cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2009): Desember" : 5 Documents clear
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KUHAP Sjofyan Hasan; Abdul Bari Azed; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.366 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.50

Abstract

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang diwujudkan melalui kodifikasi hukum materiil dan formil, tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masayarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan. Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan. untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan,  namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.Kata Kunci: Victimologis, Korban, KUHAP
EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Syamsi Ubay; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.707 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.51

Abstract

Kriteria penjatuhan pidana mati, ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-undang pidana di luar KUHP, telah memuat ketentuan yang cukup jelas tentang kriteria tentang penjatuhan pidana mati, namun ketentuan pidana tersebut belum secara tegas atau secara eksplisit menjelaskan tentang panduan atau kriteria kapan perbuatan seorang terdakwa harus dijatuhi dengan pidana mati. Dalam hal upaya hukum perubahan putusan pidana mati, KUHAP dan Undang-undang Grasi tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai  Kapan batas waktu paling lambat untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi; Berapa kali permohonan PK dan Grasi dapat diajukan. Dalam hal upaya  hukum berupa permohonan PK dan Grasi dari seorang terpidana mati ditolak, KUHAP dan Undang-undang Grasi tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai kapan batas waktu (paling cepat dan paling lambat) seorang terpidana mati harus dieksekusi. Ketentuan mengenai pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia belum sesuai dan atau belum dapat mencapai hakekat atau tujuan mendasar dari penjatuhan pidana.Kata Kunci: Eksistensi Hukuman Mati, Hukum Pidana 
DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN (362 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI JAMBI Helmi Yunettri; Abadi B. Darmo
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.976 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.52

Abstract

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana pencurian (362KUHP) yang sama di Pengadilan Negeri Jambi. Adapun sistem dan objek kajiannya lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas.  Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim Pengadilan Negeri Jambi lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan sanski pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai – nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.  Kata Kunci: Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana, Pencurian 
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI Victor Manurung; Zen Zanibar; Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.79 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.53

Abstract

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Jambi,  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan Hukum Acara  Pidana yang  berlaku yakni  KUHAP  Nomor  8  Tahun  1981, dimana  untuk anggota Polri  yang   melakukan tindak pidana  proses  penyelesaian perkaranya   melalui  peradilan umum. Di dalam pelakukan proses pemeriksaan  perkara,   yang  bertindak  sebagai  penyidiknya  adalah penyidik provam Polri. Apabila  berkas perkaranya diangap lengkap, maka oleh penyidik provam dilimpahkan  ke-kejaksaan untuk  ditindak lanjuti.  Sanksi/Hukuman    Bagi  Anggota   Polda   Jambi Yang  Terbukti  Bersalah  Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, yakni sanksi pidana, berupa hukuman  penjara  yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti  dan keyakiman  hakim. Saksi/hukum yang  kedua berupa   hukuman disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat  atau pemecatan dari  anggota PolriKata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri 
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR Annisa Bridgestirana; Mustafa Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.899 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.49

Abstract

Perdagangan anak dibawah umur ( child trafficking ) sebagai bentuk perbudakan masa kini merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius. Upaya pencegahan tanpa didukung oleh perangkat yang khusus mengatur tentang kejahatan ini telah mengisyaratkan bahwa permasalahan ini ditangani dengan cara yang tidak serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perangkat hukum mengakibatkan penanggulangan kejahatan in tidak dapat dilakukan secara optimal yang berdampak kepada lemahnya penegakkan terhadap kejahatan ini. Dalam kenyataanya, ditemukan adanya law in concreto yang kontradiktif dalam menerapkan hukuman pindan tambahan berupa putusan hakim yang menetapkan sanksi denda minimal menyimpang dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tiadanya perangkat hukum dan lemahnya penegakkan hukum telah menunjukkan dibutuhkan pembaharuan hukum sebagai suatu kebijakan hukum pidana untuk segera mensyahkan rancangan Undang – Undang tindak pidana perdagangan orang ( RUU TPPO ) menjadi Undang – Undang sebagai perangkat hukum yang mengatur secara khusus kejahatan ini.Kata Kunci: Perdagangan Anak Dibawah Umur

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): Desember Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue