cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 20   21   22   23   24 
Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23418

Abstract

AbstrakAnak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban pemenuhan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.Kata Kunci : Korban Anak ; Pemenuhan Rehabilitasi
Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Maimun, Akhmad; Shiddiqi, Hasbi Ash
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23950

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi masalah di banyak daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Bondowoso. Fenomena ini berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini menganalisis peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Grujugan dalam meminimalisir pernikahan dini dari perspektif fungsionalisme struktural, yang memandang KUA sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KUA Grujugan menjalankan peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah pernikahan dini, serta menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan faktor budaya dan ekonomi lokal. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, KUA berfungsi sebagai agen yang menjaga keseimbangan masyarakat melalui pengaturan pernikahan yang lebih terstruktur.
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Penetapan Diversi Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk) Silitonga, Mitra Marsanda Paima Dame
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23322

Abstract

AbstrakTindakan kriminal pengeroyokan yang melibatkan anak dibawah umur menjadi salah satu masalah krusial dalam sistem keadilan bagi anak di Indonesia. Dalam ranah hukum, anak-anak kerap dianggap sebagai pelanggar yang harus menerima sanksi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari perilaku mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian hukum menjadi sangat relevan. Diversi, sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengalihkan penanganan tindak pidana anak dari jalur peradilan formal ke penyelesaian non-litigasi, merupakan pendekatan yang lebih humanis. Kajian per kasus Penetapan Diversi Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk Menggambarkan penerapan diversi dalam penanganan insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja. Dalam kejadian ini, proses diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Penerapan diversi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana fokus utamanya adalah pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya sekadar hukuman. Melalui penerapan pendekatan normatif legal, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan aksi kejahatan melalui jalur pengadilan restoratif mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk korban, sebab mereka turut ambil bagian dalam Diversi,Tindak Pidana Pengeroyokan,Anakmenentukan hukuman bagi pelaku.
Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pamekasan Cahyani, Fany Aprillia Regita
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23419

Abstract

E-Court merupakan layanan pengadilan secara elektronik yang mmeungkinkan para pihak beperkara secara online, yang mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, serta e-Litigasi. Penelitian ini menilai implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan melalui e-Court di Pengadilan Negeri Pamekasan. Terdapat keunggulan dan tantangan dalam penerapanyat, sehingga dibutuhkan optimalisasi agar lebih efisien di masa yang akan datan. Dengan Menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekaran analisi yuridis dan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.
Peran Ombudsman Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yoesvizar, Salsabila Amalia Putri
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23498

Abstract

Studi ini menganalisis peran Ombudsman dalam mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dengan mengacu pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi jenis-jenis maladministrasi yang sering terjadi, mekanisme penanganan pengaduan kepada Ombudsman, serta menganalisis dampak dari maladministrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya maladministrasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, AAUPB.
URGENSI PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Sibuea, Putri Merlin Yoseva; Handayani, Wahyu Putri; Pancawati, Ria Pratiwi; Niravita, Aprila; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23444

Abstract

Sistem pencatatan kepemilikan lahan di Indonesia memainkan peran vital dalam menjamin aspek legalitas kepemilikan properti. Hal ini menjadi esensial mengingat lahan merupakan aset fundamental dalam kehidupan sosial, serta kerap memicu perselisihan terkait hak kepemilikan dan penggunaannya. Studi ini mengeksplorasi kerangka legal terkait sistem pencatatan kepemilikan lahan di Indonesia dan mengevaluasi pentingnya proses registrasi awal untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik properti. Melalui kajian yuridis normatif, studi ini menelaah berbagai instrumen hukum terkait pencatatan lahan, mencakup UUPA, PP 24/1997, serta PP 18/2021 yang mengatur tentang Pengelolaan, Hak Properti, Unit Apartemen, dan Sistem Registrasi Lahan. Pencatatan lahan secara sistematis dipandang krusial untuk meminimalisir konflik, memperkokoh status kepemilikan, dan menyediakan payung hukum bagi pemegang hak. Temuan riset mengindikasikan bahwa meski telah tersedia berbagai regulasi, akselerasi dan optimalisasi efisiensi dalam implementasi pencatatan lahan melalui program PTSL dan pemanfaatan sistem elektronik masih menjadi fokus pengembangan untuk mencapai jaminan legal yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Page 24 of 24 | Total Record : 236

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue