Articles
129 Documents
<![CDATA[Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan ]]>
<![CDATA[Luki Oka Prastio]]>;
<![CDATA[Abdillah Abdillah]]>;
<![CDATA[Elly Nurlia]]>;
<![CDATA[Tati Tati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v3i2.261
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi kepemimpinan perempuan yang dianggap mampu membawa perbaikan terhadap hal-hal yang jarang mendapat perhatian. Salah satunya yaitu lemahnya perhatian, rentannya perlindungan, dan masih minimnya kebijakan yang berpihak terhadap perempuan dan anak-anak. Merujuk pada fokus penelitian bahwa Walikota Tangerang Selatan berusaha memperbaiki kondisi degradasi terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan Naratif yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan di Kota Tangerang Selatan. Analisis data menggunakan tools Nvivo 12 Pro untuk membantu peneliti mengeksporasi permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukan Walikota Tangerang Selatan merupakan pemimpin yang mengarahkan jajarannya dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak. Di samping memiliki kedekatan dengan masyarakat Walikota Tangerang Selatan menfasilitasi dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk dukungan dalam mangakomodir dan meminimalisir permasalahan yang kerap terjadi pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.]]>
<![CDATA[Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[Liza Trisnawati]]>;
<![CDATA[Amir Syamsuadi]]>;
<![CDATA[Seri Hartati]]>;
<![CDATA[Intan Reskiyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v3i2.295
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi pemerintah daerah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam mengimplementasikan program school improvement di Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori tentang Koordinasi dalam proses manajemen menurut Soewarno Handayaningrat yang terdiri dari Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen dan Insentif, dan Kontinutas Perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun dalam pelaksanaan program school improvement antara Pemerintah Daerah, PT RAPP (swasta) dan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jalinan komunikasi antara ketiga aktor dalam kerjasama tersebut berjalan harmonis dan berlangsung secara dua arah. Dan kerjasama tersebut sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).]]>
<![CDATA[Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties? ]]>
<![CDATA[Zaldi Rusnaedy]]>;
<![CDATA[Fatma Fatma]]>;
<![CDATA[Almuhajir Haris]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v3i2.297
<![CDATA[The pragmatism of political parties is one of the causes for the proliferation of political dynasties and the massive number of single candidates in several electoral politics periods at the local level. The implementation of the 2020 local election simultaneously gave birth to many candidates who have a kinship with political officials both at the central and regional levels, both currently or who have served. Apart from the practice of dynastic politics, a single candidate's presence also adds to the problems in the democratic process at the local level. A single candidate is present as a consequence of implementing the local election system simultaneously, which opens wide the opportunity for the local election to be held even though only one pair of regional head candidates are joined, as a consequence, the empty column is presented as the opponent of the match. This article collects data through a literature study. To answer these two phenomena, the author examines them during the local election implementation. This study indicates that these two phenomena co-opt local democracy and clog the circulation of the leadership elite. Both political dynasty candidates and single candidates have enormous potential to win elections. Both phenomena are caused by poor internal recruitment and candidate selection processes.]]>
<![CDATA[Pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren melalui Pendekatan Penta Helix ]]>
<![CDATA[Tedy Winarno]]>;
<![CDATA[M. Mas’ud Said]]>;
<![CDATA[Hayat Hayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): JGLP, NOVEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v3i2.298
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren melalui konsep Penta Helix. Seperti yang kita ketahui, bahwa konsep Penta Helix merupakan konsep kolaborasi antara lima pemegang kepentingan yakni pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media massa. Kami menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti memanfaatkan sumber informasi di lapangan guna mencari informasi sedalam mungkin. Dalam prakteknya, pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren masih mengandalkan dua aktor utama yakni Pemerintah Desa dan Masyarakat Kemiren. Sejauh ini, hasil yang di dapatkan memang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi jika melihat potensi yang dimiliki oleh Kemirin, peluang untuk meningkat jumlah wisatawan serta mengembangkan potensi lokal masih sangat terbuka lebar. Oleh sebab itu dibutuhkan aktor atau pemangku kepentingan lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal ]]>
<![CDATA[Sadar Sadar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.300
<![CDATA[Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius, seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan jevere acure respiratory syndrome (JARS. Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita covid-19 telah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Kebijakan pemkot Palangka Raya tentang penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang diperoleh melalui analisis peraturan walikota dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebiajakan peraturan wali Kota Palangka Raya terkait dengan penerapan protokol Kesehatan pada era new normal sudah diterapkan oleh masyarakat. Kendatipun demikian, implementasi kebijakan penerapan protokol Kesehatan belum mampu menekan peningkatan kasus covid-19 di Kota Palangka Raya. Hal tersebut diketahui dengan terus meningkatnya kasus covid-19 sampai pada bulan Oktober 2020.]]>
<![CDATA[Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Salahuddin Uno Tahun 2018-2020 ]]>
<![CDATA[Dinda Mutia Khaerun Nisa]]>;
<![CDATA[Sri Budi Eko Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.309
<![CDATA[This journal outlines the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the context of the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. Meanwhile, the purpose of writing this journal is to find out the causes of the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta. Then in analyzing this, this journal uses qualitative research methods by referring to in-depth interview techniques as primary data sources and studies of a number of relevant documents as secondary data sources. Until finally, the results of the research obtained by this journal indicate that there is a conflict between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacancy for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno caused by differences in views between the two political parties in terms of who has the right to fill the vacant position of deputy governor, the implementation of the fit and proper test mechanism as well as in looking at the causes for the non-processing of the two candidates for deputy governor who had been proposed previously, namely Ahmad Syaikhu and Agung Yulianto.]]>
<![CDATA[Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau di Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.386
<![CDATA[The purpose of this study is to examine the collaboration between the government and the private sector (PT. Antam. Tbk) and the collaboration between the government and the community/NGOs (MediaQita Foundation) in preserving the oral tradition of the Bajau Iko-Iko in Southeast Sulawesi. The research method in this article is a qualitative with a descriptive approach. The data sources of this research are primary and secondary with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this research are the collaboration between the government and the private sector (PT. Antam. Tbk) and the collaboration between the government and the community/NGOs (MediaQita Foundation) in preserving the oral tradition of the Bajau iko-iko in Southeast Sulawesi. The presence of a culture-based curriculum in three elementary schools in the coastal area of Hakatotubu Village.]]>
<![CDATA[Reproduksi Kuasa: Studi Kasus Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Asfar Mutaaly Barelly]]>;
<![CDATA[Gustiana A Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.396
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan memahami relasi kuasi pada mekanisme reproduksi kuasi politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan telah yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-ekploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi eksploratif ini berusaha untuk melihat relasi kuasa etnis Tionghoa di legislative Kota Makassar. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “reproduksi kekuasaan” dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.]]>
<![CDATA[Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan ]]>
<![CDATA[Anang Fajrul Ukhwaluddin]]>;
<![CDATA[Valina Singka Subekti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.404
<![CDATA[Artikel jurnal ini membahas mengenai terjadinya pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades yang terjadi di Desa Sekaran dan Desa Lembor. Dengan fokus pembahasan pada penyebab terjadinya pencalonan pasangan suami-istri pada pilkades. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pencalonan pasangan suami-istri terjadi disebabkan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan diri menjadi penantang petahana di dua desa tersebut. Dan tidak adanya masyarakat yang mencalonkan tersebut, disebabkan kuatnya pengaruh modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki oleh calon petahana di Desa Sekaran, dan juga kuatnya pengaruh kelompok NU yang ada di Desa Lembor.]]>
<![CDATA[Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ]]>
<![CDATA[Ali Ikhwan]]>;
<![CDATA[Sri Budi Eko Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.406
<![CDATA[Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara semakin menguat vis a vis masyarakat sipil. Survei SMRC (2021) menyebutkan persentase orang yang takut bicara politik meningkat tajam dibanding 10 tahun sebelumnya. Media mainstream juga membatasi tampilnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tapi, pada saat yang sama muncul media sosial sebagai alternatif untuk bersuara, salah satunya adalah Youtube. Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis politik secara rutin menggunakan Youtube untuk melakukan kritik terhadap kebijakan negara. Di pihak lain, negara bereaksi dengan berbagai macam instrumen, di antaranya membentuk yang disebut “buzzer” untuk melakukan serangan balik dan ancaman pemidanaan. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers. Penelitian ini ingin mengetahui pola oposisi masyarakat sipil kontra negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, sekaligus ingin mengetahui bentuk-bentuk respons negara terhadap gerakan kritis masyarakat sipil melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk meneropong dialektika antara negara dan masyarakat sipil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara mendalam dengan para “aktivis Youtube”.]]>
