cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 874 Documents
 79   80   81   82   83 
TELAAH PERAN LURAH DAN CAMAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) DI KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i1.269

Abstract

Roles of government and bureaucracy in development program in developing countries are still dominant. The government and its bureaucracy still become the main actors, although there has been a shift in public administration paradigm from government approach to governance approach. The situation also appears in the context of local development. The role of local government, including Bandung City municipality, is still dominant in implementing local development programs. Bandung City Local Government along with its 'Lurahs' and 'Camats' implemented in village (kelurahan) Development Acceleration Program (P2KB) in 2010 in order to improve citizens welfare. The program aimed at empowering citizens through participatory and community based development approach. Its interesting to know how Lurahs and Camats played their roles in the development acceleration program so that the program could run optimally.
KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.70

Abstract

Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan  dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya.  Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif  terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.
EFEKTIVITAS ORGANISASI SEKRETARIAT KPU DI DAERAH SEBAGAI THE OPERATING CORE DAN THE SUPPORT STAFF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.285

Abstract

From an organizational perspective, the existence of the Secretariat of the KPU in the regional (provincial, district / city) as the operating core as well as the support staff will determine the sting of the realization of a qualified election. This is relatedto organizational effectiveness with which the task will affect the quality of KPU and Regency / City KPU as the holder of the authority of the election of regional head and vice regional head (election). Important to know how the implementation oforganizational roles, the constraints facing the organization and affectiveness of the sekretariat as building an organization, so the achievement of objectives will determine the election as one of the important tasks of government.
PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI HONORER TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT. Catur Hary Cahyono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.91

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penempatan pegawai terhadap produktivitas kerja pegawai honorer TPOP di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat. Variabel dalam penelitian ini terdiri berdasarkan dua variabel bebas yakni penempatan pegawai honorer sebagai variabel (X) dan variabel terikat yaitu produktivitas kerja (Y).Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang berdasarkan pada pendekatan Deskriptif Analisis. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penempatan pegawai honorer terhadap produktivitas kerja, penulis menggunakan hitungan koefisien korelasi dan pengujian hipotesis korelasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penempatan pegawai honorer TPOP memberi pengaruh yang cukup terhadap produktivitas kerja pegawai. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima artinya bahwa penempatan pegawai honorer TPOP terhadap produktivitas kerja memiliki pengaruh yang cukup.Pimpinan dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TPOP disarankan agar dalam melakukan penempatan pegawai honorer harus berdasarkan disiplin ilmu dan kompetensi pegawai dalam bidang yang sesuai. Para pimpinan dapat mengadakan pelatihan teknis tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai honorer. Hal ini agar kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.
Dampak Simultan Manajemen Sarana Prasarana dan Peran Kepemimpinan Terhadap Pembangunan Olah Raga Dede Sujana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.142

Abstract

Pembangunan olahraga pada pendidikan tinggi tidak kalah pentingnya dari pembangunan olahraga masyarakat. Olahraga memiliki potensi strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan perdamaian. Politeknik sebagai salah satu pendidikan tinggi yang membina mahasiswa untuk mampu menjadi manusia mandiri tentunya bertanggung jawab untuk memberikan bekal kompetensi kepada mahasiswa guna mampu bersaing dalam dunia kerja. Olahraga dijadikan sebagai alat pembangunan karakter dan life skill pada mahasiswa. Hal ini didukung oleh pengelolaan sarana-prasarana dan struktur serta kebijakan pimpinan di perguruan tinggi politeknik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak simultan  manajemen sarana prasarana dan peran kepemimpinan terhadap pembangunan olahraga di Politeknik Negeri se-Bandung Raya. Hasil pengolahan dan analisis data penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana prasarana olahraga dan peran kepemimpinan secara simultan memberikan kontribusi 98,4% terhadap angka partisipasi dalam melakukan olahraga atau aktivitas fisik dan 95,1% terhadap kebugaran jasmani mahasiswa. Artinya bahwa jika manajemen sarana dan prasarana olahraga dikelola secara baik, serta peran kepemimpinan dapat terlaksana secara optimal, maka akan berdampak besar terhadap pembangunan olahraga. Kata kunci : manajemen sarana prasarana, peran kepemimpinan, pembangunan olahraga
SURVEY KENYAMANAN DAN KEAMANAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA SAMARINDA Muhamad Harry Rahmadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan keamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Samarinda. Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari masyarakat  yang memanfaatkan dan menikmati RTH Publik sebagai sumber informasi. Variabel instrument survey adalah kenyamanan dan kemananan dari vegetasi hijau dan fasilitas, pada 3 (tiga) lokus penelitian yaitu Teluk Lerong Garden, Mahakam Lampion Garden dan Taman Pintar. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas yang sangat baik adalah Mahakam Lampion Garden dengan rata-rata presentase 79,5%, selanjutnya Taman Pintar dengan rata-rata persentase 47%, sedangkan Teluk Lerong Garden dengan tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas terendah dengan rata-rata presentase 35,5%. Faktor masalah rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan yang terjadi adalah kebersihan, pengelolaan parkir dan pemeliharaan serta pengelolaan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
Reformulasi Sistem Penilaian Kinerja Eris Yustiono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v1i1.190

Abstract

Performance appraisal is an important process dealing with the performance measurement of employees. The result of performance appraisal is significant in human resource management functions. It can be used as a basis to determine the proper compensation, training and development involvement, career management, and other personnel substances. However, based on experience, the tool recently used to  measure the employees’ performance, called DP-3, is not an appropriate instrument. The possibility of making mistakes in judging  the employees’ performance is quite open, so it may not show an objective performance. Therefore, another approach to measure employees’ performance have to be developed.
MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Achamd Sodik Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.27

Abstract

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luarbiasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan pola manajemen yang baik sehingga akantercapainya proses penegakkan hukumSebagai upaya untuk meningkatkan pola manajemen penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatukebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasidan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negarayang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkewajiban dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam halini dalam kasus tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan mengenai pola manajemen penyidikan tersebut padahakikatnya untuk terciptanya proses penegakkan hukum, khsusnya dalam kasus tindak pidana korupsi
Implementasi Kebijakan DIKLATPIM IV Pola Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Gorontalo Irfan Ibrahim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.175

Abstract

The low quality of public services in government agencies becomes a challenge for all Autonomous Regions, especially the Regional Government of Gorontalo Province in increasing public satisfaction. Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru is expected to increase the competence of Civil Servants in order to improve the quality of public service.This research was conducted in Gorontalo Province aims to know how influence of policy implementation of Diklatpim IV Pola Baru to public service quality.The research method uses quantitative design with explanatory method. Data collecting using questionnaire technique which 84 respondents obtained by stratified random sampling from population which amounted to 520 units.Data analysis using Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.1 software to test the measurement model and to know the significance of Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru to Quality of Public Service.The result showed that the loading factor of Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru to Quality of Public Service was not significant at 5% because the value of T-Statistic under the value of t table 1,96. Similarly, the value of P-Value 0,546 higher than the value of significance P-Value <0.05 and coefficient value 7,9% only, so that the hypothesis H0 accepted, H1 rejected.Thus, it can be concluded that although the level of Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru is high and the level of public service quality is also high but Policy Implementation of Diklatpim IV Pola Baru has no significant effect to the Quality of Public Service.
ANALISIS RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kecamatan Meliau ) Hubertus Leydin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i1.381

Abstract

One way of making public service closer to citizens in through providing service centres at subdistrict level. Large sub-disctricts should be blossomed so that service centres are not distant from citizens’ reach. For this purpose, people of 8 villages at Meliau sub-district plan to form a new subdistrict. The underlying legal basis for the blossoming is Internal Affairs Ministrial Decree No 4 Year 2000 regarding Guidelines for Sub-distrci Formation, which cover three main aspects: width of territory, demography and number of villages. Through the territorial management, it is expected that: (1) governmental span of control can be optimized and service institutions are closer to citizens, (2) Social security and good order can be achieved, (3) Social prosperity can be increased, and (4) development programs in all aspects can be accelerated.

Page 81 of 88 | Total Record : 874

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue