Jurnal PIR : Power in International Relations
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan.
Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Articles
93 Documents
<![CDATA[Strategi Diplomasi Asean Terhadap Jepang Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Di Asean ]]>
<![CDATA[Tety Rachmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.049 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.87-107
<![CDATA[Negara-negara anggota ASEAN setuju untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam upaya meningkatkan integrasi ASEAN, senada dengan tujuan pembangunan yang adil. Kesenjangan ekonomi antara anggota ASEAN dapat dilihat dari beberapa indikator seperti GDP, HDI, persentase kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi antar Negara anggota ASEAN. Upaya ASEAN mengurangi kesenjangan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada negara–negara yang masih tertinggal dalam hal ekonomil. Bantuan bukan hanya datangd a ri internal anggota ASEAN, namun juga dari Negara lain selain anggota ASEAN, misalnya Japan.penelitian akan membahas strategi diplomasi ASEAN dengan Jepang dalam upayanya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi ASEAN.metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber dieproleh dari surat kabar, majalah, buku, beberapa dokumen pendukung lain, dan artikel. ASEAN menggunakan strategi regional development cooperation (RDC) sebagai kerangka dasar bagi semua perjanjian dengan Negara Jepang.ASEAN menggunakan strategi koalisi dan forum. Berbagai forum iniasaisi dilakukan dalam kerangka RDC menyatakan Japan sebagai Negara donor untuk beberapa projek. Untuk bisa mendapatkan parallel dengan Negara Jepang, ASEAN meggunakan kerangka Dialogue Partners(DP). DP tidak memposisikan Negara kedua sebagai penerima donor, namun lebih sebagai partner.]]>
<![CDATA[Peran Perempuan Dalam Penguatan Sumber Daya Manusia Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN ]]>
<![CDATA[Dwi Ardiyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.236 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.1.1.2016.77-88
<![CDATA[Komunitas Ekonomi ASEAN telah dimulai. Hal yang paling penting disini adalah tidak hanya membicarakan tentang banykanya orang dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia, namun juga tentang adanya lingkungan kompetitif yang akan dihadapi oleh seluruh warga Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu lebih kesadaran dalam hal keahlian bersaing, karena mereka tidak hanya akan bersaing dengan warga Indonesa, namun juga dengan semua warga Negara dari luar yang merasa akan lebih mudah mencari penghasilan di Indonesia. Pertanyaan yang paling sering mucul adalah apakah warga Indonesia sudah siap untuk menghadapinya? Atau momen ini hanya akan terjadi dan mari dilihat bagaimana warga Indonesia akan dikuasai oleh warga dari Negara lain. Seperti yang disadari bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya dengan banyak sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bagaimanapun, itu tidak cukup unutk bersang dengan para tenaga profesional yang berasal dari Negara ASEAN yang lain. Penguatan peran wanita adalah salah satu kunci penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Wanita yang ditakdirkan menjadi ibu dengan keahlian kecerdasan, kepatuhan, dan karakter yang lembut diharapkan mampu membawa generasi Indonesia menjadi manusia yang lebih baik. Inilah mengapa penelitian ini sangat penting yaitu untuk memperluas pandangan terhadap pentingnya penguatan peran wanita yang berpengaruh terhadap daya saing warga Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP COC (CODE OF CONDUCT) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI LAUT NATUNA UTARA ]]>
<![CDATA[Rendi Prayuda]]>;
<![CDATA[Fanesa Angeli]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.4.2.2020.137-150
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang kode etik yang menjadi landasan acuan dalam mengurangi perdebatan kasus konflik di kepulaun Natuna. Sengketa tumpang tindih di kepulauan Natuna telah menjadi persoalan utama dalam hal kedaulatan Negara. Dari perspektif keamanan, maka Indonesia melalui ASEAN berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan antara angkatan laut ASEAN dengan angkatan laut Cina. Dengan berlakunya CoC, masing-masing angkatan laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut Cina Selatan. Temuan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengambil kajian literature berupa studi pustaka. Tulisan ini menggunakan perspektif kontruktuvisme dimana adanya keinginan Negara antara Indonesia dan Cina untuk menguasai kepulauan Natuna sehingga tercapainya kedaulatan Negara. Tulisan ini bertujuan untuk menganilasis kajian dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Natuna berupa penyelesaian Code of Conduct di Laut Cina Selatan antara angkatan laut ASEAN dengan angkatan laut Cina.]]>
<![CDATA[STRATEGI ETIOPIA DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Devita Prinanda]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.5.2.2021.111-128
<![CDATA[Negara di Afrika memiliki sejarah ketidakstabilan politik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal. Karena ketidakstabilan tersebut maka banyak negara Afrika yang menerima bantuan luar negeri untuk merestrukturisasi ekonomi nasionalnya. Dampak dari bantuan yang diterima adalah pertumbuhan ekonomi dan perbaikan performansi nasional. Namun, disisi lain ternyata bantuan luar negeri membuat negara-negara di Afrika ketergantungan dengan bantuan tersebut. Etiopia adalah salah satu negara dengan penerima donor terbesar. Etiopia bergantung pada bantuan luar negeri hingga mencapai 50% untuk anggaran nasional di tahun 2012. Namun, di tahun 2017 Etiopia mampu mengurangi ketergantungannya akan bantuan asing meskipun tetap sebagai negara penerima bantuan terbesar di Afrika. Penelitian ini membahas strategi Etiopia untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan asing. Penulis menganalisa dengan menggunakan konsep strategi dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang diinisasikan oleh Bräutigam dan Kwesi Botchwey. Hasil penelitian menunjukkan Etiopia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Permasalahan pangan dan isu penting lainnya mampu teratasi secara perlahan. Namun, peran besar dalam membantu Etiopia menjadi mandiri ada pada pendonor dan pihak eksternal. Keterlibatan donor dalam mengevaluasi bantuan membuat bantuan menjadi lebih efektif. Kolaborasi pendonor dalam melakukan bantuan baik dengan aktor pemerintah maupun non pemerintah juga menjadi kunci efektifitas implementasi proyek bantuan asing di Etiopia.]]>
<![CDATA[DIPLOMASI KPOP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERHADAP INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aji Adira Fadia Putri Padmo]]>;
<![CDATA[Achbil Khumaini Fajrin Muhammad]]>;
<![CDATA[Adityamas Perdana Al-Hafidh]]>;
<![CDATA[Muhammad Aria Senna]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.5.1.2020.33-45
<![CDATA[AbstractSouth Korea implements a soft power strategy, namely cultural diplomacy through the Korean Wave in its diplomatic relations with Indonesia. This strategy has get responded positively to relations between the two countries because the Korean Wave is now one of the most popular cultures in Indonesia. This paper aims to identify and analyze the interest of K-Pop cultural diplomacy on the cooperation between South Korea and Indonesia. The Korean Wave is part of Korean cultural diplomacy in Indonesia and has a great influence on bilateral relations between the two countries. South Korea has a great opportunity for the interest of the Indonesian people to K-Pop music because it can be used as a means of increasing closer cooperation with Indonesia, especially in the economic and socio-cultural fieldsKeywords: Cultural Diplomacy, South Korea, Indonesia, Korean Wave, Soft PowerAbstrakKorea Selatan menerapkan soft power strategy yaitu diplomasi budaya melalui Korean Wave dalam hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Strategi ini telah memberikan respon positif terhadap hubungan kedua negara karena Korean Wave kini menjadi salah satu budaya yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Paper ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepentingan diplomasi budaya K-Pop terhadap hubungan kerjasama Korea Selatan dan Indonesia. Korean Wave yang merupakan bagian dari diplomasi budaya Korea di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan bilateral kedua Negara. Korea Selatan mempunyai peluang yang besar atas ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap musik K-Pop karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan sosial budayaKata Kunci: Diplomasi Budaya, Korea Selatan, Indonesia, Korean Wave, Soft Power]]>
<![CDATA[ANALISA PENCEMARAN LAUT OLEH PTT EXPLORATION AND PRODUCTION (PTTEP) AUSTRALASIA TERHADAP LAUT TIMOR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Paulin Yosephin Marini]]>;
<![CDATA[Sherlly Monica Bonsapia]]>;
<![CDATA[Johni R.V. Korwa]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.4.2.2020.127-136
<![CDATA[This study aims to analyze a blowout from an oil and gas leak owned by PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia in the Montara oil field in the Indonesian Timor Sea, and how to resolve disputes between Australia and Indonesia. A qualitative approach was used in this study, whilst the data collection technique was through library research. The theory of state responsibility, the concept of human security, and the concept of international maritime law are used to analyze disputes between Indonesia and Australia. The study found that the Montara oil spill had not only damaged the marine ecosystem but also polluted Indonesian waters. It also found that although the Australian government had formed a special commission to resolve cases and even used dispersant, it had not satisfied all parties. Several points are summarized. First, the Montara oil spill in Australia is a transnational study because the impact has crossed national borders. Secondly, UNCLOS has a weakness in the settlement of the Montara case because the Convention only provides a description related to ‘Responsibility of Each Country’ and does not specifically arrange material compensation mechanisms to countries that cause sea pollution. Third, the Montara oil spill has caused huge losses for Indonesian seaweed farmers, especially 13 districts in NTT. The recommendations are that the Indonesian government along with the Montara Victim Peoples’ Advocacy Team should continue to follow up the case of oil spills from the Montara platform and continue to fight for compensation to the Australian government and the PTTEP as the responsible party.]]>
<![CDATA[INCREASING AWARENESS CAPACITY OF DISASTER POTENTIAL AS A SUPPORT TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDG) 13 IN LAMPUNG PROVINCE ]]>
<![CDATA[Indra Jaya Wiranata]]>;
<![CDATA[Khairunnisa Simbolon]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.5.2.2021.129-146
<![CDATA[Global policies on the Sustainable Development Goals (SDGs) address several aspects of environmental life and climate change. There are still challenges that many regions do not pursue the achievement of sustainable development goals which means that SDGs cannot simply and automatically be achieved in several regions due to different contexts and different geographic backgrounds. Extreme climate change can cause natural disasters that have the potential to cause losses and even claim victims. Thus, Lampung, which is a disaster-prone area, is interesting to be studied whether the government and the community's efforts to realize potential disasters have been accomplished properly. This research explains the efforts that have been and need to be done by Lampung Province in responding to potential disasters through a policy brief in order to motivate the government to pay more attention to climate change and natural disasters. This research is a type of qualitative research with primary data that will be taken by using interview techniques and literature review. The survey was conducted by random sampling the people of Lampung regarding the level of awareness of potential disasters. The data will also be obtained by using Google Trend. The results of this research indicate that the efforts of the Lampung Provincial Government such as mitigation, emergency response, reconstruction, rehabilitation, disaster risk assessments, and support from the epistemic community.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI TERHADAP PEMERINTAHAN SURIAH TAHUN 2011-2013 MELALUI ADAPTIVE MODEL ]]>
<![CDATA[Aviva Mila Amalia]]>;
<![CDATA[Annisa Azzahra]]>;
<![CDATA[Aisyah Putri Ariani]]>;
<![CDATA[Carissa Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.5.1.2020.46-57
<![CDATA[AbstrakKrisis konflik di Suriah mulai berlangsung sejak tahun 2011. Pada saat itu rakyat menuntut adanya keadilan, reformasi terhadap struktur pemerintahan dan pergantian pemimpin. Demonstrasi terjadi di berbagai kota di Suriah dibarengi dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Suriah yang menimbulkan banyak korban jiwa. Hal itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan internasional. Dunia internasional mengecam hal tersebut. Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pengaruh yang kuat di timur tengah mengecam dan menentang hal tersebut. Arab Saudi merubah haluan politik luar negerinya menjadi anti rezim pemerintahan Suriah. Arab Saudi justru mendukung penuh pihak oposisi. Arab Saudi ikut berkecimpung dalam konflik Suriah. Tentu saja ada berbagai faktor dibalik kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Arab Saudi terhadap pemerintahan Suriah. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Arab Saudi terhadap pemerintahan Suriah dengan menggunakan Adaptive Model yang dicetuskan oleh James Rosenau. Dimana terdapat 3 faktor variabel yaitu internal demands and exchanges, external demands and exchanges, dan leadership. Serta terdapat 4 pola adaptasi yaitu preservative adaptation, acquiescent adaptation, intransigent adaptation dan promotive adaptation. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Arab Saudi terhadap pemerintahan Suriah pada tahun 2011-2013.Kata kunci: Arab Saudi, Rezim Pemerintahan Suriah, Oposisi Suriah, Kebijakan Luar Negeri, Adaptive Model.]]>
<![CDATA[Analysis of Light Pollution as a Neglected issue in Development ]]>
<![CDATA[Rika Isnarti]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.4.2.2020.115-126
<![CDATA[The growth of economy that encourage development sometimes cause damage to environment. One of the case is light pollution while many people do not realize this pollution is existed. This research analyses light as one kind of pollution that people tend to unrealize. It describes cause and effect of light pollution. This pollution occurs because overused and misdirected light. Moreover, economics growth and increasing of population encourage this phenomena. Further, It argues that light pollution gives bad impact to environment and animal as well as becomes a threat to human health. This research employs qualitative methods by collecting, categorizing data from library research. It found that light pollution give bad impact to environment and human health, such as miss direction in migration animals, we cannot see Milky Way, and potential breast cancer to human. In addition, light pollution also wastes of energy. So, more attention has to be paid to this pollution and several managements in development and regulation have to be taken to manage this pollution worse. Keywords: ]]>
<![CDATA[ANALISIS DILEMA ALIANSI AUSTRALIA ]]>
<![CDATA[Syasya Yuania Fadila Mas'udi]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.4.2.2020.190-200
<![CDATA[Kondisi politik internasional yang sedang memanas di Kawasan Asia-Pasifik membuat Australia berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat adalah sekutu lama Australia yang memegang peranan penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Australia, sedangkan China adalah pemain baru yang memegang peranan penting dalam perekonomian Australia. Di posisi yang sulit ini, banyak yang berpendapat bahwa pada akhirnya Australia harus memilih salah satu di antara keduanya. Namun faktanya, Australia tidak harus memilih. Penerapan strategi hedging seperti yang sudah dilakukan di bawah Pemerintahan Perdana Menteri John Howard sangat mungkin di aplikasikan ulang saat ini. Dengan adanya kompetisi antara dua negara besar justru merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Australia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara middle power untuk bisa menyatukan kepentingan kedua negara tersebut.]]>
