cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 7   8   9   10   11 
Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Samosir, Samuel Saut Martua
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.195 KB) | DOI: 10.32528/faj.v26i2.2043

Abstract

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, ternyata terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji adalah terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata ?atau? yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1)UU NarkotikaKata Kunci : percobaan, permufakatan jahat, narkotika
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA Suyatna Suyatna
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v9i17.624

Abstract

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kerusakan jalan, secara normatif maupun dalam praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Penjatuhan pidana terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena faktor kerusakan jalan bersifat alternatif.Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelenggara Jalan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN SERTIFIKAT HALAL Arief Gigih Prasetyo
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2077

Abstract

Secara garis besar pengaturan produk halal di Indonesia terbagi dalam dua perode, yakni peraturan perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan setelah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Sebelum UU JPH disahkan, pengaturan tentang produk halal dan label halal tersebut pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun. Pada ketiga peraturan perundangan tersebut ditemukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam pidana karena pelanggaran label. Berdasarkan penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelanggaran sertifikat halal ini ada dua macam, yakni: sistem pertanggungjawaban pidana langsung dan sistem pertanggungjawaban pidana pengganti bagi korporasi serta sistem pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan karena kesengajaan bagi perseorangan.
PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE DI BIDANG KONSTRUKSI (Politik Hukum) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi) Annisa Mayangsari; Agoes Ary Prasetio; Rildo Rafael Bonauli
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v18i1.6502

Abstract

AbstractIn the current Government era where the Construction service industry has developed rapidly with all-round technology, the problem of claims is well known and is a common problem between Service Users and Service Providers in the Implementation of Construction Projects. Service Providers compete to win job tenders. Almost all service providers master technology and the ins and outs of construction services so that the price difference offered by the Service Provider at the time of the tender is no longer related to the difference in the price of goods and wages for a job but they are competing in their work efficiency. Construction service companies look for opportunities to win tenders not in terms of efficiency but in their prudence to see large claims opportunities at the time of the tender. Indonesia has interpreted the claim as a claim / lawsuit, so that the claim is not handled and served well but treated as something scary, therefore the government issued regulations that can regulate dispute resolution. The formation of arbitration is an interesting study of legal politics, given that its application is still an effective and professional problem so that the principles of justice and equality as mandated by Law No. 18/1999. This study requires two studies, namely one, how is the Indonesian Legal Dispute Resolution in arbitration? Second, what is the political understanding of arbitration law and what is its purpose. This study uses normative legal research methods which include research on legal principles. This study basically uses a qualitative method that examines the concept of the legal concept of political arbitration in its formation (legal politics). With the aim of providing an overview of the development of law in Indonesia, especially in the context of arbitration law. The results of this study note that the development of economic law, especially in the regulation of arbitration law tends not to start from the values that exist in society, but is taken from an urgent need at the time of reform even though it is in line with the development of law in the process of legal reform for justice and welfare law for the community, especially for entrepreneurs and business actor.
MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN JEMBER Fauziyah Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v8i16.615

Abstract

Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikan kedudukannya adalah sah.Kata kunci: Dewan perwakilan daerah,akibat hukum bagi anggota dewan perwakilan daerah yang berhenti atau diberhentikan.
PENERAPAN DOKTRIN DIMINISHED RESPONSIBILITY TERHADAP BANK DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP KNOW YOUR COSTUMERS TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN Maya Wira Yanuarsari
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v26i2.2044

Abstract

Resiko bank dalam operasionalnya begitu tinggi, di satu sisi terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan di sisi yang lain bank mengelola dana nasabah agar tidak lari ke bank lain khususnya dalam pelaksanaan prinsip Know Your Costumers. Jika terjadi resiko tersebut yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh bank. Namun, untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Doktrin tersebut dikenal dengan strict liability dan vicarious liability. Disamping itu terkait resiko bank maka patut juga dipertimbangkan konsep pertanggungjawaban pidana yang selama ini diterapkan untuk kejahatan atau tindak pidana konvensional diadaptasikan ke dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu prinsip diminished responsibility. Dalam hukum pidana, diminished responsibility (berkurangnya tanggung jawab) merupakan alasan pelaku bahwa meskipun melanggar hukum, mereka tidak harus sepenuhnya bertanggungjawab secara pidana, karena alasan-alasan tertentu. Di dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank Induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Diminished responsibility, Tindak Pidana Pencucian Uang
Akibat Hukum Perkawinan Janda Yang Dilangsungkan Sebelum Habis Jangka Waktu Tunggu Nur Reski Lestari
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v17i1.2214

Abstract

The purpose of marriage as mentioned in Article 1 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage is to establish a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme. Sometimes marriage does not go on forever, so there is a divorce. For a wife who breaks up her marriage applies to her waiting period or waiting period, unless a wife divorces her husband before she gets in touch. There are times when a marriage is canceled because it has been known that the waiting period has not been exhausted in a woman. However, on the other hand there is also a problem that marriage has taken place but it turns out the waiting period has not been exhausted. If in the conduct of marriage does not meet the legal requirements of his marriage, then the marriage tersebuh can be canceled. While cancellation can only be done through court decision. When a court decision aborts a marriage, the marriage is considered to have never occurred.
POLITIK HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Kristianingsih Kristianingsih; Litari Elisa Putri; Nurfauziah Astiqmalia
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v18i2.6540

Abstract

Land has social, economic and political characteristics for individual interests and public interests that are utilized by all Indonesia people. In the era of development that is increasingly developing at this time land is needed in the interests of development so as to create prosperity for the wider community. Land acquisition efforts undertaken by the state to be utilized and used in the public interest in principle contain respect for the legal right to land to obtain compensation. The purpose of the birth of the Land Acquisition Law is one of the principles of justice for holders of rights entitled to land. Normative constraints that arise in the practice of providing compensation for those entitled to land acquisition. In the political structure of agrarian law, the legal certainty of land rights is determined by the registration of land, but there are still conflicts over land ownership disputes against entitled land, especially minority communities that ultimately in land acquisition do not receive compensation. This study takes two studies, namely one, how is the settlement of compensation in land acquisition for public use? 2. What is the agrarian legal policy for those entitled to compensation for land acquisition? Politics of Agrarian law in the settlement of land acquisition compensation which states that land rights controlled by the State are fully used for the prosperity and welfare of the community and so that land used for public purposes must be surrendered by the government for development in the public interest with respect for proper compensation compensation against the rightful owner, which in this case is not only given to the owner of the land certificate but also the owner who is physically in possession of good faith and has been handed down as the land registration system in Indonesia.
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JAMINAN SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA Sahid Wahid
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v14i24.638

Abstract

Pelaksanaan Jaminan Sosial tidak lagi parsial dan berbeda beda sebaiknya ditunjuk badan penyelenggara yang dibentuk sesuai dengan perintah peraturan Perundang-undangan dan keputusan mahkamah konstitusi, serta dalam BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan  Kematian  bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  diberhentikan  sementara  karena  diangkat menjadi Pejabat Negara. Pejabat Pemerintah dapat diberhentikan jika tidak melakukan tindakan dalam perlindungan hukum masyarakat. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanKata kunci : Perlindungan hukum, Jaminan sosial, pejabat pemerintah
Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso Yanny Tuharyati
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v16i1.2100

Abstract

Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak sedikit korban kekerasan seksual yang selain mengalami penderitaan psikis, dan kalau ia melanjutkan persoalannya ke pengadilan maka penderitaanyapun semakin kompleks, sebab demi kepentingan yuridis sebagai saksi korban iapun harus menceritakan kembali persoalan pribadi yang ia alami. Selain itu ia pun harus mengeluarkan biaya medis, pengacara dan biaya transportasi ketika ia dipanggil oleh pihak penyidik, penuntut umum dan pengadilan, belum lagi persoalan pribadinya dikorankan wartawan dan lain sebagainya.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dalam bentuk apakah lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam memberi  perlindungan secara konkrit terhadap  korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap individu-individu biasa dalam situasi-situasi tertentu.lokasi penelotian di Kabupaten Bondowoso. Data Primer diperoleh dari keterkaitan Lembaga Sosial Masyarakat  dalam kasus kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara  berstruktur yang berfokus. Artinya wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada masalah-masalah penelitian dengan informan yang berkaitan..  Analisis Data Peneitian  dianalisis secara kualitatif, sehingga akan diperoleh uraian dan deskripsi mendalam. Hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dapat disimpulkan 1) beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang beraktivitas melalui wadahnya masing-masing telah memberi peranan penting dalam perlindungan bagi beberapa korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit berupa pendampingan, konseling, advokasi dan menyediakan pengacara, lancar, psikolog, medis serta menyediakan rumah aman dan rohaniwan. sehingga proses hukum maupun non hukum dapat berjalan dengan mudah dan lancar, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Masyarakat dalam aktivitas masing-masing sangat kompleks yakin selain keterbatasan dana sarana dan prasarana, tenaga ahli dan SDM, juga diselimuti oleh korban yang tidak mau melapor.

Page 9 of 24 | Total Record : 236

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue