cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER" : 7 Documents clear
PILKADA SERENTAK DARI PERSPEKTIF KONFLIK Fanila Kasmita Kusuma
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.174 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.888

Abstract

This article discusses simultaneous local elections from a conflict perspective. The process of democracy (electoral), conflict is a necessity because every individual or social group has different interests, understandings, and values. Conflict is relatively easy to come from more complex social bases. Democracy is also believed to be a means of transforming conflict. The research method used is normative legal research, with a statute approach and conceptual approach. Analyzed descriptively qualitatively. As for the results of research, that democracy seeks to transform conflict in the form of violence toward the voting booths, from coercive to persuasive. However, democracy and conflict are actually two things that are not easily connected. From many experiences, it is not easy to prove that democracy can be a trigger for conflict, although it can be claimed that the escalation of conflict is caused by political liberalization at work in the democratic process. The existence of a natural conflict for a democratic process. It becomes dangerous if the conflict is repressive and takes the form of violence.Keywords: conflict; simultaneous local election.AbstrakArtikel ini membahas tentang pilkada serentak dari perspektif konflik. Proses demokrasi (elektoral), konflik merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau kelompok sosial memiliki kepentingan, pemahaman, dan nilai yang berbeda-beda. Konflik relatif mudah hadir dari basis sosial yang lebih kompleks. Demokrasi juga diyakini sebagai sarana untuk mentransformasikan konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan statute approach dan conceptual approach. Dianalisis secara  deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian, bahwa demokrasi berupaya mentransformasikan konflik yang berwujud kekerasan ke arah bilik suara, dari memaksa (coercive) ke persuasif. Meski demikian, demokrasi dan konflik sebenarnya juga merupakan dua hal yang tidak mudah dihubungkan. Dari banyak pengalaman yang ada, bukan hal yang mudah membuktikan bahwa demokrasi dapat menjadi pemicu konflik, walaupun dapat diklaim bahwa eskalasi konflik disebabkan oleh liberalisasi politik bekerja dalam proses demokrasi. Eksistensi konflik wajar bagi suatu proses demokrasi. Menjadi berbahaya jika konflik sudah represif dan berwujud kekerasan (violence).Kata kunci: konflik; pilkada serentak.
TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMIDANAAN DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP Fahrurrozi Fahrurrozi; Abdul Rahman Salman Paris
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.134 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.889

Abstract

This study discusses the forms of crime in the context of criminal acts or the comparison of criminal acts (same loop) that occur in society. This happens where one person commits a crime, but it is not uncommon for one person to commit several functional crimes at the same time in the same place. On the other hand, there is also one person who determines the number of crimes at different times in different locations which in criminal law is known as the term of criminal acts or sharing criminal acts (same loop) or in Dutch is same loop van Strafbare Feiten. This study uses a normative method using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that there are three forms of criminal acts namely Concursus Idialis, continuing actions and realist Concursus while the penal system in the proportion of criminal acts can be applied to three methods, namely Stelsel absorption, cumulative Stelsel, and limited cumulative Stelsel.Keywords: criminal code; criminal system; joint crime. AbstrakPenelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (samenloop) yang terjadi di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Disisi lain, ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (samenloop) atau dalam bahasa belanda ialah sameloop van strafbare feiten. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perbarengan tindak pidana yaitu concursus idialis, perbuatan berlanjut dan concursus realis sedangkan sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana dapat diterapkan tiga stelsel yaitu stelsel absorpsi, stelsel kumulasi dan stelsel kumulasi terbatas.Kata kunci: KUHP; sistem pemidanaan; perbarengan tindak pidana.
KONSEKUENSI MARRIED BY ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Mappanyompa Mappanyompa
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.639 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.890

Abstract

This article discusses married by accident, which is a marriage that is forced to be carried out between a pair of men and women because the woman is already pregnant, their parents must marry her, in order to cover up their disgrace in the community. Using juridical-normative research methods. The results of the study are, first, the law of being married by accident is permitted both by positive law and Islamic law, secondly, the position of a married by accident child becomes a legitimate child in the perspective of positive law, and an illegitimate child in the perspective of Islamic law. Third, in a positive legal perspective, the legal guardianship and inheritance rights of a daughter from married by accident are her biological father and inheritance rights from her parents, whereas in Islamic legal perspective the child resulting from married by accident biological father has no right to give heirs and is not entitled also be the guardian of the child.keywords: Islamic law; married by accident; positive law. AbstrakArtikel ini membahas tentang married by accident, yaitu pernikahan yang terpaksa dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan karena perempuannya sudah hamil terlebih dahulu, orang tua mereka harus menikahkannya, dalam rangka menutupi aib mereka di masyarakat. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian, pertama, hukumnya married by accident di bolehkan baik oleh hukum positif dan hukum Islam, kedua, kedudukan anak married by accident menjadi anak sah dalam perspektrif hukum positif, dan anak tidak sah dalam  perspektif hukum Islam. Ketiga, dalam perspektif hukum positif, hak wali dan hak waris anak perempuan dari married by accident adalah ayah biologisnya dan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak hasil dari married by accident ayah biologis tidak berhak memberikan waris dan tidak berhak pula menjadi wali anak tersebut ketika menikah.kata kunci: hukum Islam; hukum positif; married by accident.
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah) Hery Zarkasih; Mirza Amelia
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.49 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.891

Abstract

This article discusses the implementation of community participation in compensation for road widening in Praya City, Central Lombok Regency. The land acquisition process does not involve the community given an active opportunity, so that input and support in the implementation of land acquisition. Not optimal. Other consequences, lack of public information on the process of land acquisition activities, and implementation of compensation. This study is an empirical normative study using a statutory, sociological, philosophical approach, and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of community participation in compensation for road widening in Praya City has been carried out based on the provisions of Law Number 2 the Year 2011. In a justice, perspective raises differences of opinion based on the point of view where judging the justice side, from substantive truth and procedural fairness. Barriers to the implementation of community participation in Praya City are conflicts that occur between communities but can be resolved by deliberation.Artikel ini membahas tentang pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian ganti rugi pelebaran jalan di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Proses pengadaan tanah tidak melibatkan masyarakat secara diberi kesempatan aktif, sehingga masukan dan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah tidak maksimal. Akibat lain, kurangnya informasi masyarakat terhadap proses kegiatan pengadaan tanah serta pelaksanaan pemberian ganti rugi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris menggunakan pendekatan perundang- undangan, sosiologis, filosofis, dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pemberian ganti rugi pelebaran jalan di Kota Praya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam perspektif keadilan menimbulkan perbedaan pendapat berdasarkan sudut pandang mana menilai sisi keadilan, dari sisi keadilan substantive dan keadilan prosedural. Hambatan pelaksanaan peran serta masyarakat di Kota Praya adalah konflik-konflik yang terjadi antar masyarakat akan tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah.
KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL Ady Supryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.065 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.2306

Abstract

This article discusses the importance of government policies in population administration in natural disaster conditions. Population administration activities are carried out, in order to protect community rights administratively in the event of a disaster threatening and disrupting people's lives and livelihoods, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and other psychological impacts. Using normative and empirical legal research methods. The statutory approach, and the conceptual approach, as an option in analyzing the views / concepts of experts, and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study, population administration is a series of activities structuring and controlling documents and population data through Population Registration, Civil Registration, management of Population Administration information and utilization of the results for public services and development of other sectors. Population administration is an urgent thing to do in disaster conditions and Disaster Management. Therefore, the Department of Population and Civil Registry as an official Government institution that handles population administration is obliged and has the duty to record, register and record as complete as possible every event important to one's civil status. Population administration policy for residents affected by natural disasters and social disasters in the form of issuing SKPTI documents (Certificate of Replacing Identity Signs), SKPS (Certificate of Civil Registration).Keywords: population administration; natural disasters; social disaster; policy.Abstrak Artikel ini membahas tentang pentingnya kebijakan pemerintah bidang administrasi kependudukan pada kondisi bencana alam. Kegiatan administrasi kependudukan dilakukan, dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat secara administratif pada peristiwa bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empris. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sebagai pilihan dalam menganalisis pandangan/konsep para ahli, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan hal yang urgent dilakukan pada kondisi bencana dan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaga lembaga resmi Pemerintah yang menangani administasi kependudukan berkewajiban dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Kebijakan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terdampak bencana alam dan bencana sosial berupa menerbitkan dokumen SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas), SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil).Kata kunci : administrasi kependudukan; bencana alam; bencana sosial; kebijakan. 
REFLEKSI PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB Novita Listyaningrum; Hamdani AR; Aminuddin Aminuddin; Rinda Philona; Antoni Gerhan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.577 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.892

Abstract

This article discusses the affairs of the conjugation government of the local government of West Lombok Regency related to the necessary essential services that are the authority of provincial and District government/city in the field of waste. The commitment of the local government of West Lombok Regency in the waste management in the new land in the form of regulation of West Lombok Regent Number 6a year 2015 about the control of the cleaning/hygiene. So far, the instrument has not been able to accommodate the government's public affairs because of the growth of the population and industry that is so wide and impactful the volume of waste, and the management of garbage that has not been standardized. The research aims to provide a normative and empirical base on better waste management. The research methods used are normative and empirical legal research. Material culture, as well as behavior and environment. In this study, we were founded that the practice of society has not obeyed the rules so that the efforts of the law extension and socialization of the vital waste field regulations. Attitudes are free of bowel movements, dispose of garbage out of place, burning waste to be the task of government with the community to minimize it. One of the programs is the environmental health community based on Total Sanitation (STBM).Artikel ini membahas tentang urusan pemerintahan konkuren dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat terkait urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang persampahan. Komitmen pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dalam pengelolaan sampah di wiliyahnya baru berupa Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 6a Tahun 2015 Tentang Pengelolaan persampahan/ kebersihan. Sejauh ini instrument tersebut belum mampu mengakomodir urusan kongkuren pemerintah karna perkembangan penduduk dan industri yang begitu massif dan berdampak pada volume sampah, serta pengelolaan sampah yang belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar normatif dan empiris tentang pengelolaan sampah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiahukum normatif dan empiris. sosial budaya tadi, demikian pula dengan perilaku dan lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Perilaku masyarakat belum taat aturan sehingga upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan bidang persampahan penting dilakukan. Prilaku bebas buang air besar sembangan, buang sampah tidak pada tempatnya, pembakaran sampah menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu program adalah penyehatan lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Fitriani Amalia; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.034 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.2307

Abstract

The existence of human rights in the conception of the rule of law and democracy in Indonesia is the most basic. However, the concept of regulating human rights by the state does not mean that there is a restriction on human rights by the State, but the concept is regulation by the State. Using normative legal research, also called doctrinal law research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books). Analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that, in a democratic country, the implementation of human rights is a must. The degree of implementation of democracy and human rights is also influenced by the role of the State. The implementation of democracy and human rights with the people's sovereignty are ideals to be achieved.Keywords: democracy; human rights. AbstrakKeberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dan demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Menggunakan penelitian hukum normatif, di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books). Dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada suatu Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.Kata Kunci : demokrasi; hak asasi manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue