cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 4   5   6   7   8 
PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Hendra Pramana Putra
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7494

Abstract

 Permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti beberapa pasal dalam Undang-undang Narkotika yang berkenaan dengan  pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.Kata kunci: pembiayaan, rehabilitasi, narapidana residivis penyalahgunaan narkotika The problem of this research includes setting limits of rehabilitation financing of drug-resistant prisoners of narcotics abuse, and to know the restriction of rehabilitation financing of drug resistance of narcotics abuse. The research method in this study is normative legal research where the legal research is conducted by researching some chapters in the Narcotics Act which pertains to restriction on rehabilitation financing of drug resistant narcotics abuse.Keywords: financing, rehabilitation, convict resistant narcotics abuse
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO Mohammad Awaludin
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.11277

Abstract

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran, fungsi dan tanggungjawab FKTSP dalam pelaksanaan program TJSL di Kabupaten Probolinggo, serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Desain penelitian yang dipakai adalah deskripsi kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kabag Perekonomian Bappeda Kabupaten Probolinggo, kemudian Ketua FKTSP Kabupaten Probolinggo, serta Unit Pelaksana CSR PT POMI Kabupaten Probolinggo.   Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yang diantaranya perundang-undangan tentang TJSL, dokumen, laporan FKTSP Kab Probolinggo dan lain sebagainya. Sementara teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran, fungsi dan tanggungjawab FKTSP Kabupaten Probolinggo adalah sebagai media pembangun dan pengembangan jejaring kerjasama dengan stakeholder pelaksanaan TJSL di Kabupaten Probolinggo, baik yang bersifat regional maupun nasional. Selain itu melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan yang telah direncanakan baik diantara perusahaan maupun dengan pemerintah daerah. Selanjutnya faktor pendukung pelaksanaan TJSL diantaranya semangat dan komitmen anggota FKTSP; instrumen hukum yang memadai; kemajuan teknologi dan informasi; serta kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Semantara untuk faktor penghambat diantaranya: aturan dan kondisi perusahaan itu sendiri; dukungan teknis oleh pihak pemerintah daerah yang kurang optimal; pandemi covid-19; dan mindset masyarakat yang selama ini masih menganggap bahwa progam TJSL adalah program bagi-bagi duit.Kata kunci: Program TJSL Perusahaan The purpose of this study is to explain the roles, functions and responsibilities of FKTSP in the implementation of the CSR program in Probolinggo Regency, as well as to explain the supporting and inhibiting factors in carrying out their duties. The research design used is a qualitative description. The subjects of this study were the Head of the Bappeda Economics Division of Probolinggo Regency, then the Head of the Probolinggo Regency FKTSP, and the CSR Implementation Unit of PT POMI Probolinggo Regency. Then in this study the researchers used 2 data sources, namely primary data sources in the form of interviews and secondary data sources including legislation on TJSL, documents, FKTSP reports in Probolinggo Regency and so on. While the collection techniques used are interviews, field observations, and documentation. Analysis of research data uses three stages, namely, data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. Testing the validity of the data using source triangulation techniques. The results showed that the role, function and responsibility of FKTSP Probolinggo Regency is as a medium for building and developing a network of cooperation with stakeholders in the implementation of TJSL in Probolinggo Regency, both regionally and nationally. In addition, synergize and harmonize activities that have been planned both between companies and with local governments. Furthermore, the supporting factors for the implementation of TJSL include the enthusiasm and commitment of FKTSP members; adequate legal instruments; advances in technology and information; and public awareness in an effort to improve the welfare of life. Meanwhile, the inhibiting factors include: the rules and conditions of the company itself; sub-optimal technical support by the local government; covid-19 pandemic; and the mindset of the people who so far still think that the CSR program is a money-sharing program.Keywords: Programe, TJSL,company
ANALISIS HUKUM E-LITIGASI JO. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN AGAMA Annisa Annisa
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7489

Abstract

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan berkenaan dengan analisi hukum e-litigasi. Persidangan dengan e-litigasi yang dasar hukumnya berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dianggap telah melampaui hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Pnelitian ini membahas kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan agar dapat diketahui posisi PERMA dan batasan PERMA dalam menyusun peraturannya.Kata kunci: e-litigasi, PERMA, Hukum This study aims to analyze the law of e-litigation. Trials with e-litigation, the legal basis of which is Supreme Court Regulations (PERMA) Number 1 of 2019, are considered to have exceeded the procedural law contained in Law Number 7 of 1989 jo. Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. This study discussed the position of PERMA in the hierarchy of legislation in order to find out the position of PERMA and the limitations of PERMA in formulating its regulations.Keywords: e-litigation, PERMA, Law
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI Bagus Widyatmoko
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.10857

Abstract

 Tindakan krimininalitas tidak hanya mengganggu ketentraman dan kenyaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegera, tetapi lebih dari itu kejahatan juga dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa ketakutan yang lebih terhadap masyarakat secara umum. Terlebih dalam belakangan ini kasus-kasus kehajatan terus terjadi dan banyak mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus ataupun dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, salah satunya adalah kasus pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat korban hal ini tentu tergolong dalam kejahatan yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Memutilasi mayat korban pembunuhan tentunya berbeda dengan pembunuhan biasa sehingga dalam penelitian ini dikemukakan bahwa pelaku mutilasi rata-rata dilatarbelakangi oleh karakter atau sifat bawaan manusia yang masuk dalam ketegori psikopat. Dengan demikian dari hasil penelitian ini diharapkan para pelaku dapat disadarkan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dengan cara memberikan penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat korban.Kata kunci: Tindak Pidana, Mutilasi, Hukum dan Kriminologi. Acts of criminality not only disturb peace and comfort in the life of the nation and haste, but more than that crime can also cause more anxiety and fear of society in general. Especially in recent times cases of corruption have continued to occur and have experienced an increase in both the number of cases and the types of criminal acts committed by the perpetrators, one of which is a murder case accompanied by mutilating the victim's corpse, this is certainly a very sadistic crime. and inhuman. Mutilating the corpse of a murder victim is certainly different from ordinary murder so that in this study it is argued that the perpetrators of mutilation are on average motivated by human characters or traits that fall into the category of psychopaths. Thus, from the results of this study, it is hoped that the perpetrators can be made aware of before committing the crime of murder which is accompanied by mutilation by giving the imposition of a serious punishment against the perpetrator of the crime of murder accompanied by mutilating the body of the victim.Keywords: Crime, Mutilation, Law and Criminology  
PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Martono Martono
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7389

Abstract

 Salah satu aspek penting dalam dunia perbankkan yang berkaitan dengan menjalankan aktifitasnya adalah soal jaminan. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Malang, dilakukan melalui mekanisme lain yang menyimpangi ketentuan yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara membuat Surat Kuasa Jual atas Obyek Jaminan Fidusia, Manfaat secara yuridis terhadap Surat Kuasa Jual Atas Obyek Jaminan Fidusia yang telah di waarmerking oleh Notaris, adalah bahwa bagi pihak Bank BPR akan semakin meneguhkan kedudukan Bank BPR sebagai kreditur untuk bisa menjual benda jaminan, meski tanpa mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.Kata kunci: jaminan, fidusia, norma, eksekusi One important aspect in the banking world related to carrying out its activities is the matter of collateral. The implementation of fiduciary guarantees in the credit agreement of BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Bank Malang, is carried out through other mechanisms that deviate from normative juridical provisions, which is done by making a Power of Attorney to sell the Fiduciary Guarantee Object, a juridical benefit to the Power of Attorney for the Fiduciary Guarantee Object that has been on the waarmerking by the Notary, is that for the BPR Bank will further strengthen the position of the BPR Bank as a creditor to be able to sell collateral, even without registering fiduciary collateral at the Fiduciary Registration Office. Keywords: guarantee, fiduciary, norm, execution
DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA M. Saikhu
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7493

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi permasalahan serius hampir di setiap Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah Pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika wajib direhabilitasi, yang diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, bahwa Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ditempatkan ke dalam Lembaga  Rehabilitasi Medis dan Sosial. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur double track  system pemidanaan, yaitu hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. Hakim berperan sangat penting sesuai amanat Undang Undang untuk melakukan dekriminalisasi sehingga permintaan berkurang. Langkah ini bisa mengurangi suplai yang berdampak pada penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia.Kata kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; DekriminalisasiAbuse and trafficking in illegal drugs is a serious problem in almost every country, no exception in Indonesia. Because the fact shows that the number of addicts in Indonesia is increasing the day. This should certainly get more serious handling from all components, both government and private. As mandated in law number 35 year 2009 concerning narcotics, narcotic abusers is obliged to be rehabilitated, which was strengthened in the circular letter of the Supreme Court No. 4 year 2010 on the placement of abusers, that abusers victims and narcotics addicts were placed into the institute. Medical and social rehabilitation. Law Number 35 year 2009 about narcotics set up double track system Pemidanaan, that is, the judge can decide the prison sentence and can decide the rehabilitation action for abusers narcotics. The judge plays a crucial role according to the law's mandate to decriminalize so that demand decreases. This step can reduce supply that has an impact on the prevention of drug problems in Indonesia. Keywords: narcotics; Abuse Of 
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Mudawamah Mudawamah
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.11278

Abstract

 Jurnal dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin” ini berangkat dari permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dan bagaimanana implikasi hukum dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga implikasi hukum Dispensasi Kawin dalam rangka perlindungan hak anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak selama proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu pada UU Perkawinan dan juga Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten, 2) Memberikan rasa nyaman di persidangan, 3) Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Permohonan Dispensasi Kawin menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Dalam memberikan pertimbangan hukum atas permohonan Dispensasi Kawin tersebut, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.Kata kunci: Perlindungan Hak Anak, Dispensasi Kawin The journal related to "The Protection of the Rights of the Child in Examination of Cases of Application for Marriage Dispensation" departs from the problem of how to protect children's rights in examining cases of applications for marriage dispensation and how are the legal implications of marriage dispensation in the context of protecting children's rights. This study aims to analyze and explain the protection of children's rights in examining cases of applications for marriage dispensation and also the legal implications of marriage dispensation in the context of protecting children's rights. This research is a normative juridical research. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of this research was carried out by means of a qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the protection of children's rights during the process of examining cases of marriage dispensation applications refers to the Marriage Law and also Supreme Court regulations Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The forms of protection of children's rights in the examination of cases of application for Marriage Dispensation include: 1) The examination by a competent single judge, 2) Providing a sense of comfort at court, 3) Presenting children in the examination process, 4) The Judge presents and advises parents, children, candidate for husband / wife and parents / guardian of candidate husband / wife, 5) Prioritizing the best interests of the child, and 6) Legal considerations by the judge that realize certainty, benefit and justice for the children. An application for marriage dispensation has legal implications whether the application is granted or rejected. In providing legal considerations for the request for the marriage dispensation, the judge must prioritize the best interests of the child by considering the moral, religious, customary and cultural aspects, psychological aspects, health aspects, and the impact that is created to create certainty, benefit and justice for the child.Keywords: Protection of Children's Rights, Marriage Dispensation 
KARAKTERISTIK ASAS KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) DALAM PERJANJIAN ASURANSI Fitria Dewi Navisa
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7490

Abstract

 Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (interest theory) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Problematika yuridis dalam penelitian ini adalah belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian (kekosongan norma), sehingga tidak terdapat standarisasi tentang asas kepentingan beserta karakteristiknya. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mempergunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Teori itu meliputi; Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Investasi, dan Teori Asuransi. Metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Menurut teori kepentingan (interest theory) pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Bagi tertanggung yang memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya.           Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.Kata kunci: Asas Kepentingan, Karakteristik, Asuransi Object insurance is closely related to the theory of interest (interest theory) which is generally known in insurance law. The interest must already exist in the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). Juridical problematic in this research is that there is no explanation related to the principle of interest in Law No. 14 of 2014 concerning Insurance (void norms), so there is no standardization of the principle of interests and their characteristics. To find answers to problems in this study, the researcher will use certain legal theories as a basis for analyzing them. The theory includes; Legal Protection Theory, Legal Certainty Theory, Investment Theory, and Insurance Theory. The approach method used is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. According to the theory of interest (interest theory) on insurance objects inherent in intangible subjective rights. The importance is absolute, meaning that it must exist in every insurance object and follow it wherever the insurance object is located. The interest must already exist in the insurance object when the insurance is held or at least when the event that caused the loss (evenemen). For the insured who has insurance objects, their interests are inherent in the insurance object. In the context of insurance agreements, in achieving interests based on justice and benefits, it cannot only be based on the profits of the guarantor, but rather benefits in the form of opportunities for those who should be insured for equality.Keywords: Principle of Interest, Characteristics, Insurance
PERAN DPRD DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA Nurochman Nurochman
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.10858

Abstract

 DPRD Kota Batu  berusaha maksimal membangun pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa. Standar baik dan kuat ini terletak terwujudnya suatu pemerintahan yang dapat menjalankan  perintah peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan masyarakat di Kota Batu. Penyelenggaraan pemerinatahan daerah  di Kota Batu identik dengan sejumlah pemerintahan daerah di Propinsi lain, yang sama-sama mengandalkan optimalisasi, efektifitas, dan profesionalitas kinerja dewan, sehingga apa yang diperankan oleh DPRD Kota Batu  pun menentukan bangunan pemerintahan sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, DPRD Kota Batu  akan berusaha memaksimalisasikan peran yang sudah digariskan oleh norma yuridis.Kata kunci: dewan, peran, yuridis, kinerja, penyelenggaraan The Batu City DPRD tries its best to build good and authoritative regional government. This good and strong standard lies in the realization of a government that can best carry out the orders of laws and regulations in accordance with the interests of the people in Batu City. The implementation of regional government in Kota Batu is identical with a number of regional governments in other provinces, which both rely on the optimization, effectiveness and professionalism of the performance of the council, so that what is played by the Batu City DPRD determines the current and future government buildings. Therefore, the Batu City DPRD will try to maximize the role outlined by juridical norms.Keywords: board, role, juridical, performance, administration
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRA PERADILAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR : 01/PID.PRA/2014/PN.BGL TGL 16 JUNI 2014 TERKAIT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ZINA Jo PASAL 284 KUHP Satriyo Rusdi
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7390

Abstract

 Didalam Putusan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bangil nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Bgl, tertanggal 16 Juni 2014, terkait Tindak Pidana Zina mengalami perluasan makna dan tidak lagi berpatokan sepenuhnya seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP menurut penjelasan Soesilo dalam KUHP,  Persetubuhan adalah : “Perpaduan antara anggota kelamin laki laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.” Seiring berjalannya waktu perkembangan hukum mengalami perubahan sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI no. 854/Pid/1983 yang berbunyi sebagai berikut : “seorang laki-laki terbukti telah bersama sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”, akan tetapi pada akhirnya hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bangil , memutus perkara yang terkait dengan Tindak Pidana Zinah dengan tidak lagi mengacu pada satu kamar dan satu tempat tidur lagi, melainkan menjadi “seorang laki laki terbukti telah bersama sama dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang syah dan bukan suami istri, dalam satu rumah ( terdiri : 2 ruang kamar tidur, 1 ruang kamar mandi, 1 ruang makan dan 1 ruang tamu ) merupakan petunjuk bahwa laki laki tersebut  “sudah dapat dianggap” telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”,Kata kunci: pidana, zina, putusan, penyidikan In the Bangil District Court Pre-Court Judge's Decision number: 01 / Pid.Pra / 2014 / PN.Bgl, dated June 16, 2014, related to Adultery Crimes has expanded its meaning and is no longer fully regulated as referred to in Article 284 of the Criminal Code according to Soesilo's explanation in KUHP, intercourse is: "The combination of male and female genital members that can be carried out to have children, so male genital members must enter the female genitalia so that they release semen." Over time the development of law has changed since the ruling of the Indonesian Supreme Court no. 854 / Pid / 1983 which reads as follows: "a man is proven to have been together with a woman in one room, in one bed is an indication that the man had had sex with the woman", but in the end the judge Pre The Bangil District Court, decided the case related to the Criminal Act of Zinah by no longer referring to one room and another bed, but to be "a man proven to have been together with a woman without any legal marital ties and not husband and wife, in one house (consisting of 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 dining room and 1 living room) is an indication that the man "can be considered" having had sex with the woman ",Keywords: criminal, adultery, verdict, investigation

Page 6 of 12 | Total Record : 113

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue