cover
Contact Name
Fariz Al-Hasni
Contact Email
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Phone
+6285934327883
Journal Mail Official
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Berugak Journal, Jln. Pendidikan No. 35, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
ISSN : 20881169     EISSN : 27146391     DOI : https://doi.org/10.20414/alihkam
Core Subject : Religion, Social,
Al-Ihkam Journal is one of the Faculty Sharia journals of the Departement Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Mataram, which intensely tries to respond, criticize, and comprehensively analyze related issues in contemporary Islamic Family Law from various scientific perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 152 Documents
URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI KUA BUNGAH GRESIK luluk lu'luah maknunah; naili velayati; hudi hidayat
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15635

Abstract

Pencatatan nikah merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan siri dengan alasan menganggap perkawinan agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi perempuan yang kesulitan memperoleh hak nafkah, hak waris, perlindungan hukum, maupun hak anak terkait administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencatatan nikah sebagai upaya perlindungan hak perempuan di KUA Bungah Gresik serta memahami peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah memiliki peran penting dalam memberikan legalitas perkawinan, kepastian hukum, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam keluarga. Perempuan yang memiliki buku nikah lebih mudah memperoleh hak-haknya apabila terjadi perceraian, penelantaran, maupun sengketa rumah tangga. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik pernikahan siri tetap terjadi. KUA Bungah Gresik berupaya mengatasi hal tersebut melalui sosialisasi, pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta pendampingan proses isbat nikah bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya dipahami sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga.
BATAS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT TUNTUTAN GAYA HIDUP: STUDI PUTUSAN NO.158/PDT.G/2026/PA.PT Anggit Febianto; Triandi
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15667

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewajiban nafkah suami dalam perkara perceraian akibat tuntutan gaya hidup, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Pati No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt sebagai objek kajian. Masalah utama yang dijawab adalah bagaimana konstruksi normatif batas kewajiban nafkah suami dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, bagaimana pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menilai tuntutan gaya hidup sebagai pemicu perceraian, serta bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas nafkah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis serta evaluasi preskriptif terhadap pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt secara yuridis telah sejalan dengan hukum positif karena hakim tidak menempatkan tuntutan gaya hidup sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya merumuskan tolok ukur yang jelas mengenai pendapatan suami, besaran nafkah yang telah diberikan, kebutuhan riil istri, dan batas antara kebutuhan layak dengan tuntutan konsumtif. Keterbatasan prosedural perkara verstek juga memengaruhi kedalaman pertimbangan karena hakim hanya memperoleh keterangan dari pihak yang hadir, meskipun kewajiban pembuktian tetap harus dijalankan secara cermat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami harus dimaknai secara proporsional, yakni melindungi hak istri atas nafkah yang layak tanpa mengubah kewajiban suami menjadi beban konsumsi yang tidak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka teoritis dan praktis bagi hakim, mediator, advokat, dan pembuat kebijakan dalam menilai sengketa nafkah kontemporer secara lebih terukur, adil, dan responsif terhadap perubahan gaya hidup keluarga modern.