Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Articles
236 Documents
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/ SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Helda Mega Maya C.P]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v9i18.629
<![CDATA[Perkawinan di bawah tangan atau sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Mengenai keabsahan perkawinan sirri masih menjadi perdebatan sampai saat ini, ha ini disebabkan dalam peraturan perkwainan sendiri terdapat kerancuan. Perkawinan dibawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gujingan dari masyarakat sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu si istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus menanggung biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.Kata Kunci : Perkawinan Sirri]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Aroffa Wardatul Hasana]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v15i2.2082
<![CDATA[Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut]]>
<![CDATA[Kajian Normatif Konsep Wawasan Lingkungan Dalam Perlindungan Satwa Langka Indonesia Berdasarkan Konvensi Cites ]]>
<![CDATA[Moh Lutfi Rohman]]>;
<![CDATA[Lintang Aga Sekarsari]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v18i1.6525
<![CDATA[With no control over the problems that threaten the extinction of endangered species in the world. An organization whose job is to provide protection for animals, which is named the International Union for Conservation of Nature andNatural Resources (IUCN) formed and signed the CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), which is an International agreement related to protection and international trade in endangered species of wild animals and plants. Illegal wildlife trade threatens Indonesia biodiversity. CITES indirectly becomes a consideration foe making national rules. Therefore Indonesia has ratified CITES through Presidential Decree No.43 of 1978 and established Law No.5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and their Ecosystems, as well as through BKSDA, as the executor of the task of carrying out conservation and overcoming free trade of endangered species.]]>
<![CDATA[LEMBAGA ADAT DAYAK TIDUNG SEBAGAI MITRA PEMERINTAH MENYELESAIKAN SENGKETA HORISONTAL DI KOTA TARAKAN ]]>
<![CDATA[Marthen B Salinding]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v8i16.620
<![CDATA[Sengketa horizontal membahayakan keutuhan bangsa, karena itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk Lembaga Adat untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyelesaikannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Adat Dayak Tidung sebagai mitra Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulan dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kulitatif.Kata Kunci, Lembaga Adat,Pemerintah Kota, Sengketa]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS OBYEK JAMINAN YANG BELUM DIBAGI (Analisa Putusan No. 10/Pdt.G/2013/Pn-Lsm) ]]>
<![CDATA[Agra Verta Ardi Nugraha]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v26i2.2050
<![CDATA[Lembaga keuangan perbankan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah terlebih dahulu harus memperhatikan Prinsip 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dengan terpenuhinya prinsip 5 C maka Bank bisa memberikan fasilitas kredit kepada nasabah disertai dengan pembuatan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah baik secara Notariil maupun dibawah tangan. Perjanjian Kredit tersebut yang dibuat antara Bank dengan nasabah menempatkan kedudukan Bank sebagai Kreditur sedangkan nasabah sebagai Debitur yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Adanya kewajiban membayar pelunasan kredit oleh Debitur kepada Kreditur maka Bank demi menjamin pelunasan hutang tersebut membuat pengesampiangan terhadap Pasal 1131 BW dengan tunduk pada Buku II BW tentang Kebendaan dengan membuat perjanjian Jaminan Kebendaan yaitu menunjuk salah satu benda milik Debitur untuk dijaminkan sebagai pelunasan jaminan hutang apabila Debitur mengalami kredit macet, dalam hal ini adalah Tanah dan Bangunan milik Debitur. Penjaminan Tanah dan Bangunan milik Debitur tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Kata Kunci: Kredit, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irwan Kurniawan Soetijono]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v17i2.2800
<![CDATA[Penyu merupakan salah satu spesies langka yang ada di bumi. Keberadaannya senantiasa menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Kelangkaan penyu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor biologi penyu. Penyu mencapai usia kematangan yang sangat lambat. Selain itu setelah bertelur, secara naluriah induk penyu meninggalkan telur tersebut di pantai, tidak dijaga. Artinya kondisi telur tersebut rawan terhadap pemangsa. Setelah menetaspun, anakan penyu harus berusaha sendiri menuju laut. Perjalanan dari daratan ke laut beresiko tinggi bagi anakan penyu. Faktor lain adalah perilaku penyu sebagai hewan yang bermigrasi. Setelah menuju laut, anakan penyu menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makan dan kawin di laut. Hanya penyu betina yang kembali ke tempat dia ditetaskan untuk bertelur. Migrasi yang dilakukan oleh penyu melintasi berbagai pulau, lautan dan negara. Penyu yang menetas di Indonesia dapat saja dijumpai di Malaysia bahkan Australia. Kondisi tersebut mengharuskan upaya pelestarian penyu tidak hanya terbatas pada satu negara. Diperlukan kerjasama antar negara yang diperkirakan sebagai tempat persinggahan penyu. Kerjasama diperlukan antara lain dalam pertukaran informasi, akses terhadap keahlian, selalu menginformasikan peminat mengenai suatu event tertentu, serta memungkinkan program dan proyek kerjasama dapat terjalin dengan baik. Sebagai hewan migrasi lintas negara, perlindungan terhadap penyu diperlukan mulai tingkat internasional, ASEAN, dan nasional.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Sulistio Adi Winarto]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/.v7i14.610
<![CDATA[PKL adalah salah satu pekerjaan yang menjadi populer bagi kebanyakan orang di kota Jember. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur tentang PKL. Saat ini ketika kita melihat peraturan yang berlaku di Jember kota adalah peraturan yang terbuat dari tahun 2006 hingga 2009, sedangkan peraturan tidak berlaku lagi hari ini. Serius, Jika kita melihat kasus yang bersangkutan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan dan situasi truely. Jadi, dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Peraturan Sinkronisasi tentang PKL di Kota Jember".Kata kunci: PKL, Sinkronisasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Handoko Dardhak Saputro]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v14i2.1967
<![CDATA[Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perlindungan terhadap Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), sehingga Penerapan aturan dalam perkara anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Perlindungan anak mendasar pada asas hukum lex specialis derogat legi generalli guna penerapan hukum yang tepat.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Digantungkan Pada Kewajiban Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Denise Elysia]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v17i1.2210
<![CDATA[The sale and purchase binding agreement is a legal breakthrough that was born out of the needs of the community. Used by the parties as a preliminary agreement because it has not been able to fulfill the conditions to carry out the sale and purchase before the officials of the land deed. However, in practice, binding of sale and purchase agreement is made not because of the sale and purchase transaction but as debt guarantee which the debtor plays as the seller and the creditor as the buyer. So the problem is how the legitimacy of binding agreement of sale and purchase as well as the sale power suspended as debt guarantee? then what is the basis of legal considerations for judges in deciding cases binding sale and purchase agreement that hung as debt guarantee ?. This research is a normative juridical research by using approach of legislation, concept and case. From the result of the research, it is concluded that the deed made by the parties before the notary is valid as an authentic deed which has been in accordance with the legislation, and the sale power is a unity in the sale and purchase agreement, where the seller authorizes the buyer to do duty rather than an authorizer. The sale power made by the parties is also an authentic deed and not an absolute authority prohibited by the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14/ 1982 because it does not contain an element of transfer of rights. Based on several considerations of the judge, it can be deduced that as long as the deed of sale and purchase agreement of sale and sale has been made and executed legally as authentic deed which has perfect evidentiary power, then the deed can not be canceled.]]>
<![CDATA[Implikasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Uu No. 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Buruh Dalam PKWT ]]>
<![CDATA[Muhammad Bram Glasmacher]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v18i2.6533
<![CDATA[Basically social protection is a labor protection which aims to ensure that workers / laborers are valued for their dignity and status as human beings, not only as a factor of production (external factors, but are treated as humans with all their dignity and values (internal or constitutive factors). Law in the Formation of Law No. 13 of 2003. This research study uses a research method with a normative juridical approach with data collection techniques in the form of library research.Political Politics in Lawmaking No. 13 of 2003 is influenced by the spirit of reform to better provide protection for workers / workers after the "dark era" in the new order, and because of the problems of era labor, it has to do with the economic problems in a country, especially in Indonesia, which is a developing country, which in the process of making this law is closely linked to economic politics.clear from the implications for PKWT workers. Where this is still a pros and cons. However, this is like a double-edged knife. In terms of politics clearly this can reduce unemployment but also the number of Workers / Workers who do not understand the protection they should get. Weak understanding of the public, especially employees in private companies of labor regulations, is very likely to create injustices and legal violations that are legalized and last for a long period of time or may even last forever, even though in terms of the Manpower Act, sanctions are imposed on companies and / or individuals who violate the Law are severely punished]]>
