cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16, No 1 (2025)" : 7 Documents clear
The Challenges of Unique Poverty Alleviation Policies in Banten and Yogyakarta Jati, Wasisto Raharjo
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4450

Abstract

Poverty remains a persistent challenge nationally and subnationally. Reliance on ineffective grants fuels poverty. This study analyzes innovative poverty alleviation policies in Banten and Yogyakarta, focusing on inter-branch interactions. Collaboration is key to creating better joint policies and maintaining parliamentary oversight of the government’s programs. The purpose of this study is to outline the challenges and factors that influence the success of innovative policies in both regions. This study uses a qualitative approach and a comparative case study design. Data were collected through in-depth interviews, in-depth fieldwork, focus group discussions (FGDs), and document analysis conducted between 2015 and 2017, and analyzed using a deductive thematic approach. The results of this study show that poverty alleviation approaches should be tailored based on thematic analysis of each region. This study suggests a best practice approach to evaluate policy effectiveness. Therefore, this study recommends that the DPR RI collaborate with the government for optimal policy implementation. In addition, the DPR RI needs to promote poverty-related legislation, conduct cross-sectoral and cross-actor oversight, and/or reform the poverty budget mechanism.
Determinan Kejadian Stunting pada Anak di Bawah Lima Tahun di Provinsi Sulawesi Tengah Ningsi, Ningsi; Sudikno, Sudikno; Nurjanah, Made Agus; Gunawan, Gunawan
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4310

Abstract

Stunting terjadi akibat kekurangan gizi jangka panjang yang menyebabkan defisit energi, protein, dan zat gizi mikro, sehingga mengganggu perkembangan fisik dan mental anak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Sampel terdiri dari 1.351 anak usia 0–59 bulan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa determinan stunting adalah jenis kelamin, usia balita, kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak (KIA), tinggi badan ibu, indeks massa tubuh (IMT) ayah, tempat persalinan, dan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) ibu (p-value < 0,05). Hasil penelitian ini diharapkan mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi IX, dalam mengawasi kebijakan penanganan stunting dengan fokus pada faktor utama penyebabnya. Upaya yang perlu ditingkatkan meliputi edukasi gizi bagi ibu, kemudahan akses layanan kesehatan, dan perbaikan ekonomi keluarga. Selain itu, pelayanan stunting harus terus diperbaiki untuk menjamin tumbuh kembang anak optimal.
Pemetaan Arah Riset Global tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Implikasinya bagi Kebijakan Nasional Azizah, Ghina Fitri; Anwar, Rully Khairul; Winoto, Yunus
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4779

Abstract

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan isu global multidimensi yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah menjadi perhatian banyak pihak, kebijakan pengentasannya sering kali belum sepenuhnya berbasis pada bukti ilmiah yang komprehensif. Dalam konteks ini, memahami arah dan tren riset global mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial menjadi krusial sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren riset global di bidang tersebut, serta mengevaluasi posisi dan kontribusi Indonesia dalam diskursus akademik internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode bibliometrik dan menganalisis 108 artikel ilmiah terindeks Scopus untuk menelusuri pola kolaborasi, kutipan, dan perkembangan tema dalam riset global terkait isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam literatur global, dengan jumlah sitasi yang tinggi dan kolaborasi interdisiplin yang menonjol dibandingkan dengan negara lain. Namun, tema riset yang berkembang masih bersifat umum dan belum banyak mencerminkan tantangan spesifik, seperti ketimpangan wilayah dan keterbatasan akses layanan dasar. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan kontribusi nasional dalam riset yang lebih kontekstual dan relevan terhadap kebutuhan kebijakan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar para pemangku kepentingan memperkuat kebijakan berbasis data, meningkatkan kemitraan riset, dan memprioritaskan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, DPR RI perlu memperkuat ketiga fungsi utamanya berbasis riset, serta memprioritaskan kebijakan sosial yang berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan.
Challenges and Impacts of Social Inclusion Libraries on Literacy in South Bengkulu Hamudy, Moh Ilham A; Rifki, M Saidi; Hayuningtyas, Mukhlisha
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4681

Abstract

This study aims to analyze the challenges and impacts of the Social Inclusion-Based Library Transformation Program (TPBIS) on literacy development in South Bengkulu. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that TPBIS activities often lack alignment with the program’s core objectives, are implemented without strategic planning, and fail to reach diverse community groups. These shortcomings have contributed to low scores in the Community Literacy Development Index and Reading Interest Level. Key challenges include inadequate planning, limited budget, and weak cross-sectoral coordination. Therefore, a clearer understanding of TPBIS objectives, a comprehensive analysis of community needs, and stronger institutional collaboration are necessary to improve program effectiveness and accountability. In this context, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), through Commission X, plays a strategic role in ensuring policy effectiveness by overseeing the implementation of TPBIS or similar programs, particularly in ensuring accountability and responsiveness to local needs. Furthermore, DPR RI is expected to encourage increased budget allocations for improving library infrastructure, developing human resource capacity, and fostering synergy among ministries and institutions to support inclusive and sustainable national literacy development.
Peran Tuas Kebijakan dalam Institutional Bricolage Pekerja Migran Indonesia Semi-Skilled Malaysia untuk Pemenuhan Gizi Yovani, Nadia; Ompusunggu, Viena Trixia; Surbakti, Krismanta; Khayriyah, Aqilah; Putri, Virna Gustya; Fadilla, Reza Rizki
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4856

Abstract

Migrasi tenaga kerja lintas negara telah lama menjadi fenomena global. Namun, pemenuhan gizi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adaptasi PMI semi-terampil di Malaysia dalam memenuhi kebutuhan gizi dengan menggunakan konsep cognitive frame dan institutional bricolage dari Jens Beckert. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan text network analysis (TNA), wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan photovoice pada Oktober 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman PMI tentang gizi lebih banyak dibentuk oleh jaringan sosial sesama pekerja migran dan rekan kerja/kuliah daripada institusi formal seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kondisi ini memunculkan fenomena institutional bricolage, melalui solusi mandiri untuk masalah gizi dan berbagi informasi nutrisi melalui komunitasnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog konstruktif antara DPR RI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengenai pemenuhan hak pangan bagi PMI, legalisasi kebijakan pengurangan harga bahan makanan, revisi regulasi bilateral Indonesia dan Malaysia, serta pelatihan gizi berbasis komunitas dengan PPI sebagai mediator. Temuan dan rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil PMI melalui advokasi lintas komisi di DPR RI, yaitu Komisi II, Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi IX.
Pengaruh Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia: Analisis Data Panel 2015–2021 Zirtana, Haris; Baiquni, Muhammad; Sudrajat, Sudrajat
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.3260

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di daerah tertinggal di Indonesia. Pada tahun 2021, seluruh 24 kabupaten termiskin di Indonesia dikategorikan daerah tertinggal. Tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah ini masih cukup tinggi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal, dengan menggunakan analisis data panel dari 62 kabupaten selama periode 2015–2021. Variabel ketimpangan sosial yang digunakan meliputi Gini rata-rata lama sekolah (ketimpangan pendidikan), gap gender melek huruf, angka harapan hidup, angka kesakitan, angka beban ketergantungan, serta persentase penduduk miskin pekerja informal. Sementara itu, ketimpangan ekonomi meliputi indikator rasio Gini pendapatan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal berada pada kategori sedang, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kesenjangan kesehatan masih terlihat dengan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, terutama pada perempuan. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya upaya komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan stakeholders terkait adalah adanya perhatian khusus pada penanganan ketimpangan sosial ekonomi melalui kurikulum pendidikan relevan, penguatan kesehatan preventif, pemberdayaan ekonomi lokal, dan adaptasi program perlindungan sosial, termasuk sinergi antarlembaga dan pemberdayaan perempuan.
Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024 Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4800

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan nasional penurunan stunting pada tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan telaah kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder dari kementerian dan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024, menandai kemajuan dari tahun sebelumnya. Strategi nasional berbasis lima pilar dan pendekatan holistis, integratif, tematik, and spasial (HITS) telah memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan kampanye edukasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga kesehatan, pemanfaatan data yang belum optimal, serta kesenjangan antardaerah. Pembelajaran dari praktik terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa penggunaan data real-time, digitalisasi intervensi, dan kolaborasi multisektor menjadi kunci keberhasilan. Untuk mendukung keberlanjutan kebijakan, direkomendasikan agar DPR RI, khususnya Komisi IX, memperkuat pengawasan anggaran, mendorong integrasi sistem pemantauan, dan memperluas cakupan edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal guna mempercepat pencapaian target 18,8 persen pada tahun 2025 dan mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue