cover
Contact Name
Dr. Aan Zulyanto, SE.,M.Si
Contact Email
aanzulyanto@gmail.com
Phone
+6281368226848
Journal Mail Official
aanzulyanto@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Jl. Jendral A. Yani No. 1 Kota Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik
ISSN : -     EISSN : 26203456     DOI : https://doi.org/10.32663/pareto.v1i1.343
Core Subject : Economy, Social,
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik merupakan Jurnal Ilmiah yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian empiris, studi teoritis dan pemikiran kritis dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik, meliputi kajian ekonomi pembangunan, ekonomi pertanian, fiskal dan moneter, mapun ekonomi publik dan keuangan daerah. Cakupan kajian dapat berskala lokal, nasional, maupun internasional. Dalam proses review artikel, Jurnal PARETO menerapkan sistem penelaahan tertutup dua arah (double-blind review).
Articles 146 Documents
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SISTEM KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA SMART GOVERNANCE Muhammad Haris Saputra; Kurnia Permana
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mv33a582

Abstract

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tuntutan transformasi digital yang semakin intensif dalam pengelolaan keuangan publik, terutama dalam konteks paradigma smart governance yang mengedepankan interkonektivitas data, kecepatan layanan, dan akuntabilitas berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis sistematis terhadap literatur terkini (2020–2025) mengenai transformasi digital sistem keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi model-model implementasi yang berhasil, menganalisis faktor penentu keberhasilan, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam konteks smart governance. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengikuti panduan PRISMA 2020, sebanyak 25 artikel dari basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan repositori jurnal nasional terakreditasi dianalisis secara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa integrasi platform digital berbasis cloud, penggunaan Business Intelligence (BI) dalam perencanaan anggaran, implementasi e-government terintegrasi, dan pemanfaatan data analitik untuk pengawasan fiskal menjadi pilar utama transformasi digital keuangan daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada ekosistem digital yang matang, kepemimpinan transformasional kepala daerah, dan ketersediaan regulasi yang adaptif. Implikasi penelitian ini relevan bagi pengambil kebijakan di pemerintah pusat dan daerah dalam merancang roadmap transformasi digital yang komprehensif.
TREN DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Kurnia Permana; Muhammad Haris Saputra
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/714mc117

Abstract

Digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi yang tengah masif diimplementasikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama dari literatur yang membahas digitalisasi keuangan sektor publik beserta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA 2020, sebanyak 47 artikel dari basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2015–2024 dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi teknologi seperti sistem informasi keuangan daerah (SIKD), e-budgeting, e-procurement, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan blockchain terbukti secara signifikan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Namun, ditemukan pula hambatan kritis meliputi kesenjangan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, resistensi organisasional, dan kerentanan keamanan siber. Kajian ini merekomendasikan pendekatan transformasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan reformasi keuangan publik.
LITERASI KEUANGAN SEBAGAI KANAL BARU TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER: SISTEMATIS LITERATUR REVIEW Deki Irawan; Rian Putra; Putri Intan Suri; Logi Mulawarman; Husni Dwi Syafutri
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/avkach09

Abstract

Efektivitas transmisi kebijakan moneter tidak hanya ditentukan oleh instrumen kebijakan dan struktur pasar keuangan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami serta merespons informasi ekonomi. Namun demikian, kajian mengenai peran literasi keuangan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter masih relatif terbatas dan berkembang secara terpisah dalam literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian mengenai hubungan antara literasi keuangan dan transmisi kebijakan moneter, menganalisis kesenjangan penelitian yang masih ada, serta mengembangkan kerangka konseptual baru mengenai kanal literasi keuangan dalam transmisi kebijakan moneter. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadopsi pedoman PRISMA 2020. Sebanyak 30 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2015–2026 dan terindeks dalam basis data Scopus dan Web of Science dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan dalam meningkatkan pemahaman rumah tangga terhadap perubahan suku bunga, ekspektasi inflasi, serta keputusan konsumsi dan tabungan. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas literasi keuangan dan transmisi kebijakan moneter secara terpisah sehingga belum menghasilkan kerangka teoritis yang terintegrasi. Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan konsep Kanal Literasi Keuangan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana kemampuan memahami informasi keuangan dapat memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter pada tingkat rumah tangga. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi moneter serta implikasi kebijakan bagi peningkatan literasi keuangan masyarakat.
PENGARUH NEPOTISME DAN MONEY POLITIK TERHADAP ELEKTABILITAS CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI : CALON LEGISLATIF DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL KOTA DARI PARTAI AMANAT NASIONAL) Eza Rio Renaldo; Bobby Mandala Putra; Evsa Wulan Suri
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/5m0a2z94

Abstract

Nepotism and money politics remain prevalent in legislative elections in Indonesia. This study examines the influence of nepotism and money politics on the electability of legislative candidates (Caleg) from the National Mandate Party (PAN) in the 2024 Bengkulu Provincial Legislative Election, Bengkulu City Constituency. Using a quantitative approach with a survey of 70 respondents registered as permanent voters (DPT), data were analyzed through simple and multiple linear regression. The results show that nepotism has a positive and significant effect on electability (t = 3.374, sig. = 0.001, R² = 0.143), and money politics also has a positive and significant effect (t = 3.688, sig. = 0.000, R² = 0.167). Simultaneously, both variables significantly influence electability (F = 1626, sig. = 0.000, R² = 0.980). Nepotism was evidenced by the involvement of the Acting Mayor of Bengkulu in campaigning for his wife, Dwi Ratnawati, who obtained 13,769 votes. These findings confirm that non-formal factors such as nepotism and money politics significantly shape voter behavior and candidate electability in the Indonesian legislative election context, while also posing serious risks to democratic quality.
DETERMINAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DI PULAU SUMATERA Sri Ningsih; Rian Putra; Dwi Hastuti; Logi Mulawarman
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/hrwb7k30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Inklusif di Sumatera pada periode 2019 hingga 2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan, dengan nilai R-Square sebesar 54,23%. Secara parsial, Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja publik telah efektif dalam mendorong pembangunan yang merata. Sebaliknya, Pendidikan berpengaruh negatif  yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara output dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lokal, yang memicu pengangguran terdidik. Variabel Investasi juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, mencerminkan bahwa arus modal yang masuk ke Sumatera masih didominasi oleh sektor padat modal dan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah di Sumatera direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas belanja publik, menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan industri lokal, serta merumuskan regulasi insentif bagi investasi yang bersifat padat karya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
IMPLMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BEASISWA ANAK ASUH EKS LOKALISASI DINAS SOSIAL  KOTA SURABAYA Endang Setyowati; Nabilatun Nafisah; Shinta Olivia Virnanda
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/1vjger74

Abstract

The Foster Child Scholarship Program for Former Localization Areas has been running for quite a long time, but in the implementation of the program it is necessary to conduct an assessment to determine how the policy is implemented and the factors that influence its success. This program was created as a form of compensation by the Surabaya City Government for communities affected by the closure of localization areas. This study aims to analyze the distribution process of the Former Localization Scholarship and whether it has been effective for the community. This study uses a descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with the Social Service, recipients of the Former Localization Scholarship, observations, and documentation, as well as factual information analysis regarding the form of the policy implementation process of the Former Localization Scholarship in Surabaya. The results of the study indicate that the implementation of the Foster Child Scholarship Distribution Policy for Former Localization Areas at the Surabaya City Social Service has been carried out well; the program has clear targets and has been able to provide benefits for the beneficiaries. This study still found several obstacles in policy implementation, such as the limited understanding of some community members regarding the program mechanism, the utilization of assistance that has not been entirely in accordance with educational purposes, as well as the diverse social and economic conditions of the beneficiaries' families. This program no longer accepts new beneficiaries and only continues the policies that have been implemented previously, therefore it is important to examine the implementation of the policy in its execution.