cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Taufiq
Contact Email
m.taufiq222@gmail.com
Phone
+6285729966377
Journal Mail Official
m.taufiq222@gmail.com
Editorial Address
Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri Kab. Bintan, Prov. Kepri PO BOX 33 - Tanjungpinang 29100
Location
Kab. bintan,
Kepulauan riau
INDONESIA
TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
Published by STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
ISSN : 27153878     EISSN : 2715386X     DOI : https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal TERAJU fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Kajian utama jurnal TERAJU meliputi: Hukum Islam: Usul Fikih, Fikih, Perbandingan Mazhab, Sosiologi Hukum Islam, serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan ilmu yang serumpun. Studi Perbandingan hukum: meliputi perbandingan hukum islam dan hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 101 Documents
 7   8   9   10   11 
Peranan Advokat Dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan: A. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum B. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Agama C. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Negeri D. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara E. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Militer Fauziah Lubis; Anisah Lubis; Dwi Putri Mardhyah; Sri Dwi Khoironi; Naufal Ariq Nst; Saidin Ali Hutapea
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1879

Abstract

This research aims to analyse the role of advocates in providing legal services in various judicial environments in Indonesia, including religious, state, state administration, and military. The background of this research is based on the importance of advocates as an integral part of the legal system that bridges society with judicial institutions, as well as being an enforcer of the rule of law, justice, and human rights. The issue raised is the extent to which advocates are able to carry out their role effectively in various courts. The method used is normative juridical with a statutory approach (statute approach) and literature analysis to explore the relevant legal framework. Research results show that advocates have a great responsibility not only in defending the client, but also in ensuring the fulfilment of the community's constitutional rights, including through free legal assistance (pro bono). However, the main challenge lies in the limited scope of advocates in the military judiciary. In conclusion, advocates play an important role as a balancer of power in the legal system. Strengthening the legal framework is needed so that advocates can contribute more widely, ensuring a fair, transparent, and just judicial process.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MAINAN ANAK IMPOR TIDAK MEMILIKI SNI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MERANTI Petra Pengarapenta Tarigan; Yeni Triana; Indra Afrita
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1882

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Rokok Illegal Arin Vevi Putri Ayu Hermawan
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1892

Abstract

The circulation of illegal cigarettes by distributors in Indonesia is a serious problem and has a negative impact on many aspects, including the national economy, industry, and general health. The increasing prevalence of illegal cigarettes in circulation can cause state excise revenue to decrease. A number of products that are taxed in this context include tobacco, and the largest product is cigarettes. Cigarettes are a processed tobacco product that is popular among the public. With a large number of users and high excise implementation, this has led to the emergence of individuals who take advantage of avoiding paying excise. This research aims to analyse criminal acts related to the circulation of illegal cigarettes and the criminal liability of illegal cigarette dealers. The method used is the normative juridical method through its approach to the rules of Law Number 39 of 2007 and legal analysis to understand the process of criminal liability for the circulation of illegal cigarettes. The findings of the study indicate that criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia is very clearly regulated through the Excise Law, the norm contained is that every person who produces, distributes, or sells cigarettes without a valid excise sticker will be subject to imprisonment and fines. The resulting findings are expected to clearly illustrate criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia.
Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer Iskandar Iskandar; Shinta Azzahra Sudrajat; Ryan Fachryan Lesmana Putra; Hamdan Purnama; Muhammad Rosyid Ridho; Diah Nurafifah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen baik dari aspek kelebihan maupun kelemahannya. Selain itu, menganalisis sejauh mana teori tersebut relevan dan aplikatif dalam konteks hukum kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative dengan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar dari Teori Hukum Murni. Penelitian ini berbasis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa teori yang dirumuskan oleh Hans Kelsen merupakan pondasi yang penting bagi disiplin ilmu, dengan menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, terlepas dari pengaruh nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Namun, dinamika sosial yang terus berubah, seperti globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan krisis lingkungan, Teori Hukum Murni menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang kaku dan terbatas dalam merespons kompleksitas isu lintas batas. Sementara teori ini tetap penting sebagai landasan yang menjamin obyektivitas hukum, ketidakmampuannya dalam merangkul dinamika sosial menunjukkan bahwa hukum membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.
Integrasi Hukum Pidana Islam dan Peradilan Umum Aceh: Tantangan & Solusi Penegakan Hukum Lisma Wati
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.2019

Abstract

This study aims to examine the integration of Islamic criminal law with the general judicial system in Aceh from a normative perspective, focusing on the challenges and solutions in law enforcement. Aceh is a region with special provisions in the implementation of Islamic criminal law, which simultaneously interacts with the general judicial system that applies in Indonesia. This research uses a normative approach by analyzing various laws, legal literature, and doctrines relevant to the integration of the two legal systems. The research findings indicate that normatively, the integration of Islamic criminal law and the general judicial system in Aceh presents several challenges, such as inconsistencies in the regulation of Islamic criminal law with existing positive law, differences in legal norms and procedures, as well as the lack of an effective system between the two. On the other hand, solutions that can be proposed include the formulation of more comprehensive regulations that govern the relationship between Islamic criminal law and the general judicial system, and the need for harmonization in the application of legal norms in accordance with justice principles. In conclusion, for the integration of Islamic criminal law with the general judicial system to function effectively in Aceh, clearer normative regulations and synchronization between the two legal systems are required to achieve the goal of fair and equitable law enforcement.
Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Yasmin Shafa; Mudofir Mudofir
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.2033

Abstract

BPJS merupakan program pemerintah yang berperan sebagai pengelola utama layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPJS Kesehatan memiliki tugas khusus dari pemerintah untuk menangani berbagai isu terkait kesehatan masyarakat. Program ini menyediakan layanan pengobatan dan meringankan biaya fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko atau kejadian tak terduga di masa depan, sekaligus memastikan terpenuhinya dasar-dasar kebutuhan hidup melalui perlindungan dan keuntungan dalam perawatan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad asuransi antara BPJS Kesehatan dengan peserta, menganalisis pemanfaatan dana asuransi Kesehatan pada BPJS Kesehatan, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.  Hasil penelitian menunjukan bahwa akad yang digunakan BPJS Kesehatan berlandaskan pada ketentuan akad dan peraturan hukum yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggara jaminan sosial Kesehatan. Dan juga sesuai dengan jenis akad yang diatur dalam Hukum Islam yaitu akad tabarru’ (tolong-menolong), yang sejalan dengan prinsip gotong-royong yang diterapkan BPJS Kesehatan. Dalam BPJS Kesehatan pentingnya menekankan transparansi, keadilan, dan menghindari riba dalam sistem pembayaran.
Penyelesaian Sengketa Melalui Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Studi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg Andrie Nindy Dwiantari; Sulthan Wahidy; Rizki Amar; Moh Saifa Abudillah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 8 No 01 (2026)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v8i01.2475

Abstract

A Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) may be filed if the debtor is unable to continue paying their debts that are due and collectible; this may be filed by debtors with more than one creditor or by creditors. This study will discuss the legal considerations used by judges in ratifying settlement agreements and the legal consequences of homologation as in decision number 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. This study is a descriptive literature study using a normative juridical approach. The findings of this study are, firstly, that the legal considerations used by judges in ratifying the settlement agreement are in accordance with Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), namely that it complies with the provisions of Article 281(1) and does not contravene Article 285(2), so that the court is obliged to ratify the settlement agreement as stipulated in Article 285(1). Second, the legal effect of homologation is to bind all creditors as stipulated in Article 286. If the debtor fails to fulfil the terms of the settlement, the creditor may demand the cancellation of a settlement that has been ratified as stipulated in Article 170(1).
Dana Perlindungan Pemodal: Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan, Imbalan dan Jaminan. Siti Shafa; Isda Maulida; Dwi Aprilianto; Viqram Januar Gawi Kaliky; Jaenudin; Nasih Burhani
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 8 No 01 (2026)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v8i01.2501

Abstract

The Islamic capital market is experiencing rapid growth, highlighting the importance of the Investor Protection Fund (IPF) as a safeguard mechanism for investors. Specifically, this concerns the clarity of the Wakalah contract regarding remuneration in the management of funds by the IPF, the distribution of remuneration (Ujrah) between the IPF and securities companies, and the proportion of Kafalah and Wakalah. This research was conducted through normative legal research, involving a comprehensive review of the literature, fatwas from the National Sharia Council, and relevant regulations. This method prioritises the application of modern fiqh muamalah rules to DPP practices. The research found that although the concept of DPP is acceptable under positive law, it must be readjusted within the Sharia context. Guarantee mechanisms to ensure compliance must be based on the principle of kafalah or tabarru’, whilst fund management and remuneration must be based on valid contracts such as wakalah bil ujrah. These adjustments are crucial for maintaining investor integrity and trust, and for supporting the growth of a fair and sustainable Islamic capital market.
Penggunaan Sumber Otoritas Keilmuan Qaul Ulama’ dalam Fatwa DSN-MUI Muhammad Fakhril Umam Fakhri; Roisul Umam Arrasyidi Rois; Aji Saifullah Aji; Dhika Tabrozi Dhika
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 8 No 01 (2026)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v8i01.2747

Abstract

The National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) plays a vital role in the development of Islamic economics in Indonesia by issuing fatwas that serve as guidelines for Islamic financial institutions. This study aims to analyse the epistemological framework of DSN-MUI fatwas, with a focus on the qauli approach and the schools of Islamic jurisprudence (Madhhabs) utilised in the legal reasoning (istinb??) process. Employing a qualitative methodology that combines library research and descriptive-analytical analysis, this research applies an epistemological framework to identify and classify the opinions (qaul) of scholars cited in DSN-MUI fatwas. These opinions are categorised according to the scholars’ Madhhab affiliations, historical periods, and methodological characteristics. The findings indicate that the DSN-MUI employs a cross-Madhhab approach, drawing upon scholars from various schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi‘i, Hanbali, and Zahiri), as well as contemporary scholars. The epistemological framework of DSN-MUI fatwas is integrative, combining the legacy of classical fiqh with contemporary ijtihad and a maq??id-based perspective to address the challenges of modern Islamic economic practices.
Perdagangan Barang Startegis Di Era Digitalisasi: Telaah Regulasi, Dampak, dan Penegakan Hukumnya Sabrinawati Saleh; Supriyadi A Arief
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 8 No 01 (2026)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v8i01.2778

Abstract

The practice of trading strategic goods in the current digital era is crucial to examine in relation to government policies, particularly following the reciprocal agreement between the United States and Indonesia on import tariffs, which in practice was overturned by the United States Supreme Court. Therefore, a review will be conducted of the regulations, implications, and enforcement of existing laws in Indonesia. This issue will be examined using a qualitative, normative approach to analyse the legal issues governing the export and import of strategic goods in the digital era. The results of this study indicate that the regulation of strategic goods export and import activities in the digital era, as governed by the Trade Law, Customs Law, Electronic Information and Transactions Law, and technical implementing regulations, is crucial for maintaining business compliance, effective supervision, and protecting national interests. These regulations also enable the government to conduct more efficient supervision through digital systems, provide legal certainty, and prevent illegal trade practices. Consequently, law enforcement will encompass criminal sanctions, administrative sanctions, additional sanctions, and digital sanctions.

Page 10 of 11 | Total Record : 101

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2026) Vol 7 No 02 (2025) Vol 7 No 01 (2025) Vol 6 No 02 (2024) Vol 6 No 01 (2024) Vol 5 No 02 (2023) Vol 5 No 01 (2023) Vol 4 No 02 (2022) Vol 4 No 01 (2022) Vol 3 No 02 (2021) Vol 3 No 01 (2021) Vol 2 No 02 (2020) Vol 2 No 01 (2020) Vol 1 No 02 (2019) Vol 1 No 01 (2019) More Issue