Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[RELEVANSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ]]>
<![CDATA[Chumaidah, Menik]]>;
<![CDATA[Tuharyati, Yanny]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.083 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.622
<![CDATA[Akta kelahiran merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak karena akta kelahiran menunjukan identitas dan status yang dimiliki seseorang sebagai warga dari suatu Negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya. Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan.Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.Relevansi penetapan pengadilan terhadap penerbitan akte kelahiran adalah sebagai sanksi bagi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari satu tahun, tetapi keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus melalui penetapan pengadilan dinilai memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal didaerah pelosok, tetapi juga yang tinggal di daerah perkotaan.Dalam surat edaran tertanggal 1 Mei 2013 tersebut ditegaskan sejak tanggal 1 Mei 2013, pengadilan tidak ladi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran. Surat edaran MA ini keluar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memandang pelayanan akta kelahiran selama ini menjadi rumit dan berbelit-belit akibat akta kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan satu tahun, dan harus dengan penetapan pengadilan setelah lewat waktu satu tahun.Kata Kunci: Akta Catatan Sipil, Akta Kelahiran, Putusan Pengadilan]]>
<![CDATA[EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA : SEBUAH KAJIAN DILEMATIS ]]>
<![CDATA[Mediawati, Noor Fatimah]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.604 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.623
<![CDATA[Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Salah satu asas hukum yang sangat terkenal adalah asas legalitas, sebuah asas yang lebih menekankan aspek kepastian hukum. Namun saat dihadapkan dengan persoalan pelanggaran HAM berat, eksistensi asas legalitas harus dibenturkan dengan ketentuan pasal 46 UU Pengadilan HAM. Menjadi dilematis karena asas legalitas masih dilindungi oleh pasal 28I ayat (1) UUD 1945.Kata kunci: Asas hukum, asas legalitas, HAM]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.462 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.624
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan, secara normatif maupun dalam praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan bersifat alternatif.Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelenggara Jalan.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Purwanto, djoko]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.986 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.625
<![CDATA[Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Peranan BPD menurut Pasal 209 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lalu diimplementasikan peran BPD pada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya yaitu Pasal 35 PP tahun 2005 tentang Desa bahwa BPD juga mempunyai wewenang yang luas yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa.Wewenang Badan Perwakilan Desa yang bermasalah berkaitan peraturan desa, yang dalam Undang- Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan terdapat campur tangan BPD dalam pembuatannya. Sekarang menjadi tidak jelas implementasinya pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, disitu tidak disebutkan tentang peraturan desa sama sekali padahal pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan ?Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.? dan dengan adanya UU Nomor 12 tahun 2011 jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai peraturan daerah.Kata kunci: Wewenang, Peraturan Daerah]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syaprillah, Aditia]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.985 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.621
<![CDATA[Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokok-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas kontruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum dan Implementasi dari Undang-undang ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup secara terbuka.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Basuki, Eddy]]>;
<![CDATA[Gunawan, Gunawan]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.997 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.626
<![CDATA[Meski secara normatif maupun secara yuridis formal pendidikan adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam tataran empiris tidak tereprentasikan secara optimal. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangannya.Akar masalah kesenjangan pendidikan bagi perempuan berawal dari bias jender dalam pendidikan keluarga oleh orang tua di rumah. Bias jender ini kemudian dilanjutkan oleh pranata pendidikan persekolahan. Komponen-komponen pendidikan di sekolah seperti kurikulum dan proses belajar mengajar, buku teks, ikut serta menciptakan ketidakadilan pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu masyarakat dan juga guru sebagai pengajar dan pendidik perlu memiliki pemahaman dan kesadaran jender sehingga tidak terjadi diskriminasi di dalam pendidikan.Pendidikan yang berkeadilan jender tidak membeda-bedakan akses dan peluang bagi laki-laki maupun perempuan. Islam memberikan peluang untuk berprestasi bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat Al-Qur?an telah mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.Kata Kunci: Konsep Jender, Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Suyatna Suyatna]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i17.624
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan, secara normatif maupun dalam praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan bersifat alternatif.Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelenggara Jalan.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[djoko Purwanto]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i17.625
<![CDATA[Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Peranan BPD menurut Pasal 209 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lalu diimplementasikan peran BPD pada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya yaitu Pasal 35 PP tahun 2005 tentang Desa bahwa BPD juga mempunyai wewenang yang luas yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa.Wewenang Badan Perwakilan Desa yang bermasalah berkaitan peraturan desa, yang dalam Undang- Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan terdapat campur tangan BPD dalam pembuatannya. Sekarang menjadi tidak jelas implementasinya pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, disitu tidak disebutkan tentang peraturan desa sama sekali padahal pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan ”Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.” dan dengan adanya UU Nomor 12 tahun 2011 jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai peraturan daerah.Kata kunci: Wewenang, Peraturan Daerah]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i17.621
<![CDATA[Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokok-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas kontruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum dan Implementasi dari Undang-undang ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup secara terbuka.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Eddy Basuki]]>;
<![CDATA[Gunawan Gunawan]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i17.626
<![CDATA[Meski secara normatif maupun secara yuridis formal pendidikan adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam tataran empiris tidak tereprentasikan secara optimal. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangannya.Akar masalah kesenjangan pendidikan bagi perempuan berawal dari bias jender dalam pendidikan keluarga oleh orang tua di rumah. Bias jender ini kemudian dilanjutkan oleh pranata pendidikan persekolahan. Komponen-komponen pendidikan di sekolah seperti kurikulum dan proses belajar mengajar, buku teks, ikut serta menciptakan ketidakadilan pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu masyarakat dan juga guru sebagai pengajar dan pendidik perlu memiliki pemahaman dan kesadaran jender sehingga tidak terjadi diskriminasi di dalam pendidikan.Pendidikan yang berkeadilan jender tidak membeda-bedakan akses dan peluang bagi laki-laki maupun perempuan. Islam memberikan peluang untuk berprestasi bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat Al-Qur’an telah mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.Kata Kunci: Konsep Jender, Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam]]>
