cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Saputra
Contact Email
wahyu@iainponorogo.ac.id
Phone
+6282230400101
Journal Mail Official
alsyakhsiyyah@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos: 63492, Telp. (0352) 3592508
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 27156699     EISSN : 27156672     DOI : https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al Syakhsiyyah (Journal Of Law and Family Studies) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2 kali dalam setahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah pemikiran yang terbuka bagi semua kalangan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berupa tulisan-tulisan ilmiah tentang pemikiran konseptual, kajian pustaka, maupun hasil penelitian dalam bidang hukum dan hukum keluarga Islam yang belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 163 Documents
 10   11   12   13   14 
HISTORISITAS DAN TUJUAN ATURAN MAHAR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM SYAHPUTRA, ALI
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.6001

Abstract

Abstrak: Tulisan ini mengkaji secara historis aturan mahar dalam perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Penentuan mahar di berbagai negara merupakan hasil ijtihad dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar merupakan kewajiban calon mempelai pria yang akan diberikan kepada calom mempelai wanita, jenis dan besarannya ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Penulisan artikel ini untuk mengetahui implementasi mahar di Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim dan konsep mahar diberbagai negara muslim laninnya.
Analysis of Guarantee’s Rights in Marriage by Perspective of Womens’s Study Center of Sunan Kalijaga UIN: A gander Perspective Study Abdilah, Nadhruna'im
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6070

Abstract

Based on the changing meaning of ijbar, which the majority of Indonesians equate with ikrah, especially from the gender perspective of the Women's Study Center at UIN Sunan Kalijaga, researchers are encouraged to do the following research . From the perspective of gender institutions, what is the development of the implementation of Ijbar rights in Indonesia today? Equality, UIN Sunan Kalijaga Women's Studies Center? (3) Women's human rights degraded as a result of forced marriage as a result of the use of ijbar in marriage, based on the perspective of UIN Sunan Kalijaga's Center for Women's Studies What are the legal protections for the research? As a research type, we have adopted a field research with a statutory formal approach. The data analysis method uses descriptive analysis in multiple stages such as pre-study, data processing, data validity check and data analysis. All data were obtained by observation and interview methods. The research showed that after the enactment of the Marriage Law and the compilation of Islamic law, absolute rights to izibals became unenforceable in Indonesia. Many articles indicate that permission for newlyweds or would-be couples is an important part of the wedding ceremony itself. According to UIN Sunan Kalijaga's Center for Women's Studies, Ijbar's conception of her Fiqh There are legal grounds. The basis is in the hadiths of the Prophet found in various hadith books. As one of the concepts forming the legal basis of fiqh in relation to the rule of law, fiqh experts hold mixed opinions on forced marriage (ijbar). The Women's Studies Center at UIN Sunan Kalijaga offers her two types of legal protection in terms of Islamic law to women whose human rights have been violated as a result of marriage to Ijbar rights. First, all women have an equal right to choose a partner. Second, women may be asked by their guardians permission to marry without their knowledge or consent.
Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama Saifullah, Saifullah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6104

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemikiran fiqh tentang nikah beda agama dalam tafsir al-Manar dan Fiqih Lintas Agama, serta upaya ijtihad dalam menyelesaikan masalah tersebut. Isu yang dihadapi adalah ketidaksepakatan di antara ulama mengenai hukum nikah wanita Muslimah dengan pria nonmuslim (Ahli Kitab). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasyîd Ridlâ dalam al-Manar memperluas cakupan makna Ahli Kitab dalam konteks pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Penulis Fiqh Lintas Agama setuju dengan ketiadaan dalil sharih mengenai keharaman pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab dan menilai keberlakuan hukum terkait berdasarkan konteks yang berbeda. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengkaji implikasi pemikiran dan upaya ijtihad ini dalam pemahaman dan praktik hukum nikah beda agama dalam komunitas Muslim saat ini.
Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah Maratus, Nuril Farida
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6130

Abstract

Hubungan antara hukum agama dan hukum negara masih menjadi topik yang aktual. Praktik perkawinan sirri masih ada meskipun ada syarat administratif dan keagamaan yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini selain mendeskripiskan bagaimana praktik perkawinan Sirri di Wonodadi, juga ingin memberikan pemahaman hukum yang holistik untuk mendialogkan antara agama dan negara yang terkesan masih dipahami secara dualistik dalam memahami syarat perkawinan. Sumber primer penelitian berasal dari beberapa pasangan yang melakukan nikah dengan masing-masing motivasinya, juga dilengkapi dengan sumber skunder atau referensi tertulis lain untuk memperkuat analisis. Dualisme otoritas dalam pelaksanaan perkawinan terjadi karena kurangnya koordinasi antara PPN dan ulama setempat. Praktik nikah sirri dapat terjadi karena lemahnya kontrol lembaga negara dan keterbatasan KUA dalam menjalankan tugas fungsionalnya.
Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Sutopo, Umarwan; Basri, Achmad Hasan
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan Negara serta relevansi hubungan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kaitannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normative dengan pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan melalui Al Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Kiyas serta perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam dan negara keduanya merupakan hal berbeda, pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW. Di Indonesia, relasi keduanya tampak dalam sejarah negara ini, pertentangan pemikiran tokoh agamawan dan nasionalis muslim di awal-awal kemerdekaan maupun kontak bersenjata mewarnai bukti relasi keduanya. Namun demikian, pada akhirnya, mayoritas muslim tidak memandang bahwa agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru perlu dielaborasikan dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Lahirnya kementrian agama, Peradilan agama, UU Pernikahan, maupun perda-perda syariah adalah bentuk-bentuk relasi yang relevan antara agama dan negara di Indonesia.This paper examines the relationship between religion and the state and the relevance of these relationships in the life of the nation and state, as well as their relation in Indonesia. This study uses a descriptive normative research method with a conceptual approach and an approach through the Qur'an, Hadith, Ijma' and Kiyas as well as legislation. The research findings show that Islam and the state are two different things, the first is a religion that is transcendental and sacred while the second is the result of human civilization in regulating human relations. However, in its development there is a unique kind of dialectic, where the scholars and scholars are of the view that the two have a strong relationship not only from the conclusions of contemporary scholars, but also having a long history since the time of the prophethood of Muhammad SAW. In Indonesia, the relationship between the two is evident in the history of this country, the conflicting thoughts of religious figures and Muslim nationalists in the early days of independence and armed contact coloring the evidence of their relationship. However, in the end, the majority of Muslims do not see that religion (Islam) and the state do not need to be contradicted. Both actually need to be elaborated in a beautiful combination. Islam can be used as the basis of a holy spirit in the administration of power or government. The birth of the Ministry of Religion, the Religious Courts, the Marriage Law, as well as Sharia Regional Regulations are forms of relevant relations between religion and the state in Indonesia. 
MANAJEMEN KONFLIK SINGLE PARENT MOTHER (Perspektif Sosiologi dan Maqashid Syariah) Yuniar, Meli Dwi
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.6179

Abstract

Abstract: Ideally, a family has a complete structure consisting of father mother and children, but in fact there are conditions where someone must take on the role of a single parent. This research was conducted looking at the phenomenon of our society today, which is one of the changes that occur in family institutions, namely the increasing presence of single parents or single parents. Apart from the care that is carried out alone, but also from the pattern of providing income and educating. This study aims to explore in more depth the problems of working mothers as well as single parents from a sociological and maqashid sharia perspective. The method used is literature research method with qualitative approach. The results of this study describe from two perspectives, namely sociology and maqashid sharia. When viewed from a sociological perspective, mothers usually work because of urgent economic conditions. As for when viewed from the maqashid sharia perspective, the 6 types of safeguards in maqashid sharia play a major role in creating new problems or even minimizing them.Keywords: Single Parent; Sociology; Maqashid SyariahAbstrak: Idealnya, sebuah keluarga memiliki struktur yang lengkap terdiri dari ayah ibu dan anak, namun faktanya ada kondisi dimana seseorang harus mengambil perannya sebagai orang tua tunggal. Penelitian ini dilakukan melihat dari fenomena masyarakat kita saat ini yang merupakan salah satu perubahan yang terjadi dalam lembaga keluarga yaitu semnakin banyaknya keberadaan orang tua tunggal atau single parent. Selain dalam hal pengasuhan yang dilakukan sendiri, namun juga dari pola pemberian nafkah dan mendidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang problematika ibu bekerja sekaligus sebagai single parent dalam perspektif sosiologis dan maqashid syariah. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjabarkan dari dua perspektif, yakni soiologi dan maqashid syariah. Jika ditinjau dari perspektif sosiologi biasanya ibu bekerja disebabkan karena kondisi ekonomi yang mendesak. Adapun jika ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah, maka 6 jenis penjagaan dalam maqashid syariah berperan besar dalam melahirkan problematika baru atau justru meminimalkannya.Kata Kunci: Single Parent; Sosiologi; Maqashid Syariah
Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Ramadhani, Irwan; Nahrowi, Nahrowi
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah meninjau penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materiil dari Penetapan Nomor:916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Isu yang muncul adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya mengizinkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kristen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pertama, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi sahih atau autentik. Namun dalam pertimbangan hukumnya melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusannya bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi. Sehingga amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama. Kedua, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, hakim menggunakan interpretasi subsumptif, interpretasi sistematis logis dan interpretasi teleologis atau sosiologis, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran soziologische rechtsschule.
Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam Afrilian, Andre; Khairul Akmal, Khairul; Rizal, Muhammad Akmalul
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v6i1.6337

Abstract

Legal reforms carried out by Islamic countries since the beginning of the 20th century starting with Turkey in 1917, then Egypt (1920 and 1929), Jordan (1951), Syria (1953) and Tunisia in 1956 with the publication of the Code of Personal Status Law or Majallah al-Ahwal ash-Syakhsiyah. Then several countries in Asia such as Indonesia Malaysia and others. The material of family law reform in general is about marriage registration because it did not exist at the time of the prophet or the companions and the classical fiqh books. If reviewed, marriage registration has positive values for the sake of order and convenience in this modern era. This research is a library research that examines legal issues by relying on secondary materials, analyzing and then concluding using the theory of legal modernization. In this paper, the author tries to classify the provisions of marriage registration based on three sides, the law of marriage registration, sanctions and registration mechanisms in various Muslim countries and identify the extent to which some Islamic countries depart from the teachings of classical fiqh in reforming family law. The regulation of marriage registration is different in every Muslim country, some of which strictly enforce it so that it determines it as a crime for violators or only makes registration as an administrative requirement, while in terms of the mechanism it is also applied differently in each country.
Guarantee’s Right In Marriage By Perspective Of Women’s Study: A Gender Perspective Abdilah, Nadhruna'im; Yuni, Kusnul Ciptanila
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v6i1.6640

Abstract

Departing from the shift in the meaning of ijbar which is identified with ikrah by most Indonesian people, especially in the gender perspective, the center for women's studies UIN Sunan Kalijaga, encourages researchers to conduct a study on the development of the implementation of ijbar rights in Indonesia today as well as legal regulations regarding the implementation of ijbar rights in marriage which are still a tradition in Indonesia and legal protection for women's human rights that have been degraded as a result of forced marriage as a consequence of the application of ijbar in a marriage. The type of research used is field research with a legal-formal approach. The results showed that the absolute right of ijbar thereafter should no longer be exercised in Indonesia after the birth of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. From a number of chapters it is clear that the permission of the bride and groom, or prospective husband and wife, is an important component of the marriage itself. The concept of ijbar has a legal basis in fiqh, fiqh experts have different opinions about forced marriage (ijbar). Center for Women's Studies UIN Sunan Kalijaga provides two types of legal protection for women whose human rights are violated because of marriage with ijbar rights from the point of view of Islamic law. First, every woman has the same right to choose her partner. Second, a woman may ask her guardian's permission to marry her without his knowledge or consent.
Praktik Pengasuhan Anak Di Desa Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak Septiari, Mutiara; Ramadani, Ramadani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengasuhan anak dari orang tua sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasal 6 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Selain itu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya orang tua, buruh brondolan sawit untuk memperoleh pendidikan dan dukungan oleh lingkungan dan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengembangkan pola asuh yang lebih positif dan terlibat, serta menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Pasal 6 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KHI Pasal 98 Ayat 1 memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari pola asuh yang otoriter atau kekerasan terhadap anak. Undangan-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan Bilamana tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat melaksakan tanggung jawab terhadap anak maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.

Page 12 of 17 | Total Record : 163

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue