Articles
259 Documents
<![CDATA[Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Qadlaiyyah ]]>
<![CDATA[Tarsan Umarama]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.511
<![CDATA[Perkembangan ketatanegaraan yang telah mendirikan mahkamah konstitusi (constitutional court), dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (hak-hak asasi manusia). Salah satu di antara perlindungan itu ialah tersedianya akses judicial review melalui mekanisme constitutional question. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori siyāsah զaḍāiyyah, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan penerapan constitutional question dapat memperluas perlindungan konstitusional bagi warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan.]]>
<![CDATA[Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmat Saputra]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v14i2.523
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian, pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Bentuk hukum yang responsif adalah kejelasan instrumen hukum yang digunakan, penanganan Covid-19 ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau Salus Populi Suprema Lex. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Bentuk hukum yang responsif dengan merubah budaya dan semangat serta kebiasaan baru dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan Covid-19 akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan. Bentuk lain hukum yang responsif adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya diharapkan akan tercipta sustainable welfare yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir.]]>
<![CDATA[Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Edi Saputra]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.531
<![CDATA[Negara yang besar lahir dari pemerintahan yang cerdas, terutama dalam memecahkan masalah dan rintangan yang selalu datang menghampiri. Begitu juga yang terjadi saat ini, kemunculan virus Covid-19 menjadi serangan nyata yang bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua wilayah, namun di seluruh dunia. Hal ini acapkali membuat para pemimpin bergerak cepat dan sigap dalam mengambil tindakan. Indonesia yang juga merasakan dampak masive dari pandemi ini telah melakukan berbagai upaya, baik penanganan maupun pencegahan. Polri yang merupakan garda terdepan soal keamanan dalam negara langsung diterjunkan untuk menertibkan dan mengamankan setiap wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Covid-19. Penerapan PSBB serta protokol kesehatan di setiap daerah di terapkan dengan melibatkan Polri. Hal ini ternyata mendorong Polri untuk membuat gebrakan atau kebijakan baru yang efektif dalam rangka menjaga situasi dan ketertiban di masa pandemi ini.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putri, Elfirda Ade]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.541
<![CDATA[Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempuyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempuyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.]]>
<![CDATA[Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Otih Handayani]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.557
<![CDATA[Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit ]]>
<![CDATA[Nindya Febrina Nurhapsari]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.568
<![CDATA[Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan biasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan syarat Pinjaman berbeda-beda tergantung dengan status profesinya. Dalam setiap kejadian pinjam-meminjam atau bisa dibilang kredit, banyak sekali Nasabah yang dalam prakteknya tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbulah kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah ini biasanya dibedakan menjadi 3 hal antara lain yaitu (1) Kurang Lancar, (2) Diragukan, (3) Macet. Biasanya Nasabah lebih mengarah kepada kredit yang macet. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana proses awal Perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman dan Bagaimana penyelesian antara Nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara tunggakan pembayaran kredit. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjtnya diolah dan sistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Seluruh data diperoleh penulis sepeti buku, artikel-artikel, jurnal perbankan, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif.]]>
<![CDATA[Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ahmad Baihaki]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.588
<![CDATA[Sistem hukum waris Islam secara normatif mengatur bahwa perbedaan agama menjadi salah satu sebab penghalang waris mewarisi (mawani’ al-irtsi) antara ahli waris dengan pewarisnya. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung bersepakat memberikan bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non Islam melalui penerapan pemberian wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah pertama kali diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang kemudian dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. Putusan ini telah menjadi yurisprudensi dan menjadi menjadi dasar rujukan hukum bagi putusan-putusan hakim berikutnya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama. Tulisan ini berupaya mengkaji beberapa persoalan hukum, yaitu pengaturan mengenai pembagian waris beda agama dikaitkan dengan wasiat wajibah menurut Hukum Islam. Kemudian penulis berupaya mengkaji dasar-dasar penerapan wasiat wajibah dalam beberapa putusan hakim dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Pengadilan dan menganalisisnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif – empiris. Selain mengkaji aspek hukum dalam peraturan perundangan-undangan, juga menelaah fakta-fakta hukum dalam putusan hakim mengenai penerapan wasiat wajibah dalam penyelesain sengketa waris beda agama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling) ]]>
<![CDATA[Anggreany Haryani Putri]]>;
<![CDATA[Dwi Seno Wijanarko]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.594
<![CDATA[Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama. Membangun suatu hubungan sosial harus adanya atu komunikasi dan pola tingkah laku terhadap sesama Suatu hubungan sosial dapat terbentuk melalui komunikasi dan pola tingkah laku yang baik, dalam menjalin suatu komunikasi dengan orang lain pada umunya seseorang pasti melontarkan suatu perkataan yang mengandung unsur sapaan atau pujian hal ini dilakukan dengan tujuan membuat komunikasi menjadi semakin akrab dan cenderung tidak kaku. Dalam beberapa hal seperti ini kerapkali ucapan atau pujian yang dilontarkan tersebut cenderung kearah hal yang bernuansa seksual seperi siulan, pujian yang seharusnya tak pantas diucapkan, kedipan mata, atau hal lain yang berkaitan. Terkadang dan tanpa disadari hal tersebut dalam pola prilaku masyarakat dianggap biasa saja padahal perilaku semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan yang kemudian disebut dengan catcalling. Jika memandang dari sisi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan perilaku catcalling merupakan suatu pelecehan sebab si korban merasa dilecehkan sehingga merasa, tak nyaman, terganggu, bahkan terteror dengan perilaku tersebut. Pelaku catcalling bisa dijerat dengan hukuman pidana secara Undang- Undang maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)]]>
<![CDATA[Kompol Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku Atau Korban? ]]>
<![CDATA[Ali Johardi]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v15i1.596
<![CDATA[Kasus Penyalahgunaan Narkoba dapat ditinjau dari berbagai dimensi, antara lain dimensi Hukum, dimensi Sosial, dan dimensi Kesehatan. Ketiga dimensi tersebut disatu titik, memiliki keterpaduan dan saling mendukung/ menguatkan. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, bahkan saling berseberangan. Sisi perbedaan yang paling mencolok adalah penetapan status orang yang menggunakan/ menyalahgunakan Narkoba, menurut dimensi kesehatan adalah orang sakit (korban) yang harus diterapi dan rehabilitasi sesuai standar kesehatan. Namun yang melihat dari dimensi Hukum, maka orang yang menyalahgunakan Narkoba adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang, khususnya Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang berat. Ketika kasus Narkoba yang melibatkan anggota Polri, yaitu Kompol Yuni dan sebelas anak buahnya di Polsek Astana Anyar Bandung, ditinjau dari ketiga dimensi diatas, maka sesungguhnya Kompol Yuni bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, namun sekaligus sebagai korban.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mengefektivkan Pidana Denda pada Perkara Pencurian Ringan ]]>
<![CDATA[Bambang Karsono]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v17i3.788
<![CDATA[The story of grandmother Minah who was tried for stealing three cocoa beans, or Basar and Kholil who were brought to trial for stealing a watermelon and a child with the initials AP (age 13) who was charged with stealing a bucket rope is a case of theft with a relatively small economic loss. Conditions at the same time became a contrast, when corruptors stealing large amounts of state money were only given too light sentences. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia number 2 of 2012 addresses the discrepancy between the limitations of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code with the development of the dynamics of a society whose sense of justice is disturbed and various statutory regulations are no longer according to law in society. This normative juridical research aims to determine the capacity of PERMA No. 2 of 2012 in the legal hierarchies under the Criminal Code, especially in the criminal case of petty theft. Research findings in terms of effectiveness, fines are less effective when compared to prison sentences, especially in terms of the deterrent effect on convicts, because fines can be paid by other people.]]>
