Public Corner
Jurnal Public Corner (p-ISSN: 2443-0714, e-ISSN: 2621-475X) merupakan media publikasi artikel ilmiah penelitian dan pengembangan ilmu di bidang ilmu Politik dan ilmu Sosial yang terbit dua kali dalam satu tahun (Bulan Juni dan Desember). Jurnal Public Corner menerbitkan artikel dari hasil penelitian, pengembangan dan ulasan di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik dan Bisnis 2. Komunikasi dan Politik 3. Ilmu pemerintahan 4. Hubungan Internasional Kami menerima naskah publikasi dari hasil penelitian dan ulasan artikel (non- penelitian), namun kami lebih menekankan pada naskah artikel dari hasil penelitian. Public Corner sebagai jurnal publikasi bidang ilmu politik dan sosial ini telah menggunakan sistem OJS (open jurnal system) dan terindeks oleh Google Cendikia.
Articles
159 Documents
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN REFORMASI MANAJEMEN GURU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ]]>
<![CDATA[Rillia Aisyah Haris]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.21 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i3.704
<![CDATA[Reformasi kebijakan manajemen guru ditujukan sebagai langkah konkrit dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2005 harusnya menjadi momentum dan komitmen terhadap reformasi manajemen guru di Indonesia. Namun demikian, pada realitanya manajemen guru di Indonesia masih menyimpan segudang masalah khususnya yang berhubungan dengan ekonomi politik. Analisa kebijakan reformasi manajemen guru dalam perspektif ekonomi politik dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan agar nantinya dapat merumuskan secara sistematis solusi yang dapat direkomendasikan. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mensukseskan reformasi manajemen guru di Indonesia adalah antara lain dengan: 1) Mengubah paradigma masyarakat bahwa profesi guru bukan profesi sembarangan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Profesi guru membutuhkan kualifikasi khusus; 2) Menetapkan peraturan tentang kualifikasi dan rekruitmen guru berdasarkan kompetensi; 3) Menentukan arah kebijakan pendidikan yang jelas berdasarkan learning outcome, sehingga dapat mencetak generasi terpelajar yang siap kerja dan ahli dibidangnya; 4) Menjamin kesejahteraan guru, gaji, kompensasi dan tunjangan yang diterima guru mampu mencukupi kebutuhan guru sehingga mereka dapat fokus dan benar-benar profesional dibidangnya, tidak lagi mencari pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan; 5) Menetapkan reward dan punishment yang jelas terhadap prestasi dan peningkatan kompetensi maupun kualitas guru.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK KERAJINAN KERIS BERDASARKAN ANALISIS GLOBAL VALUE CHAIN (Studi Kasus Kerajinan Keris di Kabupaten Sumenep) ]]>
<![CDATA[Dwi Listia Rika Tini]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.059 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i3.705
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis global value chain produk kerajinan keris di Kabupaten Sumenep. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana peran pemerintah lokal dalam mengembangkan keris dan peningkatan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat beberapa peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dilihat dari metodologi GVC. Pertama, Melihat ciri dari bahan baku mentah maka pemerintah berperan sebagai market yang mengatur lalulintas barang guna terciptanya stabilitas. Kedua, Mendorong berkembangnya industri keris melalui restrukturisasi mesin, informasi, pelatihan SDM, dan penyediaan BBM. Ketiga, Melakukan pemasaran melalui ajang pameran keris yang diikuti mayoritas oleh pengusaha kecil dan menengah, dibukakannya gerai keris oleh Dinas terkait dan dibentuknya monumen sebagai symbol kota sumenep sebagai kota keris. Walaupun peran pemerintah yang dijalankan oleh DISPERINDAG cukup berhasil, namun tanpa adanya dukungan dari ketersediaan bahan baku menjadikan produksi terhenti. Hal ini tentu menciptakan risiko yang besar apalagi bahan baku harus di topang dari barang import. Dengan hal tersebut, akan menyebabkan produk keris di Kabupaten Sumenep akan kehilangan keunggulan komparatifnya sehingga menyulitkan dalam pemasaran.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA USAHA KECIL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Hadi Soetarto]]>;
<![CDATA[Alqaf Harto M]]>;
<![CDATA[Syaiful Anwar]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.908 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i3.706
<![CDATA[Langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada usaha kecil yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Sumenep, yang menjadi fokus penelitian yaitu 1) Empati terhadap Customers, 2) Prosedur pelayanan, 3) Transparansi biaya, dan 4). Kepastian jadwal dan durasi pelayanan, Subjek penelitian ini informan kunci, utama dan pendukung, teknik pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi, dengan analisa data dengan pendekatan reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam menerbitkan izin IUP/SIUP kepada pelaku usaha kecil telah menunjukkan pengelolaan yang baik terlihat dari 1) menunjukkan rasa perhatian penuh (empaty) kepada pelaku usaha kecil dalam mengurus SIUP, 2) pemberian prosedur pelayanan perizinan SIUP yang mudah dan 3) adanya transparansi retribusi pelayanan dimana SIUP tidak dikenakan biaya serta 4) adanya kepastian penyelesaian SIUP selama 3 hari kerja.Pengelolaan pelayanan perizinan menunjukkan adanya kualitas yang bermutu tinggi dan pelayanan menjadi lebih baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa pelayanan perizinan.]]>
<![CDATA[PEMBERITAAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DI SKH JAWA POS ]]>
<![CDATA[Finsensius Yuli Purnama]]>;
<![CDATA[Maria Yuliastuti]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.196 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i3.707
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penelitian akan difokuskan pada pemberitaan mengenai kekerasan dalam keluarga yang masih sedikit mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi. Padahal, fakta menunjukkan tingginya angka kekerasan pada anak dan perempuan di tahun 2017. Secara spesifik, berita difokuskan pada topic berita berjudul “Mengaku Anak Terjatuh Sendiri” yang pertama dimuat tanggal 11 Januari 2018 di SKH Jawa Pos rubrik Metropolis. Liputan tersebut menjelaskan peristiwa kekerasan pada balita yang dilakukan oleh ayah korban dengan dalih terjatuh sendiri hingga mengakibatkan nyawa sang anak tidak tertolong. Kasus tersebut berlanjut dengan beberapa pemberitaan lain yang memberikan berita lanjutan.]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI CORPORATE IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN CALON MAHASISWA MENDAFTAR DI PTS (STUDI PADA TIM PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) UNIVERSITAS WIRARAJA) ]]>
<![CDATA[Roos Yuliastina]]>;
<![CDATA[Ach. Andiriyanto]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.373 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i2.888
<![CDATA[Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, yaitu organisasi yang hadir dengan tujuan mencari keuntungan (profit oriented) maupun hadir sebagai organissai yang memiliki tujuan memberikan pelayan kepada publik (non-profit oriented). Begitu pula dengan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi swasta maupaun perguruan tinggi pasti memiliki arah dan tujuan. PTS maupun PTN sebagai organisasi non- profit oriented sebagai organisasi berbasis sosial, Meskipun pada dasarnya kehadiran PTS adalah organisasi berbasis sosial yang identik dengan kegiatan non- profit oriented, jika dihadapkan dengan kepentingan mencari dan mengumpulkan calon peserta didik pada akhirnya tidak lepas dari kepentingan – kepentingan komersil. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana startegi PTS khususnya Universitas Wiraraja dalam membangun good coporate image dalam rangka mempertahankan citra positif untuk mempengaruhi calon mahasiswa agar bersedia memilih atau memutuskan berkuliah du Universitas ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun hasil penelitian diketahui bahwa dalam kegiatan membangun good coorporate image, Universitas Wiraraja menggunakan empat kegiatan dalam mewujudkan citra positif organisasinya, diantaranya: Menciptakan public understanding menciptakan Public Confidence, menciptakan Public Support, dan menciptakan Public Coorpooration. Empat komponen ini nyatanya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan calon mahasiswa untuk berkuliah di Universitas Wiraraja, dengan ukuran indikator para mahasiswa memilih atas dasar (1) Pengalaman, (2) Fakta, dan (3) rasional, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan sosialisi dan promosi kampus Wiraraja.]]>
<![CDATA["Revolusi Mental" Birokrasi Di Indonesia : Good Governance ]]>
<![CDATA[Sukma Umbara Tirta Firdaus]]>;
<![CDATA[Hasbullah Hasbullah]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.764 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i2.889
<![CDATA[Kompleksitas kebutuhan masyarakat seiring perkembangan jaman yang ditandai dengan globalisasi, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hal tersebut membutuhkan profesionalisme birokrasi pemerintah, terutama pemupukan karakter aparatur pemerintahan dalam menangani berbagai macam kebutuhan masyarakat, tentunya tidaklah mudah dalam menjalanknnya. Akan tetapi, kelembagaan birokrasi pemerintah harus menjadi power center of publik, sehingga tidak akan membingungkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Menuurut teori liberal, birokrasi pemerintahan itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mempuyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. “Revolusi Mental” bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas (jujur, terpercaya dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja (daya saing, inovatif dan produktif) serta bergotong royong (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi kepada kemaslahatan). Karena itu aparatur pemerintahan harus berkomitmen untuk mewujudkan good governance dengan mewujudkan “Revolusi Mental” dalam birokrasi.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN KESADARAN, KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPAI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Enza Resdiana]]>;
<![CDATA[Nur Inna Alfiyah]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.569 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i2.890
<![CDATA[Indonesia merupakan negeri yang memiliki karateristik geografis rawan bencana. Terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi. Posisinya yang berada di atas garis khatulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim, yakni panas dan penghujan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menjadi subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya upaya peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapai bencana (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep). Upaya peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD terhadap DESTANA (Desa Tangguh Bencana) telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan dengan melakukan berbagai pelatihan simulasi penyelamatan sedangkan Situasi bencana yang terjadi diluar cakupan DESTANA, BPBD telah memberikan pelayanan dalam penyelamatan bencana dengan pemberian anggaran terhadap korban. Partisipasi dan pola pikir masyarakat masih rendah sehingga sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan merupakan faktor pemhambat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.]]>
<![CDATA[KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH AGROPOLITAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep) ]]>
<![CDATA[Yayak Nurwahyudi]]>;
<![CDATA[Irma Irawati P]]>;
<![CDATA[Gisca Dwi Cahyaningtyas]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.687 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i2.891
<![CDATA[Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya berprofesi di bidang Agrikultur . Kebijakan pembangunan agropolitan memberikan harapan besar terhadap bidang agrikultur ini. Berdasarkan pengembangan wilayah yang direncanakan oleh RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, harapan besar pemerintah tersebut seakan-akan sulit direalisasikan sebagai akibat dari persoalan yang masih menerpa proses implementasi pembangunan agropolitan di Kabupaten Sumenep, karena protes warga yang kurang dilibatkan dalam perencaanaan pembangunan agropolitan tersebut karena kurangnya koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat terkait lokasi pasar agropolitan, Untuk dapat tercapainya perencanaan yang efisisensi, efektifitas dan produktifitas, maka perlu dilakukan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi serta untuk mendapatkan kesalarasan gerak, keselarasan aktivitas dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada di dalam organisasi, dengan demikian tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwasannya pemerintah yaitu Bappeda telah berperan sebagai koordinator pengembangan wilayah agropolitan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Adapun koordinasi tersebut telah sesuai sebagaimana fokus dalam penelitian ini yakni tentang bentuk perencanaan melalui pendekatan koordinasi.]]>
<![CDATA[ANALISA FRAMING PEMBERITAAN JOKOWI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERKAIT REVISI UNDANG - UNDANG KPK DALAM MEDIA BERITA ONLINE TEMPO.CO ]]>
<![CDATA[Roos Yuliastina]]>;
<![CDATA[Mohammad Bagus Kurniawan]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (892.761 KB)
|
DOI: 10.24929/fisip.v14i2.892
<![CDATA[Framing secara umum dapat dipahami sebagai metode untuk melihat bagaimana sebuah media bercerita (story telling) atas sebuah peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” realitas yang dijadikan berita. Analisis Framing dalam kasus pemberitaan Jokowi terkait revisi UU KPK, menggunakan teori framing model Gamson & Modigliani dimana analisis framing indikator analisis framing devices, Metaphors, Exemplar, Catchphrases, Depictions, Visual Images, Reasoning device, Roots dan Appeal to principle. Hasil analisis pada kasus ini, menunjukkan bahwa media massa khususnya media massa online tempo.co menggambarkan dan mendeskripsikan kritikan keras terhadap kebijakan Jokowi yang tidak merevisi UU KPK meskipun gejolak masa dan penolakan masyarakat terhadap peraturan kelembagaan yang dianggap melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi. Permasalahan ini yang kemudian diangkat dan dijadikan topik hangat sebagai bentuk kritik dan protes kepada Jokowi selaku presiden RI dalam menanggapi permasalahan perubahan UU revisi KPK.]]>
<![CDATA[Menguji Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2019-2024 ]]>
<![CDATA[imam hidayat]]>
<![CDATA[ PUBLIC CORNER Vol 15 No 1 (2020): Public Corner ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fisip.v15i1.1032
<![CDATA[Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Sumenep, sebagai kriteria dasar dalam memberikan laporan kinerja dari tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.Tujuan dari penelitian ini memberikan masukan penting bagi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sehingga peneliti dan pembaca benar-benar mengetahui kegiatan kinerja DPRD Kabupaten Sumenep.Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dan dibahas atau dianalisa secara kualitatif yaitu menguji pertanggung jawaban kinerja anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari sudut pandang yang dikemukakan oleh (PIRAC, Publik interesest reserch and advoncy center) tentang prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi Indepedensi, Non-Diskriminasi, Transparansi, Pembelajaran dan Perbaikan, Kemandirian. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari menguji akuntabilitas DPRD Kabupaten Sumenep berdasarkan fokus penelitian diantaranya Indepedensi yang dimilki anggota DPRD masih kuat terintervensi oleh kepentingan partai, non-deskriminasi masih mengutamakan kepentingan kelompok terdekat, Transparansi perlu ditingkatkan sehingga perlu adanya pemahaman antara DPR dengan Publik, Pembelajaran dan Perbaaikan perlu ditingkatkan utnuk kemampuan kinerja SDM anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Kemandirian perlu adanya keberanian yang tinggi dalam memutuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara umum. Kata Kunci : Akuntabilitas Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.]]>
