Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Articles
236 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Suhadi, Manan]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (641.035 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v15i1.2075
<![CDATA[Tidak tuntasnya peradilan tata usaha negara mengadili sengketa pertanahan timbul dari pemahaman bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili ?sengketa kepemilikan?, dan tidak berwenang menilai ?akta jual beli? padahal kedua alasan tersebut merupakan rangkaian proses yang tidak bisa dilepaskan dari keabsahan sertipikat secara materil. Jika pemahaman ini tetap dipertahankan dapat dipastikan keberadaan PTUN dalam menenagani sengketa pertanahan lebih kepada kebenaran formal bukan mengejar kemanfaatan dan keadilan masayarakat. Dari kendala di atas maka penting kiranya untuk menelusuri terlebih dahulu pengertian dan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam pemahaman salama ini menyengkut istilah ?kepemilikan tanah? dan ?akta jual beli? itu sendiri.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ]]>
<![CDATA[Rahardi, Pria Alfisol]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.002 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v15i1.2080
<![CDATA[Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diskresi tersebut harus dibatasi dengan batasan-batasan tertentu diantaranya pelaku dengan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat, pelaku masih berusia muda dan pelaku dengan korban bersepakat berdamai yang saling memaafkan. Sehingga melalui jalur ADR ini, asas keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Bahwa demi menjamin kepastian hukum, penyidik kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.]]>
<![CDATA[ANALISA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM ]]>
<![CDATA[HR, Hapti Winursita]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.786 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v15i2.2086
<![CDATA[Penelitian ini menganalisa tentang prosedur dan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pembatalan terhadap Peraturan Daerah serta alasan-alasan atas pembatalan tersebut, khususnya tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pembatalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri terhadap 3143 Peraturan Daerah seluruh Indonesia termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Daeerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena pasal-pasal yang dibatalkan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan diatasnya, pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dan juga adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal yang mengatur tentang retribusi menara telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.]]>
<![CDATA[HAK KONSTITUSIONAL ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syahputra, Andi]]>;
<![CDATA[Harianto, Aries]]>;
<![CDATA[Jayus, Jayus]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.838 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2099
<![CDATA[Perkawinan campuran saat ini telah banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, dan yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Masalah yang sering muncul akibat dari perkawinan campuran adalah tentang anak, karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan beda negara tersebut. Dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing ? masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari]]>
<![CDATA[SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN JURNALIS DALAM SEBUAH PEMBERITAAN ]]>
<![CDATA[Hanum, Pramukhtiko Ompy]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.855 KB)
|
DOI: 10.32528/.v7i14.609
<![CDATA[Kebebasan berekspresi memang bukan kebebasan yang absolute. Standart Internasional hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi .Pembatasan ini dapat dilakukan demi melindungi hak atau reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau moral atau kesehatan umum. Akan tetapi pembatasan ini harus mmenuhi persyaratan yang ketat dengan tujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi. Prinsip dari pembatasan ini adalah maksimum kebebasan dan pembatasan adalah pengecualian. Dalam kebebasan berekspresi mencakup dua hal yang merupakan prinsip dari apa yang dinamakan kebebasan berekspresi yang meliputi kebebasan seorang jurnalis untuk mendapatkan sebuah informasi dan kebebasan jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dua hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kebebasan informasi.Kata Kunci: Hukum Pers, Jurnalis]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT ) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[PRAMITA P.D, YESSI]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.164 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2104
<![CDATA[sesuai dengan teori kehendak. Karena apa yang sudah menjadi kewajiban pekerja dalam pencapaian target kerja sudah terpenuhi dengan baik dan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) antara kedua belah pihak juga telah berakhir. mengingat perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian yang bersifat sementara. Dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) harus ditaati secara mutlak, serta tidak boleh dilanggar karena dalam hal ini hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif atau memaksa ( dwingenrecht). dan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan adanya unsur paksaan yang ada dalam PKWT, terkait kerugian yang nyata dan terang terhadap harta kekayaan orang yang bersangkutan yakni kewajiban untuk menandatangani PKWTT yang harus dilakukan oleh pihak pekerja, jika pekerja tidak bersedia maka pekerja dikenakan ganti rugi. Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Fauziyah, Fauziyah]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.784 KB)
|
DOI: 10.32528/.v8i16.615
<![CDATA[Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikan kedudukannya adalah sah.Kata kunci: Dewan perwakilan daerah,akibat hukum bagi anggota dewan perwakilan daerah yang berhenti atau diberhentikan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perkawinan Janda Yang Dilangsungkan Sebelum Habis Jangka Waktu Tunggu ]]>
<![CDATA[Lestari, Nur Reski]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.875 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v17i1.2214
<![CDATA[The purpose of marriage as mentioned in Article 1 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage is to establish a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme. Sometimes marriage does not go on forever, so there is a divorce. For a wife who breaks up her marriage applies to her waiting period or waiting period, unless a wife divorces her husband before she gets in touch. There are times when a marriage is canceled because it has been known that the waiting period has not been exhausted in a woman. However, on the other hand there is also a problem that marriage has taken place but it turns out the waiting period has not been exhausted. If in the conduct of marriage does not meet the legal requirements of his marriage, then the marriage tersebuh can be canceled. While cancellation can only be done through court decision. When a court decision aborts a marriage, the marriage is considered to have never occurred.]]>
<![CDATA[LEMBAGA ADAT DAYAK TIDUNG SEBAGAI MITRA PEMERINTAH MENYELESAIKAN SENGKETA HORISONTAL DI KOTA TARAKAN ]]>
<![CDATA[Salinding, Marthen B]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.94 KB)
|
DOI: 10.32528/.v8i16.620
<![CDATA[Sengketa horizontal membahayakan keutuhan bangsa, karena itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk Lembaga Adat untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyelesaikannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Adat Dayak Tidung sebagai mitra Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulan dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kulitatif.Kata Kunci, Lembaga Adat,Pemerintah Kota, Sengketa]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Soetijono, Irwan Kurniawan]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.433 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v17i2.2800
<![CDATA[Penyu merupakan salah satu spesies langka yang ada di bumi. Keberadaannya senantiasa menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Kelangkaan penyu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologi penyu. Penyu mencapai usia kematangan yang sangat lambat. Selain itu setelah bertelur, secara naluriah induk penyu meninggalkan telur tersebut di pantai, tidak dijaga. Artinya kondisi telur tersebut rawan terhadap pemangsa. Setelah menetaspun, anakan penyu harus berusaha sendiri menuju laut. Perjalanan dari daratan ke laut beresiko tinggi bagi anakan penyu. Faktor lain adalah perilaku penyu sebagai hewan yang bermigrasi. Setelah menuju laut, anakan penyu menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makan dan kawin di laut. Hanya penyu betina yang kembali ke tempat dia ditetaskan untuk bertelur. Migrasi yang dilakukan oleh penyu melintasi berbagai pulau, lautan dan negara. Penyu yang menetas di Indonesia dapat saja dijumpai di Malaysia bahkan Australia. Kondisi tersebut mengharuskan upaya pelestarian penyu tidak hanya terbatas pada satu negara. Diperlukan kerjasama antar negara yang diperkirakan sebagai tempat persinggahan penyu. Kerjasama diperlukan antara lain dalam pertukaran informasi, akses terhadap keahlian, selalu menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik. Sebagai hewan migrasi lintas negara, perlindungan terhadap penyu diperlukan mulai tingkat internasional, ASEAN, dan nasional.]]>
