cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 6   7   8   9   10 
PENGANGKATAN ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Hera Nurdiana
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.13181

Abstract

 Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah“, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).Kata kunci: anak, pengangkatan, hukum Islam The concept of adoption in Islamic law does not recognize the adoption of a child in the sense of being an absolute biological child, and that there is only permissible or guardianship for the purpose of treating the child in terms of the love of the provision of "income", education or service in any need not treated as a child bladder (nasab).Keywords: child, rapture, Islamic law
IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DAN FIKTIF NEGATIF Makhtum Yandi Abrory
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.13182

Abstract

 Jawaban yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan adanya pengaturan di dalam UUPTUN yang berimplikasi permohonan tersebut ditolak dan di dalam UUAP permohonan tersebut diterima dianggap dikabulkan maka berimplikasi tidak adanya kepastian hukum, adanya perluasan makna KTUN, adanya dua hukum acara PTUN, kewenangan PTUN, dan berlakunya mengikatnya KTUN. harmonisasi ketentuan di dalam UUPTUN dan UUPTUN dilakukan dengan cara menggunakan teori preferensi, sehingga yang dapat diberlakukan untuk sebagai dasar pengaturan adalah ketentuan di dalam UUAP. Oleh sebab itu perlu dilakukan legislative refiew untuk merevisi UUPTUN.Kata kunci: KTUN, permohonan, sikap diam The answers obtained by the authors in this study that with the arrangement in UUPTUN implicating the application is rejected and in the UUAP the request is accepted considered granted, it implies the absence of legal certainty, the extension of the meaning of KTUN, the existence of two law of the PTUN event, the authority of PTUN, and the enactment of binding it KTUN. harmonization of provisions in UUPTUN and UUPTUN is done by using the theory of preference, so that which can be applied for the basis of arrangement is provision in UUAP. Therefore, legislative refiew needed to revise the UUPTUN.Keywords: KTUN, petition, silence
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA M. Faried Dzikrullah
Negara dan Keadilan Vol 10, No 2 (2021): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.13176

Abstract

 Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga peradilan yang saat ini sedang mengembangkan implementasi keterbukaan informasi publik, meski pada awal implementasinya sempat menghadapi kendala seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, disamping karena banyaknya peraturan yang harus diterapkan dalam keterbukaan informasi publik. Karenanya perlu kiranya masing-masing peraturan tersebut dapat diselaraskan dalam implementasinya di melalui sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.Kata kunci: implementasi, sistem informasi, administrasi perkara The Religious Courts of Malang Regency as one of the judiciary institutions that is currently developing the implementation of openness of public information, although at the beginning of its implementation had faced obstacles in line with the limitations of competent human resources, as well as the number of regulations to be applied in public information disclosure. Therefore it is important that each of these regulations can be adjusted in its implementation through the synchronization of the implementation of the laws and regulations.Keywords: implementation, information system, administration of things 
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Samsun Ninilouw
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16162

Abstract

 Jika dilihat dari beberapa kewenangan Bawaslu, kewenangan penyelesaian sengketa proses merupakan atribusi dari kekuasaan kehakiman (quasi yudisial) yang menjadi mahkota Bawaslu dalam bentuk putusan adjudikasi. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu); dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Probolinggo.Kata-Kunci: Bawaslu, Peran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. When viewed from some of the authority of Bawaslu, the authority to settle disputes in the process is an attribution of judicial power (quasi-judicial) which is the crown of Bawaslu in the form of adjudication decisions. The dispute resolution mechanism for the election process is divided into two mechanisms, namely: first, the dispute resolution mechanism for the election process in Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu which is regulated in Article 466 to Article 469 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Election Law); and second, the dispute resolution mechanism for the election process at the State Administrative Court as regulated in Article 470 to Article 472 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the General Elections Supervisory Body (Bawaslu) in the Dispute Resolution of the 2019 Election Process in Probolinggo City.Keywords: Bawaslu, Role, Dispute Resolution in the Election Process.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Zainal Pradana
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16154

Abstract

 Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan proposal tesis yang berjudul Upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di Wilayah Hukum Polres Sampang).Kata-Kunci: Strategi Satresnarkoba, Penyalahgunaan, Narkotika The role of the police in tackling drug crimes is not only focused on law enforcement but also to all efforts shown to reduce the demand and illicit needs of drugs. Today narcotics abuse is rife in Indonesia. The realization of the eradication of narcotics abuse crime cannot be separated from the role of law enforcement officials alone, cooperation from various parties is needed, among others, is the participation of the community. Based on the background description above, the author is interested in writing a thesis proposal entitled The Efforts of the Reserse and Drug Unit (Satreskoba) in Tackling Narcotics Abuse (in the Sampang Police Jurisdiction).Keywords: Satresnarkoba Strategy, Abuse, Narcotics
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI PERKARA KONSUMEN Rahmad Soleh
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16163

Abstract

 Keberadaan BPSK di setiap kota dan/atau kabupaten merupakan amanat perundang-undangan. Konsumen yang berada di daerah kota dan/atau kabupaten akan mangalami kesulitan untuk meminta perlindungan hak-hak sebagal konsumen karena tidak adanya BPSK. Walaupun sebenamya melalui pengadilan negeri sengketa konsumen dapat diselesaikan. Akan tetapi pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, padahal nilai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peranan Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Perkara Konsumen di Kota Probolinggo yang sedang berlaku secara efektif.Kata-Kunci: BPSK, Perkara, Konsumen The existence of BPSK in every city and/or district is a statutory mandate. Consumers residing in urban and/or district areas will have difficulty requesting protection of their rights as consumers due to the absence of BPSK. Although in fact through the district court consumer disputes can be resolved. However, in general, dispute resolution through the courts requires large costs and takes a long time, even though the value of disputes between consumers and business actors is not large. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Handling Consumer Cases in Probolinggo City which is currently in effect effectively.Keywords: BPSK, Consumer, Cases 
ANALISA YURIDIS KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN PADA PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 Risal Firdiansyah
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16155

Abstract

 Data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pengrusakan atau penebangan kayu hasil hutan telah terbukti mengakibatkan problem yang serius di masyarakat, baik jangka pendek maupun masa mendatang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penceahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: a. menjamin  kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.Kata-Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pembalakan Hutan, Pelaku According to the Ministry of Forestry in 2006, the area of forest that is damaged and unable to function optimally has reached 59.6 million hectares of 120.35 million hectares of forest areas in Indonesia, with the rate of deforestation in the last five years reaching 2.83 million hectares per year. Crimes related to the destruction or logging of forest products have been shown to cause serious problems in the community, both short-term and in the future. In Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning The Eradication and Eradication of Forest Destruction, it is stated that the prevention and eradication of forest destruction aims to: a. ensure legal certainty and provide a deterrent effect for forest destruction actors; b. ensuring the existence of forests in a sustainable manner while maintaining sustainability and not damaging the environment and surrounding ecosystems; c. optimizing the management and utilization of forest products by paying attention to the balance of forest functions for the realization of prosperous communities; and d. increased ability and coordination of law enforcement officials and related parties in handling the prevention and eradication of forest destruction.Keywords: Legal Liability, Logging, perpetrator
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN HOAX DALAM PEMILIHAN PRESIDEN Abang Maulana rosadi
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16164

Abstract

 Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (Hoax). Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, muncul berbagai isu politik dan isu-isu social lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Penelitian ini merumuskan tentang konsep, kualifikasi, dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong dalam pemilu presiden berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian konsep berita bohong menekankan pada ujaran kebencian, kualifikasi pelaku penyebaran berita bohong adalah orang yang mempulikasikan dan mendistribusikan, dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku dikarenakan adanya unsur kesalahan pada pelaku sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.Kata Kunci: Berita Bohong; Pertanggungjawaban; Pemilu Dissemination of information through social media is often used as a tool to spread hatred, blasphemy, slander people, and hoaxes. The Presidential Election (Pilpres) on April 17, 2019, arose various political issues and other social issues that could disturb the peace of society. In criminal responsibility, the burden of responsibility is borne by the perpetrator of the criminal act related to the basis for imposing criminal sanctions. Someone will have the nature of being responsible for an area of things or actions that are against the law. This study formulates the concept, qualifications, and criminal responsibility for spreading fake news in the presidential election based on Law number 19 of 2016 in conjunction with Law number 11 of 2008 on electron transition. This research uses normative juridical. Based on the research results, the concept of fake news emphasizes hate speech, the qualifications of the perpetrators of spreading fake news are those who publish and distribute, and criminal responsibility for the perpetrators is due to an element of error in the perpetrators so that they must be accountable for their actions.Keywords: Fake News; Accountability; Elections
ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK Fathani Ali Hamdan
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16156

Abstract

 Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita  yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI) merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI.Kata-Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi  Every country of law has law enforcement officers including the police who universally have the duty and function of maintaining public security and order in accordance with the provisions of applicable law to realize legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal law. Speaking of narcotics crimes, then we are always faced with the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement officials. Irregularities committed by law enforcement officials (POLRI) are a violation of the code of ethics that is rarely heard but occurs in many POLRI members who are in certain cities that have a densely populated number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police
KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Meliyani Meliyani
Negara dan Keadilan Vol 11, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v11i2.16179

Abstract

 Efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian non-litigasi adalah kajian yang berkaitan dengan efektifnya sebuah hukum dalam mengatur perlindungan terhadap masyarakat. Efektivitas hukum adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris yaitu “efective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari deretan kata di atas adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah prilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berprilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Pelecehan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Kasus pelecehan seksual kerap menjadi pembahasan di sekitar lingkungan sosial, sehingga tidak tabu untuk di dengar, dan pelecehan tersebut korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, Adanya kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di desa masakambing menjadi latar belakang dari penelitian tesis ini. Desa masakambing adalah desa kecil yang berada di utara kabupaten sumenep, desa masakambing, kecematan masalembu merupakan bagian dari wilayah kabupaten sumenep.            Konstribusi dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemecahan dari rumusan masalah yang penulis susun, yakni pertama faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di masakambing, kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan penegakan hukum di Desa Masakambing, ketiga, Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Masakambing. hal ini di perlukan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang menjangkau masyarakat dan bagaimana masyarakat menerapkan hukum di dalamnya.            Masyarakat memilih jalur non-litigasi daripada pada jalur litigasi yang di pandang masyarakat terlalu sulit di jangkau karena akses yang jauh. Untuk itu, peran orang tua di perlukan untuk pengawasan, adanya sosialisasi/seminar mengenai pelecehan seksual dan berbagai macam edukasi mengenai pelecehan seksual, serta masyarakat dan korban kooperatif dalam menegakkan keadilan mengenai tindakan pelecehan seksual terhadap pelaku, sebab, jika di biarkan sebagian masyarakat akan menganggap pelecehan seksual adalah hal yang biasa. Undang- undang nomor 23 tahun 2002 di rubah ke Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak kejahatan seksual, untuk itu perlu  adanya sosilisasi mengenai pentingnya masyarakat memahami isi undang-undang dan kooperatif dalam menegakkan keadilan dan membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.Kata-Kunci: teori efektivitas dan perlindungan hukum, pelecehan seksual, non-litigasi The effectiveness of law enforcement in non-litigation settlements is a study related to the effectiveness of a law in regulating the protection of the community. The effectiveness of the law is an Indonesian vocabulary derived from the English word "efective" which means successfully obeyed, legitimized, elixir and efficacy. From the above line of words is the influence of the law on the community, the essence of the influence of the law on the community is the behavior of the citizens in accordance with the prevailing law. If the community is concerned as expected or that is followed by the law, then it can be said that the law in question is effective. Harassment is the behavior of approaches related to unwanted sex, including requests and other behaviors that verbally or physically refer to sex. Cases of sexual harassment are often discussed around the social environment, so it is not taboo to hear, and the abuse is mostly women and children, There are cases of child sexual abuse in the village of masakambing being the background of this thesis research. Masakambing village is a small village located in the north of sumenep regency, masakambing village, masalembu kecematan is part of sumenep district area.            The contribution of this study is expected to provide a solution to the formulation of problems that the authors compiled, namely the first factors that cause sexual abuse in the scapegoated period, secondly, how to enforce the law against perpetrators of sexual abuse of minors according to child protection laws and law enforcement in Masakambing Village, third, How to prevent the prevention of sexual abuse of minors in Masakambing Village. this is necessary to know the extent to which the law reaches the community and how the community applies the law in it.            People choose non-litigation paths rather than litigation paths that people find too difficult to reach because of remote access. Therefore, the role of parents is needed for supervision, socialization /seminars on sexual harassment and various kinds of education about sexual harassment, as well as communities and victims cooperative in enforcing justice regarding acts of sexual harassment against perpetrators, because, if left some people will consider sexual harassment is commonplace. Law no. 23 of 2002 was changed to Law number 35 of 2014 on child protection and perpu number 1 of 2016 on child protection, discussed about sanctions for perpetrators of sexual crimes, therefore there needs to be a sosying about the importance of the community understanding the content of the law and cooperative in enforcing justice and assisting law enforcement in carrying out its duties.Keywords: theory of effectiveness and legal protection, sexual harassment, non-litigation

Page 8 of 12 | Total Record : 113

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue