Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JHR (Jurnal Hukum Replik)

replik
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang

ISSN : 23379251 EISSN : 25979094 DOI : 10.31000

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

The aim Jurnal Hukum Replik is venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing their original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of constitutional law, criminal law, civic law, administrative law, agrrian law, medical law and interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 145 Documents

1 2 3 4 5

HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Nining Nining
Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 2 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Aborsi adalah pengguguran seorang janin baik dilakukan sendiri ataupun orang lain oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Dalam dunia kedokteran aborsi dibagi menjadi dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan (sengaja dan medis). Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab, yaitu Syariat Islam datang dalam rangka menjaga Adhdharuriyyaat al-khams, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan dan tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah SWT. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Seseorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidakmampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya” Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktik aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat, yaitu sebagai berikut:1)Dalil-dalil yang melarang dilakukannya aborsi sebelum Islam datang, pada masa jahilliyah, kaum Arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah SWT berfirman :“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”. (At Takwir 8-9)Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah SWT berfirman : إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra:30) Kata Kunci : Hukum Aborsi, Perspektif Islam

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016) - Ahmad
Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 1 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan penyelesaian perselisihan hasil diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelenggaraan pemilihan terdapat alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Adapun permasalahan penelitian yakni apakah alasan Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yakni alasan pemungutan suara ulang yaitu; ganguan keamanan, pembukaan kotak suara, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, Petugas KPPS merusak lebih dari I (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih. Alasan tersebut yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas dimasing-masing jenjang yang kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang sedangkan mekanisme Pemungutan suara Ulang dilakukan oleh KPUD dan Panwasluh dengan supervisi dan kordinasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya. Atas hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis merekomendasikan alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan sebelum adanya putusan MK bukan pasca putusan MK sehingga kemurnian suara pemilih tetap terjaga keasliaannya dan menghindari adanya trasaksi suara di TPS yang di PSUkan.Kata Kunci : Pilkada Serentak, Pemungutan Suara Ulang, Pengawas dan Penyelenggara, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 Anang Dony Irawan
Jurnal Hukum Replik Vol 7, No 1 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 in the test case of Law Number 42 of 2008 concerning General Elections of the President and Vice President whose decisions are final states that the holding of the 2019 General Elections and subsequent General Elections shall be held simultaneously. The holding of a simultaneous General Election in 2019 will certainly bring political impacts, both nationally and regionally. The birth of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections has had a major impact and challenge for the Indonesian people in improving the electoral system and the implementation of better democracy. The purpose of this study is to find out how to realize political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections. This study is a juridical normative approach to legislation. From the results of the study there is a legal vacuum that requires the General Election Commission to conduct Socialization, Voter Education, and Community Participation in the 2019 Elections. The resulting conclusion is that political education for voters ahead of the 2019 concurrent elections is very important to carry out, as an effort to realize the Sovereignty of a Strong State. The resulting recommendation is to make a legal rule regarding the obligation to carry out political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections in an effort to realize the Strong Sovereign State Voters in the 2019 Election along with the threat of sanctions for election administrators in an Act intensifying political education for voters ahead of the Election in an effort to realize voters sovereignty in the next general election along with the existence of technical rules regarding sanctions for election administrators in a law. Communities need to be encouraged to be actively involved in updating their population data to the relevant offices that handle population administration.Keywords : 2019 Election, Voter Education, Strong Sovereign State Voters, Constitutional Court, General Election Commission.

ANAMOLI KEWENANGAN: STUDI PENGATURAN JALAN UMUM DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN Ahmad Ahmad
Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 2 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kewenangan mengatur penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara telah menjadi hal yang problematik bagi dunia usaha dan menarik untuk diteliti, dikaji secara mendalam agar ditemukan solusi penyelesaian atas adanya anomali kewenangan tersebut sehingga usaha pertambangan khususnya bagi pemegang ijin usaha pertambangan tidak mengalami kerugian karena adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yakni adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan bersifat menyeluruh baik jalan nasional maupun jalan provinsi sehingga ketentuan tersebut bertentangan UU 38/2004 yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Padahal UU 4/2009 membolehkan menggunakan sarana prasana umum untuk kegiatan pertambangan, serta adanya larangan dalam perda provinsi Sumsel tersebut bertentangan secara hirarkis sebagaimana yang ditentukan dalam UU 12/2011. Dampak lanjutan karena adanya larangan menggunakan jalan umum adalah dunia usaha dirugikan sehingga mengakibatkan adanya dualisme kewenangan yang tumpang tindih dalam pengaturan jalan padahal secara jelas UU 38/2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah provinsi, UU 4/2009 membolehkan untuk menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta secara hirarkis bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat secara hukum, ekonomi maupun jaminan kepastian bagi dunia usaha secara khusus bagi pemegang ijin usaha pertambangan.Kata Kunci: Kewenangan, Jalan, mineral dan batubara, dunia usaha

KONSEP FIKTIF POSITIF: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ahmad Ahmad
Jurnal Hukum Replik Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Fiktif positif merupakan satu konsep tentang relasi dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon oleh pemerintah dianggap permohonan dikabulkan. Terobosan baru ini merupakan antitesa atas konsep fiktif negatif yang dianut dalam undang-undang peradilan tata usaha negara yakni jika warga masyarakat mengajukan permohonan dalam batas waktu tertentu dan tidak ada respons dari pemerintah maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Permohonan fiktif positif dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan. Bentuk permohonan seperti apa yang dapat diajukan kepada PTUN agar mendapatkan keputusan merupakan persoalan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research/studi kepustakaan dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 17/P/FP/2017/PTUN.JKT dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, permohonan fiktif positif menurut ketentuan dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan tidak menentukan secara jelas dan tegas bentuk permohonannya harus merupakan permohonan baru atau permohonan dalam bentuk lain sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penemuan hukum. Adapun permohonan keberatan atas pembatalan ijin yang pernah diberikan oleh badan dan/atau pejabat sebagaimana putusan putusan pengadilan tata usaha negara yang digunakan penulis dalam melakukan analisis tulisan ini menurut putusan putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta bukan merupakan permohonan fiktif positif. Adanya syarat yang menjadi obyek permohonan fiktif positif haruslah permohonan yang baru menjadikan semangat dalam perbaikan pelayanan adminitrasi pemerintah bertentangan dengan spirit dari pembentukan undang-undang adminitrasi pemerintahan sehingga konsep fiktif positif dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan harus dipertegas landasan hukumnya mengenai bentuk permohonan fiktif positif. Kata Kunci: Permohonan Fiktif Positif, Adminitrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara.

KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN KOMEPETISI SEPAK BOLA DI INDONESIA (THE AUTHORITY AND ROLE OF GOVERNMENT IN THE ORGANIZING OF FOOTBALL COMPETITION IN INDONESIA) Muhammad Zulhidayat
Jurnal Hukum Replik Vol 6, No 2 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Pada 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi dari organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Ini terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Statuta FIFA pasal 13 dan 17 memperjelas bahwa ia menolak segala bentuk intervensi oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Di sisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam lingkup Negara Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apa wewenang dan peran pemerintah dalam menyelenggarakan olahraga sepakbola profesional di Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan kompetisi sepakbola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI? . Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Sementara itu, dengan pembekuan PSSI ini, otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak dapat melakukan tugas dan fungsi untuk mengadakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan layanan dan kenyamanan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, PSSI AbstractOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows: Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia ?, Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing ?. Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author's suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia.Keywords: Authority, Government, PSSI

FOLLOW-UP ANALYSIS RESULTS REPORT THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER IN THE PROCESS OF INVESTIGATION IN MONEY LAUNDERING IN INDONESIA Undang Prasetya Umara
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 2 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i2.3585

Efforts to eradicate the crime of money laundering, Indonesia has an agency that specializes in reporting the possibility of money laundering and will conduct an analysis of suspicious financial transactions, namely the Financial Transaction Analysis Reporting Center. The report on the results of the Financial Transaction Analysis Reporting Center analysis should become a basic material that has value by law enforcers to carry out the process of preventing and eradicating money laundering in Indonesia, just like the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia, where the Analysis Result Report can be used as the basis for the existence of state financial losses or potential loss to the country's economy. The highlight in this paper is the Follow-up to the Report on the Results of the Financial Transaction Analysis Reporting Center Analysis in the Investigation Process of Money Laundering in Indonesia. The approach method used is juridical normative, namely analytical descriptive legal research which is conducted by examining secondary data in the form of positive law literature in Indonesia and its implementation in practice. The results of the research will be analyzed qualitatively juridically, namely how to analyze the data obtained without using statistical formulas. The result of this research is that not all reports submitted by the PPATK to investigators are followed up by the investigators. The report on the results of the analysis that was not followed up by the investigator was a report on the results of the analysis which was of poor quality because there was no element of money laundering crime as well as the unclear identity of the customer (profile). Keywords: Financial Transaction Analysis Reporting Center, Investigation, Money Laundering

PUBLIC SERVICES IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Syafrida Syafrida; M.T Marbun
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 1 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i1.3017

Public services can be provided by the government or by the private sector in the form of goods, services, and public administration that can be used to meet the needs and interests of the community. The implementation of available services by administrators does not rule out human rights violations. One of the characteristics of the rule of law is respect for human rights. The most basic human rights given by the Powerful are obliged to be recognized, respected by everyone. However, the reality is that in the implementation of public services, there is a possibility that actions that violate human rights may occur. Formulation of how public servants from the perspective of human rights and efforts to prevent violations of human rights in available services. The purpose of writing is to find out public services from a human rights perspective. The method used in this research is literature research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary standard materials, and traditional tertiary materials. The analysis is normatively supported by empirical research and qualitative research types. In conclusion, public services must heed human rights. To prevent human rights violations in available services, organizers must act based on statutory regulations, discretion, and general principles of good government (Good Governance).Keywords: public service, human rights

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN CALEG EKS KORUPTOR (Studi Putusan No: 46 P/HUM/2018) Abdul Syukur Yakub; Auliya Khasanofa
Jurnal Hukum Replik Vol 7, No 2 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v7i2.2935

ABSTRAK Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang tertuang dalam putusan nomor 48 P/HUM/2018 telah memberi ruang bagi mantan koruptor (pelaku kejahatan luar biasa) untuk menjadi calon anggota legislatif. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif membahas kaidah, doktrin dan asas hukum yang secara luas terdapat dalam ilmu hukum. Penelitian empiris dilakukan penulis sebagai dukungan terhadap pendekatan undang-undang yang umumnya bersifat normatif. Sehingga penelitian tidak menampilkan hukum dalam bentuk yang statis dan kontekstual, melainkan menyajikan fakta sebenarnya dalam penerapan hukum yang faktual. Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari kajian kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data bersifat deskriptif dengan menerapkan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, hakim harus keluar dari kekakuan hukum yang cenderung legisme, serta penafsiran gramatikal tanpa memahami rasa keadilan masyarakat luas. Kedua, harus dilakukan perubahan norma dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama pasal 55 dan perubahan terhadap undang-undang pemilu yang mengatur pembatasan bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa seperti: korupsi, narkotika, kekerasan terhadap anak. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Uji Materi Calon LegislatifABSTRACT The authority of the Supreme Court on the judicial review of the Election Commission Regulation number 20 of 2018 as stipulated in decision number 48 P / HUM / 2018 has given space for former corruptors (extraordinary criminals) to become candidates for legislative members. This research uses empirical normative legal research. Normative research discusses the rules, doctrines and principles of law that are widely contained in the science of law. The author's empirical research as support for the law approach is generally normative in nature. So that research does not display the law in a static and contextual form, but presents the actual facts in the application of factual law. Primary data obtained directly by the writer from the place that is the object of research. Whereas the secondary data were obtained by the writer from the literature study, primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive by applying qualitative methods. The results showed that: First, judges must get out of the rigidity of the law that tends to legism, and grammatical interpretation without understanding the sense of justice of the wider community. Second, changes must be made to norms in law number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, especially article 55 and changes to the electoral law which regulates restrictions on ex-convicts of extraordinary crimes such as: corruption, narcotics, violence against children. Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Review of Legislative Candidates.

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTORS OF CHILD PORNOGRAPHY THROUGH SOCIAL MEDIA Dwi Nur Fauziah Ahmad; Latifatul Hidayati
Jurnal Hukum Replik Vol 9, No 1 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v9i1.4120

This study discusses the crime of child pornography through social media. This research uses empirical and normative legal research where empirical legal research carried out by collecting data through observation, interviews. Sources of data used by researchers in this study are primary data sources compiled from observations, interviews and questionnaires in the field and secondary data sources collected from library research. This research analyzed using descriptive qualitative methods. In this research, the theory used is the Law Enforcement Theory according to Joseph Goldstein, namely: Total Enforcement, meaning the scope of criminal law enforcement as formulated by substantive criminal law. This research expected to give advice, recommendations and study material about cases of child pornography in the community Key words: pornography; Law, Children, Social Media

Page 3 of 15 | Total Record : 145

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum Replik Vol 13, No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 12, No 2 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 11, No 2 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 10, No 2 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 10, No 1 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 9, No 2 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 9, No 1 (2021): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 8, No 2 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 8, No 1 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 7, No 2 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 7, No 1 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 6, No 2 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 6, No 1 (2018): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 4, No 2 (2016): JURNAL HUKUM REPLIK Vol 4, No 1 (2016): JURNAL HUKUM REPLIK More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Faiz

Contact Email
Jhr74201@gmail.com

Phone
+628577662255

Journal Mail Official
achmadfaiz8@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. JL. Mayjend. Sutoyo No. 2 Sukarasa, Kota Tangerang, 15111, Banten, Indonesia

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Faiz

Contact Email Jhr74201@gmail.com

Phone +628577662255

Journal Mail Official achmadfaiz8@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. JL. Mayjend. Sutoyo No. 2 Sukarasa, Kota Tangerang, 15111, Banten, Indonesia

Location Kota tangerang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Faiz

Contact Email
Jhr74201@gmail.com

Phone
+628577662255

Journal Mail Official
achmadfaiz8@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. JL. Mayjend. Sutoyo No. 2 Sukarasa, Kota Tangerang, 15111, Banten, Indonesia

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA