Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial

aspirasi
Website

Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

ISSN : 20866305 EISSN : 26145863 DOI : -

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Education Social Sciences

Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 9 Documents

Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2018)" : 9 Documents clear

Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Geographical location, archipelago, large population, and tropical climate have placed Indonesia as a high disaster risk area. How Indonesia anticipates and handles natural disasters is a very important problem to be studied, especially related to the process of public awareness to disasters from these two case studies, namely the Mount Sinabung Eruption in Karo, North Sumatra and landslides in Banjarnegara, Central Java. By conducting in-depth interviews, field observations, and literature studies, this study found the fact that the strategies used in managing natural disasters in Indonesia, especially in terms of disaster awareness, had been reactive. Even though most people are still alive and looking for life in the midst of high-risk areas, in fact they are not really prepared for disaster. In the case of the Sinabung disaster there seems to be no tradition of Karo community preparedness in the face of disasters after a long time since Mount Sinabung was inactive. Conversely, in the case of disasters in Banjarnegara, this awareness has grown even though it has not been as ideal as Japanese society. This proves that most victims still use fatalistic views in facing disasters. Most victims are not afraid to return to their original place which was once a disaster area. This lack of awareness is influenced by the perspective of most people who accept what nature has given and see natural disasters as an inevitable fate. Abstrak Lokasi geografis, wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis telah menempatkan Indonesia sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi. Bagaimana Indonesia mengantisipasi dan menangani bencana-bencana alam tersebut menjadi masalah yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya terkait dengan proses kesadaran masyarakat terhadap bencana dari dua studi kasus Letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara dan tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka, penelitian ini menemukan fakta bahwa strategi yang digunakan dalam mengelola bencana alam di Indonesia, terutama dari sisi sadar bencana, selama ini masih bersifat reaktif. Meskipun kebanyakan orang masih hidup dan mencari kehidupan di tengah-tengah daerah berisiko tinggi, sebenarnya mereka tidak benar-benar siap menghadapi bencana. Pada kasus bencana Sinabung tampak tidak ada tradisi kesiapsiagaan masyarakat Karo dalam menghadapi bencana setelah sekian lama Gunung Sinabung tidak aktif. Sebaliknya, pada kasus bencana di Banjarnegara, telah tumbuh kesadaran tersebut walau belum seideal pada masyarakat Jepang. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan korban masih menggunakan pandangan fatalistik dalam menghadapi bencana. Mayoritas korban tidak takut untuk kembali ke tempat asal mereka yang dulunya merupakan daerah bencana. Kurangnya kesadaran ini dipengaruhi oleh perspektif masyarakat kebanyakan yang menerima apa yang diberikan alam dan melihat kejadian bencana alam sebagai takdir yang tak terelakkan.

Ridwan Kamil: Sang Pendobrak Status Quo Hakim, Lukman Nul
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Unlike the 2014 and 2019 presidential elections which brought Joko Widodo vs. Prabowo Subianto together, according to Professor Kacung Marijan, Ph.D., in 2024 presidential election there will be extensive ‘menus’ that can be offered to the public. Some new candidates are predicted to enliven the 2024 presidential election, including DKI Jakarta Governor Anies Baswedan, Central Java Governor Ganjar Pranowo, and East Java Governor Khofifah Indar Parawansa. The writer added two more people on the list, namely Former DKI Jakarta Vice Governor Sandiaga Uno, and West Java Governor Ridwan Kamil. Preliminary knowledge of the psychological profile of the leaders is important as a basis for selecting future leaders for the people of Indonesia. In this study the writer tried to analyze the profile of one of the potential future leader of Indonesia, Ridwan Kamil (n = 1). At-a-distance measurement method is used to do biography analysis and big five analysis. This study concluded that Ridwan Kamil was a person with a high score on the dimensions of openness to experience and extroversion, was middle on conscientiousness, and was low on agreeableness and neuroticism. He doesn’t like the status quo. He likes to challenge the limit, both the limit of himself and his environment. The right words to describe Ridwan Kamil is a status quo breaker.Abstrak Tidak seperti pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 dan 2019 yang mempertemukan Joko Widodo vs. Prabowo Subianto, menurut Profesor Kacung Marijan, Ph.D., pada pilpres tahun 2024 nanti banyak ‘menu’ yang bisa disajikan untuk masyarakat. Beberapa kandidat baru diprediksi akan meramaikan pilpres 2024, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penulis menambahkan dua orang dalam daftar tersebut, yaitu Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengetahuan awal tentang profil psikologis para tokoh tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk memilih calon pemimpin masa depan bagi masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini, penulis berusaha menganalisis profil salah satu tokoh potensial masa depan Indonesia, yaitu Ridwan Kamil (n=1). Metode pengukuran at-a-distance, digunakan untuk melakukan analisis biografi dan analisis big five. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ridwan Kamil adalah seorang dengan skor yang tinggi pada dimensi openness to experience dan extroversion, menengah pada conscientiousness, dan rendah pada agreeableness dan neuroticism. Ia tidak menyukai status quo. Ia suka menantang ambang batas, baik itu ambang batas dirinya maupun lingkungannya. Kata yang tepat untuk menggambarkan Ridwan Kamil adalah seorang pendobrak status quo.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Tourism has been the backbone of Indonesia’s economy in the last three years.Contribution of tourism to national GDP is expected to increase to 15% by 2019. Those target is encouraging the development of tourism in many tourist potential areas, such as Karimunjawa. Karimunjawa is an area of 27 small islands including 22 protected islands within the area (Karimunjawa National Park). The Government has made policies in the development of tourism on small islands. The problem is on the implementation of those policy in Karimunjawa from the point of view of policy maker, policy implementer, and target group (Karimunjawa community). The result of a qualitative research conducted in 2018 on tourism development in Karimunjawa showed that tourism development in Karimunjawa has not been sustainable. Even though it has opened up new jobs and added income to the community, there has been changes of community’s values and environmental damage on some spot areas. There is a need for an integrated plan that involves many sectors and stakeholders. The plan includes spatial planning, calculation of its carrying capacity (ecological, physical, and social), analysis or study on environmental impact, utilization of natural resources in an environmentally friendly manner, and roles and responsibilities of each stakeholder involved in tourism development. There is also a need for visitor quota based on the calculation of carrying capacity as well as additional attractions to increase the length of tourist visits. AbstrakPariwisata telah menjadi backbone perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019. Target tersebut mendorong dikembangkannya pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, seperti Karimunjawa. Karimunjawa merupakan daerah kepulauan dengan 27 pulau kecil di dalamnya dengan 22 pulau di antaranya berada dalam kawasan konservasi (Taman Nasional Karimunjawa). Pemerintah telah menyusun kebijakan untuk pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil agar berkelanjutan. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa dilihat dari sudut pandang penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target group (masyarakat Karimunjawa). Penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pengembangan pariwisata di Karimunjawa memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan di masyarakat, namun secara sosial telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan. Perlu ada satu perencanaan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholders. Perencanaan tersebut memuat penataan ruangnya, perhitungan daya dukungnya (daya dukung ekologis, daya dukung fisik, dan daya dukung sosial), studi AMDAL atau UKL/UPL nya, pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, serta peran dan tanggung jawab dari setiap stakeholders yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, perlu ada penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata.

Perbedaan Kesejahteraan Siswa Pada SMA Negeri Asrama dan Bukan Asrama di Kota Malang winurini, sulis
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Boarding schools have their own peculiarities. Students in boarding schools will spend all their time in schools and dormitories, while students in day schools still have experience with their families and neighborhoods. This difference in experience will lead to differing perception, so it is assumed that there are differences in school well being in the two school models. The purpose of this study is to find out whether or not there is a difference in school well being for students in boarding public high schools (SMAN) with day public high schools (SMAN) in Malang. Using quantitative method. The research was conducted in Malang City on July 19, 2018. The total participants involved in this study were 186 people, consisting of 89 students from day high schools and 97 students from boarding high school. The results of the study using the t-test showed a significant difference in the average score in the variable school well being between boarding high school students and day high school students (t= 5.29; p <0.05). The average score of a school well being at boarding school is higher than day school. Viewed from its aspect, it was found a significant difference in scores significantly on the aspect of having, not found a difference in the average score significantly on the love aspect, found the difference in average scores was significantly on the aspect of being. Judging from the average score of each aspect, the boarding high school students have an average score of the aspect of the school well being higher than the day high school students. That is, if viewed on a per-aspect basis of school well being, boarding high school students feel better than day high school students. AbstrakSekolah asrama memiliki kekhasan tersendiri. Siswa yang berada di sekolah asrama akan menghabiskan seluruh waktunya di sekolah dan asrama, sementara siswa pada sekolah bukan asrama masih memiliki pengalaman dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan pengalaman ini akan menimbulkan perbedaan penilaian sehingga diasumsikan terjadi perbedaan kesejahteraan siswa pada kedua model sekolah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kesejahteraan siswa yang berada di SMA Negeri (SMAN) asrama dengan SMA Negeri (SMAN) bukan asrama di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di Kota Malang pada tanggal 19 hingga 26 Juli 2018. Total partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 186 orang, terdiri dari 89 siswa dari SMAN bukan asrama dan 97 siswa dari SMAN asrama. Hasil penelitian dengan menggunakan t-test menunjukkan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada variabel kesejahteraan siswa di sekolah antara siswa SMAN asrama dengan siswa SMAN bukan asrama (t = 5,29; p < 0,05). Rata-rata skor kesejahteraan siswa di SMAN asrama lebih tinggi dibanding SMAN bukan asrama. Dilihat dari aspeknya, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek kondisi sekolah, tidak ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek hubungan sosial, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek pemenuhan diri. Dilihat dari rata-rata skor tiap aspeknya, siswa SMAN asrama memiliki rata-rata skor aspek kesejahteraan siswa di sekolah lebih tinggi dibanding siswa SMAN bukan asrama. Artinya, jika dilihat secara per aspek kesejahteraan siswa di sekolah, siswa SMAN asrama merasa lebih baik dibanding siswa SMAN bukan asrama.

Determinan Sikap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten Fajrini, Fini; Ariasih, Rr Arum; Latifah A, Noor
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Violence against women is a major public health problem worldwide. Result of the National Commission on Violence Against Women’s 2017 mapping showed that violence against women spreads more widely, in various types, causing traumatic scars, and the number continues to grow reaching 348.446 cases. This research aims to analyze the relations between individual, family, and community basis with supportive attitude toward domestic violence. Domestic violence in Banten Province is relatively high, from 2010 to September 2017 reaching 442 cases. Data analysis was carried out on married men and women, a total of 1.876 in Banten Province’s 2012 Indonesian Demographic Health Survey. IDHS used a cross-sectional design and the statistical analysis employed logistic regression. The results showed that supportive attitude were widely welcomed at individual basis (women younger age, low education, younger of age at first marriage, and living in rural areas) as well as at family basis (being a sole decision maker). AbstrakKekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hasil pemetaan Komnas Perempuan tahun 2017 di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa persebaran kekerasan terhadap perempuan semakin luas, bentuknya semakin beragam, bekas traumanya mendalam, dan jumlahnya terus berkembang mencapai 348.446 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Banten tergolong tinggi terhitung dari tahun 2010 hingga September 2017 mencapai 442 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor individu, keluarga, dan masyarakat dengan sikap setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Analisis data dilakukan pada responden laki-laki dan perempuan menikah sebanyak 1.876 orang di Provinsi Banten pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan analisis statistik menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap setuju lebih diterima secara luas pada faktor individu (perempuan, orang berusia lebih muda, orang berpendidikan rendah, menikah muda, status ekonomi rendah, dan tinggal di pedesaan) dan faktor keluarga (pengambilan keputusan tunggal).

Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Retnaningsih, Hartini
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Portability principle is one of the nine principles in the implementation of social security in Indonesia. This principle mandates that every participant of National Health Security Program can access health services wherever they are, in all parts of Indonesia. The portability principle is actually very good, but the implementation in the field is not easy. This study wants to understand and analyze: 1) Why the portability principle in the National Health Security Program cannot be implemented optimally?; 2) What is the strategy for optimizing the portability principle in the National Health Security Program? The results of the study show: 1) The portability principle has not been implemented optimally because health facilities/infrastructure have not been adequate. Limited facilities/infrastructure resulted in restrictive regulations so that National Health Security Program participants could only access services outside their residential area as much as 3 times and after that they had to decide whether to move to their initial health facilities or not; 2) The strategies needed to optimize the implementation of the portability principle are improvement of health facilities and infrastructure.AbstrakPrinsip portabilitas merupakan salah satu dari sembilan prinsip dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Prinsip ini mengamanatkan agar setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bisa mengakses layanan kesehatan di manapun mereka berada, di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip portabilitas sebenarnya sangat bagus, namun pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis mengapa prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal dan bagaimana strategi agar prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip portabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena sarana/prasarana kesehatan belum memadai. Keterbatasan sarana/prasarana mengakibatkan adanya aturan yang membatasi sehingga peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional hanya bisa mengakses layanan di luar wilayah tempat tinggalnya sebanyak 3 kali dan selebihnya harus memutuskan untuk pindah fasilitas kesehatan atau tidak. Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip portabilitas adalah peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan.

Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Tangerang Yuningsih, Rahmi
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Tangerang Regency is one of the regions in Indonesia which was declared a Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) outbreak. Some policies have been made to respond to this outbreak but they have not been effective in reducing the rate of DHF prevalence. This research is a qualitative study to learn more about DHF outbreak in Tangerang Regency; the policies to control DHF outbreak and the implementation of these policies with their constraints. From 2013 to 2015, there were 373, 412 and 371 DHF cases. In 2016 there were 1,253 DHF cases with 22 deaths. The drastic increase got Tangerang Regency the status of DHF outbreak by the Minister of Health. The implementation of DHF policy focused on mosquito controlling activities, epidemiological investigations, fogging, and handling of DHF patients. There are several obstacles such as the lack of number of health epidemiologists at primary health care and local health officer. This has an impact on the implementation of surveillance and epidemiological activities in detecting DHF outbreak in Tangerang Regency. In addition, efforts to eliminate DHF outbreaks were hampered by the awareness of the people in community who did not prioritize mosquito controlling activities over fogging.AbstrakKabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Permasalahannya, berbagai kebijakan pusat maupun daerah telah dibuat untuk merespons KLB tersebut, namun belum efektif menekan laju prevalensi penyakit DBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang; kebijakan penanggulangan KLB di Kabupaten Tangerang; dan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta kendalanya. Dari tahun 2013 hingga 2015, tercatat sebanyak 373, 412, dan 371 kasus DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 1.253 kasus DBD dengan kejadian meninggal sebanyak 22 orang. Peningkatan yang drastis tersebut membuat Kabupaten Tangerang dinyatakan dengan status KLB oleh Menteri Kesehatan. Upaya penanggulangan difokuskan pada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, penyelidikan epidemiologi, fogging, dan penanganan penderita DBD. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya epidemiolog kesehatan di tingkat puskesmas dan kedinasan setempat. Hal ini berdampak pada belum maksimal pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam mendeteksi KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya penanggulangan KLB DBD terhambat oleh kesadaran masyarakat yang belum mengutamakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dibanding upaya fogging.

Cover, Pengantar, Daftar Isi dan Abstrak Jurnal Aspirasi, Redaksi
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.741 KB)

Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Competence is the basis for describing teacher quality. Unlike the potential test, competency assessment must snapshot the behavior samples displayed in the work situation. The Teacher and Lecturer Law requires 4 competencies to be possessed by the teacher, namely pedagogic competence, professional competence, personal competence, and social competence. However, the government is only capable of testing pedagogic and professional competencies yet. The writer found that (1) the concept of teacher competence doesn’t fit the real cases; and (2) the existing measurement methods are improper. This study challenges the competency concept ruled in the Teacher and Lecturer Law to match the actual needs. Data obtained from interviews and discussions with the government, teacher training institutions, and teachers during the drafting of the academic draft law on the teacher. By analyzing teacher’s tasks as educator and administrator, the writer propose 3 competencies needed in next policy: (1) individual; (2) collective; and (3) organizational.AbstrakKompetensi merupakan landasan untuk mengetahui gambaran kualitas guru. Berbeda dengan tes potensi, penilaian kompetensi harus memotret sampel perilaku yang ditampilkan pada situasi kerja. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, pemerintah hanya mampu menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Penulis menemukan bahwa (1) konsep kompetensi yang digunakan dalam kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kasus nyata; dan (2) metode pengukuran saat ini yang tidak tepat. Penelitian ini menantang konsep kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mencocokkan kebutuhan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan guru selama penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang guru. Dengan menganalisis tugas guru sebagai pendidik dan administrator, maka penulis mengusulkan 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kebijakan berikutnya yaitu kompetensi: (1) individu; (2) kolektif; dan (3) organisasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA