Jurnal PIR : Power in International Relations
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan.
Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Articles
93 Documents
<![CDATA[CRITICISING STATELESSNESS STATUS AND ASEAN’S ROLE TOWARDS ROHINGYA ATROCITIES ]]>
<![CDATA[Naeli Fitria]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.543 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.4.1.2019.61-75
<![CDATA[Rohingya statelessness is increasingly recognized as a serious, worldwide human rights violations concern. The rejection of Rohingya ethnic group by Myanmar Government has resulted in life-threatening circumstances. International protocol, such as, the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, as a tool in giving shelter for stateless people are still weak in the implementation. Major drawback in providing shelter for Rohingya refugees which have been implemented by Bangladesh Government, however, has inseparable factor in upholding human rights for refugees. To date, ASEAN has poor human rights mechanism in addressing human rights violations issue within the region. The avoidance taken by ASEAN reflected the concept of negligence. Thus, this paper sought to examine the factors of Citizenship and ASEAN’s Negligence in addressing Rohingya issue.]]>
<![CDATA[Climate Change Will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati ]]>
<![CDATA[Putu Ratih Kumala Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.375 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.82-102
<![CDATA[Dampak dari perubahan iklim terhadap masyarakat global telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan dan publik yang lebih luas seiring dengan meningkatnya jumlah migran akibat perubahan lingkungan. Kenaikan permukaan air laut seperti halnya bencana alam menimbulkan tantangan dalam hal pengaruhnya terhadap pembangunan dan penghidupan, pilihan penyelesaian, produksi pangan dan kesehatan. Sebagai dampaknya, ini akan memaksa orang untuk meninggalkan tanah air mereka. Ini diprediksi akan menyebabkan perpindahan orang-orang secara besar-besaran dan jumlahnya masih terus meningkat. Kekhawatiran tentang migran lingkungan telah menjadi topik politik yang nyata. Dan ini mengarah pada sebuah pertanyaan, apakah perubahan iklim mempengaruhi migrasi massal dan menyebabkan krisis migran. Untuk mendeskripsikannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui review dokumen dan analisis data sekunder. Dalam tulisan ini, penulis menyajikan studi kasus Kiribati yang merupakan negara atoll yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Kiribati adalah negara atol yang diprediksi menjadi negara pertama di dunia yang memindahkan penduduknya ke negara lain. Negara ini memiliki tingkat kenaikan populasi yang tinggi. Makalah ini mengacu pada damapak dari perubahan iklim terhadap lingkungan dan bagaimana hubungannya dengan migrasi. Dengan kesimpulan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan memiliki dampak signifikan pada pergerakan populasi.]]>
<![CDATA[PARADIPLOMASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL DI KABUPATEN BANTAENG ]]>
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.779 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.1-15
<![CDATA[Artikel ini memberi gambaran dan mendiskusikan tentang praktik terbaik pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kegiatan paradiplomasi di Kabupaten Bantaeng. Utamanya setelah bergulirnya era reformasi dan globalisasi yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi dan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemberian kesempatan pada daerah secara luas untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, akselerasi pembangunan dan pengembangan jejaring kerjasama. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data yaitu telaah pustaka dan observasi ditemukan fenomena menarik dalam kerangka dan perwujudan praktik pemerintahan. Meski Kabupaten Bantaeng secara statistik dan tampilan fisik sempat mendapatkan opini negatif namun dengan adanya intergritas kepemimpinan, relasi, kekompakan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip pembelajaran dan pengembangan relasi yang lebih luas melalui jejaring internasional ternyata dapat memberi output pada akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di Kabupaten Bantaeng dan bahkan menjadi best practice good governance dan kegiatan paradiplomasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN OUT-REACH DALAM PENANGANAN MIGRAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Umiyati Haris]]>;
<![CDATA[Suryadi Lambali]]>;
<![CDATA[Sukri Sukri]]>;
<![CDATA[Achmad Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.228 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.185-200
<![CDATA[Permasalahan implementasi kebijakan dalam menangani pengungsi di Kota Makassar tidak berjalan secara maksimal meskipun 3 dari 5 program kebijakan Out-Reach berhasil diimplementasikan. Faktor kepentingan aktor pemkot mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan kebijakan Out-Reach dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam menangani pengungsi di Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung dari staf instansi pemerintah kota, pengungsi di Kota Makassar, dan masyarakat lokal. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teori yang digunakan adalah neo-institusional dengan konsep aktor dan kepentingan, kebijakan dan implementasi kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor walikota Makassar membentuk pelaksana kebijakan Out-Reach yang hanya melibatkan beberapa instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Camat hingga Lurah. Jalur koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan Out-Reach juga menunjukkan ada lembaga non-institusi pemerintah yang berperan sebagai mitra kerja Dinas Sosial, dan komunitas masyarakat yang dilibatkan dalam melaksanakan program-program kebijakan Out-Reach dalam menangani pengungsi di Kota Makassar. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Out-Reach yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu adanya pembentukan citra oleh aktor walikota Makassar untuk menjadi role model dalam menerapkan kebijakan penanganan pengungsi di tingkat daerah; keterlibatan aktor non-institusi pemerintah. Adapun faktor penghambat yaitu: jalur koordinasi tidak terstruktur; dan sosialisasi tidak menyeluruh. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Out-Reach melibatkan aktor non-institusi pemerintah selain dari internal institusi yang telah dibentuk oleh aktor walikota Makassar, serta dalam pelaksanaan kebijakan hanya tiga dari lima program yang berhasil diimplementasikan. Diharapkan jalur koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dari walikota hingga ke tingkat lurah dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.]]>
<![CDATA[Kerjasama“Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tingkok-Rusia: Membangun Keamanan Maritimasia Tenggara ]]>
<![CDATA[Adi Rio Arianto]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.348 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.188-203
<![CDATA[Kerjasama strategis Indonesia-Rusia-Tingkok di sektor Maritim secara signifikan mampu mendorong posisi Indonesia sebagai kunci Keamanan Maritim Asia Tenggara. Hal ini dapat dipahami melalui serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia dan Tingkok melalui skema: (1)Silk Road Economic Belt (SERB) dan Maritime Silk Road Point (MSRP), dan (2)Kerjasama wilayah Siberia dan Far East, dan (3)Kerjasama Poros Maritim Dunia. Kerjasama ini mencermikan bahwa model Politik Luar Negeri Indonesia telah mampu mempengaruhi perilaku Rusia dan Tiongkok baik secara struktural maupun relasional dalam menjaga dan memelihara keamanan Maritim Asia Tenggara. Pemeliharaan Keamanan Maritim Asia Tenggara yang melibatkan aktor luar kawasan seperti Rusia (Eurasia), Tiongkok (Asia Timur), dan Amerika Serikat (Asia Pasifik)turut mempengaruhi model pemeliharaan Keamanan Maritim Dunia. Dengan demikian Rusia dan Tingkok adalah penyokong bagi penguatan posisi Indonesia sebagai kunci keamanan Maritim Asia Tenggara yang pada akhirnya berimbas pada Arsitektur Keamanan Maritim Dunia.]]>
<![CDATA[Peran Perserikatan Buruh Dunia Terhadap Kekerasan Apartheid Zionis Israel Di Palestina ]]>
<![CDATA[Ibnu Zulian]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.694 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.2.2.2018.114-131
<![CDATA[Di dalam paper ini, penulis membuat perbandingan studi kasus antara apartheid di Afrika dan Palestina. Keberhasilan pergerakan kaum buruh di Afrika menyelesaikan masalah apartheid atas dasar Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional menjadi referensi dalam menganalisis dan memecahkan masalah pergerkan buruh di Palestina. Penulis menemukan ada kekuatan baru dalam aksi dan protes kaum buruh yang disebut pergerakan boikot, pembebasan dan sangsi (BDS Movement), namun dengan 3 konsep pergerakan ini tidak bisa dipandang secara umum harus dengan pilihan rasional yang tepat dan pergerakan global dengan tujuan dan urusan yang sama (Common Affairs).]]>
<![CDATA[Pengaruh Evolusi Keamanan Jerman Terhadap Arsitektur Keamanan Eropa Pasca Perang Dingin ]]>
<![CDATA[Arianto, Adi Rio]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.602 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.1.2016.13-36
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan bahwa Negara Jerman memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan keamanan regional di Eropa pasca Perang Dingin dengan menggunakan ‘strategi kebijakan luar negeri’ dalam mempengaruhi perilaku negara lain dan institusi regiona baik secara structural maupun relasional untuk mendapatkan dan mempertahankan keamanan regional di Eropa, yaitu : (1) menyeimbangkan perselisihan diantara “Tiga Negara Besar di Eropa” dan konfigurasi kekuatan di Eropa, (2) menunjukan fungsi sebagai “kekuatan regional di Eropa”, (3) memperkuat Eropa sebagai “Kontinen Besar”, (4) memperkuat UE sebagai “Pembentuk Keamanan Eropa”, dan (5) memperkuat NATO sebagai “pelengkap dalam keamanan Eropa”]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN ASAL SULAWESI SELATAN DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ]]>
<![CDATA[Achmad Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.729 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.109-125
<![CDATA[Hak untuk bekerja harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai tanggungjawab atas jaminan HAM warga negara sesuai UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (2). Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 pada masa pra-penempatan dam masa penempatan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan Tawau, Sabah, Malaysia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia pada masa pra-penempatan dan masa penempatan yang dilaksanakan dengan benar akan signifikan bagi peningkatan ekonomi tenaga kerja Indonesia/pekerja migran Indonesia (TKI/PMI), negara penempatan (Malaysia) dan negara asal (Indonesia). Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terkait prosedur yang legal, semakin berkurang TKI/PMI yang menempuh jalur ilegal/non-prosedural]]>
<![CDATA[INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN UNTUK MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI TIMUR TENGAH ]]>
<![CDATA[Rizki Pratama Putra]]>;
<![CDATA[Maryam Jamilah]]>;
<![CDATA[Poppy Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.772 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.4.1.2019.76-100
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan intervensi militer dan motif intervensi militer Arab Saudi dalam memanfaatkan posisi Yaman untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah. Tindakan intervensi ini bertolak belakang dengan kebiasaan Arab Saudi yang secara historis cenderung untuk tidak melakukan intervensi secara langsung. Penelitian ini mendeskripsikan konflik Yaman dan menggunakan kerangka konseptual deterrence dan geopolitik post-modern untuk menjelaskan tindakan intervensi militer Arab Saudi dan motif dibalik tindakan intervensi militer tersebut. Temuan dari penelitian ini adalah tindakan intervensi militer Arab Saudi terhadap konflik Yaman bertujuan untuk mempertahankan status quo Arab Saudi di Timur Tengah serta untuk menekan dan memaksa kelompok Houthi mundur dari Yaman. Sedangkan motif intervensi militer Arab Saudi adalah perebutan power di Timur Tengah melalui penguasaan jalur perdagangan minyak, kepentingan keamanan nasional Arab Saudi, dan persepsi Arab Saudi terhadap ancaman Iran yang tergolong distorted dan diffuse perception.]]>
<![CDATA[PERANAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN REFUGEES (PENGUNGSI) ROHINGYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[E.N. Domloboy Nst.]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.305 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.70-81
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan International Organization For Migration (IOM) dalam menangani permasalahan Refugees (pengungsi) Rohingya di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka buku, jurnal dan sumber online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa IOM berperan sangat aktif dalam mengupayakan hak-hak pengungsi Rohingya di Indonesia.Hal ini dapat dilihat dari konsistensi IOM dalam merencanakan rencana kerja untuk memberikan hak kepada para pengungsi Rohingya. IOM telah memberikan hak sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia. Bersama dengan Organisasi Internasional lain, pengungsi Rohingya telah berkurang dari 1791 pengungsi pada Mei 2015, menjadi 959 pengungsi pada September 2016. Adapun hambatan yang dihadapi IOM adalah belum maksimal tercapai hak bagi para pengungsi disebabkan kurangnya tanggung jawab beberapa orang yang diberikan mandat dari IOM. Oleh karena itulah penelitian ini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengoreksi sejauh mana keberhasilan dari berjalannya Organisasi Internasional dalam hal ini adalah IOM.]]>
