cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 276 Documents
 15   16   17   18   19 
PENGUATAN WEWENANG LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL PADA PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015) Septi Tri Wulandari; Muttaqin Choiri
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v12i2.2954

Abstract

Implementasi penegakan kode etik bagi notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris diantaranya pemberian wewenang dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar, sebagai upaya maksimal pengawasan atas profesi hukum di Indonesia. Fokus masalah yang diuraikan dalam bahasan ini adalah bagaimana peran dan wewenang lembaga pengawas eksternal pada penegakan etika profesi Notaris pada Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 dan bagaimana upaya penguatan lembaga pengawas eksternal pada penegakan etika profesi Notaris pada Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis library research, penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka yang digunakan sebagai pilihan sekunder dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lembaga pengawas eksternal Notaris yakni Majelis Pengawas Notaris diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas lembaga pengawas eksternal Notaris. Lembaga pengawas eksternal dalam melakukan upaya penguatan pada pengawasan etika profesi Notaris adalah sebagai berikut: a) Setiap saran dan masukan terkait pelanggaran etika profesi Notaris oleh lembaga pengawas eksternal harus dijadikan pertimbangan dalam melakukan proses sanksi; b) Lembaga pengawas eksternal Notaris dapat menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada Notaris yang melakukan pelanggaran etik terkategori berat sebagaimana dilakukan oleh Notaris; c) Melakukan pengawasan terhadap rekan seprofesi dan lebih bertindak aktif dalam pengawasan eksternal, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA: SUATU TEROBOSAN DALAM MENCIPTAKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI Atika Rahmadanty; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.3702

Abstract

The purpose of this study is to find out why forest management through the development policy of the Forest Management Unit in Indonesia is needed and how the challenges of building a Forest Management Unit in the implementation of forestry in Indonesia. This study uses normative research methods with data sources in the form of primary and secondary legal materials. The results showed that the development policy of the Forest Management Unit is needed for the benefit of community development in optimizing the management and utilization of potential funding for climate management of the regional forestry sector either at the provincial, district / city level or management unit level as well as challenges in the implementation of forests in Indonesia including limitations of professional human resources (HR), support of local governments that are not optimal, the disharmony of relationships, social conflicts and economic interests.
PEMECAHAN BERKAS PERKARA DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Sabirin Sabirin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.5067

Abstract

 The purpose of this thesis research is to obtain an overview of the case criteria (splitsing) as an effort to facilitate the evidentiary process, obtain a description of the criteria for the application of case file separation and to find out the effect of splitting case files on the ease of the evidentiary process in court. The type of research used in this legal research is normative legal research that is prescriptive by using the Statute approach and the conceptual approach. From the results of the research conducted, it can be concluded that: First, the juridical implications of solving cases are to speed up and simplify the process of proof in the settlement of criminal cases. Second, the aspect of justice in the arrangement of splitting case files (splitsing) at the prosecution stage, namely as legal certainty for the defendant in seeking justice in the process of resolving criminal cases Keywords: Solving Case Files, Fast Judicial Principles, Justice. Abstrak:  Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Kriteria-kriteria perkara (splitsing) sebagai upaya mempemudah proses pembuktian, memperoleh deskripsi mengenai kriteria-kriteria penerapan pemisahan berkas perkara dan untuk mengetahui akibat pemecahan berkas perkara terhadap kemudahan dalam proses pembuktian di pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan  Perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Implikasi yuridis pemecahan perkara yaitu mempercepat dan mempermudah proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Kedua, Aspek keadilan pengaturan pemecahan berkas perkara (splitsing) pada tahap penuntutan yaitu sebagai kepastian hukum bagi terdakwa dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kata Kunci: Pemecahan Berkas Perkara, Asas Peradilan Cepat, Keadilan.
COMPARATIVE LAW AGAINST ONLINE PROSTITUTION ACCORDING TO INDONESIAN AND DUTCH LAW Muhammad Akbar Ridho; Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6278

Abstract

Prostitution is a complex problem. Hence it requires serious and comprehensive attention and handling from some aspects – moral, social, cultural, legal, or norms, etc. The legal norms from various different countries, including Indonesia, categorize prostitution as an illegal action, whereas others are silent with some exceptions. One of the countries legalizing prostitution is the Netherlands. When the Dutch government legalized prostitution in 2000, it was to protect women by giving them work permits. This research focuses on answering how the Comparison of Criminal Law Policies against Online Prostitution in Indonesia and the Netherlands is. The method used was normative legal research. The results showed that Indonesia prohibits prostitution even though the crime uses the relevance between the Criminal Code and certain laws as there is no specific legal policy regarding online prostitution in Indonesia. Meanwhile, the Dutch legal policy in responding to the online prostitution issue, legalizes prostitution with the terms and conditions of the Bibob law.
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA ANTISIPASI DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI Abdul Hamid
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6009

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang pengaturan dan sikap pro kontra terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalahnya. Hasil penelitian menemukan pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi hanya sebagai pelengkap dan pengulangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia sekarang ini, dan Sikap pro dan kontra terjadi disebabkan ada beberapa ketentuan yang diatur menimbulkan perbedaan interprestasi sehingga menimbulkan kegaduhan. Frase dengan “persetujuan Korban” menimbulkan rasa kekhawatiran dan berpotensi menimbulkan akibat tidak baik bagi berbagai aspek kehidupan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya bagi perempuan dalam hal ini mahasiswa. Harkat dan martabat perempuan (mahasiswi) akan selalu menjadi obyek kekerasan termasuk kekerasan seksual.
PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN RASAU JAYA (TINJAUAN REGULATIF DAN IMPLEMENTATIF) Waskur Waskur
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5797

Abstract

The regulation of waqf in Indonesia has shown very good development, following the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. However, problems arise in the implementation phase. This is shown by the number of waqf lands that have not registered the Waqf Pledge Deed to the Waqf Pledge Deed Maker Official (PPAIW) at the Office of Religious Affairs. Based on observations made by researchers in Rasau Jaya District, it is known that there are still many mosques whose land has not been registered with the Office of Religious Affairs. By using the juridical-empirical research method, the author questions more about the arrangement of the waqf pledge deed in Indonesia, as well as its implementation at the author's research locus, namely the Rasau Jaya sub-district. The conclusion that the problem arises is due to several reasons, including: unclear registration information, unsystematic flow and time of manufacture, lack of public awareness of the importance of the Waqf Pledge Deed, and the lack of socialization of waqf law carried out by the KUA of Rasau Jaya District.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTURKTUR Aulia Muthiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5965

Abstract

Perdebatan tentang dana haji masyarakat indonesia yang akan digunakan untuk investasi infrastruktur cukup rumit. Mayoritas masyarakat indonesia tidak menyetujui kebijakan ini sebab mereka khawatir dana haji yang selama ini mereka kumpulkan akan hilang jika kegiatan investasi ini gagal. Pada konteks pengelolaan dana haji untuk investasi infrastrktur tentunya memerlukan pemahaman yang komprehensif agar kita bisa lebih bijak menyikapi gagasan yang dilontarkan oleh pemerintah. Pada penelitian akan dibahas tentang landasan yuridisnya dan bentuk pertanggung jawaban pemerintah selaku pihak yang menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan investasi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang haji dan investasi.Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan dana haji untuk investasi inftastruktur tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama investasi ini dilakukan dengan berstandar prinsip syariah yang diamanatkan oleh UU Pengelolaan keuangan haji. Jika investasi menguntungkan maka pembagian hasilnya benar-benar untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan juga menekan biaya haji tersebut. Namun jika investasi merugi BPKH juga harus bertanggungjawab tidak hanya tanggung jawab renteng namun harus ditambah dengan tanggung jawab secara privat.
EFEKTIVITAS SANKSI “PIDANA BERSYARAT” (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN) Muhammad Syahrial Fitri; Hanafi Hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5816

Abstract

Penelitian ini akan membahas tentang, pertama, efektifitas sanksi pidana bersyarat dalam konteks penegakan demokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan., kedua, pertimbangan hukum majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan SelatanPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Putusan Pidana Pemilu yang terjadi di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, serta Kabupaten Banjar, yang kesemuanya adalah pidana bersyarat  dalam proses peradilan tindak pidana pemilu para hakim menilai bahwa pemidanaan (straafinaad), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku, kedua, dalam pertimbangan putusan masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigma) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu.     
ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Istianah Istianah; Gemala Dewi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5870

Abstract

AbstractSince the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning UU Cipta Kerja, there are several rules related to simplification of synchronization and trimming of regulations in order to facilitate the UMK in licensing their business establishment, one of the polemics is related to halal self declare which is contrary to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In this case, the author reviews the rules in UU Cipta Kerja in terms of maṣlahah. The research method that used is a normative descriptive and analytical type of research. The results from this research that the concept of legal discovery by maṣlahah  about halal self declare policy related to UMK is in line with the five goals of Islamic law and in order to achieve the benefit and eliminating/rejecting harm. So that in its application, as producers in order to protect all Indonesian people in choosing and consuming halal food and beverages, as well as the strength of the commitment of policy makers and so the related institutions to be in line with what has been regulated so that the law can be effective in public. Keywords: Halal Sertification; Maṣlahah; Micro and Small Business. AbstrakSejak disahkannya UU Cipta Kerja, beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku UMK dalam perizinan pendirian usahanya, salah satu aturan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait halal self declare yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis/eksplanasi. Adapun hasil dari penilitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan maṣlahah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar’i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat. Kata kunci: Sertifikasi Halal; Maṣlahah; Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI UNIT USAHA SYARIAH BANK JAWA TENGAH Muhammad Fuad Hakim Zamzami; Ro’fah Setyowati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6066

Abstract

Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jateng sedang tidak baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan teknis dan non teknis yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan eksistensi Unit Usaha Syariah tersebut penelitian ini akan secara spesifik membahas mengenai eksistensi Unit Usaha Syariah PT. Bank Jateng dan mengenai strategi Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah agar semakin eksis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Unit Usaha Syariah Bank Jateng masih mengalami beberapa hambatan yang menjadikannya tidak eksis. Ada 6 (enam) langkah strategis untuk menjadikan Unit Usaha Syariah Bank Jateng semakin eksis. 

Page 17 of 28 | Total Record : 276

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue