cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
BENTUK-BENTUK PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN (PEMBERANTASAN) PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 H.M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.851

Abstract

Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua bentuk tindakan yang dilarang, yaitu kejahatan menghasilkan uang haram itu sendiri  serta pencucian uang haram dengan cara  menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah. Bentuk kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan maupun yang lainnya, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.
EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKTAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA Yoga Adi Pramudhito
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.859

Abstract

Naskah ini berjudul Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membinaan Narapidana di Indonesia. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana setelah melalui putusan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari naskah ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam membinaan narapidana. Penyelenggaran pembinaan dimulai dengan tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan, dan adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
KAJIAN NORMATIF TENTANG IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Mustating Daeng Maroa; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum perceraian suami-istri yang terjadi karena adanya cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena seluruh data yang diperoleh dan dianalisis bersumber  dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implikasi hukum perceraian yang timbul dari cerai talak adalah bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah melunasi mahar dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan selama masa iddah suami memiliki hak rujuk kepada istrinya. Sedangkan implikasi hukum  cerai gugat adalah bekas istri tidak berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya dan bekas istri tidak memiliki hak rujuk sehingga bila pasangan tersebut mau hidup bersama lagi dalam ikatan pernikahan maka mereka harus kawin kembali sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan
PERTANGGUNGJAWABAN MAKELAR DAN KOMISIONER KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN HUKUM DAGANG INDONESIA Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.834

Abstract

Brokers and Commissioners as intermediary traders have significant differences in terms of obligations to third parties, apart from having similarities in terms of objectives. Each of these intermediate traders has their own responsibilities and rules in carrying out their duties and obligations for goods or services that are defective and legally unsafe. This study aims to specifically discuss and analyze the two jobs as intermediary traders in the realm of legal science because errors often occur. This study uses a normative method with descriptive and qualitative approaches based on existing literature sources and research data. After going through discussion, analysis, and comparison, findings were obtained about the similarities between brokers and commissioners in terms of their objectives and essence. Apart from that, it was also found that there were differences in accountability between brokers and commissioners, which resulted in different impacts on an engagement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI Rahmat Setiawan; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.922

Abstract

Kedudukan hukum guru bukan pegawai negeri sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru pegawai negeri sipi dan bukan pegawai negeri sipi keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap pegawai negeri sipi, Pegawai tetap non pegawai negeri sipi. Namun kedua status kepegawaian tersebut merupakan  pendidik profesional. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai belum berjalan, meliputi Perlindungan terhadap pemutusan kerja, Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar, dan Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN LUWUKSALAKAN (Studi pada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk) Moh. Chandra Ladjaini; Nirwan Moh. Nur; Ridwan Labatjo
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan Lintasan Luwuk−Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Luwuk. serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dilokasi penelitian. Adapun pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa  angkutan penyeberangan lintasan Luwuk−Salakan meliputi tanggung jawab atas kelaiklautan kapal dan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal. Apabila terjadi kecelakaan atau kematian akibat yang ditimbulkan oleh pihak pengangkut, maka pengangkut  bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepanjang bukan karena kesalahan atau kelalaian penumpang Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri atas faktor pendukung adalah komitmen perusahan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman penumpang dan belum ada video tutorial penggunan life Jacket.
PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS Nur Syamsiah nur
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.840

Abstract

The purpose of this research is to find a formula to manage the land border area between Indonesia and Malaysia in Sambas Regency. The present border area region issues involve national and state sovereignty as well as mechanism in magement of border areas. There is also an issue that concern the direct interests of border society. The occurrence of these issues as a result of not fully managed. To make land border area between Indonesia and Malaysia in Sambas district better,  need some things that to do such as creating policies regulating to manage of border areas, maximize the role of the central government, provincial government, city government, society and border area management institutions. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue