cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
krtha.bhayangkara@ubharajaya.ac.id
Phone
+6285235968979
Journal Mail Official
krtha.bhayangkara@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KRTHA BHAYANGKARA
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 19788991     EISSN : 27215784     DOI : https://doi.org/10.31599/krtha
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Krtha Bhayangkara Journal is published by the Law Study Program at the Law Faculty of Bhayangkara Jakarta Raya University. This scientific journal presents scientific articles that are the result of research, analysis of court decisions, theoretical studies, literature studies or conceptual critical ideas around current legal issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 259 Documents
 1   2   3   4   5 
SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA AGENCY MODEL DAN TALENT DENGAN PARA PIHAK PADA INDUSTRI ENTERTAINMENT Noviriska
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.15

Abstract

Permasalahan hukum bisnis secara keseluruhan dituangkan dalam suatu kontrak hukum bisnis yang disepakati para pihak, pada umumnya kontrak hukum bisnis tidak terikat pada suatu bentuk kontrak tertentu dapat dibuat secara lisan dan juga tertulis namun bila terjadi konflik pada para pihak maka bentuk kontrak secara tertulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Dalam menempuh jalur diluar pengadilan adanya solusi konflik yaitu dengan negosiasi, mediasi, somasi dengan para pihak untuk mencapai jalan perdamaian. Namun apabila solusi konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi maka dapat pula ditempuh choice of forum melalui pengadilan, arbitrase maupun mediasi. Konflik antara agency model dan talent dapat terjadi dengan para pihak apabila terjadinya suatu wanprestasi dalam kontrak yang telah disepakati. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Adanya penemuan hukum yang akan diteliti oleh pihak penulis terhadap kontrak-kontrak model atau talent agar dilakukannya jaminan berupa deposit uang demi keamanan dan kenyamanan terhadap pihak model dan talent dalam menjalankan pekerjaannya baik sebagai presenter, pemain sinetron, pemain film, dan pekerjaan lainnya yang dalam segala hal termasuk penerimaan honorarium model atau talent dilakukan oleh pihak agency model atau talent tersebut. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif mencakup analisis hukum tertulis khususnya menyangkut solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama Agency model dan talent dengan para pihak. Dari hasil penelitian didapat bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik, dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu: Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI : (Studi Kasus Putusan No.1550/PID.SUS/2015/PN.MKS) Iskandar, Octo; Suwanda, Naufal Hafidh
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ilmu forensik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan ilmu forensik tersebut sesuai putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu forensik mempunyai peran yang sangat penting dalam perkara No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks sebagaimana penjatuhan saksi pidana perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengacu pada hasil visum et repertum. Tidak terlepas pula kendala-kendala yang dihadapi berupa laporan administrasi dari hasil visum et repertum dan keterangan saksi yang berbelit-beli dan tidak hadirnya saksi dalam persidangan.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX) Lestari, Melanie Pita
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.17

Abstract

Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan (cyber pornography) khususnya child pornography dan cyber sex. Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia cyber masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama. Artikel ini bertujuan menganalisis peraturan hukum pidana baik masa kini maupun masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan di bidang cybersex. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait cybersex yang merupakan bentuk baru perzinahan harus segera dikedepankan baik secara penal maupun non penal. Upaya rekonstruksi sebagai upaya penanggulangan tetap menjadi kebutuhan. Di samping itu, upaya non penal pun dapat ditempuh dengan beberapa pendakatan, seperti; teknologi, budaya, dan regulasi administrasi.
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL Ismail, Zulkifli
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.18

Abstract

Perjudian merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Khusus di Indonesia, salah satu bentuk perjudian yang ada di beberapa wilayah adalah sabung ayam. Banyak efek negatif perjudian khususnya perjudian sabung ayam, tetapi upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian sabung ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Artikel ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya perjudian sabung ayam. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa perjudian sabung ayam seringkali disamarkan dengan pelaksanaan upacara adat tabuh rah dimana pelaku termotivasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu upaya penal maupun non penal. Upaya non penal dimaksud antara lain: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanaman nilai-nilai pendidikan dan pemahaman agama, peningkatan kesadaran akan kepatuhan hukum bagi masyarakat, serta peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama.
ANALISIS TERHADAP PESAWAT PENUMPANG KOMERSIL WINGS AIR YANG MENGALAMI INSIDEN PECAH BAN MENURUT ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN Wahyuni, Sri
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.19

Abstract

Angkutan udara merupakan salah satu alternatif pilihan bagi konsumen yang ingin menempuh jarak perjalanan yang jauh dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan angkutan laut dan angkutan darat. Di sisi lain, masih banyak insiden kecelakaan yang terjadi khususnya pada pesawat terbang komersil yang mengangkut penumpang mulai dari jatuhnya pesawat di perairan, tabrakan pesawat pada bagian sayap hingga insiden pesawat mengalami pecah ban. Salah satu insiden pecahnya ban pada bagian pesawat terbang adalah Pesawat Wings Air pada tanggal 6 Januari 2019 pesawat Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Kejadian ini sangat berdampak pada jadwal penerbangan sehingga mengakibatkan keterlambatan. Hal ini membuktikan bahwa keamanan dan keselamatan para penumpang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 dan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA Putri, Anggreany Haryani; Irsan, Koesparmono
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.20

Abstract

Penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan polisi di daerah Jakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Surabaya, Malang, Situbondo, Batam, Pontianak, Sambas, Sanggau, dan Singkawang. Modus dari perdagangan manusia pada umumnya hampir sama. Modus trafficking berkisar pada korban dibujuk, dijebak atau diiming-imingi pekerjaan ditempat seperti café, toko, atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ternyata akhirnya mereka tertipu dan diperkerjakan pada tempat prostitusi atau tempat hiburan lain yang harus melayani pelanggan atau kemudian tidak mendapat bayaran. Modus lain yang mencolok adalah yang melibatkan bayi, di Batam Riau, penjualan bayi ke negara tetangga dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu bayi tersebut ditempatkan di dalam kotak stereofoam dan di beri susu yang telah dicampur dengan obat penenang. Modus khas yang lain yaitu di Sambas yang disebut pengantin pesanan. Korban pada umumnya mempunyai motif / kebutuhan ekonomi yang kuat dan berpendidikan rendah sehingga mereka mudah menjadi korban. Pandangan masyarakat juga menjadi faktor pemicu adanya Trafficking, misalnya ada orang tua yang merasa tidak dirugikan karena anaknya memberikan nafkah kepada mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan perempuan dan anak. Seperti Hukum Adat yang terdapat didaerah tersebut menganggap kasus yang terjadi bukalah sebuah Crime tetapi merupakan adat dan kebiasaan. Selain itu banyak korban tidak melanjutkan laporannya karena mereka tidak menganggap dirinya adalah korban Human Trafficking. Serta faktor kendala yang bahwa masyarakat menganggap hal ini adalah sebuah perjanjian biasa yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata namun mereka tidak menyadarinya bahwa didalamnya terdapat unsur penipuan yang berakibat terpenuhinya unsur Human Trafficking.
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Wijanarko, Dwi Seno
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.22

Abstract

Peradilan Pidana Indonesia menganut asas “Perlindungan atas harkat martabat manusia”. Jika dihubungkan dengan asas “Persamaan di muka hukum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP, maka KUHAP masih lebih condong menitikberatkan mengatur mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat dari tersangka dibanding dengan harkat dan martabat dari korban. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat kurang diperhatikan dalam pengaturan KUHAP dan hal ini merupakan suatu titik kelemahan yang mendasar oleh karena tidak mengatur dan memfasilitasi suatu perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan korban. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat kurang diperhatikan dalam pengaturan KUHAP dan hal ini merupakan suatu titik kelemahan yang mendasar oleh karena tidak mengatur dan memfasilitasi suatu perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARA KEGIATAN UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA PERUSAHAAN JASA PENYELENGGARA KEGIATAN Handayani, Otih
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.23

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap bisnis penyelenggara kegiatan dalam kehidupan modern. Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi hak dan kewajiban perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perspektif hukum perikatan, apa saja kendala yang timbul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam kaitannya dengan keberlanjutan bisnis jasa penyelenggara kegiatan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa ? Kesimpulan penelitian adalah perusahaan jasa penyelenggara acara dalam sistem bisnis modern dan bernuansa legalitas lebih membutuhkan perlindungan hukum, hal ini disebabkan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan melaksanakan kewajibannya lebih dahulu sedangkan pengguna jasa lebih awal menerima haknya. Peneliti menemukan kendala-kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban disebabkan adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan para pihak termasuk pihak luar dalam melaksanakan pasal 1338 KUHPerdata dan azas-azas perjanjian.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HOTEL TERKAIT MENJALANKAN USAHA PAKET WISATA PERJALANAN DI BALI Makawangkel, Petrus Stefano Roberto; Saimima, Ika Dewi Sartika
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.24

Abstract

Dalam menunjang kepariwisataan Bali, hotel sebagai usaha sarana pariwisata di bidang penyediaan akomodasi tentunya menjadi faktor penunjang yang sangat penting. Namun dari data yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, tingkat hunian hotel berbintang dari tahun 2013 sampai 2017 tidak mengalami kenaikan yang menggembirakan, bahkan cenderung stagnan. Hal tersebut menyebabkan munculnya inovasi yang “kebablasan” yang berakibat pada persaingan tidak sehat antara hotel dengan Biro Perjalanan Wisata. Banyak hotel menjalankan paket perjalanan wisata yang lazim menjadi ‘market” Biro Perjalanan Wisata. Padahal hotel sudah jelas porsinya, yang berhak jual paket tour itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Biro Perjalanan Wisata, dan yang lebih bahaya lagi jika di biarkan terus terjadi maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan iklim usaha pariwisata yang dapat mengakibatkan terjadinya “ tourism kills tourism”. Hotel yang menjalankan paket perjalanan wisata secara langsung maupun tidak langsung merebut dan mengurangi “market” bagi pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial dan perbuatan pihak hotel tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Kejadian ini merupakan peristiwa hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak hotel karena menjalankan usaha paket perjalanan wisata yang seharusnya menjadi lingkup usaha pihak Biro Perjalanan Wisata. Dimana masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum berupa gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini pihak Biro Perjalanan Wisata atas Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian, yang dilakukan oleh pihak hotel.
URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN Hadrian, Endang
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.25

Abstract

Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Page 2 of 26 | Total Record : 259

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 3 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2025 Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025 Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025 Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024 Vol. 18 No. 2 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2024 Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024 Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023 Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023 Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023 Vol. 16 No. 2 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2022 Vol. 16 No. 1 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2022 Vol. 15 No. 2 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2021 Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020 Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020 Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019 Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019 Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018 Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018 More Issue