cover
Contact Name
Enza Resdiana
Contact Email
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Phone
+6282331740805
Journal Mail Official
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451 Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Public Corner
ISSN : 24430714     EISSN : 2621475X     DOI : https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.888
Jurnal Public Corner (p-ISSN: 2443-0714, e-ISSN: 2621-475X) merupakan media publikasi artikel ilmiah penelitian dan pengembangan ilmu di bidang ilmu Politik dan ilmu Sosial yang terbit dua kali dalam satu tahun (Bulan Juni dan Desember). Jurnal Public Corner menerbitkan artikel dari hasil penelitian, pengembangan dan ulasan di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik dan Bisnis 2. Komunikasi dan Politik 3. Ilmu pemerintahan 4. Hubungan Internasional Kami menerima naskah publikasi dari hasil penelitian dan ulasan artikel (non- penelitian), namun kami lebih menekankan pada naskah artikel dari hasil penelitian. Public Corner sebagai jurnal publikasi bidang ilmu politik dan sosial ini telah menggunakan sistem OJS (open jurnal system) dan terindeks oleh Google Cendikia.
Articles 159 Documents
TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL MELALUI SP2D DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP Yuliastina, Roos; Ulfa, Mariyana; Nurdiana Putri, Ameliya; Jannah, Nurul; Kamala, Nail; Gazali, Moh. Imam; Naqa Fairuz, Muhammad
PUBLIC CORNER Vol 20 No 01 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i01.4501

Abstract

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Di Kabupaten Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan operasional sistem, wawancara dengan aparatur pelaksana, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SP2D memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, mempercepat waktu pencairan dana, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, seperti seringnya gangguan sistem (error) pada aplikasi SIPD, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Transformasi digital dan pelayanan publik
Dari Panggung ke Kebijakan Musik sebagai Media Advokasi dan Partisipasi Politik Kaum Muda Dwiyanti, Andi Amitya Resty
PUBLIC CORNER Vol 20 No 01 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i01.4524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana musik digunakan sebagai media advokasi dan bentuk partisipasi politik kaum muda di Sulawesi Selatan. Dalam konteks menurunnya kepercayaan terhadap jalur politik formal, musik hadir sebagai sarana alternatif untuk menyuarakan kritik, harapan, dan aspirasi sosial-politik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap berbagai karya ilmiah, dokumentasi pertunjukan musik, serta wacana-wacana populer di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik, terutama yang diproduksi oleh komunitas dan musisi muda, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mengkonsolidasikan solidaritas sosial terhadap isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, dan lingkungan. Namun, partisipasi ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam mekanisme pemerintahan daerah secara formal. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah dan komunitas musik untuk menciptakan ruang partisipatif yang lebih inklusif, di mana ekspresi budaya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diberdayakan sebagai instrumen demokrasi. Kata kunci: Musik, Partisipasi Politik, Advokasi, Kaum Muda, Kebijakan Publik, Sulawesi Selatan
Analisis Peran Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Pulau Sibandang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Tambunan, Santa Tiasma; Nadeak, Tio R.J; Hutagalung, Bambang T.J; Sitio, Robert Juni Tua; Silalahi, Wolter P.
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4582

Abstract

Desa Wisata Pulau Sibandang memiliki daya tarik wisata yang beragam seperti wisata alam wisata budaya. Berbagai potensi yang dimiliki menunjukkan pentingnya upaya pengembangan Desa Wisata Pulau Sibandang yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tantangan yang dihadapi unsur-unsur pentahelix dalam pengembangan Desa Wisata Pulau Sibandang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan Desa Wisata Pulau Sibandang, peran ke lima unsur dalam pentahelix sudah berjalan, namun belum optimal. Khususnya pada peran unsur pelaku usaha. Secara keseluruhan kolaborasi yang terjalin masih minim dan kurang berjalan maksimal sehingga capaian dari upaya pengembangan belum terlihat signifikan. Dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Pulau Sibandang, menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang menjadi tantangan unsur pentahelix dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran, kolaborasi, pendekatan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pengembangan Desa Wisata Pulau Sibandang menjadi Desa Wisata yang berkembang, maju dan mandiri. Kata Kunci: Peran Pentahelix, Desa Wisata, Pengembangan Desa Wisata
Strategi Komunikasi Interpersonal Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Penyelesaian aduan Ketidaselarasan Data DTKS di Pelayanan Publik Kabupaten Tuban Amrulloh, Naufal Ahnaf
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4641

Abstract

This study was motivated by the continued existence of public complaints regarding the inconsistency of DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) in the provision of Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) services in kabupaten Tuban. The lack of synchronization of data between the village, regency, and central governments often confuses and reduces public trust in social services. The purpose of this study is to explore the interpersonal communication strategies used by Linjamsos officers in handling public complaints. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, as well as Miles and Huberman's interactive analysis with data validity tested through source triangulation. The results of the study indicate that empathy, openness, active listening skills, and adaptive communication are the main strategies that are effective in reducing conflict and rebuilding public trust. The research recommendations emphasize the importance of improving the communication capacity of officers, transparency of information, and cross-level government coordination to strengthen the quality of public services.
Resistensi Sosial terhadap Kebijakan Usia Minimal Perkawinan: Analisis Implementasi di Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang yusroni, ahmad
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4753

Abstract

Child marriage remains a significant social issue in Indonesia, with profound negative effects on education, health, and socio-economic development. This study aims to analyze the implementation of the minimum marriage age policy in Poncokusumo District, Malang Regency, focusing on the roles of local institutions and societal resistance. Using a qualitative approach grounded in Pressman and Wildavsky’s implementation theory, data was collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations. Findings indicate that despite a national decline in child marriage rates, Poncokusumo experiences persistent challenges related to entrenched cultural norms, economic factors, and limited institutional capacity. Multi-actor synergy involving government bodies, religious institutions, and community leaders plays a pivotal role in advancing policy goals. However, significant social resistance necessitates culturally adaptive education and collaborative governance to enhance policy acceptance and effectiveness. The study recommends strengthening institutional resources, fostering cross-sectoral communication, and integrating culturally sensitive outreach strategies. These insights contribute to the literature on context-sensitive policy implementation and offer practical guidance for reducing child marriage in socio-culturally complex settings.
Analisis Tantangan Keamanan Data dan Privasi dalam Adopsi Aplikasi Kesehatan Digital di Indonesia Sastrawan, Abim
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4831

Abstract

Digital health applications offer significant potential for improving healthcare access and efficiency, but their widespread adoption raises major concerns regarding data security and privacy, especially with the utilization of health big data. These applications collect and process highly sensitive information, such as health history and biometrics, making them attractive targets for cyber threats like identity theft and fraud. This study aims to analyze the key data security and privacy challenges in digital health adoption with a focus on big data utilization. Employing a descriptive qualitative method, secondary data from academic literature and regulations were analyzed through thematic content analysis. Findings reveal major vulnerabilities, including weak technical protection, low regulatory compliance, and minimal user awareness of digital risks. Big data is identified as both a risk and a mitigation tool, depending on its ethical management. The conclusion emphasizes that strengthening digital literacy and regulatory enforcement (e.g., UU PDP No. 27/2022) are crucial for building public trust in digital health technology adoption. Further research using mixed-method approaches is recommended for deeper empirical insights.
Efektivitas Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Waluya Balarea Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Taharas, Rifdi Fahrizal
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BUMDesma Waluya Balarea dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Analisis didasarkan pada teori efektivitas organisasi Steers dalam yang mencakup tiga dimensi: pencapaian tujuan, sumber daya, dan proses internal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesma memiliki visi dan misi yang jelas serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat, namun sosialisasinya belum merata. Pada dimensi sumber daya, BUMDesma dinilai cukup efektif memobilisasi dukungan pemerintah pusat dan desa, serta melaksanakan pelatihan sumber daya manusia, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan air dan pemahaman masyarakat. Pada dimensi proses internal, koordinasi antaraktor berjalan baik dan telah menciptakan lapangan kerja, tetapi adaptabilitas dan transparansi informasi masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, BUMDesma Waluya Balarea telah berperan cukup efektif sebagai penggerak ekonomi lokal, meski efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan partisipasi, edukasi masyarakat, dan inovasi pengelolaan sumber daya agar manfaat ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Transformasi Digital Pelayanan Publik: Analisis Efektivitas Aplikasi SALAMAN di Disdukcapil Kota Bandung Fritiar, Inkha Hedian Dena
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalsiis efektivitas transformasi digital pelayanan publik melalui aplikasi SALAMAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, di tengah tuntutan reformasi birokrasi, digitalisasi menjadi instrument krusial untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, dimana data bersumber dari dokumen resmi, regulasi dan laporan terkini. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi SALAMAN secara signifikan telah meningkatkan efisiensi waktu dan aksebilitas layanan kependudukan di Kota Bandung melalui pemangkasan prosesur birokrasi konvesional namun efektivitas tersebut masih terhambat oleh keterbatasan stabilitas infrastruktur server dan adanya disparitas literasi digital di kalangan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun inovasi ini telah memenuhi prinsip dasar E-Government optimalisasi berkelanjutan masih sangat diperlukan. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas teknis sistem serta penyedian program pendampingan literasi digital yang inkkusif bagi seluruh lapisan masyarakat guna menjamin keberlanjutan kualitas pelayanan publik. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Digitalisasi, SALAMAN, Kota Bandung, Administrasi Negara
Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Efektifitas Pemotongan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah Herawati, Yunia Reza; PUTRI, DWITA HARTIKA; QAMARIYAH, JAMILATUL; FAUZIYAH, YUNITA TRI; SARI, MILA; Faisol, Moh.
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4944

Abstract

This research aims to determine the impact of TER implementation on the effectiveness of withholding Income Tax 21 on government treasurers. This research method uses qualitative case studies. The informants of this research are seven government treasurers. The data analysis uses qualitative data analysis developed by Miler and Huberman. The results of this study provide an overview of how implementing PP 58/2023 for government treasurers in Sumenep Regency delivers convenience in calculating withholding Income Tax 21. This convenience is in the form of simplicity in the calculation structure based on gross income every month, except in the last month, and the availability of the e-bupot 21/26 information system on the djponline page. However, some government treasurers disagree with this and consider PP 58/2023 not to make it easier because every month, the treasurer must identify every change in each team member's gross income because the tariff layers charged are different. This study implies that the amount of benefits received from a policy by "treasurer" taxpayers are directly proportional to the spirit of utilization (implementation) of the policy, in this case, the use of "TER" or "e-bupot 21/26"