Jurnal PIR : Power in International Relations
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan.
Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Articles
93 Documents
<![CDATA[Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan Melalui Kerjasama Asean Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY ]]>
<![CDATA[Sofia Trisni]]>;
<![CDATA[Anita Afriani Sinulingga]]>;
<![CDATA[Rika Isnarti]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.812 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.2.2.2018.147-160
<![CDATA[Konflik Laut Tiongkok Selatan merupakan konflik yang menarik perhatian Indonesia karena berbagai faktor, seperti faktor kedekatan geografis dan faktor negara-negara yang terlibat dalam konflik. Terlibatnya empat negara ASEAN dalam konflik ini serta posisi the rising power Tiongkok sebagai claimant utama dalam konflik ini tak pelak merupakan alasan utama Indonesia untuk berperan aktif dalam mencari solusi penyelesaian konflik. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk meredam konflik multilateral ini pada masa pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tulisan ini menjelaskan upaya Indonesia dengan cara menganalisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Indonesia terkait konflik LTS sepanjang tahun 2011-2013. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik adalah upaya dengan memanfaatkan kerjasama ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia berupaya untuk memastikan agar negara-negara yang terlibat konflik mau menyelesaikan permasalahan ini secara multilateral, yaitu melalui mekanisme ASEAN.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH ISLAMOPHOBIA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI PEMERINTAHAN DONALD TRUMP ]]>
<![CDATA[Ibnu Zulian]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.153 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.140-155
<![CDATA[Semenjak Amerika Serikat dipimpin oleh pemerintahan Donald Trump kebijakan yang dibuat cukup kontroversial, karena abstrakan dan absurdan dalam memahami, berbicara, hingga membuat sebuah kebijakan yang berlandaskan pada isu Islamophobia. Donad Trump identik dengan wujud orkestra Islmophobia Amerika Saat ini, bukan tanpa alasan kebijakan pemindahan Duta Besar Amerika di Yesrusalem, pelarangan visa untuk negara-negara mayoritas Muslim dan pendataan warga negara Muslim di Amerika juga menjadi fenomena hangat baik tingkat nasional mau pun internasional. Dengan penelitian kualitatif diskriptif penulis menemukan adanya pengaruh Islampohobia dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan Donald Trump terhadap warga dan negara mayoritas Muslim. Penemuan ini dikuatkan dengan pendekatan teori kontruktivis yaitu segala sesuatu fenomena yang terjadi berdasarkan hasil kontruksi dengan berbagai kepentingan nasional dan aktor dibaliknya. Dengan adanya tulisan ini, kita bisa melihat indikasi dan tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini, hingga yang akan datang.]]>
<![CDATA[Cyber Security: Geometri Politik Dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21 ]]>
<![CDATA[Adi Rio Arianto]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.938 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.108-118
<![CDATA[Dimensi pembangunan keamanan dunia Era Horizontal Abad 21 adalah cenderung tidak stabil dan sangat berbahaya. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktifitas dari dua teknologi universal Era Horizontal Abad 21, yaitu teknologi siber dan senjata nuklir. Sistemkeamanan di era ini dibangun berdasarkan asumsi dasar ilmu Geometripolitik yang menekankan pada pencegahan terhadap serangan siber dan serangan senjata nuklir atas dukungan instrumen siber. Munculnya Keamanan Siber Antarbangsamerupakan hasil evolusi panjang dari bentuk dan sifat keamanan yang dihasilkan oleh interaksi manusia dan dimensi siber. Keamanan Siber Antarbangsa mencerminkanrentannya aktifitasmanusia dariserangansiber. Potensiancaman siberakan tetap ada, oleh karena itu penanggulangannya mutlak dipersiapkan. Konflik sibermenjadi salah satu sumber pemicu peperangan universal yang dapat mengancam kelangsungan hidup peradaban manusia di Era Horizontal Abad 21. Oleh karena itu, dimensi pembangunan keamanan duna Era Horizontal Abad 21 bertolak pada teknologi siber dan nuklir.]]>
<![CDATA[Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di NATO dan Implikasinya terhadap Agenda Keamanan Global Pasca Integrasi Prancis di Struktur Militer NATO ]]>
<![CDATA[Adi Rio Arianto]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.279 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.1.2016.51-76
<![CDATA[Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa tiga isu: (1) untuk memahami konflik kepentingan antara Perancis dan Amerika Serikat dalam NATO, (2) untuk memahami perilaku dan kekuatan Perancis dan Amerika Serikat dalam NATO, dan (3) untuk memeriksa efeknya dalam pembentukan dan kebijakan NATO dalam melihat keamanan global. Masuknya kembali Perancis ke dalam NATO pada tahun 2009 menampilkan transformasi besar dalam pemikiran strategis Amerika Serikat yang juga membawa efek besar bagi keseimbangan kekuatan NATO antara Perancis dan Amerika Serikat. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan performa NATO dalam agenda keamanan global pasca Perang Dingin.]]>
<![CDATA[SIKAP THAILAND DAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DALAM PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Simbolon]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.485 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.37-49
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap Indonesia dan Thailand terhadap pengungsi Rohingya dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Indonesia dan Thailand merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, sehingga secara legal kedua negara tersebut tidak berkewajiban memberikan bantuan atau melakukan kewajiban terhadap pengungsi yang di atur baik dalam Konvensi maupun Protokol. Namun pada kenyataannya, Indonesia dan Thailand adalah negara yang cukup banyak berperan dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Kedua negara, dengan bantuan UNHCR dan IOM memfasilitasi pengungsi yang berasal dari Rohingya untuk selanjutnya dimukimkan kembali di negara ketiga. Sikap Thailand dan Indonesia ini berdasarkan pendekatan konstruktivis didasari pada kesamaan identitas dan norma internasional yang sama-sama menjunjung tinggi ham dan kemanusiaan. Analisis awal dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang disebutkan Alexander Went bahwa norma internasional (struktur) mempengaruhi ketiga negara (agen) sehingga kedua negara tersebut mau menampung pengungsi Rohingya.]]>
<![CDATA[STRATEGI DAN TANTANGAN : RENCANA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL PEMERINTAH LAOS TAHUN 2000-2020 ]]>
<![CDATA[Nala Nourma Nastiti]]>;
<![CDATA[Firdaus Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.435 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.54-75
<![CDATA[Pembangunan ekonomi nasional suatu negara menjadi salah satu hal vital untuk menunjukkan eksistensi dalam persaingan global. Dalam tingkat regional, ASEAN telah berupaya membuat suatu gagasan pencapaian kemajuan ekonomi kawasan melalui MEA. Upaya-upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk dapat memperkuat regionalisme ASEAN dimata dunia. Hal tesebut berlanjut dan terus memancing masing-masing negara untuk berlomba-lomba meningkatkan ekonomi nasionalnya. Untuk mencapai ekonomi yang baik diperlukan sistem demokrasi yang baik sehingga negara mampu mewujudkan hak seluruh warga negaranya. Selain Indonesia, salah satu negara yang juga sedang berupaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan ekonominya ialah Laos. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional di Laos adalah salah satu dari perwujudan proses demokratisasi rakyat Laos yang menjunjung tinggi keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas nasional. Pemerintahan Laos telah mempersiapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Sosial dan Ekonomi ialah melalui Strategi Pertumbuhan Nasional dan Pemberantasan Pemiskinan (National Growth and Proverty Eradication Strategy (NGPES)) 2000-2020. Sebagai negara yang sejak lama berstatus “negara terbelakang”, proses demokratisasi pembangunan ekonomi tantangan besar bagi pemerintah Laos di tengah kondisi dinamika sosial yang ada.]]>
<![CDATA[STRATEGY OF INDONESIA GOVERNMENT TO MANTAINS PALM OIL MARKET IN INDIA ]]>
<![CDATA[Glory Yolanda Yahya]]>;
<![CDATA[Desri Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.24 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.4.1.2019.32-41
<![CDATA[This study aims to determine the factors cause a decrease market share of Indonesia palm oil in India and its implications, and to know the Indonesia government’s strategy maintains the palm oil market in India. The method used is descriptive analysis using theory of competitive adventage diamond model of Michael Porter and Development state theory. The scope of study between 2010 and 2015. The results showed that cause of the decline in the market share of Indonesia palm oil in India due to the application of duty Crude Palm Oil (CPO) is higher than its derivative products in Indonesia, Increased demand for Malaysia palm oil by India and development of palm oil industry in India. The implications of this decline include the loss of potential tax revenue and export volume of palm oil as well as disrupt the Indonesia palm oil industry. Strategy by the Indonesia government is implementing Crude Palm Oil (CPO) Supporting Fund (CSF), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Chennai (India) and Palm Oil Industrial Cluster. Strategy Indonesia government maintains the palm oil market in India has shown a positive effect. Although some parts are not running perfectly. The government as a stimulant to increase competitiveness of Indonesia palm oil is felt has done its job as it should. Futhermore, this strategy can be continued with evaluation and continuous improvement.]]>
<![CDATA[Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalamfilosofi Frame Ideologis ]]>
<![CDATA[Laode Muhamad Fathun]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.268 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.135-152
<![CDATA[Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai tipe penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data pada karya tulis ini adalah dengan cara wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan dan untuk menambah data karya ini ditambahkan dengan telaah pustaka (library research), dengan berupaya mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti, buku, jurnal, tabloid, surat kabar, dan internet. Dengan tempat penelitian seperti Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya di Jakarta serta Badan Keamanan Laut Di Jakarta. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif serta metode pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi yakni faktor interpretasi ideologis terkait proses perumusan kebijakan luar negeri poros maritim.]]>
<![CDATA[Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris ]]>
<![CDATA[Posmanto Marbun]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.336 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.2.2.2018.161-178
<![CDATA[Perjanjian Paris sebagai salah satu instrumen politik lingkungan global dengan melibatkan berbagai aktor, telah dimanfaatkan setiap negara-negara untuk mencapai kepentingannya. Namun, Perjanjian Patis menghadapi konflik di antara kelompok negara. Indonesia mematuhi perjanjian Paris karena menginginkan pendanaan iklim untuk kepentingan pembangunan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan gambut dan membentuk Badan Restorasi Gambut. Metodologi yang dipergunakan dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif yang menggunakan teknik studi kepustakaan. Penulisan ini mencoba untuk menjelaskan berbagai tindakan Indonesia setelah meratifikasi Perjanjian Paris.]]>
<![CDATA[DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) ]]>
<![CDATA[Nurshinta Anggia Anggraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.195 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.156-172
<![CDATA[The development of Japan's industrial sector triggered the generation of toxic and hazardous waste as its consequences which endangered the environment and human’s health. The high cost of waste management and limited land disposal encourages transboundary movement to developing countries. Although it has been monitored by the Basel Convention which ban toxic waste movement, Japan still find the loophole by using Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) as an instrument to transfer domestic waste abroad. This study will use the theory of economic diplomacy and issue linkage concept to observe Japan's diplomacy in reaching an agreement on reducing toxic and hazardous waste tariff with Indonesia in IJEPA. The result shows that Japan bartered the issue by offering capacity building compensation. Those are consisting of investment on toxic and hazardous waste management facilities and the development of hazardous waste recycling market in Indonesia. Through the compensation, reduction tariff of hazardous waste could be achieved by Japan to continue its transboundary movement and reduce the impact of domestic environmental pollution, while still accommodating the interests of Indonesia in terms of capacity building towards hazardous waste management.]]>
