cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
 8   9   10   11   12 
EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Ardjawas; Moh. Muhibbin; Sunardi
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20342

Abstract

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Maka, upaya dalam proses penyelenggaran pemerintahandesa, dilihat dari ekeftivitas kinerja kepala desa untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi misi kepala desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, Visi misi merupakan fokus dan arah bagi pemerintahan secara keseluruhan termasuk bagi kinerja kepala desa. Dengan demikian, yang menjadi penelitian yaitu : Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Kepala Desa, dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa. Metode penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder.Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling menggunakanpurposive sampling.Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan baik dengan dilihat dari berbagai aspek. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa yaitu cara berpikir masyarakat untuk meningkatkan SDM, partisipasi, taraf pendidikan, kerja sama yang baik, serta rasa tangung jawab bersama yang masyarakat dan perangkat desa. Adapun gaya kepemimpinan kepala desa sangat mendukung berjalannya visi misi
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA Muhammad Habibi
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20352

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dalam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan maka terjadinya dua hal sekaligus yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan, bentuk kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang berlanjut yang artinya memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara normatif keluarga bertujuan untuk memberikan rasa aman pada setiap anggotanya sebagaimana fungsi keluarga. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah yang pertama Bagaimana Modus Operandi dari Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan yang kedua Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang menjadi rahasia publik. Kasus yang ter-lihat d masyarakat hanya sedikit dibandingkan kasus yang terjadi sebenarnya. Kuatnya budaya patriarki di kehidupan social membuat keberadannya tidak ditemukan. Kekerasan yang terjadi pada kasus ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang factor utamanya adalah terdakwa emosional dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Merupakan bentuk putusan Ultra Petita dimana dalam penjatuhan pidana hakim melebih batas maksimal ancaman pidana yang ditetapkan yang seharusnya hakim tidaklah melebih ancaman hukuman karena dapat melanggar asa legalitas dalam hukum pidana.
EFEKTIFITAS HUKUM PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI Yuliati Fatimah
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20442

Abstract

Meski sudah bertahun tahun pelaksanaan pengalihan suatu jenis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dari pusat ke pemerintah daerah. Namun hingga kini masih terdapat sejumlah kendala dan hambatan, sehingga perolehan pajak BPHTB di Kota Batu tidak maksimal untu menunjangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa kendala tersebut dapat timbul dari pihak mana saja, baik yang bersumber dari kekurangsiapan pemerintah pusat, kekurangsiapan pemerintahdaerah, kondisi di lapang, dan lain-lain. Kendala yang timbul perlu mendapat penanganan segera dan dicarikan pemecahannya untuk kelancaran pemungutan pajak daerah. Serta masalah yang sering kali terjadi yaitu pengurangan nilai transaksi pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mendapatkan hasil obyektif, dengan pendekatan yuridis sosiologi yaitu dengan mengkaji Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, di Kota Batu meski terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tapi belum efektif karena belum adanya perolehan payung hukum yang jelas, walaupun telah terjadi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini karena PERDA BPHTB yang ada belum mengatur tentang tata cara pembayaran BPHTB secara rinci dan jelas. Serta lemahnya koordinasi antar stake holder yang terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan Kota Batu.
EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD KOTA CIREBON Septiawan, Hafidz
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.20733

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran efektivitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Dalam penelitian ini, efektivitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dan biaya serta kemandiiran yang dimiliki oleh para Aparatur, serta peneliti juga mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat didalam proses Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan serta mendeskripsikan bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kota Cirebon dengan mengacu pada kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dan biaya serta kemandirian yang dimiliki para Aparatur.   Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana tahun (2014:33), dimana anlisis data ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan dan sumber-sumber data sekunder lainnya serta melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara yang mendalam (interview indeep). Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kota Cirebon sudah cukup efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan karena Aparatur sudah bisa menunjukkan hasil kerja yang cukup maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kedisiplinan kerja dan kemampuan kerja meskipun masih ada sebagian kecil Aparatur yang kurang maksimal dalam bekerja. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah tersedianya sarana dan prasarana serta komunikasi yang baik dengan atasan sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kejenuhan dalam melakukan pekerjaan.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PEMBERIAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Hamdani, Achmad
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.19975

Abstract

  Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana mengenai pemberian sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah kajian normative yang dijabarkan secara deskriptif. Berbagai sumber diolah dalam penelitian ini seperti perundang-undangan, norma, buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel penelitian. Dalam studi ini, hasil yang didapatkan adalah di Indonesia, tidak mengherankan jika penanganan masalah lingkungan relatif lambat karena sanksi administratif bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dimana kekuatan koersif pemerintah menggunakan sarana untuk mendorong kepatuhan hukum atau dengan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum tanpa harus menghukum pelaku melalui hukuman yang menimbulkan efek jera melalui hukuman. Potensi hukum pidana lingkungan sebagai instrumen primum remedium untuk melindungi tatanan ekologi semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran politik warga negara tentang bahaya kerusakan lingkungan. Dalam situasi tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai senjata pertama ketika instrumen hukum lain seperti perdata atau administrasi dianggap tidak mampu mengatasi kejahatan lingkungan yang sistematis dan menimbulkan kerugian material yang luas. Kata kunci: Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Sanksi    
MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM RATIFIKASI PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS DI INDONESIA Moh. Harish Mubrizul Haq
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i2.20034

Abstract

Penelitian tentang “Model Law On Cross Border Insolvency Sebagai Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia” ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pembaharuan peraturan hukum kepailitan terkait kepailitan lintas batas apabila Indonesia meratifikasi Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL. Metodologi penelitian dalam tesis ini adalah “yuridis normatif” yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait permasalah kepalitan lintas batas. Pokok permasalahan dalam kepailitan lintas batas salah satunya timbul dikarenakan debitor yang menjalani proses kepailitan di suatu negara memiliki aset di luar yurisdiksi pengadilan negara tempat tinggal debitur. Pelaksanaan proses kepailitan terhadap aset yang di luar negeri tersebut kemudian terhambat oleh hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Saat ini ASEAN belum memiliki peraturan kepailitan batas yang saling mengikat untuk beberapa Negara dibawah naungannya menyelesaikan permasalahan tersebut. Model Law on Cross Border Insolvency with guide to Enacthment adalah sebuah model hukum kepailitan lintas batas yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa melalui UNCITRAL yang bertujuan untuk menjadi rujukan negara-negara dunia dalam usaha modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan nasional masing-masing. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut : 1) Model Law On Cross Border Insolvency yang dikeluarkan oleh UNCITRAL dapat menjadi solusi dalam upaya melakukan pembaharuan dan harmonisasi hukum kepailitan dikarenakan Model Law ini berisi tentang pokok-pokok penyelesaian kepailitan lintas batas antara lain : akses, pengakuan, bantuan, kerjasama dan kordinasi. Selain itu Model Law tidak memberikan batas yurisdiksi suatu Negara terkait pelaksanaan putusan kepailitan, melainkan lebih menekankan pada tujuan untuk menseragamkan peraturan dalam penerimaan putusan persidangan kepailitan asing (foreign proceeding) di suatu Negara. 2) Ketetentuan kepailitan lintas batas sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menganut asas teritorialitas yang membatasi lingkup yurisdiksi pengadilan di suatu Negara sehingga perlu dilakukan ratifikasi dari peraturan Model Law On Cross Border Insolvency terkait aturan-aturan mengenai pengakuan proses peradilan kepailitan dan putusan pailit asing, yurisdikisi dan kerjasama antar pengadilan nasional dengan pengadilan dan perwakilan asing serta penerapan eksekusi putusan pengadilan kepailitan asing.. Model Law tersebut menganut prinsip fleksibilitas sehingga memberikan ruang kepada suatu Negara untuk dapat memodifikasi peraturan kepailitan lintas batas sesuai dengan kebutuhan.
KEBIJAKAN MERUBAH KEBIASAAN MASYARAKAT DENGAN MENERAPKAN STANDART PROTOKOLER PENCEGAHAN VIRUS COVID-19 MELALUI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Moh. Mujib
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20911

Abstract

Pada iawal itahun i2020 iini, idunia idikejutkan idengan iwabah ivirus corona i(Covid-19) iyang menginfeksi ihampir iseluruh inegara idi idunia. iWHO semenjak iJanuari 2020 itelah menyatakan idunia imasuk ike idalam idarurat global iterkait ivirus iini. Di iIndonesia isendiri Pemerintah itelah imengeluarkan status idarurat ibencana melalui iKeppres iNomor i12 iTahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Namun demikian, masih masyarakat Indonesia iyang menganggap ienteng ivirus iini, idengan itidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah, yang menyebabkan semakin tingginya angka pasien positif Covid-19, hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12iTahun 2020 itentang iPembatasan iSosial Berskala iBesar idalam irangka iPercepatan Penanganan iCorona iVirus iDiseas i2019 i(Covid-19). Terbitnya PP tersebut, diikuti oleh seluruh pemerintah daerah kota/ kabupaten se-Indonesia, tak terkecuali Pemerintahan Kota Surabaya, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota iSurabaya iNomor i16 iTahun i2020 itentang iPembatasan iSosial Berskala Besar. Dari hasil kajian disimpulkan Kebijakan Pemerintah iKota iSurabaya dalam melaksanakan iPeraturan Walikota iSurabaya iNomor i16 iTahun 2020 itentang Pembatasan iSosial iBerskala iBesar menjadi pilihan utama pemerintah kota Surabaya dalam menangani dan meminimalisir penyebaran covid 19.
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Luqman Wahyudi
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20912

Abstract

Penelitian tentang “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Menghadapi PILKADA serentak tahun 2024” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia adalah berkaitan dengan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan kebutuhan hukum karena lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tercatat pernah menolak menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Sehingga keberadaan Lembaga yang khusus menangani sengketa hasil pemilihan kepada daerah menjadi kebutuhan hukum untuk segera direalisasikan dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. Pertama aspek faktor kebutuhan hukum (legal requirements factor), Kedua, faktor kebutuhan kelembagaan (institutional needs factor), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di Mahkamah Konstitusi, sehingga keberadaan Lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada sangat urgen untuk segara direalisaikan.
PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Darwis Muhamad
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20913

Abstract

Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum adalah bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemykan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan kemampuan bertanggungjawab pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan atau mewakilinya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang. Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang terhadap seseorang, sekelompok orang, atau korporasi, bilamana tidak memenuhi unsur yang menurut pengaturannya memang patut dan harus memenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
REKONSTRUKSI SYARAT FORMIL DOMISILI PARA PIHAK DALAM GUGATAN SEDERHANA BERBASIS PADA KEMUDAHAN BERUSAHA DAN COURT EXCELLENCE Samino
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.21072

Abstract

Penelitian tentang Rekonstruksi Syarat Formil Domisili Para Pihak dalam Gugatan Sederhana Berbasis pada Kemudahan Berusaha dan Court Excellence membahas tentang (1) Apa korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha? (2) Apakah pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana sudah dapat mewujudkan pada kemudahan berusaha dan court excellence? (3) Bagaimana bentuk rekonstruksi pengaturan kriteria domisili para pihak pada gugatan sederhana berbasis pada kemudahan berusaha dan court excellence? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang meneliti dan mengkaji norma yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan berupaya meneliti tentang korelasi persyaratan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan asas kemudahan berusaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini adalah: pertama, korelasi antara syarat domisili para pihak dalam gugatan sederhana dengan kemudahan berusaha adalah syarat formil domisili dalam gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang mudah dalam penyelesaian sengketa. Kedua, perspektif kemudahan berusaha dan court excellence, pengaturan domisili para pihak dalam gugatan sederhana dipandang masih berpotensi memunculkan proses penyelesaian sengketa secara inefektif dan inefisien serta belum mampu memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sebagai standar court process proceedings. Ketiga, rekonstruksi syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana perspektif kemudahan berusaha dan court excellence adalah konstruksi norma yang memberikan pilihan-pilihan prosedur dalam pendaftaran perkara gugatan sederhana ketika penggugat tidak berdomisili yang sama dengan tergugat. Norma tersebut dikonstruksikan dalam bentuk pengaturan “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui e-court atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik”.

Page 10 of 12 | Total Record : 113

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue