cover
Contact Name
Enza Resdiana
Contact Email
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Phone
+6282331740805
Journal Mail Official
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451 Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Public Corner
ISSN : 24430714     EISSN : 2621475X     DOI : https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.888
Jurnal Public Corner (p-ISSN: 2443-0714, e-ISSN: 2621-475X) merupakan media publikasi artikel ilmiah penelitian dan pengembangan ilmu di bidang ilmu Politik dan ilmu Sosial yang terbit dua kali dalam satu tahun (Bulan Juni dan Desember). Jurnal Public Corner menerbitkan artikel dari hasil penelitian, pengembangan dan ulasan di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik dan Bisnis 2. Komunikasi dan Politik 3. Ilmu pemerintahan 4. Hubungan Internasional Kami menerima naskah publikasi dari hasil penelitian dan ulasan artikel (non- penelitian), namun kami lebih menekankan pada naskah artikel dari hasil penelitian. Public Corner sebagai jurnal publikasi bidang ilmu politik dan sosial ini telah menggunakan sistem OJS (open jurnal system) dan terindeks oleh Google Cendikia.
Articles 159 Documents
AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP Istighfarin .
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.206 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.424

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh kondisi kinerja instansi pemerintah yang didalamnya terdapat hak dan juga kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerjanya yang sudah dilakukan dari berbagai upaya yang berguna untuk memaksimalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satuan kerja instansi pemerintah di bidang pendidikan dan juga sebagai pengelola program bupati wajib diniyah yang tercantum dalam Perbup No 15 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 246-253). Fokus penelitian ini yaitu efektif, efisien, responsif, dan transparansi instansi pemerintah yang dikaji berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1990 terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam (Moeheriono, 2012:101). Hasil penelitian menunjukkan bahwapada konteks efektif: pencapaian tujuan rencana kerja satu tahun 90% telah terlaksana, akan tetapi jika dilihat pada konteks efisien penyerapan anggaran 10% belum menghasilkan manfaat, pada konteks responsif masih belum ada tindak lanjut dari kendala penyelengara, dan transparansi masih belum maksimal dalam memanfaatkan media informasi baik cetak ataupun noncetak. Sehingga saran peneliti adalah evaluasi pada kendala intensif ustad/ustadzah, mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan belanja anggaran, melakukan pertemuan rutin dengan penyelnggara wajib diniyah, menerbitkan laporan kinerja baik baik cetak ataupun elektronik.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENYIAPKAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA AYU RATNASARI
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.854 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.425

Abstract

Program Generasi Berencana merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah upaya merespon berbagai permasalahan terkait remaja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep belum berhasil diimplementasikan secara maksimal dimana hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Komunikasi pada aspek sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik namun pada aspek intensitas komunikasi belum dilakukan dengan maksimal. Sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) implementor Program Generasi Berencana jumlahnya tidak proporsional dengan cakupan luas wilayah sasaran program, sedangkan fasilitas serta sumber daya finansial sudah cukup mendukung proses implementasi dari Program Generasi Berencana. Disposisi yang dimiliki pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep cukup baik serta operasional prosedur yang digunakan oleh para implementor sangat mudah dipahami.
KUALITAS PELAYANAN PENGGUNA KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS ) DI PUSKESMAS GAPURA SENNIWATI .
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.053 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.426

Abstract

Untuk menghindari semakin menurunnya dan memburuknya pelayanan kesehatan, Undang – undang dasar 1945 pasal 28 poin (H) yang sudah diamandemin menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Selain itu negara berhak bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus penilitian mengenai kualitas pelayanan yang meliputi : 1.Kemudahan, 2. Keamanan, 3. Keandalam, 4. Perhatian Kepada Orang, 5. Pendekatan Pemecahan Masalah, 6. Keadilan, 7. Tanggungjawab, 8. Pengaruh Masyarakat. Hasil peniltian menunjukkan kualitas pelayanan pengguna kartu indonesia sehat (KIS) di Puskesmas Gapura dalam taraf pelayanan yang prima terlihat dari 8 Indikator yaitu : 1.Kemudahan yang prima petugas melayani pasien ( KIS ), 2. Keamanan yang prima dalam sarana dan prasarana, 3.Keandalan yang prima cekatan, akurat dan tepat waktu dalam malayani pasien (KIS), 4.Perhatian kepada orang yang belum prima karena pelayanan petugas belum baik dari segi informasi kesehatan bagi ( KIS ), 5. Pendekatan Pemecahan Masalah juga belum prima karena keluhan dan kebutuhan pasien petugas belum tanggap dalam melayani pasien, 6.Keadilanyang prima petugas melayani pasien ( KIS ) dan pasien umum, 7.Tanggungjawab yang prima petugas dalam melayani pasien (KIS), terus adanya 8. Pengaruh Masyarakatyang prima mendapat pelayanan yang sesuai prosedur standar kesehatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan kompetensi karyawan yang profesional dalam memberikan layanan dan tindakan kesehatan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KEBUPATEN SUMENEP NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN ( Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep ) Dewi Kartika
PUBLIC CORNER Vol 12 No 1 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.036 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v11i1.427

Abstract

Maraknya pembukaan pasar modern seperti minimarket, swalayan tidak hanya di perkotaan tetapi juga sudah masuk ke desa desa mengakibatkan persaingan dengan pasar tradisional. Oleh sebab itu, adanya peraturan yang bias melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dirasa sangat penting. Serta penataan pasar modern yang harus sesuai dengan peraturan harus dimaksimalkan lagi. Untuk itu, penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern ( Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep). Fokus dalam penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMENEP Dicky Pradana Putra
PUBLIC CORNER Vol 12 No 1 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.41 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v11i1.428

Abstract

Kemiskinan adalah permasalahan mendasar dalam kelompok masyarakat. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya penghasilan masyarakat. Rumah yang tidak layak huni juga merupakan masalah kemiskinan dalam kelompok masyarakat. Karena rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu ataupun keluarga. Demi mengatasi masalah rumah tidak layak huni pada tahun 2010 Kementrian Sosial RI mengadakan program bantuan yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk memberikan pelayanan dari segi perumahan yang layak terhadap masayarakat miskin. Kabupaten Sumenep juga termasuk penerima bantuan tersebut. Pokok permasalahannya adalah terkait dengan keefektifan program tersebut, kesesuaian output dan dana yang dikeluarkan pemerintah menjadi pertanyaan. Sedangkan dari kuota/jumlah sasaran yang tersedia banyak yang tidak lolos seleksi.
STRATEGI DIFUSI INOVASI DALAM MEWUJUDKAN THE SOUL OF MADURA SEBAGAI CITY BRANDING KABUPATEN SUMENEP (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep) Ertin Martiningsih
PUBLIC CORNER Vol 12 No 1 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.482 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v11i1.429

Abstract

Dalam pengamatan peneliti apabila ingin mewujudkan City Branding yang baik dan berhasil, maka harus diterapkan strategi difusi inovasi dalam mewujudkan city branding. Strategi merupakan cara atau aktivitas apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mengimplementasikannya, Difusi Inovasi merupakan cara khusus yang dilakukan untuk memperoleh suatu ide yang baru atau penemuan baru, city branding merupakan pengelolaan citra sebagai kota yang terbaik. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam mengenalkan City Branding Kabupaten Sumenep yaitu The Soul Of Madura agar lebih dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat Sumenep sendiri dan dapat menarik wisatawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 4 indikator yaitu Pengenalan Logo/Semboyan “The Soul Of Madura” yaitu makna logo dan arti semboyan . Pengenalan Kabupaten Sumenep sendiri lebih mendalam yaitu mengenai wilayah dan arsitektur yang khas dari Kabupaten Sumenep. Keterbukaan/kemudahan akses internet, dan Mengenalkan budaya dan tempat wisata Kabupaten Sumenep
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Di UPT. Kelautan Dan Perikanan Kecamatan AmbuntenKabupaten Sumenep) Firman Hidayat
PUBLIC CORNER Vol 12 No 1 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.55 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v11i1.430

Abstract

Salah satu penyebab menurunnya jumlah industri pengolahan ikan di Kabupaten Sumenep, ialah tidak mampu bersaing dengan pasar yang disebabkan kurangnya inovasi dalam mengelola hasil ikan yang sesuai dengan permintaan pasar. Sementara itu dalam proses pengolahannya belum didukung dengan lokasi yang memadai, karena industri yang ada berupa industri rumah tangga. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan upaya pengembangan agar industri ikan di Kecamatan Ambunten dapat berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan usaha yang dilakukan meliputi: a. Pemberdayaan disektor produksi dan pengolahan meliputi, 1) Pelatihan, 2) Pendampingan, 3) Bantuan Peralatan, 4) Pengemasan, dan 5) Pemilihan Bahan Baku produk. b. Para pelaku usaha industri pengolahan hasil laut terkadang hanya puas dengan pasar lokal, sehingga nilai pasar keluar daerah terabaikan.
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENEBANGAN POHON DI KABUPATEN SUMENEP (Studi Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep) Sasmiyati .
PUBLIC CORNER Vol 12 No 1 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.289 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v11i1.431

Abstract

Selain berfungsi sebagai penyeimbang kondisi ekologis alam, pohon – pohon besar juga dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai hiasan untuk memperindah jalanan kota. Selain itu, pohon – pohon besar seperti pohon mahoni, pohon jati, pohon akasia dan sejenisnya dimanfaatkan hasil kayunya untuk kegiatan produksi demi untuk menambah nilai ekonomi sebagian masyarakat. Lambat laun penebangan yang dilakukan mengarah pada kegiatan pembalakan liar (Illegal Logging). Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan fokus penelitian adalah dalam rangka pengawasan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep melakukan observasi terhadap pohon yang diajukan untuk ditebang jika ada pengajuan/pengaduan dari masyarakat. Dan melakukan pengawasan melalui laporan setiap kegiatan selesai dilakukan. Serta melakukan pengawasan melalui wawancara untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.
PR PEMERINTAH DAN TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 13 No 1 (2018): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.729 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i1.459

Abstract

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan padabulan april 2008 ini, “memaksa” seluruh lembaga untuk berani terbuka danmemberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat. Sebagai suatu kewajiban bagi seluruh organisasi untuk memberikaninformasi secara terbuka kepada publiknya, maka tidak lain pihak publicrelations(PR), yang menjadi ujung tombak organisasi dalam rangka mewujudkaninformasi yang dapat diakses siapa saja dengan mudah, cepat, dan murah sebagaimana yang telah di amanahkan dalam UU KIP.Dari persepektif public relations, kehadiran UU KIP sejatinyamempermudah tugas seorang PR. Namun nyatanya, masih banyak hambatan bagiseorang PR menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, diantaranya hambatan itu datang dari faktor internal maupunfaktor eksternal. Seperti, keterlambatan membentu KI (Komisi Informasi) yangterjadi di beberapa daerah, materi dalam UU KIP yang penuh denganpengecualian dalam memebarikan informasi ke pada publik, dan masih rendahnyapermintaan informasi yang diminta masyarakat terkait kegiatan dan kinerja yangdilakukan oleh organissai badan publik membuat perjalanan UU KIP masihtersendat diterapkan.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BULAY KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN M. Khairil Basyori; Sukma Umbara Tirta Firdaus
PUBLIC CORNER Vol 13 No 1 (2018): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.924 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i1.460

Abstract

Dana Desa diberikan oleh pemerintahpusatuntuk pembangunan di desasupaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama meningkatkanperekonomian masyarakat desa. Peneliti ingin mengukur efektif tidaknya programini di bawah, dalam hal ini di Desa Bulay, Kecamatan Galis, KabupatenPamekasan, sebagai salah satu desa yang menerimanya.Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang menyatakan bahwaefektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besarkontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,program atau kegiatan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, denganteknik purposive sampling sebagai penentuan sampel serta data dikumpulkandengan langkah wawancara dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh program pembangunandi Desa Bulay yang kesemuanya menggunakan anggaran Dana Desa, yaitupembangunan saluran irigasi, pembangunan jalan desa, pembangunan sarana danprasarana fisik kantor, pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial,pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, penghijauan danpelestarian lingkungan sertapemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat, tidakmenemukan masalah yang berarti. Hanya saja untuk program penghijauan danpelestarian lingkungan hasilnya belum maksimal.Secara umum, programpembangunan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bulay, Kecamatan Galis,Kabupaten Pamekasan, sudah baik, tetapi belum dapat dikatakan efektif.Dikarenakan masih terdapat satu program pembangunan yang belum maksimal.

Page 4 of 16 | Total Record : 159