cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 276 Documents
 16   17   18   19   20 
NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI Fahmi Al Amruzi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5834

Abstract

ABSTRAK Status anak dalam hukum keluarga dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir didalam atau akibat suatu perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan perkaewinannya sering disebut sebagai perkawinan/nikah siri.Disebut dengan perkawinan siri karena perkawinan itu dilaksanakan hanya mengikuti ketentuan agama yang bisa dikatakan sebagai kawin bawah tangan dan tersembunyi (siri), ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri dan diantaranya karena menutup malu keluarga karena calon mempelai telah hamil dan belum berusia dewasa.Anak yang lahir dari perkawinan siri dikatan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan, akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab (baca: akte lahir) dari orang tuanya sebagai bentuk bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahirDalam Islam untuk menentukan nasab anak dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:Melalui pernikahan yang sahDengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anakMelalui pembuktianMelului perkiraan ( Qiyafah)Kata Kunci:   Hukum, Fikih, Perkawinan, Siri, Nasab, Anak
STАTUTА PSSI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Muhammad Ajid Husain
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5989

Abstract

AbstractThe legal standing of PSSI statute is still a pros and cons among legal experts and football activists in Indonesia. This is because there are two views, namely the first view that the pssi statute is Lex Sportiva that has national legal immunity, while the second view considers the pssi statute can not override the national law in force in Indonesia. This research uses normative legal research methods. Based on the research conducted, the Statute of PSSI as Lex Sportiva is only the rule of play and not as the rule of law as stated in Article 7 paragraph (1) of the Law on the Establishment of Legislation containing the types of laws and regulations in Indonesia. Future arrangements regarding the position of the PSSI statutes can be made by revising the laws of the national sports system or by issuing new laws and regulations governing the division of authority between the Government and PSSI as well as applying criminal sanctions related to persecution and scoring arrangements in football matches. Keyword: PSSI Statute; Lex Sportiva; Sports Law;
ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT afif khalid; Iwan Riswandi; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6171

Abstract

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang suatu perusahaan yang tidak mampu dibayar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Ternyata undang-undang tersebut menunjukkan adanya kekurangan, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas demi kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum permohonan pernyataan pailit, serta batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu pengolahan dan penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, Pertama status hukum permohonan pailit merupakan perkara gugatan dengan mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena dalam permohonan kasasi terdapat pihak pemohon dan termohon kasasi. Kedua, hak dan kewenangan kurator dan hakim pengawas berbeda dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.
ANALISIS PASAR BERSANGKUTAN DALAM PUTUSAN KPPU (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 13/KPPU-I/2019 DAN 10/KPPU/-1/2016) Princessa Deanera; Siti Anisah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.4847

Abstract

The research entitled "Analysis of Relevant Market in KPPU Decisions (Study on Case Decisions No. 13 / KPPU-I / 2019 and 10 / KPPU / -1 / 2016)" raises two problem formulations, namely: first, how is the determination of the relevant market in Case Decisions. No. 10 / KPPU-I / 2016 and 13 / KPPU-I / 2019? Second, is the determination of the relevant market in Case No. 10 / KPPU-I / 2016 and 13 / KPPU-I / 2019? This research is a normative or doctrinal legal research, which describes, explains, and analyzes legal materials that refer to laws and regulations and KPPU's decisions relating to the determination of the relevant market. Analysis in legal materials in this study uses a qualitative descriptive approach, which is carried out by collecting legal materials, qualifying them, connecting theories related to research problems, drawing conclusions to determine the results and recommendations. The results of this study indicate, in Case No. 10 / KPPU-I / 2016, KPPU does not consider indicators (price, characteristics, and function) of the relevant market and geography. Meanwhile, in the case No. 13 / KPPU-I / 2019, KPPU makes considerations based on indicator indicators (price, characteristics, and functions). Thus, it appears that the two KPPU decisions are not in accordance with the provisions of KPPU Regulation No. 3 of 2009.
DISGORGEMENT: PEMULIHAN KERUGIAN INVESTOR PASAR MODAL (STUDI KOMPARASI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA) Vania Regina Artemisia Wijaya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.5991

Abstract

Investor merupakan pihak yang sangat penting dalam aktivitas pasar modal. Namun, dalam hal terjadi pelanggaran peraturan pasar modal yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, investor kerap kali ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan sebagai akibat dari minimnya perlindungan hukum terhadapnya. Pada akhir tahun 2020, OJK mengambil inisiatif mengadopsi mekanisme disgorgement milik Amerika Serikat dengan menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yang bertujuan meningkatkan terjaminnya perlindungan investor dalam bertransaksi di pasar modal dengan memberikan dana kompensasi apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran dan mengusahakan terciptanya efek jera sehingga tidak terjadi pelanggaran lagi. Adapun penelitian ini berfokus pada komparasi konsep dan mekanisme disgorgement yang diterapkan di Amerika Serikat dan Indonesia yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement dalam kasus konkret di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dan digunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa mekanisme disgorgement merupakan bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh investor pasar modal Indonesia saat ini namun dalam pengaturannya masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dikembangkan lagi oleh OJK agar saat diterapkan kelak tujuan dari pengadopsian disgorgement untuk memberikan perlindungan hukum investor dan menjadi upaya preventif pelanggaran dapat tercapai.
Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorave Justice Iwan Riswandie
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.6972

Abstract

Criminal acts are usually resolved through a procedural mechanism through the principle of legality with what is outlined through the provisions of the legislation. Restorative justice will be able to solve criminal problems which are not only seen in procedural settlement with an orientation towards punishment but also in the agreement of the parties. Criminal problems related to fiduciary with the criminal provisions of Articles 35 and 36 of the Fiduciary Act must see and be oriented to restorative justice to be able to solve the problem. This paper examines the Settlement of Fiduciary Crimes through a restorative justice approach. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. In conclusion, restorative justice is prioritized not the punishment for the offender, but on how the perpetrator can bear responsibility for the acts committed and how the victim can get justice so that the situation can be recovered. Therefore, the main thing in the settlement of fiduciary crimes is the restoration of the original state, then with the emphasis on criminal law, of course, the debtor as the offender of the violation has the impetus for resolving this case, so that with this agreement with a strong pressure value in criminal law, the opportunity for settlements will be more achievable and far more beneficial than just punishing the offender.
Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami Fathan Ansori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.6582

Abstract

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law allows a husband to be polygamous as long as he fulfills the specified requirements, including being fair to his wives. However, the law does not provide an explanation and regulation of the meaning and form of justice. Therefore, this study aims to determine the legal ratio of polygamous marriages and fair forms in polygamous marriages. This research uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were collected through literature study. The legal materials that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that based on the opinion of legal experts, the legal ratio of polygamous marriages is for the benefit of mankind and preventing immoral acts committed by men. Then according to the opinion of legal experts that the fair form in polygamous marriage is in the form of external justice, and not spiritual justice.
Hakikat Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Adat Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.7040

Abstract

The principle of horizontal separation in Indonesian Agrarian Law has a philosophical meaning of maximizing the utility of land for people's lives, including for the indigenous communities. The existence of this is to realize social justice for the people of Indonesia. The tangible manifestation of the horizontal separation is in the case of plantation business management between land owners in cooperation with plantation business actors as capital owners. However, in practice, there needs to be an adjustment from the application of the horizontal separation principle with the rules of customary law that apply to indigenous peoples so as not to cause problems or conflicts of norms, because that's why the horizontal separation principle in customary law must essentially be based on the value of utility and justice. The solution to this problem is to carry out legal reconstruction in the field of land administration to support the principle of horizontal separation which will be a solution to maximize the function of the land. In the context of realizing equitable social justice, both from land owners and capital owners by making a government regulates plant registration in the context of plantations and building registration, in addition to the existing Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration. This research uses a normative method by conducting a literature study using two legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials, with a legal approach, a conceptual approach, and a case approach.
The Duty And Authority Of Regional Notary Supervisory Board Regarding Reports From The Public On Alleged Violations Of The Code Of Conducts Margo Hadi Pura; Maharani Nurdin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.6521

Abstract

The notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in the laws. This regulation is stated in Article 1 point 1 of Act No. 2/2014 on the Amendments to Act No. 30/2004 on the Notary (hereinafter referred to as the Notary Act). In the provisions of the Notary Act, there were many changes regarding the authority of the Regional Notary Supervisory Board in supervising and fostering Notaries. The task of the Regional Notary Supervisory Board is to supervise Notaries as referred to in the Notary Act and the Minister of Law and Human Rights Regulation No. M.02.PR.08.10 of 2004 on Procedures for Appointing Members, Dismissing Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Audit Procedures. The Regional Notary Supervisor Board has the authority to carry out supervision according to Notary Act, In the provisions of Article 1 point 3 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15/2020 on Procedures for Examination of the Supervisory Council Against Notaries which stipulates that a report is a complaint from the public as a party who is harmed due to the behavior and/or implementation of the position of a Notary, as well as reports originating from the exercise of the authority of the Supervisory Board.
Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Fitriani Jamaluddin; Muhammad Ashabul Kahfi; Fitriah Faisal
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.5907

Abstract

The purpose of this study is to take an inventory of Tana Luwu's special food, the factors that cause the absence of Tana Luwu's special food that is registered with geographical indications and to describe the efforts that can be made by the Local Government in Tana Luwu in providing protection for Geographical Indications of Tana Luwu's Products. The method used in this research is empirical research. The informants in this study are food businesses in Tana Luwu and the government from the Cooperatives and MSME service in Tana Luwu. Research data was obtained by conducting observations, interviews, and documentation and then processed qualitatively. In Tana Luwu, there are no special foods that receive geographic indication protection, due to several factors, including the absence of data related to typical foods in the Tana Luwu area, and the lack of socialization related to the importance of legal protection of geographical indications for typical foods. Cooperation is needed between the Government, typical food entrepreneurs, and academics in providing legal protection for geographical indications for typical foods in the Tana Luwu area.

Page 18 of 28 | Total Record : 276

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue