Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik

responsive
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : 26546035 DOI : 10.24198/responsive

Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Fokus dan ruang lingkup meliputi pemikiran dan penelitian bidang administrasi, ekonomi, sosial, humaniora dan kebijakan publik

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 225 Documents

10 11 12 13 14

PERUBAHAN PROSESI KESENIAN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA Duriah Aliza; Astari Kintan; Ira Indrawardana; Opan Suhendi Suwartapradja
Responsive Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i4.45213

Pernikahan adalah bagian dari budaya, dalam sebuah tradisi pernikahan terdapat ritual yang berdasarkan adat istiadat sesuai dengan daerah asal pengantin dan dipercayai oleh masyarakatnya. Pada perkawinan adat Sunda, masyarakat akan melakukan acara ritual perkawinan dengan adat Sunda. Adanya kemajuan teknologi berdampak pada suatu pergeseran budaya dapat dengan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Perubahan pada prosesi kesenian perkawinan adat Sunda terjadi karena lebih memenetingkan efektifitas dibanding sakralitas. Marriage is part of culture, in a wedding tradition there are rituals based on customs according to the area of origin of the bride and groom and trusted by the community. In traditional Sundanese marriages, the community will carry out wedding rituals with Sundanese customs. The existence of technological advances has an impact on a cultural shift that can adapt to the needs of the times. Changes to the traditional Sundanese wedding art procession occurred because effectiveness was more important than sacredness.

STUDI JARINGAN DAN KOLABORASI ILMIAH DALAM ENTREPRENEURSHIP MENGGUNAKAN ANALISIS BIBLIOMETRIK DAN VOSVIEWER Yoga Perdana; Suryana Suryana; Hari Mulyadi; Asep Miftahuddin; Teguh Sandjaya
Responsive Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i4.44557

Entrepreneurship merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tren dan perkembangan dalam bidang Entrepreneurship. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tren dalam bidang Entrepreneurship di Indonesia menggunakan pendekatan bibliometrik. Analisis bibliometrik menyediakan gambaran umum tentang perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan memungkinkan identifikasi tren, topik populer, dan kolaborasi ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi dalam bidang Entrepreneurship di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Topik populer dalam bidang Entrepreneurship di Indonesia adalah Entrepreneurship sosial, Entrepreneurship pemula, dan Entrepreneurship inovatif. Selain itu, juga ditemukan bahwa kolaborasi ilmiah dalam bidang Entrepreneurship di Indonesia cukup tinggi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program Entrepreneurship di Indonesia dan untuk meningkatkan kolaborasi ilmiah dalam bidang Entrepreneurship. ABSTRACTEntrepreneurship is an important factor in job creation and economic growth. Therefore, it is important to know the trends and developments in the field of entrepreneurship. This research aims to analyze developments and trends in entrepreneurship in Indonesia using a bibliometric approach. Bibliometric analysis provides an overview of developments in the field of science and enables the identification of trends, popular topics, and scientific collaborations. The method used in this research is VOSviewer bibliometric analysis. The results showed that the number of publications in the field of entrepreneurship in Indonesia has increased from year to year. Popular topics in the field of entrepreneurship in Indonesia are social entrepreneurship, start-up entrepreneurship, and innovative entrepreneurship. In addition, it is also found that scientific collaboration in the field of entrepreneurship in Indonesia is quite high. The results of this study can be used as a basis to develop entrepreneurship programs in Indonesia and to increase scientific collaboration in the field of entrepreneurship.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Iyus Rustandi; Deasy Sylvia Sari; Benny Alexandri
Responsive Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i4.33370

Implementasi Kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukumnya belum terlaksana secara optimal, terlihat dari adanya keterlambatan proses pada penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang masuk kategori berat dikarenakan yang bersangkutan tidak masuk kerja bahkan sampai satu tahun. Disiplin merupakan aspek penting dalam kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam implementasinya karena beberapa hambatan teknis. Hal-hal tersebut dikarenakan standarisasi pokok dan target-target kebijakan, pangkal pokok aturan/kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas, ciri-ciri khusus lembaga pelaksana, keadaan nyata situasi ekonomi, sosial dan politik, serta kemungkinan terbesar arah pemikiran pelaksana, belum optimal.

EVALUASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KONVENSIONAL DI POLRES BANJAR POLDA KALIMANTAN SELATAN Eko Sunaryo; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Mohammad Benny Alexandri
Responsive Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i4.40017

Globalisasi memicu adanya perubahan perilaku kehidupan masyarakat, Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan yang bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern salah satunya kejahatan konvensional yang marak terjadi di Indonesia, termasuk wilayah Banjar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan hasil yang dicapai dari evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahatan konvensional di POLRES Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif deskriptif, data bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada UU No 8 tahun 1980 mengenai KUHAP dan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana serta menggunakan model Context, Input, Processes dan Product (CIPP). Diperoleh hasil bahwa dalam tahap evaluasi latar kebutuhan (Content) wilayah Kabupaten Banjar dipengaruhioleh kondisi wilayah, kondisi masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat, pada tahap evaluasi perencanaan POLRES Banjar, masih kurang memadai karna keterbatasan seperti jumlah personel, aspek kompetensi dll. Pada tahap evaluasi implementasi terdapat faktor yang dinilai kurang optimal. Dan pada tahap evaluasi hasil capaian Output yang dicapai yaitu terwujudnya kesiapan Polres Banjar dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan konvesional, terwujudnya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan dan terwujudnya kepercayaan masyarakat. Globalization triggers changes in the behavior of people's lives. This change includes crime patterns that shift from traditional static crime patterns to modern dynamic crime patterns, one of which is conventional crime that is rife in Indonesia, including the Banjar area. The purpose of this study was to determine the background of the needs, planning, implementation, and results achieved from the evaluation of conventional crime law enforcement policies at the Banjar POLRES. This research is a descriptive qualitative research, data sourced from primary data and secondary data collected by observation, interviews and literature study. The analytical technique used refers to Law No. 8 of 1980 concerning the Criminal Procedure Code and Perkap No. 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts and using the Context, Input, Processes and Product (CIPP) model. The results showed that in the evaluation stage the background needs (Content) of the Banjar Regency area was influenced by regional conditions, community conditions, population density levels, education levels and community income levels. etc. At the implementation evaluation stage there are factors that are considered less than optimal. And at the evaluation stage of the results, the output achieved is the realization of the readiness of the Banjar Police in carrying out conventional crime law enforcement, the realization of legal certainty, the realization of a sense of justice and the realization of public trust.

EVALUASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA CIMAHI TAHUN 2020 Beni Gunadi; Nenden Kostini; Mohammad Benny Alexandri
Responsive Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i4.34750

Pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu memperbaiki rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2020 tidak semua rumah yang telah diperbaiki menjadi layak huni sehingga target dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) dimana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn (2003), kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan. Pada aspek kecukupan, kebijakan yang ada cukup membantu permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Cimahi. Pada aspek perataan, perataan tercapai karena adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususny rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.

PELUANG DAN TANTANGAN ADOPSI E-VOTING INDIA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Anta Ibnul Falah; Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Responsive Vol 5, No 3 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i3.43193

Penelitian ini membahas bagaimana peluang penerapan skema e-voting di India untuk dapat diadopsi di Indonesia, khsusunya pada pemilihan kepala daerah. Problematika pemilihan umum di India secara garis besar mendekati apa yang Indonesia alami. Salah satunya yaitu sebelum pengenalan pemungutan suara elektronik, India menggunakan kertas suara dan penghitungan manual yang harus memakan biaya mahal dan waktu yang relatif lama. India melakukan uji coba e-voting dimulai pada tahun 1982-1983 pada pemilihan umum lokal di beberapa negara bagian. Penggunaan e-voting mulai dilakukan secara resmi pada pemilu nasional pada tahun 2004. Di India, metode e-voting diimplementasikan dengan menggunakan mesin/ hardware yang bernama Electonic Voting Machine (disingkat EVM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan pelaksanaan e-voting di India dan mencoba melihat peluang adopsinya dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Cara penyajian penelitian ini dilandaskan pada kerangka teori E-Voting Readiness yang akan menjelaskan peluang dan tantangan adopsi dilihat dari 4 (empat) elemen yang saling terinterdependensi yaitu: hukum dan kebijakan; kepercayaan publik; infrastruktur teknologi; dan kesiapan sumber daya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen hukum dan kebijakan memiliki peluang yang paling kuat daripada 3 elemen lainnya. Diskusi selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan adopsi e-voting dan strategi menghadapinya.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPOLISIAN DI POLRES SORONG SELATAN Hary Yudha Siregar; Akim Akim; Yusa Djuyandi
Responsive Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i1.40029

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong selatan belum diterapkan secara optimal dengan implikasi rendahnya pencapaian target kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan pada bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dari fungsi pengawasan, meningkatkan kemampuan para petugas dan perlu untuk dilakukan pelatihan bersama antar fungsi sehingga terjalin koordinasi yang baik antar satuan kerja pada Polres Sorong Selatan. The objectives of this study is to analyze the policy of monitoring police programs and activities at the Polres Sorong Selatan. This is a descriptive qualitative research by using library study, observation and interviews were used to collect the primary also secondary data. The results of this study showed that the monitoring of policy implementation on programs and activities at Polres Sorong Selatan has not been optimally implemeted with the implication that the achievement performance and accountability is still low. This is due to constraints in the field of personnel, infrastructure, budget and methods used. Therefore, i tis necessary to conduct socialization to provide understanding of the main tasks of the supervisory function, improve the ability of officers and carry out joint training with related functions so that there is a good relationship between works units in Polres Sorong Selatan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN SISTEM MERIT PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN BANGKA SELATAN Andry Prasetya Permana; Rahmad Taufik
Responsive Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i1.42811

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan membentuk sumber daya aparatur unggul demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III ditambah dengan implementasi prinsip sistem merit yang meliputi kualifikasi (qualification), kompetensi (competence), kinerja (performance), terbuka (open) dan keadilan (fairness). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi kebijakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan telah cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit. Aspek komunikasi, transaparansi serta keadilan (fairness) menjadi prinsip yang harus diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan peserta dari sikap politik karena Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melakukan pelantikan terhadap salah satu dari 3 (tiga) peserta seleksi terbaik. Perlu penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjamin kepatuhan instansi daerah terhadap pelaksanaan seleksi terbuka. Selain itu, pemeritah Kabupaten Bangka Selatan juga diharapkan dapat membuat SOP terkait seleksi terbuka dan membangun assessment center sebagai pusat penilaian kompetensi pegawai.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN BERDASARKAN STANDAR AUDIT 570 Muhammad Taufik Alamsyah; R. Nelly Nur Apandi
Responsive Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i1.45965

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penetapan opini audit going concern berdasarkan standar audit 570 yang dikelompokan menjadi aspek keuangan, aspek operasi dan aspek litigasi yaitu pendapatan, utang, kepemilikan manajerial, persaingan pasar dan litigasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan didapatkan 33 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan data yang dianalisis dengan regresi logistik. Alat yang digunakan untuk perhitungan dan pengolahan adalah SPSS Statistics 25. Hasil dari penelitian ini adalah variabel utang berpengaruh positif terhadap opini audit going concern, variabel persaingan pasar berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan variabel pendapatan, kepemilikan manajerial dan litigasi tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. A company whose going concern is doubtful will get a going concern audit opinion when the audit process is carried out by the auditor. A company that gets a going concern audit opinion is certainly a bad signal for the company. This study aims to analyze the factors of going concern audit opinions based on audit standards 570 which are grouped into financial aspects, operational aspects and litigation aspects, namely income, debt, managerial ownership, market competition and litigation. The population in this study are companies in the tourism sector, restaurants and hotels listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019 – 2021, totaling 46 companies. The sampling method used purposive sampling with specific criteria and obtained 33 companies as research samples. The research method used is descriptive research method with a quantitative approach with data analyzed by logistic regression. The tool used for calculation and processing is SPSS Statistics 25. The results of this study are that the debt variable has a positive effect on going-concern audit opinions, the market competition variable has a negative effect on going-concern audit opinions. While the variables of income, managerial ownership and litigation have no effect on going concern audit opinion.

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN LOGIC MODEL DI DESA KADUDAMPIT, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT Natasya Ardya Garini; Shafira Hasya Ramadhan; Istianah Nur Aliyyah; Syahrul Ramadhan; Ii Rafinda; Ellies Sukmawati
Responsive Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i1.42757

Dalam hal pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi seperti kegiatan pertemuan bulanan dan pemutakhiran data yang belum berjalan sesuai dengan buku pedoman PKH. Hal ini yang mendasari perlunya evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Kadudampit dengan pendekatan evaluasi logic model meliputi indikator inputs, outputs, dan outcomes-impact. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian evaluatif melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan sumber data meliputi wawancara serta observasi. Ditinjau dari indikator inputs dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan ketua kelompok PKH. Teknologi yang digunakan adalah SIKS-NG dan e-PKH. Adapun mitra PKH di Desa Kadudampit, meliputi bank penyalur BNI, e-warong, sekolah, dan posyandu. Ditinjau dari indikator outputs dapat disimpulkan bahwa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan pertemuan kelompok belum berjalan kembali semenjak Covid-19. Adapun pada pemberian bantuan dana berupa dana telah tersalurkan dengan cukup baik walaupun seringkali tidak sesuai jadwal. Ditinjau dari indikator outcomes-impact disimpulkan bahwa bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran KPM. Namun, hal ini menyebabkan ketergantungan dimana banyak penerima yang belum melakukan graduasi mandiri dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. In reducing poverty and improving human quality, the Family Hope Program (PKH) was published in 2007. In implementation, there were obstacles such as monthly meeting and data updating that had not been carried out in accordance with PKH guidebook. This underlies the need for program evaluation. This study aims to evaluate PKH implementation in Kadudampit Village with a logic model evaluation including inputs, outputs, and outcomes-impact indicators. The research method used is evaluative research through a qualitative approach and descriptive method with data sources including interviews and observations. The result from inputs indicators shows that the is the lack of coordination between PKH facilitators and PKH group leaders. The technology used is SIKS-NG and e-PKH. The PKH partners in Kadudampit Village include BNI banks, e-warongs, schools, and posyandu. The outputs indicators shows that family capacity building and group meetings have not resumed since Covid-19. As for the provision of financial assistance was done in the form of funds, the funds have been distributed quite well, although often not according to schedule. In terms of outcomes-impact indicators, it can be concluded that PKH assistance can reduce the burden of KPM spending. However, this causes dependence where many recipients prefer used it for daily needs rather than for self-graduation.

Page 12 of 23 | Total Record : 225

10 11 12 13 14

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moch. Benny Alexandri

Contact Email mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone +628122389634

Journal Mail Official mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA