Jurnal Administrative Reform
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PINJAMAN MODAL KREDIT BERGULIR UNTUK PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[., Erlinsiana]]>;
<![CDATA[Paranoan, Dan Buntu]]>;
<![CDATA[Paselle, Enos]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.752 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.519
<![CDATA[Dari hasil temuan pada objek penelitian mengenai Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir menunjukkan bahwa secara aplikatif terindikasi cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari parameter yang ditetapkan bahwa belum sepenuhnya mendukung proses pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Secara aplikatif program pinjaman modal kredit bergulir masih dihadapkan pada persoalan-persoalan teknis dan administratif, sehingga dalam perjalanannya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meski demikian memiliki nilai manfaat yang besar dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Kurang optimalnya pelaksanaan program pinjaman modal kedit bergulir di wilayah Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha, terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung pelaksanaan program, terbatasnya keterampilan dan keahlian pelaku usaha dan aparat pembina di Kabupaten Kutai Barat kurang mampu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang potensial.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG ]]>
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>;
<![CDATA[., Hartutiningsih]]>;
<![CDATA[Hatuwe, Massad]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.713 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.510
<![CDATA[Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan industri Kecil dan Menengah di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif namun hasil yang dicapai belum sepenuhmya mencapai hasil yang optimal. Meski demikian upaya pembinaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik.  Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan aparat pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.]]>
<![CDATA[STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ]]>
<![CDATA[Dandy Ahmad Drajat]]>;
<![CDATA[Aji Ratna Kusuma]]>;
<![CDATA[Abdullah Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.102 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.515
<![CDATA[Tujuan dari artkel ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan Perda No 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana sumber data diperoleh dari informan-informan, dokumen-dokumen dan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengimplementasikan SIAK tersebut demi tercapainya tertib administrasi kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan menggunakan SIAK, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dimana kurangnya Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), sarana prasarana perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu saran dalam mengatasi permasalahan adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia (Operator SIAK), penambahan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi data, pembangunan SIAK lebih dioptimalkan untuk 9 Kecamatan lain menggunakan APBD yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK Kecamatan ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi beban Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD yang ada. ]]>
<![CDATA[HUBUNGAN BUDAYA KERJA DENGAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM ]]>
<![CDATA[Zulkifli .]]>;
<![CDATA[Dan Buntu Paranoan]]>;
<![CDATA[Achmad Djumlani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.005 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.506
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengukur hubungan budaya kerja dengan komitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam, disamping itu juga untuk menguji signifikansi hubungan budaya kerja dengan komitmen PNS di lingkungan RSJD Atma Husada Mahakam, serta untuk mendeskripsikan hubungan budaya kerja dengan komitmen PNS di lingkungan RSJD Atma Husada Mahakam. Dari penelitian ini diketahui bahwa hubungan budaya kerja dengan komitmen PNS di lingkungan RSJD Atma Husada Mahakam merupakan hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. Jika budaya kerja yang negatif tidak diterapkan, maka komitmen PNS justru akan meningkat.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[Suwila Erpina]]>;
<![CDATA[Adam Idris]]>;
<![CDATA[Masjaya .]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.058 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.520
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dlam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Camat Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan sumberdaya aparatur yang dilakukan Camat Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat mampu menambah aparatur yang berkualitas. Hal tersebut terindikasi oleh bertambahnya aparatur yang memiliki pendidikan tingkat Sarjana (S1) maupun Magister (S2). Disamping itu bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas pelatihan, baik bidang administrasi umum, bidang teknis maupun bidang manajerial. Dengan bertambahnya sumberdaya aparatur kompeten dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk menunjang pelayanan publik. Kemudian dalam hal pelayanan di lembaga tersebut mengalamai perubahan atau perbaikan yang berarti, baik pelayanan bidang kartu keluarga, kartu tanda penduduk maupun pelayanan pembuatan pelepasan hak atas tanah, justru dengan dikembangkan kemampuan aparatur layanan pada masyarakat lebih baik. Kurang optimalnya hasil pengembangan kemampuan sumber daya aparatur disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aparatur, keragaman sikap dan perilaku aparatur dalam meningkatkan kompetensi, dan adanya desparitas responsivitas aparatur dalam menyikapi masalah pengembangan kapasitas dan kompetensi, sehingga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur kurang maksimal.]]>
<![CDATA[SIKAP PEMILIH PEMULA TERHADAP CALON LEGISLATIF PARTAI POLITIK DITINJAU DARI KARAKTERISTIK SOSIAL (STUDI KASUS TINGKAT SMA DI SAMARINDA) ]]>
<![CDATA[Diana .]]>;
<![CDATA[Adam Idris]]>;
<![CDATA[Achmad Djumlani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.551 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.511
<![CDATA[Pada tahun 2014, untuk yang ke-10 kalinya bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jenis kelamin, agama, tempat tinggal, dan politomi partai terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon legislatif, dan pengaruh sikap pemilih pemula terhadap jenis kelamin calon legislatif, agama calon legislatif, tingkat pendidikan calon legislatif, dan daerah tempat tinggal calon legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari jenis kelamin, agama, tempat tinggal, dan politomi partai, terhadap sikap pemilih pemula dalam memilih calon legislatif partai politik. Tidak ada pengaruh sikap pemilih pemula terhadap jenis kelamin calon legislatif dan agama calon legislatif. Ada pengaruh sikap pemilih pemula terhadap tingkat pendidikan dan asal daerah tempat tinggal calon legislatif.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[Juardi .]]>;
<![CDATA[Masjaya .]]>;
<![CDATA[Djumadi .]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.918 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.516
<![CDATA[Hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Pengem-bangan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dapat membawa perubahan yang berarti terhadap pelaku usaha industri kecil. Meskipun secara empirik dapat membawa perubahan, tetapi perubahan tersebut belum signifikan, Hal tersebut dapat diketahui dari perubahan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha industri kecil yang diberdayakan telah mengalami peningkatan, baik dari segi investasi, faktor produksi maupun usahan lainnya. Secara faktual, sebagian besar pelaku usaha industri kecil yang mendapat suntikan modal usaha dapat berkembang dengan baik. Pada intinya pengembangan usaha nindustri kecil yang dilakukan melalui beberapa parameter yang ditetapkan berimplikasi terhadap pengembangan usaha industri kecil di Kecamatan Teris. Peran pemerintah kabupaten untuk mendukung pengembangan industri kecil sangat besar kontribusinya, terutama melalui suntikan modal usaha justru para pelaku usaha industri kecil merasa terbantu. Kurang optimalnya hasil yang dicapai dalam mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan tering Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain terbatasnya faktor pendukung seperti sarana produksi, modal usaha/kerja, dan penataan struktur serta sistem kelembagaan. Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya hasil pengembangan industri kecil disebabkan terbatasnya tenaga terampil di bidang industri, kurang efektifnya lembaga pembina dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG PASIEN KELAS III RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Romi Apriyadi Japri]]>;
<![CDATA[Dan Buntu Paranoan]]>;
<![CDATA[Enos Paselle]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.059 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.507
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui hubungan antara Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam wujud fisik (tangibles), kehandalan (reliabilty), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit dengan Kepuasan Pengunjung di Ruang Rawat Inap kelas III. Dengan metode penelitian Cross-sectional Study, pada bulan Januari-Maret 2014, di Ruang Rawat Inap kelas III. Populasi adalah seluruh pengunjung pasien Ruang Rawat Inap kelas III yang berkunjung, dengan besar sampel (Lemeshow, 1997) sebanyak 100 responden menggunakan accidental sampling, dan analisis dengan Uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95%. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dimana kesehatan merupakan kebutuhan bagi semua lapisan. Kepuasan terhadap fasilitas tempat pelayanan merupakan hal yang umum diharapkan oleh semua orang, baik pasien maupun pengunjung. Kepuasan adalah salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelayanan di rumah sakit. Pelayanan yang bermutu berdasarkan lima penentu mutu jasa yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Ressponsiveness (daya tangkap), Assurance (kepastian/jaminan), dan Empathy (empati). ]]>
<![CDATA[PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Indra Gunawan]]>;
<![CDATA[Sutadji .]]>;
<![CDATA[Erwin Resmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.569 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.512
<![CDATA[Artikel bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kinerja merupakan permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh pihak pimpinan di dalam satu organisasi. kinerja pegawai selain dipengaruhi oleh kecerdasan emosional juga komitmen organisasi. Pegawai dengan komitmen yang tinggi diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah organisasi dituntut memiliki komitmen dalam dirinya. Kinerja pegawai tidak hanya dilihat oleh faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor emosinya. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat signifikan.]]>
<![CDATA[PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[Margaretha .]]>;
<![CDATA[Adam Idris]]>;
<![CDATA[Achmad Djumlani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.301 KB)
|
DOI: 10.52239/jar.v2i2.517
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi, DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DRPD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD. ]]>
