cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM" : 20 Documents clear
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI UPTD PKHL DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Ekky Rifqi Anugrah; Djumadi .; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.416 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.562

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di UPTD PKHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor yang mendukung dan menghambat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur yang dilakukan di UPTD PKHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui telah berhasil untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi aparatur. Hal tersebut terindikasi oleh bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas sarjana dan magister, serta legalitas pelatihan. Dengan bertambahkan pegawai yang memiliki legalitas formal dan legalitas pelatihan berarti memiliki modal kerja untuk meningkatkan prestasinya. Pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan-pelatihan telah memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran tugas dan sekaligus dapat mendorong motivasi pegawai untuk berprestasi. Pengembangan kompetensi melalui penempatan pegawai dirasakan sudah tepat yaitu dengan mempertimbangkan aspek administrasi dan aspek kompetensi pada jabatan eselon III dan IV di UPTD PKHL. Pengembangan kompetensi melalui mutasi telah memacu pegawai untuk meningkatkan semangat  kerja pegawai. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan kompetensi aparatur meliputi Responsivitas pegawai dalam memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi, Keragaman pandangan diantara pegawai untuk mengembangkan konpetensi di bidang pengetahuan,  keterampilan dan keahlian, Terbatasnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai serta beragamnya kesadaran kolektif aparatur  untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Regina .; Dan Buntu Paranoan; Fajar Apriani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.384 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.553

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh yang signifikan dari variabel komitmen organisasional, kepemimpinan dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung dengan informan dilokasi penelitian serta menyebarkan kueisoner dan dokumentasi. Populasi dana penelitian ini sebanyak 530 pengawai dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 84 pegawai sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel komitmen organisasional (X1), kepemimpinan (X2), disiplin kerja (X3), berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.Dari pengujian secara parsial, diketahui bahwa variabel komitmen organisasional (X1), kepemimpinan (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja, sedangkan variable disiplin kerja (X3), berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur karena nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TOT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI WIDYAISWARA DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Said Amaddin; Nur Fitriyah; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.245 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.558

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pendidikan dan Pelatihan  Diklat Tot Terhadap Kinerja Pegawai Widyaswara Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan pelatihan ToT yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai widyaiswara telah berhasil yaitu dapat menambah sejumlah pegawai yang cakap dan terampil, dan memberi-kan kontribusi untuk meningkatkan kinerja. Kebijakan pimpinan lembaga yanag telah memberikan kesempatan pada stafnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan langkah yang tepat, selain untuk meningkatkan kompetensi pegawai widyaiswara, dan juga dapat menguragi kesenjangan mengingat masih ada sebagian pegawai widyaiswara yang kurang kompeten.Pendidikan dan pelatihan ToT secara implementatif dapat berjalan efektif, karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga suasana belajar membuat peserta pelatihan merasa aman dan nyaman,  meski demikian dihadapkan oleh sebagian kecil staf pengajar/tutor  yang kurang menarik dalam menyampaikan materi pelatihan. Factor yang mendukung pendidikan dan pelatihan ToT adalah UU Nomor 43 tahun 1999, tentang pokok kepegawaian, PP nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dan kuatnya komitmen Kepala Badan Diklat dan pimpinan vertical pemerintahan provinsi untuk meningkatkan kompetensi pegawai widyaiswara. Sedangkan  faktor yang menghambat adalah terbatasnya staf pengajar/widyaiswara yang professional, dan tebatasnya alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan.
IMPLEMENTASI PERENCANAAN PARTISIPATIF MELALUI MUSRENBANGDES DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM GERDEMA DI KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU Gamaliel Hirung Ding; Dan Buntu Paranoan; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.342 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari empat bagian yaitu pengumpulan data, penyrdehanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan pramusrenbangdes sampai tahap musrenbangdes. Penelitian ini telah dapat mengklasifikasikan dua hambatan atau kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya ego masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Kendala sumber daya manusia, dibutuhkan pelatihan yang intensif bagi aparat desa. Kendala ego masyarakat diperlukan sistem penentuan skala prioritas dalam hal pembobotan ranking, yang disepakati oleh semua komponen di masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dan stake holder yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan  kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. 
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA PADA PEGAWAI DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA SAMARINDA Ibnu Sina; Aji Ratna Kusuma; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.303 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prestasi Kerja Pegawai Pegawai pada organisasi Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Samarinda. Faktor-faktor motivasi yang digunakan adalah 4 variabel bebas, yaitu Kebutuhan Fisik (X1), Kebutuhan Rasa Aman(X2), Kebutuhan Sosial (X3), dan Kebutuhan Aktualisasi Diri (X4), sebagai variable bebas dengan Prestasi Kerja pegawai (Y)sebagai variable terikat. Jenis penelitian yang  digunakan adalah dengan metode survey, dengan pendekatan kuantitatif yang ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang diteliti dan hubungan antar variabel. Dari penelitian ini ditunjukkan bahwa variabel bebas, dapat mempengaruhi variabel terikat baik secara bersama-sama maupun secara parsial, ditunjukkan oleh nilai R square sebesar  0,745 atau 74,5%. Selain itu, variabel bebas Kebutuhan Fisik (X1), Kebutuhan Rasa Aman(X2), Kebutuhan Sosial (X3), dan Kebutuhan Aktualisasi Diri (X4), sebagai variable bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Prestasi Kerja Pegawai, dimana ditunjukan pada nilai R2 sebesar 0,616 atau 61,6%. ini berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 61,6% sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini. Pengaruh tersebut signifikan, ditunjukan F ratio sebesar 13,386, tingkat sig 0,000.
PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP DISIPLIN KERJA PASUKAN KUNING DI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BONTANG Syaifurrahim Azhari; Dan Buntu Paranoan; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.26 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.554

Abstract

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini apakah ada pengaruh kepuasan kerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja pasukan kuning di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang baik secara bersama-sama maupun parsial. Adapun analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepuasan kerja (X1) dan kompensasi (X2) berpengaruh secara signifikan dan relevan terhadap disiplin kerja pasukan kuning di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang. Kondisi seperti ini berdasarkan analisis kuantitatif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari hasil Uji-F diperoleh Fhitung=15,11 lebih besar dari Ftabel=3,12  dengan taraf keyakinan sebesar 95%. Sedangkan secara parsial bahwa variabel kepuasan kerja dan kompensasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis kuantitatif bahwa dari Uji-t masing-masing variabel diperoleh nilai 2,15 dan 2,02. Kedua nilai tersebut tidak berada di dalam rentang nilai ttabel sebesar -1,99 dan 1,99. Dengan demikian semakin besar pengaruh kepuasan kerja dan kompensasi maka disiplin kerja pasukan kuning di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang akan semakin meningkat.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Jurniadi .; Djumadi .; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.545

Abstract

Permasalahan yang dirumuskan  dari  penulisan ini adalah apakah ada pengaruh variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, berkelanjutan  baik secara  parsial  maupun secara simultan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel- partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan  Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,696 yang mana tersebut mendekati 1, Nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,446 atau 44,6 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 44,6 % variabel yang mempengaruhi efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur. Secara parsial variabel partisipatif (X1), transparansi (X2), akuntabel (X3), dan berkelanjutan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan nilai koefesien regresi sebesar 0,249, 0,344, 0,259 dan 0,270, melalui uji t diperoleh nilai t hitung masing- masing 1,705, 2,192, 2,195 dan 2,671 jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6632  maka terlihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel partisipatif, transparansi, akuntabel, dan berkelanjutan terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.
IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (PASPOR) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA SAMARINDA Valentinus Lucky H; Adam Idris; Masjaya .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.559

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) di kantor Imigrasi kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini berjenis diskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi  pelayanan dokumen perjalanan RI (Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda dapat dikatakan telah cukup baik namum belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari: Prosedur pelayanan pembuatan paspor yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dam HAM Nomor 8 Tahun 2014 telah diupayakan untuk disosialisasikan dengan baik, namun prosedur dan tahapan dirasakan masih cukup panjang dan kurang sederhana oleh warga pemohon; Petugas secara konsisten telah dapat menyelesaikan dokumen paspor sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal empat hari; Petugas pelayanan pembuatan paspor telah menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjang pelayanan prima; Petugas pelayanan telah memiliki kompetensi dalam pelayanan yang didasarkan oleh kompetensi pendidikan, pengalaman dan diklat; Petugas dapat melakukan kerjasama dengan baik secara horisontal dan vertikal dalam menunjang implementasi pelayanan yang prima. Adapun Faktor pendukung implementasi pelayanan adalah kekompakan pegawai dalam menghadapi situasi dan kondisi kerja; kedisiplinan Pegawai dalam bekerja cukup baik; dasar peraturan mengenai Prosedur Pelayanan Paspor dan Pelayanan Publik di Indonesia; dan Pengawasan oleh pihak terkait kepada seluruh instansi pemerintah oleh lembaga pengawas. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya jumlah pegawai dan  kondisi listrik yang seringkali padam, sehingga tidak mampu mendukung pelayanan publik secara optimal.
HUBUNGAN PENGAWASAN DAN EFEKTIVITAS KERJA PERTANIAN PADA BADAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Indah Winarni; Achmad Djumlani; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.550

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kerja Penyuluh Pertanian dalam pengembangan kelompoktani yang terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang akan dicoba dikaji hubungannya dengan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dilakukan melalui wawancara dengan 95 responden dan observasi di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) dengan metode Pearson (Product Moment Pearson). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan (X) dan efektivitas kerja Penyuluh Pertanian (Y), dengan koefiesien korelasi 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak terlalu kuat diantara pengawasan dengan efektivitas kerja. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena r positif, berarti semakin tinggi pengawasan maka semakin baik efektivtas kerja Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya untuk uji signfikansi koefisien korelasi sederhana (uji t) diketahui nilai signifikasni (0,01<0,05) Ho ditolak, artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja Penyuluh Pertanian. Karena koefisien korelasi nilainya positif, berarti pengawasan berhubungan positif dan signifikan terhadap efektiitas kerja. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berhubungan positif terhadap efektivitas kerja Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN BAGI PETANI IKAN DI DESA MALINAU SEBERANG KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU Yagus .; Achmad Djumlani; Syahrani .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.564

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan,untuk mengetahui bagaimana manfaat pengembangan Minapolitan bagi petani,untuk mengetahui faktor pendukung dari pengembangan Minapolitan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan cukup besar dengan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan percetakan kolam setiap tahunnya, bantuan bibit ikan kepada petani, bantuan pemberian dana hibah kepada petani, pembukaan akses jalan menuju Minapolitan, dan program kebijakan lainnya untuk mendukung dan mendorong para petani dan para minabisnis meningkatkan produksi dan pembudidayaan ikan menjadi lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan pengembangan Minapolitan di Desa Malinau Seberang membawa manfaat dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan yang berada di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan program membuka akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan.Masalah dan hambatan dalam pengembangan Minapolitan yang dihadapi petani ikan diantaranya; masalah SDM petani ikan yang masih rendah, harga pakan ikan yang mahal, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, harga bibit ikan yang mahal, masalah pemasaran hasil perikanan yang masih kalah bersaing dengan harga ikan yang berasal dari luar daerah karena harga jual yang lebih murah, serta anggaran bantuan kepada petani ikan yang kecil. 

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2015 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue