cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE" : 5 Documents clear
KEABSAHAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGAL) MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Reykasari, Yunita; Amiroh, Amzad Balqis
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22293

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent  menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan. Meskipun Kompilasi Hukum islam pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh single parent. Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/83 juga tidak menjelaskan secara detail mengenai batas usia serta siapa sajah yang boleh melakukan pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membawa akibat hukum dibidang hubungan darah, wali mewali, dan hubungan waris dengan orang tua angkat melainkan dengan orang tua kandung. Hal ini menyebabkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent  menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan.
PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Mujahari, Didi; Suherman, Suherman
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22294

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Aturan hukum mengenai tanah diatur dalam UUPA. Girik adalah alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dimana tanah tersebut sebagai tanah hukum adat, namun faktanya terdapat Girik C dan SPPT PBB sebagai alas hak Pendaftaran Tanah dilakukan Pemalsuan oleh beberapa oknum hanya demi mencari keuntungan pribadi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum terkait dengan aturan hukum Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia beserta pertanggungjabawan pidana terhadap Para Terdakwa yang bersalah melakukan pemalsuan Girik C dan SPPT PBB 2016 berdasarkan pada pendekatan kasus (Case approach) yakni dalam Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/ . Hasil dari penelitian ini aturan hukum tentang Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 3, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, beserta Pertanggungjabawan Secara Pidana terhadap Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah terbukti bersalah telah memenuhi unsur Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Analisis Pemberlakuan Otonomi Khusus dan Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zulfahmi, Mohammad; Zhafran, Dhafin; Nasution, Ali Imran
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22290

Abstract

Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Di mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini membawa konsekuensi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah kini dilaksanakan secara langsung. Pilkada secara langsung ini sudah terlaksana semenjak tahun 2005, berdasarkan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada peraturan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dengan cara demokratis. Jika diperhatikan lebih dalam, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak mengharuskan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung. Selain itu pemaknaan daerah bersifat khusus sebenarnya dan seharusnya sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010. Di sisi lain, tidak adanya penjelasan rinci dan jelas tentang hak asal usul dan kebutuhan yang spesifik pada wilayah IKN, yang membuat Otoritas IKN begitu beragam dalam bentuk dan administrasi pemerintahannya sehingga menjadi problematika dalam penyusunan dan penyelenggaraannya
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Agustina, Rahmania; Hidayat, Beni
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22291

Abstract

Fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan sebuah instrumen dasar yang penting untuk menciptakan pemeintahan demokratis didaerah. Pinsip-pinsip tata kelola pemerintahan yang baiktidak hanya dipenuhioleh kepala pemeintahan, tetapijuga oleh DPRD. DPRD harus mengawasiproses pemerintahan dan program pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam menialankan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sehaligus merupakan kesempatan untuk menuniukkan kredibilitasnya di mata rakyat. Tulisan ini mengkaii bagaimana kapabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik
AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG Dewi, Reza Liasta; Adlila, Iqlima; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22292

Abstract

Majelis Hakim menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn dengan alasan karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengakibatkan setelah putusan diambil, menyebabkan permasalahan utang dan penagihan utang antara  debitur dan kreditur belum juga menemukan penyelesaiannya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu  bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case appoarch). Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu ditolaknya suatu putusan dalam perkara pailit tidak menyebabkan kedudukan debitur berubah, sehingga debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Permasalahan kedua, Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditur namun kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue