cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2023)" : 6 Documents clear
Potential Social Conflict in Coal Mining Areas and Alternative Solutions in Indragiri Hulu Regency, Riau Province Pambudi, Priyaji Agung; Utomo, Suyud Warno; Soelarno, Soemarno Witoro; Takarina, Noverita Dian
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3615

Abstract

Keberadaan perusahaan tambang di suatu kawasan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan perusahaan tambang juga berisiko menimbulkan dampak negatif penurunan kualitas lingkungan dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi konflik sosial di kawasan tambang batu bara dan alternatif solusinya. Penelitian ini dilakukan di Indragiri Hulu, Riau menggunakan metode gabungan melalui pemberian kuesioner, wawancara mendalam, observasi fisik, dan diperkaya dengan literatur reviu. Ditemukan pemicu konflik sosial berupa isu kepemilikan lahan, perizinan dan pembebasan lahan, serta isu penggunaan fasilitas umum. Sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan tambang telah memberikan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk beasiswa pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas SDM penting untuk menopang pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing melalui kegiatan produktif yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi guna mendorong terwujudnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini penting agar tidak banyak masyarakat yang menganggur dan mengganggu stabilitas perusahaan melalui gesekan-gesekan isu konflik lahan, konflik sosial, dan sejenisnya. Sebagai solusi diperlukan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan dan kegiatan produktif yang dilakukan secara optimal guna meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat pada perusahaan. Melalui hal tersebut keberlanjutan operasional lebih mudah dicapai karena manfaat positif sosial, ekonomi, dan lingkungan dijaga secara kolaboratif. Peran komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM sangat besar untuk menyukseskan tujuan tersebut.Abstract: The presence of a mining company in a region positively impacts regional development by increasing employment and economic growth opportunities. On the other hand, mining companies run the risk of causing environmental deterioration and social conflict. The purpose of this study was to analyze potential societal conflicts in coal mining areas as well as alternative solutions. This study was carried out in Indragiri Hulu, Riau, utilizing a combination of surveys, in-depth interviews, physical observations, and review literature. It was discovered that issues of property ownership, permits, and land acquisition, as well as issues of usage of public facilities, were the triggers for social conflict. Mining companies have offered community empowerment programs through higher education scholarships to develop human resources (HR) capacity. It is critical to build human resource capacity to support regional growth and competitiveness through productive activities that are advantageous to economic development to facilitate the achievement of social and economic resilience in local communities. This is crucial so that only a few people lose their jobs and undermine the company's stability due to friction over land conflicts and social issues. As a solution, a community empowerment program intervention in the areas of education and productive activities that are carried out ideally is required to strengthen the community's sense of ownership in the company. This makes operational sustainability more accessible because positive social, economic, and environmental benefits are maintained collaboratively. The role of Commission VII DPR RI and the Ministry of Energy and Mineral Resources is vast in making this goal successful.
The Role of the Government of West Java in the Implementation of the New and Renewable Energy Program Based on the Glasgow Climate Pact Zahidi, M. Syaprin; Al Ayubi, M. Solahudin
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3356

Abstract

Abstrak: COP26 yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia telah mendorong komitmen negara-negara di dunia yang hadir pada pertemuan tersebut untuk merealisasikan ambisi dunia dalam menekan angka peningkatan suhu bumi di batas 1,5°C. Salah satu solusi yang digemakan pada pertemuan tersebut adalah transisi penggunaan energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam mewujudkan komitmen tersebut maka Indonesia perlu mengidentifikasi sebaran peran dan kontribusi pemerintah daerah agar dapat membantu pencapaian target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) melalui RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah Jawa Barat sebagai pemerintah daerah dalam implementasi Pakta Iklim Glasgow. Penelitian ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan untuk mendorong distribusi peran pemerintah daerah dalam implementasi EBT melalui empat komponen penting: integrasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perwujudan EBT, optimalisasi distribusi anggaran dan pembiayaan EBT, serta optimalisasi screening dan monitoring implementasi EBT pemerintah daerah. Dengan demikian, keterlibatan peran pemerintah Jawa Barat dalam mendukung percepatan target RUEN pada implementasi program EBT dapat terwujud secara optimal. Abstract: COP26 in Glasgow, Scotland, has encouraged the commitment of the countries in the world that were present at the meeting to realize the world's ambitions in suppressing the increase in the Earth's temperature to the limit of 1.5°C. One solution echoed at the conference was transitioning from energy use to new and renewable energy (NRE). In realizing this commitment, Indonesia needs to identify the distribution of roles and contributions of subnational governments so that they can help achieve the RUEN (National Energy General Plan) target through RUED (Subnational Energy General Plan). Using a descriptive-qualitative approach, this study aims to explain the role of the West Java government as a subnational government in implementing the Glasgow climate pact. This study recommends to the Indonesian House of Representatives (DPR RI), through its oversight function, to encourage the distribution of the role of subnational governments in the implementation of new and renewable energy (NRE) through four essential components: integration of national and subnational government regulations, simplification of the bureaucracy between subnational governments and the national government in the realization of NRE, optimizing NRE budget distribution and financing, as well as optimizing screening and monitoring the implementation of NRE in subnational governments. Thus, the involvement of the role of the West Java government in supporting the acceleration of the RUEN target on the implementation of the NRE program can be realized optimally. .
Rural to Urban Transition: A Case of Health Worker Migration Dynamics Post-COVID-19 in Jakarta Nissa, Indah Choirun; Asmarani, Dini; Bachri, Syamsul
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.4143

Abstract

Tenaga kesehatan dari daerah melakukan migrasi ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terutama selama wabah Covid-19 merebak, banyak rumah sakit di Jakarta membutuhkan tambahan staf untuk menangani peningkatan permintaan layanan kesehatan. Dengan adanya kesempatan untuk menjadi sukarelawan, petugas kesehatan dari daerah menyadari adanya peluang untuk menyumbangkan keterampilan mereka serta meningkatkan peluang kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan dampak yang mereka hadapi di daerah asal mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap empat mantan relawan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, penulis menemukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perpindahan tenaga kesehatan dari daerah ke Jakarta. Data dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang melibatkan proses sistematis reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan teori yang membumi. Hasil yang didapatkan dari analisis proses migrasi ini disebabkan oleh masalah-masalah seperti pembayaran yang kurang, gaji yang tertunda, dan kurangnya prospek karir di daerah asal mereka. Kondisi ini telah tertuang dalam peraturan undang-undang kesehatan saat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 235 dan 229, dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.Abstract: Health workers from rural areas were eager to migrate to Jakarta for better employment. After the Covid-19 outbreak, many hospitals in Jakarta needed additional staff to handle the increased demand for health services. With the call for volunteers, health workers from rural areas recognized an opportunity to contribute their skills as well as improve employment opportunities. This article aims to explore the challenges and the implications that they encountered in their former regions. By employing a qualitative method using in-depth interviews with four former volunteers at Jakarta Islamic Hospital Sukapura, the authors discovered that the Covid-19 pandemic significantly impacted the movement of health workers from rural areas to Jakarta. The data were analyzed using Miles and Huberman’s techniques, involving systematic processes of data reduction and conclusion drawing to generate grounded theories. Results from the analysis of this migration process include underpayment, delayed salaries, and a lack of career prospects in their previous regions. This condition is also stated in the recent health law regulations, as outlined in Law Number 17 of 2023, specifically in Articles 235 and 229, with the aim of enhancing health system equality across Indonesia.
Education and Women’s Job Transition During the Pandemic Covid-19 Suryaningrum, Nugrahayu; Maulana, Arif
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3334

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan ekonomi yang mengakibatkan penurunan jam kerja bahkan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Banyak perempuan mulai bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sektor informal menjadi pilihan perempuan karena kemudahan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pendidikan sebagai modal yang dimiliki pekerja mempunyai pengaruh terhadap pilihan memasuki pekerjaan sehingga menentukan transisi pekerjaan yang akan dipilih pekerja dalam menghadapi dampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap reaksi ekonomi perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan melihat transisi pekerjaan perempuan dan apakah pengaruh tersebut sama pada perempuan muda dan dewasa. Dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 dan metode analisis regresi logistik multinomial terhadap 26.087 sampel yang terdiri dari 8.407 perempuan usia muda dan 17.680 perempuan dewasa serta 6.902 perempuan yang melakukan inmover formal, 16.472 perempuan inmover informal, dan 2713 perempuan outmover, ditemukan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan inmover ke sektor formal dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan inmover ke sektor informal dibandingkan menjadi pengangguran. Peluang untuk melakukan transisi ke sektor formal lebih tinggi di kalangan perempuan muda. Pada perempuan dewasa, peluang tersebut lebih rendah karena tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Selain pendidikan, perempuan kawin dan menjadi kepala rumah tangga lebih berpeluang untuk melakukan transisi ke sektor informal karena kemudahan memasuki pekerjaan dengan kendala yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Abstract: The Covid-19 pandemic has impacted the economic downturn, which has resulted in decreased working hours and even lost jobs. However, there has been an increase in women’s labor force participation accompanied by employment in the informal sector. Many women start working to supplement their family income. The informal sector is the choice of women because of its convenience and does not require special skills. Education as capital owned by workers influences the choice of entering a job, determining the job transition workers will choose in dealing with the impact of the pandemic. Therefore, this study aims to assess the effect of education on women’s economic reactions in overcoming the Covid-19 pandemic by looking at women’s work transitions and whether this effect is the same for young and adult women. Using data from the 2020 National Labor Force Survey and the multinomial logistic regression analysis method for 26,087 samples consisting of 8,407 young women and 17,680 adult women as well as 6,902 women who were formal inmover, 16,472 women who were informal inmovers, and 2713 women who were outmovers, it was found that women with higher education tend to enter formal jobs and are less likely to enter informal jobs than become unemployed. The increased propensity to enter formal employment is higher among young women. In adult women, the tendency to work is lower because of childcare and household responsibilities. Apart from education, women who are married and heads of households are more likely to enter the informal sector due to the ease of entering work with the constraints they have to increase their income during the Covid-19 pandemic
The Role of the Council of Indonesian Ulama (MUI) to the Development of a Madani Society in the Democratic Landscape of Indonesia Muhaimin, Ramdhan; Muslimin, JM
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3368

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk tahun 1975 dengan tujuan sebagai perangkat pendukung kebijakan negara dalam urusan keagamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, fatwa MUI tidak lepas dari dinamika pro dan kontra. Lebih dari itu, kedudukan MUI juga seringkali dipersoalkan pihak-pihak tertentu yang menentang keberadaannya terkait relevansinya dengan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan MUI sebagai unsur kokoh dari masyarakat madani dalam dinamika politik demokrasi di Indonesia. Rumusan penelitian yang disusun dalam kajian ini adalah bagaiman peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perkembangan masyarakat madani dalam lanskap demokrasi Indonesia. Untuk menjawab rumusan tersebut, kajian ini menggunakan konsep masyarakat madani dan teori fungsionalisme struktural. Kajian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan dokumen yang dihimpun adalah studi kepustakaan (library research). Hasilnya,penelitian ini melihat bahwa eksistensi MUI sebagai pilar masyarakat madani dalam sistem demokrasi Pancasila cukup kuat. Selain itu, kehadiran MUI juga melengkapi fungsi struktur dan eksistensi lembaga dan perangkat negara lainnya, seperti Kementerian Agama, DPR RI, dan ormas-ormas Islam. Karena itu, dukungan politik dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif menjadi keharusan agar MUI tetap tegak sebagai instrumen masyarakat madani. Abstract: The Council of Indonesian Ulama (MUI) was formed in 1975 to support state policy in Muslim religious affairs. In its journey, MUI's fatwa cannot be separated from the dynamics of pros and cons. Moreover, the position of MUI is also often questioned by certain parties who oppose its existence related to democracy. Therefore, this research aims to analyze the position and role of MUI as a solid element of Madani society in the dynamics of Indonesian democracy. The research formulation in this study is how extensive is the role of MUI in the democratic landscape of Indonesia, contributing not only to the reinforcement of Pancasila's democracy but also to the development of a Madani society.  To answer the formulation, this study uses the concept of Madani society and the theory of structural functionalism. This study is analyzed using a qualitative method with an explanatory research type. The technique used to analyze the data and documents collected is library research. As a result, this study sees that the existence of MUI as a pillar of Madani society in the democracy of Pancasila system is quite strong. In addition, the presence of MUI also complements the function of structure and existence of other institutions and devices, such as the Ministry of Religious Affairs, the House of Representatives, and Islamic organizations. Therefore, political support from Commission VIII of DPR RI as a legislative partner is a must for MUI to remain upright as an instrument of Madani society.
CSR and Sustainability of the Palm Oil Industry in Riau Province Wedayanti, Made Devi; Santri, Selvi Harvia; Rustam, Afrinaldy; Baharuddin, Tawakkal; Yogia, Moris Adidi; Pulungan, Boby Indra
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.4128

Abstract

 Keberlanjutan industri minyak kelapa sawit menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggali praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Provinsi Riau. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka komprehensif yang mengutip beragam sumber seperti jurnal akademis, situs web, dan laporan resmi pemerintah terkait CSR dan keberlanjutan sektor minyak kelapa sawit. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus sebagai alat kunci. Temuan penelitian menerangi beragam pendekatan CSR yang diadopsi oleh perusahaan minyak kelapa sawit di Provinsi Riau, meliputi praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan integritas lingkungan dan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur dan akses ke layanan penting, penerapan standar transparansi dan sertifikasi, serta investasi dalam riset dan inovasi. Implementasi inisiatif CSR memainkan peran penting dalam memajukan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di wilayah ini. Inisiatif ini menjadi mekanisme penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memupuk kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perlu diakui bahwa implementasi program CSR masih memiliki tantangan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung serta menerapkan pengawasan yang ketat.Abstract: The sustainability of the palm oil industry stands as a multifaceted and contentious matter, given its profound environmental and social repercussions. This study delves into Corporate Social Responsibility (CSR) practices within the context of the palm oil industry's sustainability in Riau Province. Employing a qualitative methodology, this research conducts a comprehensive literature review drawing from diverse sources such as academic journals, websites, and official government reports concerning CSR and the sustainability of the palm oil sector. The analysis leverages Nvivo 12 Plus as a key tool. The research findings illuminate a varied landscape of CSR approaches adopted by palm oil companies in Riau Province, encompassing sustainable agricultural practices, safeguarding environmental integrity and biodiversity, fostering community empowerment, bolstering infrastructure and access to crucial services, embracing transparency and certification standards, and investing in research and innovation. Notably, the implementation of CSR initiatives plays a pivotal role in advancing sustainability within the palm oil industry in this region. These initiatives serve as crucial mechanisms for mitigating adverse environmental impacts, uplifting local communities, cultivating trust among stakeholders, and fostering sustainable economic development. However, it must be acknowledged that the implementation of this CSR program presents challenges, the House of Representatives (DPR) should motivate the government to implement accommodative regulations and supervisory measures.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue