cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL" : 29 Documents clear
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia Andriyanto Adhi Nugroho, Tina Maylani,
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6103

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus berkembang memberikan pengaruh kepada industri penyiaran dengan beralihnya penyiaran secara konvensional menuju penyiaran melalui internet. Dikarenakan penyiaran internet saat ini tidak tunduk pada UU Penyiaran dan termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang tunduk pada UU Telekomunikasi, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yaitu khususnya mengenai perizinan. Adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan   penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian bagi penyelenggara penyiaran konvensional. Oleh karena itu peraturan penyiaran memiliki urgensi untuk dilakukan pembaharuan mengingat perkembangan internet yang terus mendorong inovasi baru dan diharapkan dapat memberikan persamaan di dalam hukum dalam proses perizinan antara penyelenggara penyiaran baik secara konvensional maupun internet. Penelitian ini adalah jenis yuridis normatif serta pendekatan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya perlakuan dalam proses perizinan yang berbeda menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, maka Indonesia dapat melakukan penyesuaian dari penyiaran internet di Turki yaitu melakukan pembaharuan Undang-Undang Penyiaran dengan cara memperluas ruang lingkup penyiaran dengan memasukkan penyiaran internet. Dilakukan pembaharuan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan adanya persamaan didalam hukum mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dengan penyiaran berbasis internet.
Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah Hakim, Arief Rachman; Pratiwi, Yulita Dwi; Syahrir, Syahrir; Aliansa, Wahyu; Palupi, Aisyah Anudya
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5853

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum dan eksekutorial dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan MK yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim karena memiliki substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum. Kekuatan eksekutorial hukum pertimbangan hakim yang dianggap menciptakan hukum baru. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada guna mengantisipasi konflik kepentingan dalam penunjukan kepala daerah, yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, pilkada demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Wahid, Abdul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5130

Abstract

Permasalahan korupsi sudah bukan merupakan permasalahan suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional, korupsi merupakan Transnational Crime  sejak tanggal 1 Oktober 2003 dimana 107 negara peserta Konferensi  Ad Hoc Committee for the Negotiationof the United Nations Conventions against Corruption, termasuk Indonesia telah menyetujui mengadopsi  Convention Against Corruption  yang diselenggarakan di Wina. Ekstradisi harus ada perjanjian ekstradisi, selama ini pelaku korupsi yang berhasil dikembalikan ke Indonesia tetapi assetnya tidak dapat dikembalikan karena ekstradisi hanya mengatur mengenai pelaku tindak pidana atau orangnya, pengembalian aset korupsi dilakukan apabila ada perjanjian bantuan timbal balik, sesuai United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 apabila tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain, karena tiap negara mempunyai aturan tersendiri mengenai ekstradisi, dan Kendala pelaksanaan ekstradisi diantaranya, adanya negara memberikan perlindungan terhadap harta benda pelaku, keterbatasan wewenang sesuai dengan batas negara dan yuridiksi peradilan, perbedaan sistem hukum antarnegara, perjanjian antarnegara. Disaranakan Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan perjanjian ekstradisi ke berbagai negara agar para pelaku dan asetnya dapat dikembalikan di Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dan Pemerintah Indonesia harus aktif untuk menelusuri harta para koruptor di luar negeri dan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk membekukan asset hasil, supaya dapat dikembalikan ke tanah air.
Comparison Of Islamic Law And Positive Law On Violence In The Name Of Religion In Terrorism Cases Zarkasih, Muhamad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5240

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal regulation of violence in the name of religion that contains elements of radicalism, extremism and terrorism in terms of comparative Islamic law and positive law in Indonesia. Radicalism, extremism and terrorism are like three things that go hand in hand, these three are a frightening specter for most of humanity, especially in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a type of normative research. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the perspective of Islamic law, behavior that gives birth to extreme understanding by expressing it through violence in order to maintain its ideology can be considered as al-baghy (rebel). Article 43D paragraph (2) letter f of Law no. 5 of 2018 which explains that what is meant by "people or groups of people who have been exposed to radical ideas of terrorism" are people or groups of people who have a radical understanding of terrorism and have the potential to commit acts of terrorism. There are four characteristics of extremists, including making it difficult for themselves to do good, being rude and harsh, easy to disbelieve, and being fanatical about Madzhab and not wanting to follow other opinions. Extremist acts of violence in the name of religion can be punished in accordance with article 170 of the Criminal Code which contains such acts can be punished according to Indonesian law in Article 170 of the Criminal Code. MUI in its fatwa on terrorism views that carrying out acts or acts of terror is unlawful, whether carried out by individuals, groups, or the state. The crime of terrorism is regulated in Law no. 5 of 2018. The criminal threats for perpetrators of terrorism are: imprisonment between 3 to 20 years, life imprisonment or the death penalty.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi Arifin, Zaenal; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Hendristianto, Reiska; Arifin, Miftah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6095

Abstract

The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).   
Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Nurfitrah, Mesya
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5848

Abstract

This paper aims to find out what’s the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library research. This study is different from previous research, because in this study, it is described what kind of promise to marry which can be categorize as acts of a breach. The results of the study shows that, in its development, if it’s associated with the theory of legal certainty in agreements, which is the Pacta Sunt Servanda principle, there were several promises to marry that bind the parties who hold them, because the promise to marry is an agreement which has been agreed by both parties. From this agreement came the result of the agreed time and place to held a wedding, and there has been further development regarding this matter. With the existence of follow-up activities from the agreement, it can be said as a binding before entering the actual agreement, so, if it’s canceled, it has to be by the agreement of both parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa janji menikahi yang mengikat itu dan bagaimana kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diuraikan seperti apa janji menikahi yang dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkembangannya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda, terdapat beberapa janji untuk menikahi yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sebab janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikahi tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.     
Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia Adinegoro, Ilham Pradana; Setiyono, Joko
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5832

Abstract

This study aims to find out the "gap" and "solution" regarding Indonesian territorial law using a case study of the Sipadan-Ligitan dispute between Indonesia and Malaysia. This later became a lesson for Indonesia to revise the country's territorial law, which is the aim of this research. Using qualitative analysis research methods with literature studies, it was found that until the last law regarding territoriality, namely Law Number 43 of 2008, there was no map image of Indonesia's territory which could be strong evidence of how Indonesia's territory should be, coupled with evidence in In the field there is no strong evidence that Indonesia has managed the two islands in historical records. Thus, the urgency to revise Indonesia's territorial law is needed to prevent similar incidents such as the Sipadan-Ligitan dispute from happening again in the future. Due to the existence of strong legal facts coupled with a strong legal basis regarding territoriality it will be very helpful in resolving territorial disputes such as Sipadan-Ligitan, so that events do not repeat where they lost the argument that led to the International Court of Justice then winning Malaysia based on the principle of effectiveness through evidence of activity administered by Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “celah” dan “solusi” mengenai hukum kewilayahan Indonesia menggunakan studi kasus sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini kemudian menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk melakukan revisi undang-undang wilayah negara, yang menjadi tujuan penelitian ini. Menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan studi literatur, ditemukan bahwa hingga di dalam undang-undang terakhir mengenai kewilayahan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tidak tercantum gambar peta wilayah Indonesia yang dapat menjadi bukti kuat bagaimana wilayah Indonesia yang seharusnya, ditambah dengan bukti di lapangan tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa Indonesia telah mengelola kedua pulau tersebut dalam catatan historis. Urgensi untuk merevisi undang-undang wilayah negara Indonesia diperlukan untuk mencegah kejadian serupa seperti sengketa Sipadan-Ligitan terjadi lagi di masa depan. Adanya fakta hukum yang kuat ditambah dengan dasar hukum yang kuat mengenai kewilayahan akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa wilayah seperti Sipadan-Ligitan, hingga jangan sampai terulang peristiwa dimana kalah dalam argumentasi yang menyebabkan International Court of Justice kemudian memenangkan Malaysia berdasarkan prinsip efektivitas melalui bukti kegiatan administratif yang dilakukan Malaysia.       
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Anggraeni, Happy Yulia; Listiawati, Erna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6710

Abstract

This study aims to provide confirmation of the accommodation of disclosure which is still questionable in the cluster of international regulations, this is done in order to obtain the same interpretation of regulations in international practice for the protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge (SDGPT), which is also an implication of the existing system in Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been able to protect it optimally. By using a normative juridical method with qualitative analysis, this study justifies the results that have been in previous studies that the beneficial sharing mechanism has become the government's effort to protect SDGPT from acts of misappropriation, but this research found a novelty, namely by supporting the affirmation and perfecting of these matters which need to be acknowledged are not sufficient to meet the needs of international practice, because it was found that there are still Indonesian State patents taken without beneficialy sharing due to the plurality of interpretations and accommodations of the Patent Law which are not in accordance with international practice requirements. Thus, the accommodation of disclosure or the formulation of disclosure requirements deserves a position in the regulation of the Patent Law in Indonesia for steps to encourage the sound of the same interpretation in the echoes of international practices and regulations, so that the benefits can be maintained and felt by people of origin.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap akomodasi pengungkapan yang masih menyoal dalam rumpun regulasi internasional, hal ini dilakukan guna mendapatkan penafsiran regulasi yang sama dalam praktik internasional atas perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT), yang juga merupakan implikasi dari sistem yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat melindungi secara maksimal. Keterbatasan pemahaman masyarakat tradisional di negara berkembang yang seringkali dibenturkan dengan orientasi komersil yang dimiliki oleh masyarakat di negara maju dalam pemanfaatan SDGPT dengan membuat paten. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualititif, penelitian ini menjustifikasi hasil yang telah ada dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwa mekanisme beneficialy sharing telah menjadi upaya pemerintah dalam melindungi SDGPT dari tindakan misappropriation, namun penelitian ini mendapati kebaruan yaitu dengan menyokong penegasan dan menyempurnakan hal tersebut yang perlu diakui tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan praktik internasional, karena ditemukan hasil bahwa masih terdapat paten Negara Indonesia yang diambil tanpa beneficialy sharing karena kemajemukan penafsiran dan akomodasi UU Paten yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktik secara internasional. Maka, akomodasi pengungkapan atau rumusan disclosure requirements layak mendapatkan posisi dalam regulasi UU Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang sama dalam gaungan praktik dan regulasi internasional, sehingga manfaat dapat tetap terjaga dan dirasakan oleh masyarakat asal.    
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal Pratama, Radhyca Nanda; Priandhini, Liza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6418

Abstract

The purpose of this study is to determine the authority of a Notary in making proof of transfer of ownership rights to a ship due to inheritance. Ships in the legal context have characteristics and are classified as material rights. In this regard, according to and in line with the principles in the law, objects can be transferred. However, in the transfer of ownership rights to ships that need to be underlined are ships that have been registered and recorded in the Indonesian ship register as evidenced by proof of grosse ownership of the ship registration deed. As for the problem in the transfer of ownership rights to ships due to inheritance in the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships, it is only limited to documents determining inheritance from the Court so that in inheritance law practice, especially to make evidence as an heir also involves the role of Notary. The method of writing this article uses normative juridical research. Characteristics of acquiring ownership of a ship can be done in two ways, first through registration of the ship to the Registry Officer and Registrar of the Transfer of the Name of the Ship. Second, through the transfer of ownership rights to the ship, moreover it can also be transferred through inheritance according to law or according to a will. The position of the Notary's role in the transfer of ownership rights to the ship due to inheritance actually has the authority to make a certificate of inheritance even though this authority is traced in other laws and regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan tanda bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Kapal dalam konteks hukum memiliki karakteristik dan tergolong sebagai hak kebendaan. Sehubungan hal tersebut sesuai dan selaras dengan prinsip dalam hukum benda dapat dialihkan. Akan tetapi dalam peralihan hak milik atas kapal yang perlu di garis bawahi adalah kapal yang telah terdaftar dan tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan grosse akta pendaftaran kapal.  Adapun yang menjadi persoalan dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal hanya dibatasi dengan dokumen penetapan waris dari Pengadilan sehingga dalam praktek hukum kewarisan, khususnya untuk membuat tanda bukti sebagai ahli waris juga melibatkan peran Notaris. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Karakteristik perolehan hak milik atas kapal dapat dilakukan dengan dua acara, pertama melalui pendaftaran kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Kedua, melalui peralihan hak milik atas kapal, terlebih dapat juga dialihkan melalui pewarisan menurut undang-undang maupun menurut wasiat. Kedudukan peran Notaris dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan sejatinya memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris meskipun kewenangan tersebut terlacak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah Septianto, Finly; Zamroni, Mohammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6363

Abstract

This study aimed to analyze the authority of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood cancer patients and the legal protection of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood cancer patients. Blood cancer has a significant impact on physical, psychological, and social well-being. The commonly used treatment method is chemotherapy. Chemotherapy is usually carried out in a hospital, but there is a chemotherapy method that can be done at home, namely oral chemotherapy. Oral chemotherapy does seem more efficient, but patients who are undergoing oral chemotherapy must be careful in knowing the dosage of drugs that must be consumed. Seeing the potential for large risks, it is necessary to be careful in handling which is the authority of health workers, especially doctors who specialize in internal medicine. This research is structured using normative legal research. The results of this study indicate that there are no laws and regulations that regulate in detail related to oral chemotherapy, the clinical authority of doctors who perform oral chemotherapy, and protection for doctors and patient safety. If the doctor's actions are by professional standards and standard operating procedures, and during the treatment or care process unexpected complications occur, even resulting in the patient's death, the doctor cannot be sued. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dokter internis untuk kemoterapi oral pada pasien kanker darah dan menganalisis perlindungan hukum dokter internis untuk kemoterapi oral pada pasien kanker darah. Kanker darah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial. Metode pengobatan yang umum digunakan adalah kemoterapi. Kemoterapi biasanya dilakukan di rumah sakit, namun ada metode kemoterapi yang bisa dilakukan di rumah yaitu kemoterapi oral. Kemoterapi oral memang terkesan lebih efisien, namun pasien yang menjalani kemoterapi oral harus berhati-hati dalam mengetahui dosis obat yang harus dikonsumsi. Melihat potensi risiko yang besar, maka perlu kehati-hatian dalam penanganan yang menjadi kewenangan tenaga kesehatan khususnya dokter internis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait kemoterapi oral, kewenangan klinis dokter yang melakukan kemoterapi oral serta perlindungan bagi dokter dan keselamatan pasien. Apabila tindakan dokter tersebut sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi, dan selama proses pengobatan atau perawatan terjadi komplikasi yang tidak diharapkan, bahkan mengakibatkan kematian pasien, maka dokter tidak dapat dituntut.        

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue