigma New Public Service dalam pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang berbasis online merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang terjadi pada masyarakat, terutama pada saat pandemi covid-19 ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan berbasis digital atau dalam jaringan (online) . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan penerbitan surat kendaraan bermotor pada SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan konsep New Public Service dimana orintasi pelayanan dipusatkan pada kebutuhan masyarakat atau khususnya pengguna layanan, akan tetapi dalam proses penerapan konsep tersebut masih ditemukan berbagai kendala terutama mengenai fasiltas pendukung.
Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19 A. Jusriadi; Laode Amijaya Kamaluddin; Azhar Aljurida
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.96

Abstract

Wabah pandemi Covid 19 telah menyeret manusia dalam masalah besar, cara penularan wabah yang menjadikan interaksi manusia sebagai media penyebaran menjadikan pola interaksi berubah dalam kurun waktu yang cepat dan drastis, pembatasan pergerakan orang dan barang diyakini sebaga solusi untuk mengenhentikan penyebaran covid 19. Alhasil mata rantai distribusi menjadi terhambat disegala lini tak terkecuali pangan, beberapa negara didunia termasuk Indonesia terancam krisis pangan disebabkan hilangnya keseimbangan atau pasokan dengan jumlah konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk dianalisis dengan pendekatan analisis kritis diskursus yang mengkaji tentang makna dan subtansi dibalik peristiwa Covid 19 dan ancaman krisis pangan. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa Indonesia terancam krisis pangan disebabkan stok cadangan beras yang dikuasai oleh Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) hanya tersedia selama beberapa bulan. Olehnya itu diperlukan manajemen mitigasi krisis pangan melalui penguatan peran Bulog dalam menyerap produksi petani, dan memberi perluasan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam hal penyediaan stok pangan di masa pandemi Covid 9 guna menciptakan kepastian terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.
Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019 Tawakkal Baharuddin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.133

Abstract

Public information disclosure is an important aspect of realizing a good governance system. The Indonesian government, through the Law on Public Information Disclosure, continues to strive so that all public agencies can provide easy access to information. This study uses a qualitative approach with data sources derived from documentation studies, news sites, and websites. The results of this study indicate that there is a fairly positive trend in which the North Luwu Regency Government has managed to obtain the highest score for three (3) consecutive years, namely 2017, 2018, and 2019 for information disclosure with the predicate Towards Informative. This achievement is influenced by the performance of the government which continues to make various efforts, namely, socialization and training, replication of innovations, utilization of website-based networks, and the availability of Command Center facilities. This achievement is also considered to affect maximum results in the future to obtain the title of Informative in the aspect of public information disclosure
Initiative and Implementation of The Public Service Innovation by Regional Government in Indonesia Wisber Wiryanto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.134

Abstract

Based on the Government Regulation No. 38/2017 Concerning Regional Innovation, the government of Indonesia has established an innovation policy for the regional government to improve public services. Therefore, it is the need a study to answer the question, how steps are needed by regional government agencies to carry out initiative and implementation of public service innovation? The purpose of this study, to find out about steps, problems, and solutions for regional government agencies in implementing public service innovation. The research method through the library research method uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques using printed and electronic media instruments, websites to collect secondary data which is relevant for this study. Furthermore, a qualitative analysis technique was used to analyze data. The locus of this study was selected through a purposive sampling technique, so the regional government agencies with implemented public service innovation can be selected. This study was conducted in 2019. The results of this study shown, there are variations among regional government agencies in implementing public service innovation. On the one hand, some regional government agencies have implemented both initiative and implementation of public service innovation. While on the other hand, some regional government agencies have not yet implemented initiatives and implementation of public service innovation. Therefore, some regional government agencies need to be made as an innovation laboratory to encourage public service innovation.
Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima Haeril Haeril; Mas'ud Mas'ud; Taufik Iradat; Hendra Hendra
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i1.179

Abstract

Mitigasi sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana dengan membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan mitigasi fisik dan nonfisik sebagai upaya penanggulangan bencana belum maksimal dilakukan untuk menurunkan kerentanan dan mengurangi resiko bencana di Kabupaten Bima, hal tersebut terjadi karena lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat terutama dalam berinovasi dan membangun budaya keselamatan. Pemerintah Daerah juga belum maksimal dalam menyiapkan program dan aksi yang tepat terhadap beberapa bencana prioritas/ bencana tingkat bahaya tinggi. Selain itu indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima berada pada level 3, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan beberapa tindakan mitigasi sebagai upaya mengurangi risiko bencana namun dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis sehingga belum menunjukkan kapasitas yang baik dalam menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Inovasi Pelayanan Publik Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Sleman D.I. Yogyakarta Hendy Setiawan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i1.180

Abstract

Inovasi pelayanan publik Lukadesi diciptakan agar masyarakat sadar administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peristiwa kematian masyarakat enggan melaporkan ke pihak terkait sehingga data kependudukan yang ada di database tidak sesuai dengan jumlah masyarakat di lapangan. Akibatnya data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman kurang akurat. Selain itu inovasi Lukadesi ditujukan untuk meringankan masyarakat yang mengalami peristiwa kematian, karena surat kutipan akta kematian dapat terbit sebelum jenazah disemayamkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis inovasi lukadesi di Kabupaten Sleman dengan teori atribut inovasi meliputi: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan inovasi Lukadesi menjadi layanan unggulan desa yang dibentuk pada pertengahan 2017 dan sampai saat ini sudah 83 desa dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman menjadi peserta Lukadesi. Inovasi ini mampu menumbuhkan kesadaran administrasi kematian masyarakat di Kabupaten Sleman yang mencapai 80% lebih, sehingga data yang ada pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat dibandingkan sebelum adanya inovasi Lukadesi.
Resolusi Konflik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Taufik Iradat; Haeril Haeril
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i1.181

Abstract

Konflik negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. Berbagai jurus yang jitu harus dikeluarkan untuk menekan angka konflik yang salah satunya dengan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan olah raga. Potensi Konflik di desa rato kecamatan lambu sangat potensial yang selalu mengarah kepada konflik yang destruktif hingga mengakibatkan kerugian materil dan menelan korban jiwa. Konflik sering terjadi di desa rato kecamatan lambu dengan karakteristik masyarakat yang beragam menjadikannya rentan terhadap konflik salah satunya tindakan premanisme, kasus agraria dan pencurian motor sangat potensial terjadinya konflik. Adapun tujuan dari penelitian ini dengan mengumpulkan informasi berbagai sumber kemudian dianalisis substansi penyebab konflik dan strategi pemberdayaan. Hasil penelitian berupa Prinsip dan komitmen yang esensial menjadikan pemerintah desa rato dan lembaga-lembaga desa semakin spirit dalam mengadakan kegiatan sebagai sarana pengalihan atensi dan tingkat konflik dapat dikurangi. Konflik yang semakin tinggi menjadikan pemerintah desa rato merutinkan kegiatan tersebut dengan dalil mengurangi konflik dan lembaga-lembaga desa bekerja keras
Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar Hardianto Hawing
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i1.185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar tahun 2019 dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di kota Makassar Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar tahun 2019 dari empat indikator yaitu Mitigasi, dimana mitigasi dalam hal ini merupakan upaya yang dilakukan dalam proses penanggulangan bencana. Dari sisi mitigasi, MDMC belum terealisasi dengan baik karena menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesiapsiagaan, dari segi kesiapsiagaan MDMC selalu siap menangani bencana banjir di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari tingkat keseriusan MDMC dalam menangani bencana banjir di Kota Makassar. Tanggap darurat, MDMC selalu tanggap terhadap bencana yang akan terjadi, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan selama pelaksanaan dan sebagainya. Rehabilitasi, dalam hal ini MDMC memberikan bantuan berupa kesehatan, pendidikan, membantu masyarakat dalam hal ini ibu dan anak untuk meringankan rasa nyamannya pascabencana. Dalam penanggulangan bencana, semuanya tidak berjalan mulus sesuai dengan yang dipikirkan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh MDMC antara lain kurangnya sumber daya (sumber daya manusia, peralatan yang digunakan, dan sumber daya keuangan), kendala berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat.
Pengembangan Objek Wisata Alam Uwae Pellae dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Riskasari Riskasari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i1.197

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang Pengembangan Objek Wisata Alam Uwae Pellae dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi WisataDi DinasPariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan objek alam Uwwe Pellaeberhasil meningkatkan PAD dengan penghasilan sekitar empat puluh juta dalam satu tahun namun tidak memberikan kontribusisecara langsungdan signifikan pada peningkatan retribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena sampai pada tahun 2020 masih dalam pengelolaan dan pengawasan Desa Kampala Kabupaten Sinjai. Beberapa metode pengembangan objek wisata dapat dilihat dari aspek; (1) Kriteria menarik minat wisatawan (Attractions), berupa view alam yang indah, sumber air panas alami yang melimpah serta kondisi keamanan yang baik (2) Kriteria pengembangan kawasan wisata, berupa pembangunan villa dan renovasi kolam renang khusus pria maupun wanita dan anak-anak (3) Kriteria kesejahteraan masyarakat menunjukkan peningkatan dengan keterlibatan masyarakat sekitar untuk ikut serta mengelola objek wisata serta membuka usaha kios dengan menyediakan aneka makanan dan cemilan bagi pengunjung.
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020 Wildhan Khalyubi; Christian Deswinta Bangun; Fikri Ardiyansyah; Muhammad Rifqi Romadhona
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i2.241

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena politik kampanye dan bentuk partisipasi digital melalui penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Penelitian ini berfokus di Kota Depok dengan melihat media sosial masing-masing pasangan calon Pilkada Kota Depok 2020 yakni antara Pradi-Afifah dan Idris-Imam. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan yang melibatkan isu kampanye di media sosial beserta bentuk partisipasi digital. Beberapa data dalam penelitian ini diperoleh dari temuan pemantauan mengenai kampanye pasangan calon melalui narasi percakapan di media sosial pada tahapan kampanye Pilkada Kota Depok Tahun 2020. Narasi di media sosial diperoleh menggunakan Social Network Analysis (SNA) terutama pada media sosial Facebook dan Twitter. Sementara pada media sosial Instagram dilakukan dengan cara melihat postingan dan percakapan kampanye secara manual di setiap minggunya. Pandangan Dan Nimmo mengenai kampanye dipilih dan didukung dengan pandangan Zúñiga et al. mengenai partisipasi politik secara digital bagi kedua pasangan calon. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa dalam penggunaan media sosial, setiap pasangan calon memiliki preferensi isu kampanye yang berbeda-beda. Kendati pasangan calon memiliki isu kampanye yang dominan serta partisipasi digital yang begitu tinggi, hal tersebut tidak serta merta menjadi faktor determinan dalam memenangkan kontestasi Pilkada Kota Depok 2020.

Page 3 of 13 | Total Record : 129

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025 Vol 7 No 1 (2025): JGLP, MAY 2025 Vol 6 No 2 (2024): JGLP, NOVEMBER 2024 Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024 Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022 Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021 Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020 Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020 Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019 Vol 1 No 1 (2019): JGLP, MEI 2019 More Issue