cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bayu Suseno
Contact Email
dokinfopuslitbangpolri@gmail.com
Phone
+6282320012001
Journal Mail Official
jurnal.puslitbang@polri.go.id
Editorial Address
Puslitbang Polri, Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor.
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Litbang Polri
Published by Litbang Polri
ISSN : 14113813     EISSN : 26847191     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Litbang POLRI adalah jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan POLRI yang membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan POLRI
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 164 Documents
 8   9   10   11   12 
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2020 Azis Saputra
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 1 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i1.142

Abstract

Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020 bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penilaian masyarakat terhadap lima fungsi layanan kepolisian dan komprehensivitas penilaian masyarakat terhadap kelima fungsi layanan kepolisian serta layanan kepolisian dalam mewujudkan layanan prima kepolisian pada seratus sebelas (111) Polres terpilih jajaran dua puluh empat (24) Polda. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah mix method research. Kecenderungan penilaian baik sebesar 80,98% dengan penilaian tertinggi fungsi Intelkam (82,66%) dan terendah pada fungsi Reskrim sebanyak (77%). Layanan fungsi Lantas mendapatkan penilaian baik kedua (82,05%) dan fungsi Binmas peringkat ketiga (81,85%). Bidang layanan kepolisian fungsi Sabhara peringkat keempat (81,35%). Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih jajaran dua puluh empat (24) Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat dengan: a) Memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; b) Pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; c) Penyediaan fasilitas pelayanan; d) Membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi adalah: ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidakoptimalan pencapaian target kerja dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.
Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Endro Sulaksono
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 1 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i1.143

Abstract

Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa fasilitas kerja di lingkungan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Pada era saat ini, terdapat tuntutan publik kepada pemerintah untuk semakin jeli dalam mengakomodasi kepentingan publik atas produk pelayanannya. Untuk itu, fasilitas kerja yang disasar adalah fasilitas bangunan Kepolisian Tingkat Sektor (Polsek). Polsek menjadi pilihan lokasi karena merupakan ujung tombak pelayanan Polri kepada publik dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini diselenggarakan pada bulan Peberuari – Maret 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan hasilnya menjadi rekomendasi pimpinan Polri. Melalui pendekatan konsep lingkungan kerja, iklim organisasi, dan kualitas pelayanan, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap perubahan fasilitas kerja yang lebih baik guna meningkatkan pelayanan publik.
Evaluasi Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Dalam Mewujudkan Sdm Polri yang Unggul M Asrul Aziz; Vita Mayastinasari
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 2 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i2.146

Abstract

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tentang efektivitas penugasan personel Polri di luar struktur organisasi Polri, dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang mapping jumlah anggota Polri yang ditempatkan pada instansi pengguna dan presentasi kebutuhannya, evaluasi tingkat kenyamanan, kepuasan dan kesesuaian pekerjaan di institusi pengguna, dan evaluasi tentang sistem perawatan serta pembinaan karir anggota Polri di luar struktur dan kepuasan instansi pengguna. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Yang menjadi responden penelitian adalah seluruh personel yang ditugaskan di luar struktur dan yang menjadi informan / narasumber adalah pimpinan Polri di Pusat, pimpinan instansi di mana personel Polri ditugaskan, pimpinan Polri di kewilayahan sampel.Wilayah penelitian adalah Polda Sumut, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulteng, Bengkulu, Jambi, Sulsel, Sulut dan Aceh. Sedangkan sampel instransi di luar struktrur Polri, Kemendagri, BNN Pusat, BNN Provinsi sesuai dengan Polda sampel, Kemensetneg, Kemenpolhukam, dan KPK. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis proporsi. Hasil analisis diperoleh temuan bahwa : keberadaan personel Polri di luar struktur bermanfaat membangun jejaring serta pemakaian sumber daya bersama dan aksesibilitas informasi antar institusi. Personel Polri di luar struktur dapat menjadi “jembatan” sinergitas Polri dengan institusi lain, memperkuat kerja sama lintas sektoral guna efisiensi dan efektivitas pencapaian target kinerja institusi Polri. Penilaian pimpinan instansi di mana personel Polri ditugaskan, sangat tinggi, karena 99,75% dari mereka puas dengan kinerja, loyalitas dan perilaku personel Polri yang ditugaskan di instansinya. Kepuasan personel Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, sangat tinggi, karena 97,10% dari mereka menyatakan kinerja, loyalitas, dan pengabdiannya dihargai, sehingga mereka bisa mengembangkan motivasi dan inovasinya. Efektivitas sistem pembinaan karier dan perawatan personel, bagi personel Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, sudah cukup tinggi. Berdasarkan temuan tersebut dapat direkomendasikan bebrapa hal yaitu, Integrasi penilaian kinerja personel Polri di luar struktur oleh institusi pengguna dengan komponen penilaian yang ditetapkan oleh institusi Polri. Integrasi ini harus didasarkan pada ketepatan indikator penilaian dan metode penilaiannya sehingga personel yang bekerja di luar struktur tetap mendapatkan kesempatan untuk kenaikan pangkat, juga perlu penyusunan regulasi tentang masa waktu penugasan personel Polri di luar struktur yang menjadi rujukan bagi lembaga terkait untuk masa kerja personel dan kesempatan personel lain serta pembangunan data base terintegrasi terkait manajemen karier personel sehingga memudahkan untuk evaluasi personel yang sudah waktunya untuk ditarik ataupun untuk promosi. Rekomendasi lain adalah perlunya personel mendapat kesempatan pengembangan kapasitas dan ketrampilan yang mendukung bagi tugas daan kineja serta pembentukan karakter yang lebih baik sehingga mereka dapat merepresentasikan citra Polri di instansi dan lembaga lain.
Strategi Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 Melalui Kebijakan PSBB M Asrul Aziz
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 2 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i2.147

Abstract

Strategi pemerintah dalam mencegah pandemi covid-19 adalah dengan menerapkan social distancing atau physical distancing dan mulai diterapkan pemerintah pusat pada tanggal 15 Maret 2020. Semua ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai dari penyebaran virus SARS-COV-2 penyebab covid-19. Namun kenyataannya, jumlah kasus atau jumlah kematian yang terdampak dari virus covid-19 semakin hari semakin meningkat. Virus covid-19 menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, sehingga pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan penyebaran covid-19 melalui kebijakan PSBB dan dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan serta politik. Dan dari kajian ini, diharapkan dapat mendesain model strategi yang ideal dalam penanganan penyebaran covid-19 dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat pada masa pandemi covid-19. Metode pendekatan dalam mengungkap atau membedah persoalan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix method) dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) serta pengumpulan dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Key informan penelitian adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 dan personil Polri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSBB serta masyarakat yang terdampak Covid-19. Hasil penelitian yang dilakukan pada 3 (tiga) Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia menunjukkan, bahwa secara sosio-kultural nilai atau tujuan utama kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 belum sesuai harapan. Akibat implementasi yang tidak maksimal dan sesuai harapan yang berimplikasi pada terganggunya pelayanan kesehatan secara umum (aspek kesehatan), melonjaknya beban biaya hidup dan frustasi masyarakat (aspek sosial), penutupan pada sektor kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan pengangguran (aspek ekonomi), terjadi peningkatan eskalasi kejahatan ± 5 -10 % terutama kejahatan konvesional (penyelewengan Bansos, dan berita hoax) serta rendahnya dukungan politik dari institusi pembuat undang-undang terkait penanganan Covid-19.
Optimalisasi Fungsi Penegakan Hukum Dalam Menjamin Pemerataan Layanan Kepolisian Azis Saputra; Rizki Saputra
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 2 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i2.148

Abstract

Pelayanan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum khususnya di tingkat Polsek pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di pedalaman, perbukitan, pegunungan, kepulauan, atau lokasi yang sulit terjangkau masih perlu ditingkatkan agar pemerataan pelayanan kepolisian di masyarakat dapat terjamin. Pentingnya dilakukannya penelitian tersebut dikarenakan kondisi geografis di wilayah hukum Polsek memiliki karakteristik, tingkat kerawanan yang berbeda–beda, dan tingkat keterjangkauan yang beragam. Ada yang bisa ditempuh dalam waktu puluhan menit dan ada juga yang membutuhkan waktu tempuh puluhan jam karena kondisi wilayah yang sulit dijangkau, kondisi wilayah yang dipisahkan oleh lautan, kondisi wilayah yang diliputi pegunungan, daerah perbatasan ataupun daerah yang merupakan pulau kecil terluar berpenghuni dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kecepatan quick respon pelayanan kepolisian kepada masyarakat khususnya di bidang penegakkan hukum. Penelitian ini dilakukan di 8 (Delapan) Polda pada Bulan November 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai panduan wawancara serta pengumpulan data sekunder. Responden dan informan adalah para Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kanit Reskrim, Penyidik Pembantu dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 1) wacana penghapusan kewenangan penyidikan di tingkat polsek tidak diinginkan baik dari kalangan masyarakat maupun internal anggota polri; 2) Masyarakat lebih suka berurusan dengan polisi Polsek karena jarak dan waktu tempuh dekat dengan tempat tinggal serta merasa lebih mengenal polisi di Polsek; 3) Sebagian besar polsek (63% dari 347 polsek sampel penelitian) belum menerapkan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif; 4) Keterbatasan kualitas penyidik/penyidik pembantu sangat berpengaruh pada kinerja penyidikan perkara pidana; 5) Kecenderungan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat yang tidak/belum bisa dibuat dalam bentuk Laporan Polisi di SPK Polsek dituangkan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas); 6) Pola penugasan rangkap pada Polsek yaitu Bhabinkamtibmas merangkap sebagai penyidik pembantu; 7) Keberadaan polsek yang memiliki wilayah perairan belum terdukung dengan sarana transportasi air sesuai kondisi perairan wilayahnya. Penguatan penegakan hukum di tingkat Polsek dalam memberikan pelayan prima meliputi: 1) Penegakan hukum di polsek mestinya lebih mengedapkan keadilan restoratif dari pada penghapusan kewenangan penyidikan; 2) Perlu dipikirkan tentang keberjalanan proses penanganan perkara; 3) Perlunya strategi penguatan Polsek yang dapat dilakukan guna optimalisasi fungsi penegakan hukum; 4) Perlunya strategi penguatan Polsek melalui redesain pola integrasi penanganan perkara antar unit kepolisian; 5) Perluya penerapan manajemen pengetahuan diterapkan sebagai salah satu penguatan Polsek guna membangun capacity building
Implementasi Strategi Talent Scouting Menuju Polri yang Presisi (Studi Kasus Pada Baintelkam Polri) hadyan hawari; Chairul Muriman Setyabudi; Basir S
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 2 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i2.149

Abstract

Baintelkam merupakan Badan pengemban Fungsi Intelijen keamanan Polri yang berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Minat lulusan Akademi Kepolisian pada fungsi intelijen keamanan ini juga masih kurang sehingga banyak SDM Talent scouting dari Baintelkam yang berpindah fungsi teknis, Hal ini berdampak pula akan kekurangan pimpinan pada fungsi intelijen keamanan tersebut sehingga harus diisi oleh SDM dari fungsi teknis lain. Regenerasi dan rekruitmen belum sesuai harapan karena kurangnya minat berkarier di fungsi Intelijen khususnya pada level perwira pertama, disisi lain terdapat pejabat struktural di fungsi Intelijen yang tidak memiliki latar belakang dan kemampuan Intelijen sehingga mempengaruhi kwantitas hasil tugas Intelijen pada umumnya. Kata Kunci: Baintelkam, Talent scouting, Polri, SDM
Work Life Balance: Studi Empiris Keterlibatan Anggota, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja Anggota Organisasi di Polda Metro Jaya Sasya Aisha Balqis; Chairul Muriman Setyabudi; Surya Dharma
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 2 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/litbangpolri.v24i2.152

Abstract

Tulisan ini mengkaji mengenai pengaruh keterlibatan anggota, iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) anggota organisasi di Polda Metro Jaya. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, fenomena keseimbangan kehidupan kerja (work life balance) merupakan faktor penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas individu dan organisasi. Work life balance merupakan kondisi dimana individu dapat menyeimbangkan tanggungjawab pekerjaan dengan keluarga yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Dengan demikian, dalam tulisan ini penekanan keseimbangan terletak pada kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan peran yang dikarenakan oleh kehidupan kerja dan kehidupan keluarga. Tulisan ini dianalisis dengan menggunakan Teori Keseimbangan Kehidupan Kerja dengan melihat variabel keterlibatan anggota, iklim organisasi, dan kepuasan kerja. Tulisan ini memfokuskan kepada fenomena work life balance anggota polisi yang bekerja pada fungsi-fungsi operasional di Polda Metro Jaya seperti Ditreskrim, Direktorat Inteligen, Direktorat Lalu lintas, Direktorat Binmas Dan Direktorat Shabara. Tulisan ini menemukan bahwa keseimbangan kehidupan kerja telah terbukti mempengaruhi individu dan organisasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa keterlibatan anggota, iklim organisasi dan kepuasan kerja di Polda Metro Jaya berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja para anggotanya. Kata kunci: Keseimbangan Kehidupan Kerja, Polda Metro Jaya, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja
Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas rahman amin
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 3 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/.v24i3.156

Abstract

Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya bertugas sebagai penyelenggara lalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, Polri menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement yang dapat mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya sebagai bukti pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa kekurangan pada fungsi lalu lintas sebagai pelaksananya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kondisi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement terhadap pelanggaran lalu lintas saat ini belum dapat berjalan maksimal, di mana dasar hukum penerapan Electronic Traffic Law Enforcement belum diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehinga tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah Polda dimana pelanggaran tersebut terdeteksi, belum adanya unit atau bagian khusus di Direktorat Lalu Lintas Polda yang menangani Electronic Traffic Law Enforcement, terbatasnya kemampuan kamera ETLE untuk merekam pelanggaran lalu lintas, belum tersedia sarana atau fasilitas dan anggaran dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, dan masih rendahnya budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Optimalisasi fungsi lalu lintas dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, dilakukan pada beberapa aspek yaitu aspek substansi hukum yakni pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, pembentukan unit atau bagian khusus di Direktorat Lalu Lintas Polda yang menangani Electronic Traffic Law Enforcement, pengembangan kemampuan fitur kamera ETLE agar dapat merekam jenis-jenis pelanggaran lainnya, penyediaan sarana atau fasilitas pendukung petugas ETLE, penyediaan anggaran yang memadai dan peningkatan budaya hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang ketentuan berlalu lintas
Implikasi Cybercrime Pada Bisnis Digital di Indonesia Aria Devananta
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 3 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/.v24i3.157

Abstract

Technological advances have a negative and positive influence on today's technology. Starting from the news that we might be able to see on social media, there is useful information for us to be able to maximize all the activities that are currently available. All activities can run quickly and practically so it is very helpful because of the help of technology. The positive impact of current technological developments can make it easier to find information and make work easier depending on how technology can benefit a business. The negative impact of technological developments is the emergence of cybercrime in cyberspace. The purpose of this study is to describe descriptively about the cybercrime phenomenon that occurs in digital businesses in Indonesia. The research method used in this research is descriptive quantitative which tries to collect measurable information for analysis. The results of this study explain that new threats continue to increase in the growing digital business in Indonesia. Law enforcement against cybercrime which is still very minimal makes cybercrime still free in Indonesia, this is because the existing laws and regulations in Indonesia must continue to be updated like other developed countries as a preventive measure from cybercrime attacks that can threaten today's digital business.
Peran Polri dan Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah Terhadap Pandemi Covid-19 dari Sudut Pandang Psikologi Agung - Himawan
Jurnal Litbang Polri Vol 25 No 1 (2022): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/.v25i1.160

Abstract

Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama antara Pemerintah, Polri dan seluruh lapisan masyarakat, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Untuk itu Pemerintah dan Polri harus mengefektifkan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat agar program penanganan covid-19 berjalan sukses. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan trust, resistansi dan empati pada masyarakat dalam menanggapi pandemi Covid-19 serta meneliti faktor yang mempengaruhi trust, resistansi dan empati terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, mengunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dengan tahapan sebagai berikut: menelaah seluruh data, mengkategorikan data, menyusun deskripsi trust, resistansi dan empati kemudian menghubungkan dengan landasan teori, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi trust, resistansi dan empati pada masyarakat adalah perbedaan penerapan standar kebijakan pembatasan, model pendekatan yang digunakan aparat dalam penegakan protokol kesehatan, desakan kebutuhan sehari-hari, berita yang tidak valid dan Hoax serta adanya teori konspirasi. Kata Kunci : Trust, Resistansi, Empati

Page 10 of 17 | Total Record : 164

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2 (2025): JURNAL LITBANG POLRI Vol 28 No 1 (2025): JURNAL LITBANG POLRI Vol 27 No 3 (2024): JURNAL LITBANG POLRI Vol 27 No 2 (2024): JURNAL LITBANG POLRI Vol 27 No 1 (2024): JURNAL LITBANG POLRI Vol 26 No 3 (2023): JURNAL LITBANG POLRI Vol 26 No 2 (2023): JURNAL LITBANG POLRI Vol 26 No 1 (2023): JURNAL LITBANG POLRI Vol 25 No 3 (2022): JURNAL LITBANG POLRI Vol 25 No 2 (2022): JURNAL LITBANG POLRI Vol 25 No 1 (2022): JURNAL LITBANG POLRI Vol 24 No 3 (2021): JURNAL LITBANG POLRI Vol 24 No 2 (2021): JURNAL LITBANG POLRI Vol 24 No 1 (2021): JURNAL LITBANG POLRI Vol 23 No 3 (2020): JURNAL LITBANG POLRI Vol 23 No 2 (2020): JURNAL LITBANG POLRI Vol 23 No 1 (2020): JURNAL LITBANG POLRI Vol 22 No 4 (2019): JURNAL LITBANG POLRI Vol 22 No 3 (2019): JURNAL LITBANG POLRI Vol 22 No 2 (2019): JURNAL LITBANG POLRI Vol 22 No 1 (2019): JURNAL LITBANG POLRI Vol 21 No 4 (2018): JURNAL LITBANG POLRI Vol 21 No 3 (2018): JURNAL LITBANG POLRI Vol 21 No 2 (2018): JURNAL LITBANG POLRI Vol 21 No 1 (2018): JURNAL LITBANG POLRI Vol 20 No 4 (2017): JURNAL LITBANG POLRI More Issue