cover
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
Back Matter Vol. 3 No. 1, Januari 2020 Back Matter
Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i1.19939

Abstract

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Muhammad Fahrur Rozi
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32733

Abstract

AbstractThis article is written on the theme of Occupational Safety and Health. This writing focuses on the application of the Occupational Health and Safety Management System which is very important for companies in carrying out production and operation activities. As it is known that the Company is obliged to implement an Occupational Health and Safety Management System. However, there are still many companies that are still negligent and do not implement this management system, causing work accidents. Workers who experience a work accident may not be terminated. Companies can be sued by workers and will get sanctions if the company does not apply the Occupational Health and Safety Management System properly, then the company can be sued by workers.Keywords: Safety; Health; Work; Company; Penalty.AbstrakArtikel ini ditulis dengan tema Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penulisan ini berfokus pada Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi maupun operasinya. Seperti diketahui bahwa Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Namun masih banyak perusahaan yang masih lalai dan tidak menerapkan sistem manajemen tersebut hingga menimbulkan kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak boleh diputus hubungan kerjanya. Perusahaan dapat digugat oleh pekerja dan akan mendapatkan sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik dan benar, maka perusahaan dapat digugat oleh para pekerja. Kata Kunci: Keselamatan; Kesehatan; Perkerja; Perusahaan; Sanksi.
Efektivitas Instruksi dan Surat Edaran Menteri terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Candyna Mutiah Bepa; Syafira Jihan Salma; Yonna Aparacitta
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32868

Abstract

AbstractPandemic Covid-19 urges the government to launch PeduliLindungi application as followed by various instructions and ministerial circular letter in various sectors. This study aims to determine the effectiveness of the ministerial instructions and circular letter regarding PeduliLindungi application and also to evaluate quality of PeduliLindungi application and as reference for formulate a regulation that has stronger legal force. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using literature studies and interviews. The results of the study show that currently the instructions and ministerial circular letter which regulate the use of PeduliLindungi application as condition for obtaining public services have not been effective, because it's legal force is still gray and its application is only for the internal scope of the government in each particular sector. The need for more binding and centralized regulation so that its implementation can be enforced, such as Presidential Decree or Government Regulation.Keywords: Ministerial Circular; Ministerial Instructions; PeduliLindungi Application.AbstrakPagebluk Covid-19 mendesak pemerintah meluncurkan aplikasi PeduliLindungi dengan diikuti keluarnya berbagai instruksi dan surat edaran menteri di berbagai sektor. Kajian ini bertujuan mengetahui efektivitas instruksi dan surat edaran menteri terhadap kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, juga untuk mengevaluasi kualitas aplikasi PeduliLindungi dan sebagai referensi untuk menyusun suatu regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan saat ini instruksi dan surat edaran menteri yang mengatur penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik belumlah efektif, sebab kekuatan hukumnya yang masih abu-abu dan pemberlakuannya hanya untuk lingkup internal pemerintah di setiap sektor tertentu. Diperlukannya suatu regulasi yang lebih mengikat dan terpusat agar pemberlakuannya dapat dipaksakan, seperti Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah.Kata Kunci: Surat Edaran Menteri; Instruksi Menteri; Aplikasi PeduliLindungi. 
Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS Ardicha Caterine; Bagaskoro Adi; Dhimas Wahyu
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32869

Abstract

AbstractOnline-Based Gender Violence (OBGV) is increasing every year along with the development of increasingly advanced technology. Handling OBGV cases by using Law no. 35 of 2014 concerning child protection and/or Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and/or Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) is considered inadequate. This article examines the OBGV arrangement in Indonesian positive law and whether the OBGV is one of the urgency factors for the ratification of the PKS Bill. This article research uses a normative juridical research method with a statutory and qualitative approach. This study concludes that the use of Law no. 35 of 2014, Law no. 44 of 2008, and Law no. 11 of 2008 in handling OBGV cases is considered to have multiple interpretations in its application and often victims can be made suspects. Therefore, OBGV can be one of the urgency factors for the ratification of the PKS Bill so that it can avoid legal uncertainty and injustice for victims of Online Gender-Based Violence.Keywords: Violence; PKS Bill; Gender; Online.AbstrakKekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Penanganan kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum memadai. Artikel ini mengkaji pengaturan KBGO dalam hukum positif Indonesia serta apakah KBGO menjadi salah satu faktor urgensinya pengesahan RUU PKS. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 44 Tahun 2008 , dan UU No. 11 Tahun 2008 dalam penanganan kasus KBGO dinilai menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan seringkali korban dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu, KBGO dapat menjadi salah satu faktor urgensi pengesahan RUU PKS sehingga bisa menghindari ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online.Kata Kunci: Kekerasan; RUU PKS; Gender; Online.
Jurist-Diction Vol 5 No. 1, Januari 2022 Back Matter
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.33399

Abstract

Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo TV Ahmad Boma Gusnara
Jurist-Diction Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i2.34873

Abstract

AbstractThe article entitled “Regulation of Income Tax Imposition for Nimo Tv Streamers” is based on normative juridical research with a Legislative and Conceptual Approach. The laws and regulations governing the collection of this tax are in Law Number 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. According to the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax, it explains that the subject of income tax is that the subject of tax is an individual, inheritance which has not been divided as one the unit replaces the rightful one, the entity; and permanent establishment. If the Nimo Tv streamer is a Streamer who pays taxes on a live broadcast, the broadcast can be accessed by everyone who wants to see the content from that streamer and the streamer also gets income from watching us and gifts given by viewers in the live stream. Keywords: Income Tax; Tax reform,Tax Collection System; Nimo TV. AbstrakArtikel yang berjudul “Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo Tv” dilandaskan pada penelitian yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak ini ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Unadng Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa subjek pajak panghasilan adalah Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan; dan bentuk usaha tetap. Jika streamer Nimo Tv merupakan Streamer yang membayar pajak atas suatu siaran langsung, siaran tersebut dapat diakses semua orang yang ingin melihat konten dari streamer tersebut dan streamer pun juga mendapat penghasilan dari watching our dan gift yang diberikan oleh viewers dalam live streaming tersebut. Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Reformasi Perpajakan; Sistem Pemungutan Pajak; Nimo TV.
Dilematika Antara Hak Pendidikan dan Hak Kesehatan Dalam Proses Pembelajaran di Masa Pandemi Athari Farhani; Faiqah Nur Azizah
Jurist-Diction Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i2.34875

Abstract

AbstractThe Indonesian constitution guarantees the fulfillment of the right to education as stated in Article 28C paragraph (1) and Article 31 paragraph (1) as well as regulates the right to health insurance as stated in Article 28H paragraph (1). Both are fundamental rights that must be fulfilled by the state as mandated by the constitution. However, this becomes a dilemma when the two rights must be clashed when Covid-19 is hitting Indonesia. On the one hand, the implementation of online distance learning (PJJ) raises new social problems regarding the right to education, but on the other hand, if face-to-face learning is carried out, the right to health must still be prioritized. It has been more than a year since a pandemic has hit the world, many changes that ultimately require reforms in learning methods, but the complexity of implementing policies that adapt to pandemic conditions must be enforced without compromising the fulfillment of the right to education and the right to health. Both are important rights for the community for survival through health and to improve self-quality through education. This is what makes the author want to do further research to answer the questions above. To answer this, the author uses a normative research method, namely by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The approach used is a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained through secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed using descriptive-analytical techniques to draw conclusions.Keywords: Right to Education; Right to Health; Distance Learning; Covid-19. AbstrakKonstitusi Indonesia menjamin pemenuhan hak atas pendidikan yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) sekaligus mengatur hak atas jaminan kesehatan yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1). Keduanya merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana amanat konstitusi. Namun hal tersebut menjadi dilematis tatakala kedua hak tersebut harus dibenturkan disaat covid-19 tengah melanda Indonesia. Disatu sisi Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring menimbulkan persoalan sosial baru atas hak pendidikan namun disisi lain jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan hak atas kesehatan tetap harus diprioritaskan. Sudah satu tahun lebih pandemi melanda dunia, banyak perubahan yang pada akhirnya mensyaratkan adanya pembaharuan dalam metode pembelajaran, namun kompleksitas atas penerapan kebijakan yang menyesuaikan kondisi pandemi harus diberlakukan tanpa mengesampingkan pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Keduanya merupakan hak penting bagi masyarakat untuk keberlangsungan hidup melalui kesehatan dan untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab persoalan di atas. Untuk menjawab hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kata Kunci: Hak Pendidikan; Hak Kesehatan; Pembelajaran Jarak Jauh; Covid-19.
Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Celina Tri Siwi K
Jurist-Diction Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i2.34877

Abstract

AbstractThe negative effects of the COVID-19 pandemic are bringing problems to the protection of consumer rights. This happens when their access to basic goods and services is already poor due to unfair economic practices, unhealthy business competition. Consumer rights are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4. Pandemic times with various impacts caused along with the era of disruption, causing consumers to be in a weak position. This falls into the category of social context influenced by access to technology or the context of the economic power of a society. The handling of the COVID-19 pandemic, or other emergencies, is not only determined and regulated by national legislation or legislation, but also by international human rights law, especially those that have been ratified or officially recognized by the country concerned. For example, in the context of dealing with a pandemic or other health crisis, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – under which Indonesia has ratified it through Law No. 12 of 2005 – states that "measures to prevent, address, and control an epidemic and endemic disease" it is an absolute obligation of the state, and must be implemented without discrimination, particularly against vulnerable and marginalized groups. This guarantee of human rights protection is also important in the protection of consumer rights.This research aims (1) to find out the form of consumer losses during the covid 19 pandemic which is the right of consumers; (2) know consumer protection efforts as human rights fulfillment in the Covid 19 pandemic. The method used is normative juridical with the approach of consumer case studies that occur, so that when it is not known when the end of this pandemic period but better handling is accompanied by the completeness of rules that favor justice, certainty and benefit for consumers.Keywords: Consumer Protection; Pandemic; Human Rights. AbstrakEfek negatif dari pandemi COVID-19 membawa permasalahan pada perlindungan hak-hak konsumen. Hal ini terjadi ketika akses mereka terhadap barang dan jasa kebutuhan dasar sudah buruk akibat praktik-praktik ekonomi yang tidak adil, terjadi persaingan usaha tidak sehat. Hak konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4. Masa pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan seiring sejalan dengan era disrupsi, menyebabkan konsumen berada di posisi yang lemah. Hal ini masuk kategori konteks sosial dipengaruhi oleh akses terhadap teknologi atau konteks kekuatan ekonomi suatu masyarakat. Penanganan pandemi COVID-19, atau kondisi darurat lainnya, tidak hanya ditentukan dan diatur oleh legislasi atau perundang-undangan nasional, tetapi juga oleh hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, khususnya yang telah diratifikasi atau diakui secara resmi oleh negara bersangkutan. Sebagai contoh dalam konteks menghadapi suatu pandemi atau kondisi krisis kesehatan lainnya, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)] – di mana Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 – menyatakan bahwa “langkah-langkah untuk mencegah, mengatasi, dan mengontrol suatu epidemi dan endemi penyakit” merupakan kewajiban mutlak negara, dan harus diimplementasikan tanpa diskriminasi, khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal. Jaminan perlindungan hak-hak asasi ini juga penting pada perlindungan hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bentuk kerugian konsumen selama masa pandemi covid 19 yang merupakan hak konsumen; (2) mengetahui upaya perlindungan konsumen sebagai pemenuhan HAM di masa pandemi covid 19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus konsumen yang terjadi, sehingga ketika tidak diketahui kapan berakhirnya masa pandemi ini namun penanganan lebih baik disertai dengan kelengkapan aturan yang berpihak pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi konsumen.. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Pandemi; HAM.
Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dia Aisa Amelda
Jurist-Diction Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i2.34878

Abstract

AbstractThe COVID-19 pandemi has resulted in a weakening of the economic sector, especially in the taxation sector. Taxes are one source of development funds and government financing, so the government has taken the initiative to make breakthroughs to restore the economy during a pandemi, including giving local governments the authority to make tax incentive policies. In this case, the central government also gives authority to local governments to make tax policies to increase regional income during a pandemi, one of which is local governments that implement PBB-P2 incentive policies with relief from fines and relief from basic taxes. The regions where incentives implementing are Jakarta and Surabaya, which regulate in Pergub or Perwali and adapt to the needs and conditions of the people in the region. In addition to revitalizing the economy, it also hopes to provide incentives to increase public awareness of paying taxes.Keywords: Covid-19 Pandemi; Incentive Policy; PBB-P2. AbstrakPandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya sektor perekonomian, terutama pada bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembangunan dan pembiayaan pemerintahan, untuk itu pemerintah berinisiatif membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka memulikan perekonomian ditengah pandemi, termasuk memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan insentif pajak. Dalam hal ini pemerintah pusat juga memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan perpajakan guna untuk meningkatkan pendapatan daerah ditengah pandemi, salah satunya pemerintah daerah menerapkan kebijakan insentif PBB-P2 dengan memberikan keringanan denda administrasi dan keringanan pokok pajak. Daerah yang menerapkan kebijakan insentif yakni Jakarta dan Surabaya yang diatur didalam Pergub atau Perwali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Diharapkan selain untuk memulikan perekonomian, pemberian kebijakan insentif juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kebijakan Insentif; PBB-P2.
Intergenerational Environmental Justice as a Human Rights Fulfillment Ferina Ardhi Cahyani
Jurist-Diction Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i2.34890

Abstract

AbstractEnvironmental issues are currently getting a lot of attention both in Indonesia and internationally. The rise of irresponsible deforestation, air pollution in big cities, irresponsible industries for the waste produced, the use of goods that are difficult to decompose, and so on are examples of how bad environmental conditions are today. In fact, the guarantee for a healthy environment is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the environment is also regulated separately in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The principle of sustainable development should be applied in carrying out all activities that affect the environment. However, the present generation who are responsible for the availability and preservation of natural resources for future generations so that intergenerational justice can be realized.Keywords: Intergenerational Justice; Environmental justice; Human Rights; Sustainable Development.

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue