cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 5   6   7   8   9 
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN Sri Hariyani
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7492

Abstract

 Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator. Bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyamanKata kunci: Mediasi, perkara, perceraianThe Pasuruan religious court has made several efforts in effective mediation ranging from the establishment of several judges to the mediator with the issuance of decree by the Chairman of the Court, and sought by providing a special space of mediation and the name Board of the mediator that facilitates the parties who dispute in selecting a mediator. The mediation is still less effective in resolving divorce problems. The main cause in this case is the weakness of consciousness, selfishness and lack of strong will for peace. Dualism functions of mediators who also act as judges influence the mediation he does. It is necessary for a non-professional mediator or a more experienced certified mediator to further enhance the success of the mediation process. The success of mediation is only ten percent due to several things, which is the ability to bring the atmosphere when mediation is sometimes interspersed with small jokes so that the atmosphere is not stiff. Furthermore, the patience mediator which is the main point in the mediation, because the parties litigated with the psychological state of the dispute will certainly make the atmosphere becomes less comfortableKeywords: mediation, matters, divorce
KETERLIBATAN TNI DALAM DARURAT CORONA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 Djoko Purwoko
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.11280

Abstract

 Keterlibatan TNI dalam darurat Covid-19, tidak menyalahi aturan perundangan-undangan. Karena TNI dilindungi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pasal 7 dijelaskan TNI melaksanakan tugas pokoknya melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui OMSP inilah, sejak awal TNI terlibat aktif  dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, penjagaan akses perbatasan. Apalagi sejak diberlakukannya PSBB, tuntutan pelibatan TNI meningkat, karena TNI terlibat langsung dalam pengamanan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan pada fasilitas umum.Kata kunci: TNI, Darurat Covid-19, Operasi Militer Selain Perang The involvement of the TNI in the Covid-19 emergency does not violate statutory regulations. Because the TNI is protected by Law no. 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 explains that the TNI carries out its main duties through Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). Through this OMSP, from the start the TNI was actively involved in efforts to deal with Covid-19. Starting from observations in Natuna, establishing a hospital on Galang Island, deploying medical personnel, evacuating the return of Indonesian citizens affected by Covid-19 abroad, picking up and distributing medical equipment, providing health facilities and personnel, guarding border access. Especially since the implementation of the PSBB, demands for TNI involvement have increased, because the TNI is directly involved in securing school holidays, workplaces, limiting religious activities and limiting activities to public facilities.Keywords: TNI, Covid-19 Emergency, Military Operations Other Than War
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. POMI DI DESA BHINOR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO Rudi Cahyono
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v7i1.7628

Abstract

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomer 40 Tahun 2007 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012. Melalui undang-undang ini, industri atau Korporasi wajib untuk melaksanakanya. Aksi demonstrasi warga memprotes adanya limbah beracun yang berasal dari perusahaan pembangkit listrik yaitu PT. POMI. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya akan menjadi tantangan untuk terus mempertahankan eksistensi dan kelangsungan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Perusahaan berkomitmen penuh dalam melaksanakan program-program CSR berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama: (i) kontribusi kepada masyarakat setempat, (ii) kebersihan lingkungan dan (iii) kesejahteraan masyarakat Indonesia.Kata kunci: CSR (Corporate Social Responsibility), warga, komitmen CSR (Corporate Social Responsibility) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of the Limited Company Law (UUPT), namely Law Number 40 of 2007 and strengthened by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012. Through the law this law, industry or corporation is obliged to implement it. Demonstrations by residents protesting the presence of toxic waste originating from a power plant company, PT. POMI. Given these problems, it will certainly be a challenge to continue to maintain the existence and continuity of the company. Companies in carrying out their activities are required to be able to improve the welfare of surrounding communities, this research uses empirical juridical research methods and is analyzed qualitatively. The company is fully committed in implementing CSR programs based on 3 (three) main principles: (i) contribution to the local community, (ii) environmental cleanliness and (iii) welfare of the Indonesian people.Keywords: CSR (Corporate Social Responsibility), citizens, commitment
IMPLEMENTASI VISI DESA BERDAYA KOTA BERJAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RPJMD TAHUN 2017 – 2022 Saihul Anam
Negara dan Keadilan Vol 10, No 1 (2021): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i1.10859

Abstract

 Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu tanggal 21 Juni 2001, terbentuklah Kota Batu sebagai daerah otonom baru di Jawa Timur. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Batu menetapkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Penelitan ini mengambil rumusan masalah: Produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Barjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Hal ini perlu dikemukakan karena pembahasan tentang Desa tidak lepas dari bingkai regulasi yang mengatur tentang Desa (UU Desa dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris. implementasi Visi desa Berdaya Kota Berjaya memerlukan komitmen untuk pengaturan lebih lanjut baik secara atributif maupun delegatif sesuai regulasi tentang desa dengan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Hal ini menjadi niscaya, karena desa dalam kontek UU Desa sudah bukan lagi sebagai obyek, malainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Saran yang bisa penulis sampaikan hendaknya pemerintah daerah melakukan revieu atas RPJMD 2017-2022, mendudukkan regulasi desa sebagaimana mestinya guna terwujudnya Desa Berdaya Kota Berjaya.Kata kunci: Desa Berdaya, Visi, Desa Berdaya Kota Berjaya With the enactment of Law No. 11 of 2001 on the Establishment of Batu City on June 21, 2001, batu city was formed as a new autonomous region in East Java.This research takes the formulation of the problem: What regional legal products have been and/or have not been established by the Batu City Regional Government as an autonomous region, in order to further regulate the Village Law and its implementation rules to realize the Vision of The Empowered Village of BerjayaThe research uses an empirical juridical approach. The research is based on the inventory of positive laws, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto laws, which includes empirical observations of the operationalization of legal principles.From the results of the research, the Vision of Empowered Village of Barjaya City, is realized by increasing the equalization of development in the village with idm indicator (Indek Desa Membangun). In conclusion, the implementation of The Vision of Berdaya Kota Berjaya village requires a commitment to further arrangements both attributely and delegatively in accordance with village regulations with local regulations and mayoral regulations.Keywords: Shared property, polygamy, subdivision
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA APARATUR SIPIL NEGARA Sigit Yuwono
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.7391

Abstract

Banyak faktor yang mendorong seseorang  Aparatur Sipil Negara (ASN) individu untuk melakukan tindak tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah latar belakang pendidikan dan status sosial . Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat korupsi dapat ditekan karena seseorang akan menyalurkan kemampuannya sesuai dengan skillnya. Selain itu juga tingkat mental dan penguasaan dari seorang individu . Selain itu juga upaya reformasi dan pencerahan kualitas mental dan moral manusia, sehingga diharapkan dengan adanya pencerahan ini seorang individu mempunyai pertahanan diri dan mental yang kuat untuk dapat menghindari melakukan korupsi.Kata kunci: korupsi, akibat, penanggulangan, pegawaiMany factors encourage a person of the State Civil Apparatus (ASN) individuals to commit acts of corruption, one of which is an educational background and social status. It is expected that the higher the level of education, the level of corruption can be suppressed because someone will channel their abilities according to their skills. In addition, the mental level and mastery of an individual. In addition, efforts to reform and enlighten human mental and moral qualities, so that it is expected that with this enlightenment an individual has a strong mental and self defense to be able to avoid corruption.Keywords: corruption, effects, countermeasures, employees
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR Rufia Wahyuning Pratiwi
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7491

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Blitar, dengan beberapa pengaduan masyarakat terkait tentang lalainya mantan suami dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian.  Karena anak adalah manusia kecil yang butuh perlindungan dan butuh diperlakukan secara manusiawi, dan sila kemanuasian yang adil dan beradab maupun misi dalam maqoshidussyariah hifdhul nafsi dan hifdhul nasl (melindungi jiwa dan keturunan) dalam syariah Islam harus terwujud. Tujuan penelitian ini agar supaya para pencari keadilan cerdas dan paham akan hukum serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan hukum guna tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa hasil pertama mengetahui penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusian demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Kedua, mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan.Kata kunci: anak, perceraian, perlindungan, hukum This research is motivated by a number of problems that exist in the Blitar Religious Court, with some related public complaints about the negligence of ex-husband in his obligation to provide for their children after divorce. Because children are little people who need protection and need to be treated humanely, and the precepts of fair and civilized humanity and mission in maqoshidussyariah hifdhul nafsi and hifdhul nasl (protecting souls and offspring) in Islamic sharia must be realized. The purpose of this study is so that justice seekers are smart and understand the law and steps that must be taken in dealing with a legal problem in order to uphold the law and the realization of justice. The results of this study found that the first result found out the cause of negligence in fulfilling child income payments after divorce, so it was necessary to review the judge's decision that could become a benchmark for the existence of a humanitarian spirit for the sake of law enforcement and a sense of justice felt by justice seekers. Second, finding the right solution so that court products in the form of decisions can truly reflect human values, justice which can truly protect the interests of justice seekers.Keywords: child, divorce, protection, law
STUDI PEMIKIRAN PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA TENTANG TRANSFORMASI SYARI’AT ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL Mohammad Masduki
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.11282

Abstract

 Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut perhitungan statistik yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2010, sebanyak 87,18 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran (Mix Legal System), yakni hukum Eropa Kontinental, hukum adat, hukum Islam, dan bahkan Anglo Saxon. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu tokoh nasional dan pakar hukum tata negara yang tertarik dalam persoalan transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang Transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sehingga metode pengambilan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan wawancara langsung. Yusril Ihza Mahendra mengatakan transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional sangat relevan untuk dilaksanakan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Suatu undang-undang akan berjalan dengan baik dan efektif apabila substansinya sesuai dengan keyakinan masyarakat itu sendiri, dimana hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional memerlukan proses perubahan bentuk (transformasi) dan perumusan (formulasi) kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat Quran dan Hadis hukum (syariat Islam) ke dalam hukum nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi). Untuk itu diperlukan institusi-institusi kekuasaan negara atau daulah yang sah yang berfungsi untuk menegakkan norma hukum nasional agar dipatuhi dan dijalankan oleh publik. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang (sebagian) bersumber dari syariat Islam merupakan sebuah proses politik. Hal ini memerlukan kesadaran dengan menumbuhkan jiwa Islami kepada para penguasa, karena mereka yang punya hak dalam perancangan dan pengesahan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Transformasi, Syari’at Islam, Hukum Nasional  Indonesia is a country with a majority Muslim population. Statistical calculations released by the government shows that that 87.18 percent of Indonesia's population is Muslim. However, the current applicable legal system is the Continental European legal system, the Anglo Saxon legal system and a small part of customary law and Islamic law. Yusril Ihza Mahendra is one of the national figures and experts in constitutional law who is interested in the issue of the transformation of Islamic Shari’ah into National Law. This study aims to analyze Yusril Ihza Mahendra's thoughts on the Transformation of Islamic Shari'ah into National Law. The type of this research is normative legal research. So that the taking of legal materials using the library method  is reinforced by direct interviews. Yusril Ihza Mahendra said that the transformation of Islamic Shari’ah into national law was very relevant to implement, considering that Indonesia is a country with a majority Muslim population. Legislative drafting that is in line with the community's beliefs will likely work, whereas Islamic law is the living law in Indonesian society. However various formulation processes are required. That is by formulating the principles of Islamic law and then pouring it into a form that can be implemented in reality. In addition, it is necessary to have institutions of power called legitimate state to impose a legal norm so that it is carried out and obeyed by the public. Furthermore, the process of legislative drafting is the political process. This process requires awareness by cultivating an Islamic spirit of the rulers because they have the right to draft regulation or legislation.Keywords: Transformation, Islamic Shari'ah, National Law
REFORMULASI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Sri Bintang Gelang
Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7627

Abstract

DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana dari pada proses impeachment terhadap Presiden. Dengan proses politik berada DPR dan MPR (DPR proses awal yang memberikan  usulan dan MPR proses akhir yang memutuskan Presiden dapat di imoeacment atau tidak) dan proses hukum berada di Mahkamah Konstitusi (proses pembuktian benar atau tidak telah di lakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan pasal 7A UUD NRI 1945). Sistem pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945 merupakan sistem pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan yakni pertanggungjawaban dengan materi pelanggaran hukum berupa perbuatan hukum pidana dan tindakan politik yang dilakukan dalam masa jabatan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden merupakan pertanggung-jawaban atas perbuatan hukum pidana dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikualifisir sebagai pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi, pemberhentian dari jabatan. Berangkat dari cara berpikir di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Presiden menurut UUD 1945 khususnya Pasal 7A adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang terdiri dari pertanggungjawaban hukum pidana berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan pertanggungjawaban hukum kebijakan Pemerintahan (policy) yakni terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden berupa gagal mengemban amanah rakyat dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Presiden, melanggar UUD dan tidak melaksanakan UU dan peraturan lainnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta tidak berbakti kepada nusa dan bangsa.Kata kunci: Reformulasi, Pertanggunngjawaban Presiden, Sistem Presidensial The DPR, MPR and the Constitutional Court act as implementers of the impeachment process against the President. With the political process in the DPR and the MPR (the initial process of the DPR which provides proposals and the MPR, the final process which decides whether the President can be imitated or not) and the legal process is in the Constitutional Court (the process of proving whether or not there has been a violation of the law as stipulated in article 7A of the Constitution NRI 1945). The President's accountability system after the amendment of the 1945 Constitution is a system of legal accountability in the constitutional system, namely accountability with material violations of the law in the form of criminal acts and political acts committed during the term of office. Therefore, the forms of responsibility of the President are accountability for criminal acts and / or political responsibility due to the inability to fulfill his obligations as President of the Republic of Indonesia, which is later qualified as legal responsibility in the state administration system with the highest sanctions, dismissal from office. Departing from the way of thinking above, the form of responsibility for the President according to the 1945 Constitution, especially Article 7A is a form of legal responsibility consisting of criminal liability in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes or disgraceful acts and legal accountability for Government policies (policy ) that is proven that they no longer fulfill the requirements as President in the form of failing to carry out the mandate of the people and failing to fulfill their obligations as President, violating the Constitution and not implementing laws and other regulations as well as possible and fairly, and not serving the country and the nation.Keywords: Reformulation, President's Responsibility, Presidential System
EKSISTENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Hanafi Hanafi
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.13177

Abstract

 Dalam pemeriksaan perkara pidana, seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan memerlukan pula pengetahuan secara hukum tentang kedudukan dan ruang lingkup keterangannya sebagai ahli dalam sebuah persidangan. Seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam satu persidangan perkara pidana harus memiliki pemahaman yang memadai atas keterangan yang akan diberikannya, karena bisa jadi ahli terjebak memberikan keterangan seolah-olah keterangan yang diberikannya tidak obahnya keterangan “saksi”. Kemungkinan ahli memberikan keterangan layak keterangan seorang saksi bisa berasal dari diri ahli sendiri, bisa pula terjadi karena ketidakmapuannya memilah dan memahami pertanyaan yang diajukan hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum.Kata kunci: keterangan saksi, persidangan, pengetahuan In the examination of a criminal case, an expert presented in the proceedings requires legal knowledge of the position and scope of his testimony as an expert in a trial. An expert in giving testimony in a trial of a criminal case must have sufficient understanding of the information to be given, as it may be that the expert is trapped giving information as if the information he provided does not obey the "witness" description. The possibility of the expert giving the information worthy of the testimony of a witness may come from his or her own expert, may also occur because of his incompetence to sort and understand the questions posed by the judge, prosecutor and legal counsel.Keywords: testimony of witnesses, trial, knowledge
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGEHAHAN ANAK LUAR KAWIN Happy Agung Setiawan
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.13180

Abstract

 Pertimbangan yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 5151/Pdt.G/2012/PA,Kab.Mlg adalah pada kebenaran formil yaitu  sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum tidak pada mencari kebenaran materiil atau kebenaran hakiki berlandaskan keyakinan hati nurani. Masih ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh majelis hakim untuk menentukan mana pihak yang kalah dan mana yang harus dimenangkankan dalam kasus ini diantaranya dengan menggunakan sumpah.Kata kunci: keyakinan hakim, pertimbangan, pengesahan, anak  The considerations formulated by the panel of judges in the decision number 5151 / Pdt.G / 2012 / PA, Kab.Mlg are on the formal truth that is limited to the truth in accordance with the formalities regulated by law not on seeking material truth or the ultimate truth based on the conviction of conscience. There are still steps to be taken by the panel of judges to decide which party to lose and which to be won in this case by using oath.Keywords: judge's confidence, consideration, endorsement, child 

Page 7 of 12 | Total Record : 113

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue