cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 561 Documents
 14   15   16   17   18 
Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Zefanya, Audry; Lukman, Fransiscus Xaverius Arsin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.4878

Abstract

The purpose of this study is to analyze benchmarks and case studies regarding Supreme Court Decision 3044 K/Pdt/2020 to provide an explanation of the benchmarks for fulfilling physical ownership of land through a statement of ownership of land parcels. According to the general provisions of Indonesian agrarian law, each Indonesian community has the right and can occupy land individually (individually). Through the application of registration of land rights on the basis of land tenure. It is important that there is still a benchmark for the Fulfillment of Land Tenure through a Declaration of Physical Ownership of the Land. This research method is normative juridical. The results of the study show that the statement of ownership is a letter prepared by the applicant's acknowledgment of rights to prove the existence of land ownership rights. Proof of ownership of land rights Refers to written evidence that contains all the names of the right holders and then records successively the last right holder as recorded in the registration of the basic land rights of ownership.Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tolak ukur serta studi kasus mengenai Putusan Mahkamah Agung 3044 K/Pdt/2020 untuk memberikan penjelasan mengenai tolak ukur pemenuhan pemilikan fisik atas tanah melalui surat pernyataan kepemilikan bidang tanah. Menurut ketentuan umum hukum agraria Indonesia tiap masyarakat Indonesia adalah berhak dan bisa menduduki tanah secara individual (perorangan). Melalui adanya prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan dasar penguasaan tanah. Penting guna tetap adanya suatu tolak ukur terhadap pemenuhan penguasaan fisik atas tanah melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Metode Penelitian ini yakni yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa surat pernyataan penguasaan secara fisik sebagai suatu surat yang disusun pemohon pengakuan hak untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepunyaan hak terhadap tanah merujuk pada bukti tertulis yang memuat nama pemegang hak dan kemudian setiap riwayat peralihannya berturut-turut sampai pemegang hak terakhir sebagaimana dibukukan dalam pendaftaran tanah menjadi dasar penentuan kepemilikan hak.                    
Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan Almansyah, Dimas; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5728

Abstract

Notaries have a very important role in meeting the community's needs to build order, legal protection, and law related to the certainty of their authority in doing authentic deeds. Parties who come to the notary as drivers may be under pressure or coercion. The purpose of this study is to find out how the role and responsibilities of a notary in making a deed when the appearer is under pressure and coercion. The research method in this research is normative juridical. The results of this study indicate that the role of a notary is to refuse to make a deed for reasons,  which is contrary to the law and plays a role in providing legal counseling regarding the legal implications if the agreement is made under pressure and coercion according to its authority in the UUJN. In addition, it is the responsibility of the notary if he knows the condition of one of the appearers under pressure and coercion but still makes him responsible for committing an unlawful act by siding with one of the appearers, being dishonest, and untrustworthy.  However, if the notary does not know it, the notary cannot be said to be negligent and responsible because the notary has no obligation to investigate material truths and the notary only pours into the deed the things that appear before himNotaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna membangun ketertiban, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Pihak yang yang datang kepada notaris sebagai penghadap bisa saja sedang berada dibawah tekanan atau paksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pada saat penghadap sedang penghadap dibawah tekanan dan paksaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif jenis metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris analitif. Hasil penelitian ini menunjukan peran notaris adalah menolak untuk membuat akta dengan alasan ketentuan notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum. jika perjanjian dibuat dibawah tekanan dan paksaan sesuai kewenangannya. Selain itu, tanggung jawab notaris apabila mengetahui keadaan salah satu penghadap dibawah tekanan dan paksaan tetapi tetap membuatnya dapat dikatakan bertanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan memihak salah satu penghadap, tidak jujur, dan tidak amanah. Namun, apabila notaris tidak mengetahuinya notaris tidak dapat dikatakan lalai dan bertanggung jawab karena notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil melainkan notaris hanya menuangkan ke dalam akta hal-hal yang penghadap sampaikan.    
Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi Apriyandi, Ryan; Prasetyo, Handoyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5543

Abstract

This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is motivated by the rise of taxpayers who are reluctant to pay taxes obediently to the state. Corporations take advantage of this loophole by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later the corporation will ask for restitution from the state. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies which only criminalize individual management or corporate directors in criminal acts in the field of taxation, without considering corporate responsibility as legal subjects who can be held criminally responsible and the need for optimization by the DGT in the development of e-commerce applications. Nofa, both in terms of administration and technicality, so that dynamic applications can be realized and can reduce the use of fictitious tax invoices in Indonesia. The results of the study show that with the prevalence of cases of issuing fictitious tax invoices by directors, corporations must be fully responsible for criminal acts committed because they are very detrimental to state finances.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan dalam penelitian ini yakni untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya mempidana individu pengurus atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan perlu adanya optimalisasi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan masih maraknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi sehingga korporasi harus bertanggung jawab secara penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.      
Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Cindarbumi, Berlian Pramesthi; Suryamah, Aam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5235

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal certainty  of  implementation  voting  online for reconcilliation agreement in the suspension of payment  scheme.  During the Covid-19Pandemic, the government issued various policies regarding social activities that would be carried out in court which were carried out  online, now they can be carried out  online, including the agenda for voting  for  reconcilliation agreement in PKPU.  However, there is no legal basis for voting online for  reconcilliation agreement in PKPU, so there is legal uncertainty regarding this implementation.  The research method used in this research is normative juridical. The results of the research obtained are that there is certainty from the implementation of voting  online for reconciliation agreement in the suspension of payment  scheme by referring to SEMA No. 1 of 2020 as legitimacy which states that judges can carry out activities in court boldly in order to reduce the spread of Covid-19. The implementation of the online voting  online for reconciliation agreement  as a whole still refers to the  UU KPKPU  and  thats  derivative regulations. The novelty of this research is to examine the validity or legal certainty of the implementation of the voting online for  reconcilliation agreement in PKPU  scheme.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari pelaksanaan voting online rencana perdamaian dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pembatasan sosial yang mengakibatkan kegiatan di pengadilan yang semula dilaksanakan secara langsung, kini dapat dilakukan secara daring, termasuk agenda voting rencana perdamaian dalam PKPU. Akan tetapi, tidak ditemukan landasan hukum dari voting online rencana perdamaian dalam PKPU, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat ialah bahwa terdapat kepastian hukum dari pelaksanaan voting online rencana perdamaian dalam skema PKPU dengan merujuk kepada SEMA No. 1 Tahun 2020 sebagai legitimasi yang menyebutkan bahwa hakim dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di pengadilan secara daring demi menekan angka penyebaran Covid-19. Adapun pelaksanaan dari voting online rencana perdamaian secara keseluruhan masih merujuk kepada UU KPKPU dan peraturan turunannya. Kebaruan dari penelitian ini ialah mengkaji keabsahan atau kepastian hukum terhadap pelaksanaan voting rencana perdamaian secara online dalam skema PKPU.  
Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Ivana, Gabriella; Adhi Nugroho, Andriyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5685

Abstract

This study aims to analyze the impact of a legal vacuum on digital art in NFT  (Non-Fungible Token)  as a violation of intellectual property rights and find out how the current regulation regarding digital art in NFT is viewed from Intellectual Property Rights. The era is growing, presenting the development of technological sophistication which is one of the things that is most needed by humans. One form of this technological sophistication is the internet and smartphones. Humans can communicate, buy and sell transactions, and so on only through the internet. In terms of buying and selling transactions, the emergence of NFT  as a digital asset has become a trendsetter favored by many parties because the presence of NFT can be utilized in the arts, business and entertainment industries. The research method used in this research is normative juridical research with a case study approach and legislation. The results of this study conclude that due to the legal vacuum of digital art in NFT, it triggers the occurrence of violations that can harm certain individuals such as plagiarism, theft of works and even forgery and fraud. It is necessary to add regulations regarding all activities within the NFT itself, including the legal sanctions. This study seeks to explain all the possibilities of criminal acts that may occur and their settlements based on the Law relating to Intellectual Property Rights.  Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (Non-Fungible Token) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual. Zaman yang semakin berkembang, menghadirkan perkembangan kecanggihan teknologi yang menjadi salah satu hal yan paling dibutuhkan oleh manusia. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi ini adalah internet dan smartphone. Manusia dapat melakukan komunikasi, transaksi jual beli, dan lain sebagainya hanya lewat internet saja. Dalam hal transaksi jual beli, kemunculan NFT sebagai sebuah aset digital menjadi trendsetter yang digemari banyak pihak karena kehadiran NFT dapat dimanfaatkan dalam industri seni, bisnis dan hiburan. Studi ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya karena adanya kekosongan hukum terhadap seni digital dalam NFT, memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. Sehingga perlulah penambahan peraturan mengenai segala aktivitas di dalam NFT itu sendiri termasuk sanksi hukumnya. Kajian ini berupaya menjelaskan segala kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual.    
Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol Safira, Azzah; Putra, Mohamad Fajri Mekka
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5242

Abstract

This research aims to find out the strength of proofing authentic deed copies issued by Notary protocol holders.  A copy can be trusted if in accordance with the original, the judge can order to show the original in advance of the trial with the approval of the Regional Supervisory Board. Notary protocol holders may issue copies.  That a copy of the deed without minuta deed as a unit has no legal position especially as a means of evidence in civil cases. Minuta lost deed then the evidentiary force is submitted to the judge's consideration with a  copy providing preliminary proof.  The nature of prudence and transparency must be owned by notaries, should be in maintaining notary protocols, Notaries have tips so that protocols can be taken care of neatly and maintained This is because Notaries are officials who provide services to the community so that the community is calm and feel safe to have authentic evidence. The purpose of this study is to examine the strength of the proof of a copy of a deed made or issued by a non-Notary at the time the act was made, especially if the published copy does not have a deed minuta or the deed is lost. It vanishes where this is not the focus of the three previous studies above.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol Notaris. Salinan dapat dipercaya jika sesuai dengan yang aslinya, hakim dapat memerintahkan untuk menunjukan aslinya dimuka persidangan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pemegang protokol Notaris dapat mengeluarkan salinan akta. Bahwa Suatu salinan akta tanpa minuta akta sebagai satu kesatuan tidak memiliki kedudukan hukum terlebih sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Minuta akta yang hilang maka kekuatan pembuktianya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan salinan memberikan pembuktian permulaan. Sifat kehati-hatian serta ketelitianya wajib dimiliki oleh Notaris, seharusnya dalam menjaga protokol Notaris, Notaris mempunyai kiat-kiat agar protokol dapat terurus dengan rapih dan terjaga Hal ini disebabkan Notaris merupakan pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan merasa aman untuk memiliki alat bukti yang autentik.  
Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Junaidi, Muhammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5487

Abstract

The purpose of this research study is to understand the extent to which the implementation of Islamic boarding schools through the strengthening contained in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This is very important and is not only interpreted as a form of state intervention but also makes pesantren capable of strengthening in the context of community empowerment. Through a normative juridical approach, it is hoped that this study will be able to see a careful perspective on existing problems related to the implementation of Islamic boarding schools in the context of empowering the community. The method used is normative juridical. The results of the study show that in order to achieve these goals, pesantren should balance it through strengthening the curriculum. In addition, pesantren must also prepare derivative regulations in accordance with the provisions in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and their derivative regulations.    Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah untuk mamahami sejauh mana penyelenggaraan pesantren melalui penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi negara akan tetapi menjadikan pesantren mampu melakukan penguatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan kajian ini mampu melihat perspektif secara cermat atas masalah yang ada terkait penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai tujuan itu semua maka sudah semestinya pesantren mengimbanginya melalui penguatan kurikulum. Selain itu pesantren juga haruslah menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.        
Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan Margono, Margono; Sudarmanto, Kukuh; Sulistiyani, Diah; Sihotang, Amri Panahatan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5918

Abstract

The purpose of this study was to find out and explain legality of carbon tax from philosophical, juridical, and sociological perspective and carbon tax imposition according to Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This research is very important because das sein is not always in line with das sollen is need for application of carbon tax where up to now carbon tax has not been implemented because implementation guidelines are not yet available or not ready. Many studies, scholars, and national organizations recommend carbon taxes to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions. This research type was descriptive normative qualitative. Research specification was descriptive analytical. Results were carbon tax legality in terms of philosophical basis, namely climate control instrument in achieving sustainable economic growth according to polluter pays principle. Juridical basis was that there is no regulation regarding carbon tax. Sociological basis was that Government of Indonesia is committed to reducing carbon emissions by 29% independently by 2030. The imposition of carbon tax is imposed on carbon emissions that have negative impact on the environment. Subject of carbon tax was an individual taxpayer or corporate taxpayer who buys goods containing carbon and/or carries out activities that produce carbon emissions. Object of the carbon tax was fossil fuels and emissions. Carbon tax rate was set at minimum Rp. 30.00 (thirty rupiah) per kilogram of carbon dioxide equivalent (CO2e) or its equivalent unit.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan pajak karbon ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dan pengenaan pajak karbon menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Penelitian ini sangat penting karena das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen adalah perlunya penerapan pajak karbon  dimana sampai dengan saat ini pajak karbon belum bisa diterapkan karena peraturan petunjuk pelaksanaan (juklak)-nya belum ada atau belum siap. Banyak penelitian, cendekiawan, dan organisasi nasional merekomendasikan pajak karbon untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Jenis penelitian ini adalah kualitatif normatif deskriptif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu keabsahan pajak karbon ditinjau dari landasan filosofis yaitu instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Landasan yuridis yaitu belum adanya pengaturan mengenai pajak karbon. Landasan sosiologis yaitu Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri tahun 2030. Pengenaan pajak karbon yaitu pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Subjek pajak karbon adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Objek  pajak karbon   adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.        
Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi Prasetiono, Yogi; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5241

Abstract

This scientific article aims to discuss the implementation, obstacles and solutions for criminalizing the perpetrators of corruption in the Semarang District Court No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical specifications. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and study documentation which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in imposing the severity of the punishment for the perpetrators of participating (deelneming) in the corruption., the Panel of Judges has not fully considered who the main perpetrators or participants. Meanwhile, the obstacles faced regarding the understanding and interpretation of the Panel of Judges in qualifying the actors and doing so only limited to stating the existence of a collective cooperative relationship, resulting in the invisible role, position and pattern of the relationship of the actors. Again, by not withdrawing the relevant parties in the incident due to the lack of complete and clear accusations/Public Prosecutors in adding additional, so that the difficulty in revealing the value of state financial losses in the central procurement of Operating Room Systems at RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Sragen Regency, which was caused by corruption crimes committed by the. Against these obstacles, the Panel of Judges must be able to make breakthroughs through quality decisions and reflect a sense of justice for the community in order to achieve justice, certainty and legal benefit. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi, kendala dan solusi pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) tindak pidana korupsi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan pelaku penyertaan (deelneming) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut sertaSedangkan kendala yang dihadapi mengenai pemahaman dan penfsiran Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku turut serta melakukan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif,   mengakibatkan tidak terlihatnya peran, kedudukan maupun pola hubungan para pelaku. Ditambah lagi dengan tidak ditariknya pihak terkait dalam peristiwa tersebut akibat kurang cermat, lengkap dan jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sehingga kesulitan dalam mengungkap kepastian pengembalian nilai kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa. Terhadap kendala-kendala tersebut, Majelis Hakim harus mampu membuat terobosan hukum melalui putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.    
Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19 Ramadhan, Saddam Hussein; Firdaus, Yanuar Fitra; Sunlaydi, David Brilian; Mierkhahani, Rexy
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5270

Abstract

his study aims to examine whether the Covid-19 Pandemic can be classified as Force Majeure or not and how legal remedies can be taken by the Bank as a creditor in order to protect their rights to obtain credit from customers as debtors whose urgency in this research is to provide information regarding protection measures. as well as legal protection for creditors who have failed to pay during the Covid-19 pandemic. The legal research method used is normative legal research by conducting studies through the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this study reveal that efforts that can be made by banks to resolve non-performing loans are to make efforts for non-performing loans through a credit restructuring scheme by considering the criteria for debtors who are eligible for a credit restructuring policy.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure atau tidak dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur guna melindungi hak-haknya untuk mendapatkan pengembalian kredit dari nasabah selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai upaya penyelamatan serta perlindungan   hukum bagi para kreditur yang mengalami masalah gagal bayar di masa pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui skema restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang layak diberikan kebijakan restrukturisasi kredit.  

Page 16 of 57 | Total Record : 561

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue