Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG- UNDANG NO.40 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.917 KB)
|
DOI: 10.32528/.v8i16.619
<![CDATA[Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari, meliput dan menyampaikan berita atau informasi pertama kali dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana pasal 15 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk terwujud kerjasama yang baik antara wartawan dengan masyarakt sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang diperoleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Didalam kode etik jurnalistik wartawan juga telah mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan jurnalistik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.462 KB)
|
DOI: 10.32528/.v9i17.624
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan, secara normatif maupun dalam praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan bersifat alternatif.Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelenggara Jalan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TYPE MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN TEKNIK KERJA BENGKEL TENTANG MEMAHAMI KONSEP-KONSEP DASAR ELEKTRONIKA DI KELAS X EA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO DI SMK NEGERI 2 BOGOR ]]>
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.337 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui type mind mapping dapat meningkatkan prestasi belajar tentang menerapkan gambar teknik elektronika berdasarkan standar ANSI dan DIN bagi peserta didik kelas X EB SMK Negeri 2 Bogor, (2) menggambarkan proses peningkatkan hasil belajar peserta didik tentang menerapkan gambar teknik elektronika berdasarkan standar ANSI dan DIN sesudah menggunakan Metode Type mind mapping di kelas X EB SMK Neger1 2 Bogor semester 1 Tahun Pelajaran 2014-2015, (3) mengukur besarnya peningkatan hasil belajar peserta didik tentang menerapkan gambar teknik elektronika berdasarkan standar ANSI dan DIN bagi peserta didik kelas X EB SMK Negeri 2 Bogor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Penggunaan model pembelajaran Type mind mapping membuat peserta didik tidak bosan dan jenuh sebaliknya merasa senang sehingga aktivitas belajar mereka meningkat. Hal ini terbukti pada siklus I ada 55,55% atau 20 peserta didik yang aktif, 22,22% atau 8 peserta didik yang cukup aktif dan 22,22% atau 8 peserta didik yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Setelah guru memperbaiki hasil refleksi pada siklus I maka pada siklus II didapat 80,55 % atau 29 peserta didik aktif pada saat pembelajaran dan 19,44% atau 7 peserta tidak yang cukup aktif pada saat pembelajaran serta 0,00% atau tidak ada peserta didik yang tidak aktif pada saat pembelajaran. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik. Model pembelajaran Type mind mapping dapat meningkatan hasil belajar pesertsa didik pada tentang Menerapkan gambar teknik elektronika berdasarkan standar ANSI dan DIN di kelas X EB SMK Negeri 2 Bogor dengan menggunakan model pembelajaran Type mind mapping.]]>
<![CDATA[The Effect of Health Education with Pictorial Quizmedia on Knowledge of First Aid for Burns ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Lilis]]>;
<![CDATA[Al Hasbi , Habid]]>;
<![CDATA[Rosiana Ulfah, Hana]]>;
<![CDATA[Sarwoko, Sarwoko]]>;
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Asy-Syifa : Journal of Science and Technology Nursing Vol. 2 No. 2 (2024): Asy-Syifa: Journal Of Science and Technology Nursing (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIKes Muhammadiyah Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Purpose: This study aims to determine the effect of health education with illustrated quiz media on first aid knowledge in vocational high school students. Methods: This study uses a type of quantitative research using a Pre-experimental design with a One-Group Pretest-Posttest design approach. Pre-experimental design with One-Group Pretest-Posttest design approach. Results: This study used a sample of 75 respondents in grade 11. Method of collecting burn first aid knowledge data was collected by picture quiz. Based on wilcoxon test, statistically significant increase in knowledge of P-value = 0.00 <0,05. The mean pre-test was 6.29 and post-test was 9.00. Conclusion: There is an effect of health education with illustrated quiz media on the knowledge of first aid for burns in vocational high school students.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF THE VIOLENCE ELEMENT WITHIN THE CRIME OF ROBBERY ]]>
<![CDATA[Adiansyah, Sayib Fauzi]]>;
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Putri Maharaja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33760/jch.v9i1.796
<![CDATA[Judges are people who are believed to be representatives of God. Their decisions must always reflect justice for all the litigants, not only by the judge's beliefs but also by the astronomical knowledge of applicable theories and norms. Often, judges make mistakes when they observe almost similar cases, such as case 827/Pid.B/2021/PN.Jmr. The judge could not differentiate between the defendant's actions as theft and violence or an ordinary theft. This study analyzes the extent of the judge's assessment of the degree of violence in the crime of robbery. The research aims to find out how judges assess and determine the degree of violence in criminal acts of theft that involves violence. The research method used is a normative juridical method, referring to the statutory, conceptual, and case approaches, which takes samples of criminal case verdicts in the jurisdiction of the Jember District Court. The research results concluded that the judge was negligent and mistaken in applying the appropriate criminal code article based on legal facts. The defendant's actions were more appropriately said to have committed an ordinary theft as in the subsidiary indictment of the Public Prosecutor because normatively and theoretically, the defendant's actions referred more to the crime of common theft, not theft with violence.]]>
<![CDATA[Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg) ]]>
<![CDATA[Kumala, Rulita]]>;
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 4 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/pssh.v1i4.218
<![CDATA[Suatu tindakan yang mengganggu ketertiban negara seperti kejahatan yang secara jelas telah melanggar ketentuan hukum pidana sudah sepatutnya dijatuhi sanksi. Sanksi pidana tidak serta-merta langsung dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi harus melalui proses penuntutan berdasarkan pedoman hukum yang sah. Namun, penuntutan dalam perkara Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. didapati beberapa kekeliruan dalam penerapannya karena penuntut umum menyimpangi ketentuan hukum acara pidana dengan mendakwakan ketentuan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan dalam mengeksplorasi mekanisme penuntutan serta pertimbangan hakim untuk proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan termasuk analisis hukum, konseptual, dan studi kasus, kompleksitas permasalahan tersebut menjadi subjek pembahasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menggali data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa penuntutan dalam perkara 93/Pid.B/2023/PN Tlg. tidak berpedoman pada ketentuan KUHAP yang berlaku. Penuntut umum kurang akurat untuk mengajukan surat dakwaan sehingga terdapat ketentuan pidana yang tidak selaras dengan tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa serta surat tuntutan (requisitoir) yang diajukan menyimpangi batas ketentuan pidana dalam surat dakwaan. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak didasari pada pertimbangan hukum yang tepat, dan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk landasan pemidanaan tidak sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dalam persidangan sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bebas dari segala dakwaan.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Fandika Wahyu]]>;
<![CDATA[suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2185
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi penerapan Keadilan Restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyelami aspek-aspek keadilan restoratif yang bisa diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Mengidentifikasi inovasi-inovasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam bidang kecelakaan lalu lintas, mengingat keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus. Studi ini menggunakan pendekatan hukum berupa pendekatan normatif yuridis dengan metode yuridis normatif. Meskipun kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai tindak pidana, peneliti menemukan bahwa penyelesaiannya sering melibatkan mekanisme di luar sistem pidana, dengan sekitar 98,32%, 98,23%, dan 98,5% dari kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di yurisdiksi Kabupaten Jember dari 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas menyeimbangkan prinsip keadilan restoratif dengan regulasi hukum, serta menekankan perlunya penyempurnaan administratif untuk memastikan implementasi penuh. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr) ]]>
<![CDATA[Firosyiah, Nur]]>;
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2385
<![CDATA[Tindakan melanggar integritas fisik seseorang disebut sebagai tindak pidana penganiayaan, yang diatur mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Namun, pasal-pasal tersebut tidak mencakup definisi atau batasan yang jelas tentang penganiayaan, dan tidak mengatur alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., hakim dianggap tidak akurat dalam memutuskan suatu kasus. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi tindak pidana penganiayaan berat. Metode penelitian jenis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan dari penelitian, dapat disimpulkan jika hasil penelitian ini menghasilkan putusan hakim dalam kasus Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. yang kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan dampak yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan terdakwa yang memenuhi unsur penganiayaan berat serta mengacu pada konsep luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Hakim kurang cermat dalam mengidentifikasi tindak pidana penganiayaan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, khususnya bagi korban.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>;
<![CDATA[Najah, Nadia Putri Qurrotu]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Bella Ayu]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/nms.v4i3.743
<![CDATA[indonesia yang dikenal sebagai negara hukum menegaskan pentingnya penghormatan atas hak asasi manusia, termasuk hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan, khususnya bagi tersangka perkara pidana dengan ancaman di bawah lima tahun penjara, sehingga menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka yang secara ekonomi kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum pada kasus pidana ringan. penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 56 ayat (1) kuhap membatasi hak pendampingan hukum hanya pada ancaman pidananya, sehingga berpotensi diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia serta undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. studi perbandingan terhadap sistem hukum amerika serikat melalui miranda rule menunjukkan jaminan bantuan hukum yang lebih inklusif dan tanpa diskriminasi. oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan agar bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh tersangka tanpa memandang berat ringannya ancaman pidana, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimuka hukum serta meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum mengenai keharusan adanya bantuan hukum dalam menjaga keadilan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Suyatna, Suyatna]]>;
<![CDATA[Garpy, Pyvico Fadera]]>;
<![CDATA[Nur Holifa, Elita]]>
<![CDATA[ Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/pssh.v1i1.15
<![CDATA[Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana kebijakan Inovasi teknologi, sarana secara komprehensif yang akan dilakukan, sehingga penguatan Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya alamnya ditingkatkan dengan harapan Desa menjadi lebih mandiri dan rakayt sejahtera.. Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan Desa sebagai icon utama dalam pembangunan infraktuktur ekonomi dan sosial. Keberadan program Smart Kampung merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan bupati No. 60 tahun 2017 koheren dengan UU Cipta Kerja dan implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis yuridis normatif, dalam artian kegiatan riset ini dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan norma atau hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, yang akan dihuhubungkan dengan perumusan masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari pembahasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari peneltian ini adalah program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja.]]>
