cover
Contact Name
Fatwa Nurul Hakim
Contact Email
hakiimfatwa@gmail.com
Phone
+6282134205810
Journal Mail Official
mipksb2p3ks@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Kasihan Bantul DIY
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
ISSN : 20884265     EISSN : 25279750     DOI : -
Core Subject : Social,
Hasil penelitian maupun studi literatur bidang kesejahteraan sosial meliputi Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial
Articles 136 Documents
Masyarakat Petani Jawa dalam Membangun Keserasian Sosial Melalui Merti Dusun Warto W; Suryani S
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.822 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.1996

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap upaya masyarakat petani Jawa dalam membangun keserasian sosial melalui merti dusun.Jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali makna subjektif secara mendalam fenomena sosial masyarakat petani Jawa dalam menumbuhkan nilai keserasian sosial melalui penyelenggaraan upacara ritual merti dusun.Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul dengan setting lokasi Desa Sendangsari, Kecamatan  Pajangan. Peneliti menggunakan pendekatan ethnografi untuk mengungkap makna setiap kegiatan sebagai pelestarian upacara merti dusun berdasar pendapat dan pandangan pelaku ritual tersebut. Sumber data dipilih secara purposive, yakni orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan memadai tentang tradisi merti dusun dan mampu menjelaskan setiap ubarampe (perlengkapan) ritual serta makna yang terkandung di dalamnya, berkaitan dengan pembangunan keserasian sosial. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, pengamatan kancah, dan telaah dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan tehnik analisis domain yakni untuk menggunakan dengan menggambarkan secara utuh dari setiap kegiatan rangkaian tradisi merti dusun sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat petani Jawa di lokasi kajian masih membangun keserasian sosial melalui penyelenggaraan tradisi merti dusun. Nilai keserasian sosial yang ditumbuhkan dalam  rangka pembangunan meliputi keteraturan perilaku warga, keharmonisan hidup secara berdampingan dengan penuh kedamaian, pemahaman warga atas tanggungjawab, kewajiban, dan hak, rasa kebersamaan, persaudaraan sejati. Direkomendasikan agar pemerintah melalui Kementerian Sosial Cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta berbagai lembaga berkompeten bersinergi merumuskan kebijakan pembangunan keserasian sosial melalui pencanangan program dengan menyelaraskan antara kegiatan yang dilakukan dengan keberadaan tradisi budaya yang ada dimasyarakat.
Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaaan Napza Ikawati Ikawati; Ani Mardiyati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.523 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2139

Abstract

 Penelitian ini bertujuan mengetahui peran konselor adiksi dalam rehabilitasi sosial korban penyalahguna Napza. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan  purposive yaitu panti rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza Kementerian Sosial yang telah memilki konselor adiksi di Indonesia, berdasarkan teknik tersebut ditentukan  lokasi yaitu  Sumatera Utara (Medan). Jenis penelitian ini adalah eksploratif yaitu ingin menggali peran konselor adiksi dalam rehabiliatsi sosial korban penyalahguna Napza.     Sasaran subjek penelitian ditentukan dengan purposive yaitu konselor adiksi yang ada di panti/Balai/lembaga dan korban Napza yang sedang mendapatkan rehabilitasi, sedangkan objek penelitiannya adalah peran konselor adiksi dalam rehabilitasi penyalahgunaan korban Napza serta faktor penghambat pendukung, dan peran konselor adiksi dalam keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Napza. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara/interview, observasi dan telaah dokumen. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan prosentasi. Dalam kajian ini juga ditemukan bahwa peran konselor adiksi terhadap keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, sebesar 43,34 persen. Berdasarkan temuan di atas, maka direkomendasikan pada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Napza untuk lebih meninjau ulang kebijakan pengurangan dalam terapi bagi penyalahguna Napza yang dulunya 9 bulan sudah termasuk mendapatkan bimbingan keterampilan kerja, tetapi setelah ada kebijakan pengurangan bulan, menjadi 6 bulan, maka keterampilan kerja tidak semua menadapatkannya, mengingat bimbingan keterampilan kerja bagi penyalahguna Napza sangat besar manfaatnya bagi penyalahguna Napza ketika sudah pasca  rehabilitasi sosial Napza sebagai bekal kearah kemandiriannnya. After care sangat mendukung juga kearah kepercayaan diri dan kemandirian korban Napza cepat dan efektif.
Perlindungan Data Privasi Anak Online Untuk Mencegah Pelanggaran Hak Anak ahmad sofian; Bambang Pratama; Besar Besar
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.742 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.2059

Abstract

Perlindungan Data Pribadi Anak  Online  (Children’s Online Privacy Protection) merupakan informasi yang melekat pada diri anak berupa nama, alamat, photo, video, dan informasi lainnya tentang diri seorang anak, termasuk fikirannya yang dituangkan dalam kata-kata atau gambar, suara, dan sebagainya. Data pribadi anak menyebar secara online di media sosial dalam berbagai platform,  sehingga siapapun dapat melihat, mengakses, bahkan mengambil, mendistribusikan data tersebut tanpa ada jaminan perlindungan hukum yang memadai. Masalah penelitian: bagaimana ruang lingkup perlindungan data pribadi anak secara online ? Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur data pribadi anak dalam rangka mencegah pelanggaran hak anak ? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative yaitu mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum primer. Pendekatan komparatif dengan regulasi di Amerika, Inggris dan Uni Eropa dilakukan. Penelitian menemukan bahwa perlindungan data privasi anak di Indonesia belum dimasukkan dalam norma hukum positif Indonesia sehingga ditemukan pelanggaran data pribadi anak di dunia maya. Sementara itu negara-negara Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat telah memberikan perlindungan data pribadi anak secara online dan penegakan hukum dilakukan sesuai norma yang diatur dalam hukum nasionalnya. Rekomendasi jangka pendek adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial perlu menyiapkan Peraturan Menteri dalam rangka merespon pelanggaran hak anak secara cepat dan kongkrit termasuk merehabilitasinya. 
Upaya Melestarikan Shalawatan Jawa Untuk Menumbuhkan Kesetiakawanan Sosial Irmawan Irmawan
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.867 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2145

Abstract

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun kesenian tradisional islam, seperti ”Shalawatan Jawa” mengalami kemerosotan diambang punah karena terkikis oleh individualistik, materialistik dan hedonisme. Tujuan penelitian ini sebagai upaya melestarikan shalawatan jawa untuk menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan PRA, informan ditentukan secara purposive, yaitu anggota shalawatan jawa, lokasi di Desa Wonokromo Pleret Bantul, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, telaah dokumen, pemotretan dan internet. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis tema budaya dan SWOT. Kesimpulan: upaya melestarikan shalawatan jawa dengan memperbaiki buku pedoman shalawatan jawa, memberi dasar hukum, pemahaman tembang jawa, serta kearifan lokal. Kegiatan perkumpulan seni shalawatan jawa dapat menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI (cq. pemberdayaan masyarakat), diharapkan dapat memberdayakan kelompok shalawatan jawa sebagai salahsatu bentuk Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) yang menerapkan budaya lokal untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial.
The Role of Social Guidance on Poverty Elevation Program A Study on Social Guidance of Business Group(Kube) for the Poors in Banjarmasin Municipality Lidia Nugrahaningsih Ayal
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.227 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.537

Abstract

Social guide is supporting factor for the success of people with social welfare problem handling. This research is meant to know the role of social guidance on business group (Kube) program) and its supporting and handicap factors. Research location is determined purposively in Banjarmasin Municipality, based on the consideration that in Banjarmasin found Kube program almost in every district. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The research finds that social guidance has a significant role in supporting the development and success of poverty handling through Kube program in Banjarmasin Municipality. It is recommended that the Ministry of Social Affairs through Board of Training and Education of Social Welfare to upgrade the ability of social guides through education and training so that they can work professionally, oversee and facilitate social guides so that Kube runs optimum. It is hoped that social guides create network with related agencies, like social agency, work training board, industry, business, and cooperation agency.
Dampak Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Tanah Longsor Di Banjarnegara Elly Kuntjorowati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.556 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.2024

Abstract

Bencana tanah longsor atau gerakan tanah dari tahun ke tahun semakin sering terjadi di Indonesia, khususnya pada saat musim hujan.  Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Tengah menginformasikan bahwa selama tahun 2018 terjadi 149 kali tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa. Dilaporkan jumlah korban meninggal 85 orang dan pengungsi 230 orang. Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanganan korban bencana alam dan pengungsi, mengucurkan beberapa bantuan sosial untuk menolong korban bencana alam tanah longsor., berkaitan dengan itu maka permasalahan penelitian yang diajukan adalah apa saja bantuan sosial tersebut, dan apakah bantuan tersebut mempunyai dampak sosial bagi korban. Tujuan penelitian untuk mengetahui beberapa macam bantuan sosial yang diberikan serta dampaknya bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan ada bantuan sosial di masa tanggap darurat dan pada masa pasca bencana, Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bantuan tersebut signifikan sehingga dapat dikatakan mempunyai dampak sosial bagi ekonomi, kesehatan dan psikologi.
Eksistensi E-Warong Kube PKH di Tengah Urbanisasi Nuzul Solekhah; ririn purba
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.72 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2140

Abstract

Pemberdayaan ekonomi sering dianggap sebagai salah satu solusi bagi pengentasan masalah kemiskinan. Namun pemberdayaan ekonomi yang tidak tepat sasaran justru dapat menimbulkan masalah sosial baru. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Sosial memiliki program unggulan berupa E-Warong KUBE PKH. Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami tantangan dan hambatan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa diantaranya adalah keterkaitan aspek keruangan dan potensi kultural yang dimiliki oleh pengurus (perempuan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan observasi di Kota Banjar, Jawa Barat. Penulis menggunakan kerangka pemikiran Bourdieu tentang praktik sosial, dimana terdapat relasi antara habitus dengan pertarungan akumulasi dan komposisi modal yang dimiliki oleh agen dalam arena. Dari empat modal yang diidentifikasi oleh Bourdieu, modal budaya adalah modal yang paling menonjol daripada jenis modal yang lain. Hal ini karena mayoritas pengurus adalah perempuan. Relasi antara situasi sosial yang ada di sekitar mereka dengan latar belakang pendidikan yang relative rendah, mendorong mereka untuk mencari alternatif lain dalam mengupayakan konversi modal non ekonomi ke dalam modal ekonomi. Kesulitan mengkonversikan modal non ekonomi ke dalam modal ekonomi agar dapat menyokong eksistensinya di tengah urbanisasi yang ditandai dengan maraknya toko-toko modern dan minimarket. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengurus  E-Warong Kube PKH mempertahankan eksistensi E-Warongnya di tengah ancaman keberadaan toko modern? Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para pengelola menganggap E-Warong sebagai pekerjaan tetap mereka, sedangkan penghasilan tambahan di luar itu adalah pekerjaan sampingan. Sejauh ini, modal sosial yang digunakan oleh pengelola E-Warong Kube PKH masih sebatas pada jaringan internal dan optimalisasi penjualan kebutuhan primer. Untuk menghadapi tantangan tersebut, muncul mekanisme berupa kas-bon, dan kebijakan transaksi penggunaan sisa pencairan BPNT untuk dibelanjakan di E-Warong.
Keberhasilan Kube Mekasari dalam Meningkatan Kesejahteraan Keluarga Irmawan Irmawan
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.255 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.1954

Abstract

Hasil penelitian Evaluasi KUBE tahun 2019 menunjukkan belum semua KUBE mempunyai predikat berhasil, ada sebagian menunjukkan relatif kurang berhasil. Oleh sebab itu, alasan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengelolaan KUBE agar dikatakan berhasil yaitu mampu memberi kesejahteraan bagi anggotanya sebagaimana KUBE Mekarsari. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan peran KUBE Mekarsari dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuannya untuk mengetahui keberhasilan peran KUBE Mekarsari dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan manfaat yang diperoleh adalah diketahui keberhasilan peran KUBE Mekarsari dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif, lokasi di Kota Bontang Kalimantan Timur. Informan dipilih secara purposive yaitu pengurus KUBE Mekarsari dan aparat Dinas Sosial Kota Bontang dengan teknik bola salju, pengumpulan data dengan panduan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan, bahwa KUBE Mekarsari berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peran perempuan dalam mengelola pupuk organik dari bahan sampah organik. Kesimpulan KUBE Mekarsari menjadi salah satu KUBE yang berhasil karena mampu mengelola kelompok dengan memberdayakan kaum perempuan dalam mengolah sampah menjadi pupuk organik, sehingga memiliki penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Pengentasan Fakir Miskin seyogyanya ada pendampingan dengan sungguh-sungguh atau intensif terhadap KUBE yang dinilai kurang atau tidak berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. 
Kapabilitas Manusia dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Upaya Mengatasi Kesenjangan Maya Atri Komalasari
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.567 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2146

Abstract

Kesenjangan yang masih saja terjadi dan menjadi masalah di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat  menjadi salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mengatasinya. Tidak cukup hanya sekedar pemberdayaan masyarakat semata yang dibutuhkan. Lebih dari itu perlunya kapabilitas manusia dan pemanfaatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Berdaya sebagai seorang individu atau manusia ditegaskan dengan perhatian pada perluasan, kesempatan akses pilihan-pilihan hidup yakni kapabilitas. Sementara itu, ruang untuk berdaya sebagai suatu kelompok dan atau masyarakat juga seiring sejalan dengan tingginya modal sosial masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat hendaknya sejak awal mampu mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kapabilitas. Selain itu, juga memerlukan pemanfaatan atau pengoptimalan modal sosial dalam masyarakat.
Study on Yogyakarta Special Territory Government’s Policy on HIV-AIDS Prevention Warto Warto; Chatarina Rusmiyati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.451 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.538

Abstract

The study on HIV-AIDS prevention conducted in Yogyakarta Special Territory, as a territory of epidemic consentration and governmental commitment on HIV-AIDS prevention.  The goal of the study is to get a description on the implementation of HIV-AIDS prevention policy, including its handicap and supporting factors. This study is qualitative-descriptive. Data are gathered from KPA activity document and several researchs on those subjects to describe Yogyakarta Special Territory policy implementation, and suppoted from interview result with several managements. The result shows that HIV-AIDS started with Local Regulation No 12, 2010 on HIV-AIDS prevention and Governor Regulation No 39, 2012 on HIV-AIDS prevention commission, followed by Deputy Governor Rulling on member definition section. Those regulation implemented through setting and strategy action planning, HIV-AIDS socialization at Local Education Agency and Territorial Representative  of  Religius Ministry, HIV-AIDS curriculum application try-out in schools, personels of HIV-AIDS victims shelter training, giving HIV-AIDS pocket books for teachers, and set an institution for people commited in HIV-AIDS prevention in each subdistrict, and several research results on HIV-AIDS prevention. The local government strong commitment in facilitating several activities on HIV-AIDS prevention is a supporting factor, while the handicap of HIV-AIDS prevention policy implementation is the limit of fund to implement the action plan, especially research activity as a base for policy reference. There have been yet all institutions supporting prevention policy, the activities have been done are not to the right target and its result is still not yet optimum. Based on that study, it is recommended that action plan implementation should be reached wider to all institutions participation, sort of government,coorporation, community element, and will be more accurate if all the policies based on research results.

Page 3 of 14 | Total Record : 136